Materi lengkap bahtdul Masail Munas NU 2019 di Banjar, Jawa Barat

1. 1
DRAFT
MATERI BAHTSUL MASAIL
MUNAS & KONBES
NAHDLATUL ULAMA
27 FEBRUARI – 1 MARET 2019
Di Kota Banjar, Jawa Barat
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
TAHUN 2019

2. 2
DAFATAR ISI
Kata Pengantar
Komisi Bahtsul Masail Waqiiyyah
A. Bahaya Sampah Plastik
B. Perusahaan AMDK yang Menyebabkan Sumur Warga Kering
C. Masalah Niaga Perkapalan
D. Bisnis Money Game
E. Stem Cell/Sel Punca
F. Legalitas Syariat Bagi Peran Pemerintah
Komisi Bahtsul Masail Maudluiyyah
A. Negara, Kewarganegaraan, dan Hukum Negara
B. Konsep Islam Nusantara
C. Politisasi Agama
Komisi Bahtsul Masail Qanuniyyah
A. RUU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha
B. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
C. RUU Permusikan

3. 3
KATA PENGANTAR
‫الرحيم‬ ‫الرمحن‬ ‫هللا‬ ‫بسم‬
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Wallahul Muwaffiq ila Aqwami Thariq
Wassalaualaikum Wr.Wb.
Jakarta, Februari 2019
KH. Miftachul Akhyar
Pj. Rais ‘Aam PBNU

4. 4
MATERI BAHTSUL MASAIL
KOMISI WAQIIYAH MUNAS 2019 DI BANJAR
1. BAHAYA SAMPAH PLASTIK
Deskripsi Masalah
Fakta tentang sampah nasional sudah cukup meresahkan, apalagi ditambah dengan
persoalan sampah plastik yang menjadi problem bagi lingkungan. Dibutuhkan waktu
ratusan tahun bagi tanah untuk menguraikan plastik. Karena susah diurai, sampah plastik
bisa menjadi ancaman bagi kehidupan dan ekosistem, yaitu dapat menurunkan kesuburan
tanah. Dan menumpuknya sampah plastik di saluran air, selain mencemari lingkungan,
juga bisa menyebabkan banjir. Tak hanya itu, pembakaran sampah plastik juga
menghasilkan dioksin yang berbahaya bagi kesehatan kita.
Pada Tahun 2016, Indonesia adalah negara kedua penyumbang sampah terbesar
(khususnya sampah plastik ke laut) setelah Tionghoa. Data dan fakta ini cukup
menjelaskan bahwa produksi sampah di Indonesia terus meningkat dan pada tahap yang
mengkhawatirkan, terutama penggunaan plastik.
Tahun 2012, beberapa studi dilaksanakan untuk meneliti tentang penanganan sampah.
Hasilnya, didapati bahwa sampah-sampah yang diproduksi ini ditindaklanjuti tanpa
dikelola (7%), dibakar (5%), dikompos dan didaur ulang (7%), dikubur (10%), dan—
yang paling besar—ditimbun saja di TPA alias Tempat Pembuangan Akhir (69%).
Salah satu sampah yang memerlukan penanganan secara serius adalah sampah plastik.
Perkembangan zaman, kecanggihan teknologi, minat belanja yang tinggi dan gaya hidup
yang instan membuat penggunaan plastik terus meningkat sampai pada tahap yang
mengkuatirkan. Opini masyarakat bahwa plastik masih merupakan media pembungkus
yang murah dan sehat membuat pemakaian plastik semakin tidak bisa dikendalikan.
Produk-produk kebutuhan masyarakat yang mulai menggunakan sachet dinilai
perusahaan akan mampu membidik kemampuan ekonomi masyarakat menengah ke
bawah. Dengan alasan lebih hemat, maka banyak perusahaan yang berlomba-lomba
untuk membuat produk-produk nya dalam bentuk sachet. Artinya konsumsi akan plastik
pun semakin merajalela.
Sampai saat ini, sampah yang paling banyak dibuang adalah botol minuman plastik,
plastic kantong, kaleng minuman, putung rokok, dan sedotan minuman. Padahal, jenis-
jenis sampah tersebut memerlukan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun agar bisa terurai.
Ini artinya, sampah plastik sangat berdampak buruk bagi lingkungan karena sifat plastik
yang memang susah diuraikan oleh tanah meskipun sudah tertimbun bertahun-tahun.
Sampah plastik baru bisa diuraikan oleh tanah setidaknya setelah tertimbun selama 200
hingga 400 tahun. Bahkan ada sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa sampah
plastik bisa terurai dalam waktu 1000 tahun lamanya.
Proses lamanya terurai inilah yang kemudian mengakibatkan dampak sampah plastik
buruk bagi lingkungan, seperti munculnya zat kimia yang dapat mencemari tanah
sehingga berkurang tingkat manfaat dan kesuburannya. Selain itu, dengan proses yang
susah diuraikan, sampah plastik juga dapat membunuh sang pengurai tanah. Sehingga
wajar saja apabila tingkat kesuburan yang dimiliki tanah berkurang.
Terkait sampah plastik di laut, Presiden Joko Widodo pada G-20 Summit tahun 2017 di
Jerman menyampaikan komitmen Indonesia akan mengurangi limbah melalui reduce-
reuse-recycle sebanyak 30% dan menargetkan pengurangan sampah plastik di laut
sebanyak 70% pada 2025.
Banyak usaha yang sudah dilakukan pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk
mengendalikan sampah plastik. Mulai dari program plastik berbayar, Buy Back Limbah

5. 5
Produk sampai Ecobricks yang dilakukan oleh teman-teman Nahdlatul Ulama melalui
LPBI NU. Namun menurut BPS, salah satu faktor yang paling dominan yang
menyebabkan susahnya pengendalian sampah plastik ini adalah terkait kepedulian
masyarakat yang sangat rendah.
Ketika Kementerian Kelautan sedang mempromosikan gaya hidup sehat dengan
mengkonsumsi ikan, namun laut kita sudah tercemari oleh polusi plastik yang mulai
dibuang ke laut. Ini akan mempengaruhi kesehatan masyarakat kita apabila promosi
konsumsi ikan laut tidak dibarengi dengan upaya “kebersihan”laut dari sampah plastik.
Belum lagi, baru-baru ini sedang viral salah satu wisatawan asing yang mengabadikan
fotonya sedang berenang Bersama tumpukan sampah plastik di Bali, menunjukkan
betapa telah tercemarnya laut kita. Fenomena ikan paus mati yang ditemukan terdampar
karena memakan sampah plastik yang tidak bisa dicerna. Ini menunjukkan juga bahwa
ikan -ikan laut kita juga tercemar. Jadi, apabila sampah plastik termakan (hancur) oleh
binatang darat ataupun laut dan binatang itu dikonsumsi oleh manusia, maka binatang itu
akan mengandung mikroplastik yang akan masuk ke saluran pencernaan manusia,
sehingga bisa merobek usus atau lambung karena pecahan ini tidak bisa dicerna. Bisa
saja sebagian keluar bersama kotoran, tapi masih ada yang tertinggal. Apalagi bila masuk
sel darah, plastik mikro ini ikut terserap dalam jaringan sel darah dan bisa mengganggu
sistem syaraf pusat. Bila terlalu sering bisa menyebabkan gangguan sistem pencernaan
atau sistem syaraf, dan perlahan bisa mati.
Jadi masalah plastik tidak hanya masalah darat dan udara saja, tapi juga sudah menjadi
masalah di lautan. Bukan hanya masalah kebersihan dan lingkungan saja, tapi juga sudah
menjadi masalah kesehatan.
Pertanyaan:
1. Bagaimana hukum membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik,
menurut fiqh?
2. Bolehkah pemerintah menerapkan sanksi denda kepada oknum yang membuang
sampah sembarangan?
3. Bolehkah pemerintah menerapkan sanksi kepada produsen/ industry yang tidak
mengelola sampah kemasan/produksinya sebagaimana pasal 15 Undang-Undang
RI tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah?
4. Bagaimana hukum masyarakat memboikot kepada perusahaan yang tidak
mengelola dan menanggulangi sampah kemasan/produksinya?
5. Ketika mengakibatkan dampak negative yang disebabkan kurang seriusnya
pengelolaan sampah, siapa pihak yang harus bertanggung jawab?
2. PERUSAHAAN AMDK MENYEBABKAN SUMUR WARGA KERING
Deskripsi Masalah
Sumber daya air yang melimpah menjadi berkah bagi rakyat indonesia. Berkah
air ini dimanfaatkan betul oleh Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) untuk
meproduksinya. Dari hari kehari produk AMDK ini semakin banyak dibutuhkan
konsumen, sehingga tidak heran usaha AMDK air mineral terus bertambah banyak dan
cenderung terjadi persaingan.
Masyarakat merasa diuntungkan oleh banyaknya perusahaan AMDK air mineral
karena lebih leluasa untuk menentukan pilihan. Namun disisi yang lain sumber air atau
sumur milik warga di daerah yang terdapat usaha AMDK semakin mengecil debit airnya

6. 6
dan bahkan ada yang sampai kering sehingga mengakibatkan kebutuhan air untuk
masyarakat tidak tercukupi.
Pertanyaan :
a. Bagaimana hukum mengambil air dalam jumlah besar yang dilakukan
perusuhaan ntuk usaha AMDK yang mengakibatkan debit air sumur masyarakat
dan sumber air semakin mengecil bahkan menjadi kering?
b. Bagaimana hukum pemerintah memberi ijin usaha tersebut?
c. Apakah perusahaan wajib mengganti rugi kepada masyarakat atas mengecilnya
volume air sumur warga dan sumber air
d. Apakah pemerintah Wajib mencabut ijin usaha perusahaan AMDK tersebut?
3. NIAGA PERKAPALAN
Deskripsi Masalah
Prinsip syariah menyebutkan bahwa al-mabi’ qablal qobdli di dlomanil baa’i’ (barang
yang diimpor sebelum jatuh ke tangan pengimpor adalah masih menjadi jaminan eksportir.
Sebagai ilustrasi kasus, sebut misalnya, PT. Labuh Sejahtera (LS) merupakan
perusahaan importir beras. Perusahaan ini membangun nota kesepakatan dengan penjual
eksportir beras yang berasal dari Bangkok, Thailand, dengan bendera niaga Bangkok
International Trading dengan “Term CIF (Tanjung Perak Port, Surabaya) Incoterms 2010”
untuk mengadakan impor beras sebesar 20.000 ton. Pengapalan beras dilakukan sebanyak
dua kali masing-masing adalah seberat 10.000 ton. Pengapalan beras pertama berhasil
sampai di Tanjung Perak, namun pengapalan berikutnya ternyata terjadi kasus perompakan
kapal di perairan Selat Makassar oleh gerombolan bersenjata. Arti dari nota kesepakatan di
atas adalah memuat hal-hal berikut, yaitu:
a. Titik penyerahan barang antara pembeli importir (PT LS) dengan penjual (Bangkok
International Trading ) terjadi di atas kapal di pelabuhan Bangkok, Thailand. Resiko
sudah beralih dari penjual kepada pembeli sejak barang ditempatkan diatas kapal.
b. Berdasarkan ketentuan penyerahan barang dengan CIF Incoterms 2010, maka Si pembeli
(PT LS), beresiko atas hilangnya beras yang termuat di kapal kedua yang disebabkan
oleh perompakan di perairan Selat Makassar.
c. Si penjual hanya membuka asuransi dengan pertanggungan ICC “C”, dimana dalam ICC
“C” maka “perusahaan asuransi” tidak akan membayar klaim atas kehilangan cargo
akibat peristiwa perompakan di laut.
d. Solusi yang diberikan agar resiko yang ditanggung dapat dialihkan, maka pihak pembeli
harus memerintahkan Si Penjual untuk meningkatkan pertanggungan dari ICC “C’ ke
ICC “A” dengan tambahan klausul pertanggungan akibat perompakan/bajak laut. Biaya
ekstra untuk peningkatan pertanggungan tersebut adalah “atas biaya” Si Pembeli.
e. Biaya yang ditanggung oleh Si Pembeli (PT LS) dalam melakukan import beras tersebut
dengan CIF terdiri atas Biaya bongkar muat beras, biaya pergerakan container (lift on &
Storage, Lift off Depo), Biaya Bea Masuk, PPN dan PPh (import duties), Biaya custom
clearance dan EDI, biaya trucking, biaya bongkar di gudang pembeli/consignee.
Hal penting dan bersifat mendasar dalam persoalan niaga sebagaimana kasus di atas
adalah adalah keberadaan CIF, yaitu Cost Insurance and Freight. CIF merupakan sebuah
syarat penyerahan barang yang terakhir (final term of delivery). Istilah CIF ini hanya berlaku
untuk jasa pengangkutan barang yang memakai moda transportasi laut, sungai dan danau
saja. Isi dari term CIF ini adalah apabila barang sudah berada di atas kapal (on board), maka
barang dianggap sudah diterima oleh pembeli.
Berdasarkan term CIF ini, ada pembagian tugas antara penjual (eksportir) dan pembeli

7. 7
(importir) yang berada di majelis terpisah. Di antara tugas penjual adalah bertanggung jawab
dalam mengurus segala pernik administrasi untuk pengangkutan barang dari pelabuhan
pemuatan ke pelabuhan tujuan, dan mengadakan asuransi barang. Resiko Penjual dianggap
berakhir ketika barang telah berada diatas kapal (on board). Selebihnya, apabila terjadi hal-
hal yang diluar dugaan di dalam perjalanan, maka barang sudah menjadi bagian dari resiko
pembeli.
Karena tidak ada yang bertanggung jawab atas keberadaan barang di atas kapal, maka
pihak pembeli biasanya meminta kepada penjual untuk mengasuransikan barang
pesanannya. Dengan demikian, penjual memiliki kewajiban mengasuransikan barangnya
dari pelabuhan muat hingga ke pelabuhan tujuan, dengan konsekuensi barang rusak, dan
barang hilang adalah tanggung jawab pembeli.
Beberapa kriteria asuransi yang biasa dipergunakan untuk pengangkutan moda
transportasi laut:
a. Untuk pertanggungan minimal, maka pembeli meminta pengurusan Cover ICC “C”.
b. Untuk pertanggungan maksimal, maka pembeli meminta pengurusan Cover ICC “ A” –
All Risk, dengan kewajiban membayar tambahan “premi asuransi barang” yang
seharusnya ditanggung Cover ICC “C” menjadi Cover ICC “A”.
Sebagai catatan bahwa telah terjadi akad peralihan resiko barang (transfer of risk) dari
penjual ke pihak asuransi, selama barang berada di atas kapal. Dan selama terjadi
perpindahan resiko ini maka pembeli dianggap setuju dengan perusahaan asuransi yang
ditunjuk dan selanjutnya habislah kewajiban penjual kepada pembeli, sehingga seluruh
“resiko mendatang” merupakan tanggung jawab pembeli. Penjual hanya bertanggungjawab
dalam membuka asuransi barang saja tanpa menanggung resiko dalam perjalanan sejak
barang ditempatkan di atas kapal (on board).
Pertanyaan
a. Bolehkah pihak penjual melepas tanggung jawab dloman pengiriman mabi’ kepada
pembeli berdasarkan kebiasaan (urf) yang berlaku di perusahaan cargo/ekspedisi (bukan
karena kesepakatan)?
b. Apa kedudukan perusahaan cargo angkutan dalam akad ekspor-impor ini?
c. Catatan bahwa: perusahaan cargo merupakan perusahaan yang ditunjuk oleh pembeli
yang disampaikan kepada penjual untuk membawakan barangnya dari pelabuhan asal
barang, ke pelabuhan tujuan tempat pembeli berada.
d. Bolehkah melimpahkan kuasa pertanggung jawaban barang ke pihak asuransi untuk niat
penjual berlepas tangan terhadap kemungkinan resiko kerusakan barang atau hilangnya
barang di laut seperti akibat perompakan? Padahal, pihak asuransi sendiri tidak mau
menanggung resiko kehilangan juga akibat faktor perompakan. Barang yang bisa dijamin
lewat asuransi adalah apabila terjadi kehilangan barang akibat tenggelam, atau akibat
badai laut sehingga menyebabkan barang rusak. Untuk claim akibat perompakan, tidak
diterima oleh asuransi.
e. Jika akibat perompakan kemudian barang hilang, bolehkah pihak asuransi menolak
pertanggung jawaban asuransi itu?
4. BISNIS MONEY GAME
Telah marak iklan dan ajakan berbisnis baik secara face to face maupun berbasis
digital yang dengan mudah kita temukan. Adanya legalitas tidak menjadi jaminan sebuah
bisnis dikatakan aman. Sebagai contoh adalah koperasi Pandawa yang resmi
mendapatkan izin dari Kementerian Koperasi. Namun pada prakteknya, mereka
melakukan pelanggaran terselubung hingga mengakibatkan ribuan korban. Bahkan tidak

8. 8
sedikit dari kalangan agamawan yang terjebak bahkan turut serta menjadi pelaku utama
dalam masalah tersebut.
Selain itu saat ini marak bisnis dengan menggunakan sistem MLM baik yang
menggunakan skema piramida maupun skema matahari dengan ketentuan-ketentuan
sebagaimana berikut :
1. Adanya uang pendaftaran atau dibarengi dengan pembelian produk yang
merupakan syarat pula dalam mengikuti kegiatan penjualan
berjenjangnya/mencari mitra dan dalam pendaftaran/pembelian tersebut
menghasilkan komisi/bonus
2. Adanya bonus-bonus yang didapatkan ketika jaringannya semakin banyak
kebawah hingga membentuk skema piramida. Terkait skema matahari pada
dasarnya bisa dikatakan dengan skema piramida ketika adanya ketergantungan
pada setoran dari member baru untuk survive dan untuk menguntungkan member
lama.
3. Rancangan pemasarannya menghasilkan bonus atau komisi dan penghargaan
lainnya berdasarkan dari kegiatan tertentu.
4. Pada dasarnya produk bisa didapatkan secara gratis atau dalam kasus lain harga
produk jauh lebih murah atau dalam kasus lain manfaat produk tidak sesuai
dengan apa yang di iklankan.
5. Bonus rekrut jauh lebih besar dibandingkan dengan bonus dari manfaat produk
itu sendiri.
Berikut ini beberapa contoh bisnis MLM yang menggunakan skema baik matahari
maupun piramida :
1. Paytren
Produk = Layanan Pembayaran Multiguna (versi sertifikat MUI)
Sebuah bisnis MLM dalam naungan PT. VSI memasarkan produknya dengan
skema Piramida (dua kaki/binary). Dimana setiap mendapatkan 1 mitra pebisnis
dengan membayar 325.000 maka sponsor akan mendapatkan Rp..75.000 dan
ketika sponsor mendapatkan dua mitra dengan diletakan di jaringan kiri dan
kanan selain mendapatkan 75.000 x 2, sponsor pun mendapatkan 25.000 rupiah
sebagai upah dikarenakan terjadinya pairing atau jaringan pasangan sempurna
(jaringan kiri dan kanan).
Ketika jaringan kiri dan kanan terus berkembang, maka sponsor akan terus
dialirkan bonus pasangan (jumlah pasangan x 25.000) dan ketika telah mencapai
jumlah tertentu (point tertentu) sponsor akan mendapatkan bonus yang lebih
besar salah satunya motor, mobil traveling dan lain sebagainya.
2. Azaria
Sebuah perusahaan yang produknya adalah alat kecantikan dalam pemasarannya
menggunakan cara sebagai berikut :
 Bergabung dengan membayar 1.800.000 dan menyandang status sebagai
associate (belum berhak mendapatkan komisi)
 Lalu anda melakukan penjualan ke-1 (ajak 1 orang) penjualan ke-1 anda
tersebut sebagai syarat kualifikasi dan otomatis status anda naik dari
seblumnya associate menjadi Qualified associate(berhak mendapatkan
komisi)
 Kemudian untuk penjualan ke 2,3,4,5,6 dan seterusnya anda mendapatkan
Rp. 1.000.000 per penjualan sampai hitungan tak terbatas.

9. 9
 Jika orang ke-2 melakukan penjualan pertamanya ke orang ke-2a anda
mendapatkan Rp.1.000.000
 Jika orang ke-2a melakukan penjualan pertamanya ke orang ke-2b anda
mendapatkan Rp. 1.000.000
 Begitu seterusnya anda akan mendapatkan Rp.1.000.000 per penjualan
pertama downline anda sampai tak terbatas (jalur menurun) demikian juga
jika orang ke 3,4,5,6 dan seterusnya yang melakukan penjualan ke titik
pertama di bawahnya masing-masing maka anda tetap mendapatkan Rp.
1.000.000 sampai tak terbatas (jalur menurun).
3. Q-Net
Q net pun melakukan penjualan dengan menggunakan system Piramida
Pertanyaan:
1. Bagaimana hukum berbisnis dengan sistem MLM baik dengan skema piramida
maupun matahari, apa illat boleh atau tidaknya?
5. STEM CELL/SEL PUNCA
Deskripsi Masalah
Sel Punca adalah sel yang tidak/belum terspesialisasi dan mempunyai
kemampuan/potensi yang sangat tinggi untuk berdiferensiasi dan berkembang menjadi
banyak jenis sel yang berbeda di dalam tubuh. Sel punca juga berfungsi sebagai sistem
perbaikan untuk mengganti sel tubuh yang telah rusak demi kelangsungan hidup
organisme. Saat sel punca terbelah, sel yang baru mempunyai potensi untuk tetap
menjadi sel punca atau menjadi sel lain dengan fungsi yang lebih khusus, misalnya sel
otot, sel darah merah atau sel otak.
Sel punca dapat digolongkan berdasarkan potensi maupun berdasarkan asalnya.
Berdasarkan potensi: 1) Sel induk bertotipotensi (toti=total) adalah sel induk yang
meiliki potensi untuk berdiferensiasi menjadi semua jenis sel. Yaitu sel ekstra embrionik,
sel somatic dan sel seksual. Jenis sel ini dapat bertumbuh menjadi organisme baru bila
diberikan dukungan maternal yang memadai. Sel induk ini diperoleh dari sel induk
embrio, hasil pembuahan sel telur oleh sperma; 2) Sel induk berpluripotensi adalah sel-
sel yang dapat berdiferensiasi menjadi semua jenis sel dalam tubuh namun tidak dapat
membentuk organisme baru; 3) Sel induk bermultipotensi adalah sel induk yang dapat
berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel dewasa; 4) Sel induk berunipotensi adalah sel
induk yang hanya dapat menghasilkan satu jenis sel tertentu, tetapi memiliki kemampuan
memperbaiki diri yang tidak dimiliki oleh selain sel induk.
Berdasarkan asalnya: 1) Sel punca embrionik diambil dari embrio pada fase blastosit (5 –
7 hari setelah pembuahan). Sel ini dapat diarahkan menjadi semua jenis sel yang
dijumpai pada organisme dewasa, seperti sel darah, sel otot, sel ginjal; 2) Sel
germinal/benih embrionik, Sel punca yang berasal dari sel germinal primordial dari janin
yang berumur 5 sampai 9 minggu. Sel jenis ini memiliki sifat pluripotensi; 3) Sel punca
fetal adalah sel primitive yang dapat ditemukan pada organ –organ janin seperti sel
punca hematopoietic fetal dan progenitor kelenjar pancreas. Sel punca neural fetal yang
ditemukan pada otak janin menunjukkan kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi sel
neuron (otak) dan sel glial (sel–sel pendukung pada system saraf pusat). Darah, plasenta,
dan tali pusat janin kaya akan sel punca hematopoietik fetal; 4) Sel punca dewasa

10. 10
mempunyai dua karakteristik. Pertama adalah sel – sel tersebut dapat berproliferasi untuk
periode yang panjang untuk memperbaharui diri. Kedua sel sel tersebut dapat ber-
diferensiasi untuk menghasilkan sel – sel khusus dengan fungsi special. Sel ini dihasilkan
dari sumsum tulang orang dewasa; 5) Sel punca kangker: dihasilkan dari organ atau
jaringan yang terkena kangker; 6) Sel induk Pluripoten diinduksi (iPSC) adalah sel punca
buatan yang berpotensi majemuk biasanya berasal dari sel somatic orang dewasa dengan
menginduksi paksa ekspresi gen tertentu. iPSC mirip dengan sel-sel induk berpotensi
majemuk alami seperti seperti sel induk embrionik dalam banyak aspek tetapi masih
dalam proses penelitian.
Prinsip terapi ini adalah dengan melakukan transplantasi sel punca pada organ yang
rusak dan bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan sel-sel baru
yang sehat pada n jaringan atau organ tubuh pasien, dan menggantikan sel-sel spesifik
yang rusak akibat penyakit atau cedera tertentu dengan sel-sel baru yang
ditransplantasikan.
Sel punca embrionik sifat plastisitasnya sangat tinggi dan mempunyai kemampuan untuk
dikembangkan menjadi berbagai macam jaringan sel seperti neuron, kardiomiosit, sel
darah dan sebagainya sehingga dapat dipakai untuk menggantikan jaringan sel yang
rusak.
Sel punca dewasa juga dapat digunakan untuk mengobati penyakit degenerative tetapi
kemampuan plastisitasnya sudah berkurang. Keuntungannya adalah tidak menimbulkan
masalah seperti rejeksi dan kontroversi etika.
Manfaat yang diperoleh dari penggunaan sel punca embrionik dalam bidang kedokteran
sangat besar, namun sumber sel punca embrionik inilah yang perlu mendapatkan
perhatian khusus terkait etika dan hukum agama.
Pertanyaan:
1. Bagaimana hukumnya memanfaatkan Sel punca embrionik dan Sel germinal /
benih embrionik untuk pengobatan?
2. Bagaimana hukumnya memanfaatkan Sel punca fetal untuk pengobatan?
3. Bagaimana hukumnya memanfaatkan Sel punca dewasa Sel punca kangker Sel
induk Pluripoten diinduksi (iPSC) untuk pengobatan?
6. LEGALITAS SYARIAT BAGI PERAN PEMERINTAH
Deskripsi masalah
Sebagai negara yang telah memilih prinsip demokrasi dan dipadukan dengan
prinsip negara hukum, sebagaimana amanat UUD 1945, Indonesia akan menata tertib
hidup dan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menggunakan
aturan hukum/grand design yang berdasarkan pada paradigma Pancasila, yaitu:
paradigma ketuhanan (moral-religius), kemanusiaan (humanistik), kebangsaan
(persatuan/nasionalistik), kerakyatan/demokrasi, dan keadilan sosial. Artinya, bangsa
Indonesia akan meletakkan prinsip demokrasi dan prinsip hukum sebagai suatu sinergi
yang saling bersimbiose-mutualistik dalam mewujudkan adanya national legal order
yang demokratis dalam negara.
Pembentukan undang-undang adalah bagian dari aktivitas dalam mengatur
masyarakat yang terdiri dari atas gabungan individu-individu manusia dengan segala
dimensinya, sehingga merancang dan membentuk undang-undang yang dapat diterima

11. 11
masyarakat luas merupakan suatu pekerjaan yang sulit. Kesulitan ini terletak pada
kenyataan bahwa kegiatan pembentukan undang-undang adalah suatu bentuk komunikasi
antara lembaga yang menetapkan yaitu pemegang kekuasaan legislatif dengan rakyat
dalam suatu negara.
Dari retorika inilah, kehadiran rumusan fiqh kebangsaan menjadi mutlak
diperlukan. Sebab, perbedaan pendapat antar kelompok sering sekali dipicu oleh
pemahaman yang berbeda - beda dalam memaknai suatu konteks persoalan. Karena dari
beberapa referensi kutubu salaf terdapat penjelasan – penjelasan yang dhahir teksnya
saling kontradiktiv antar satu dengan lainnya. Oleh karena itu , kita dituntut untuk
mampu menyusun rumusan baku guna menangkis rumor – rumor negative yang
dialamatkan kepada falsafat hukum bangsa Indonesia dengan klaim tidak sejalan dengan
hukum islam. Contoh hukum yang dipermasalahkan oleh kelompok anti Pancasila;
Indonesia tidak menerapkan hukum had dan qishos, melindungi Ahmadiyah,
membubarkan hizbu tahrir/ormas radikal, anti perda syariat, dan lain sebagainya.
Berikut ada tiga referensi kutub salaf yang dapat dijadikan acuan terkait peran
pemerintah di tengah warga negaranya yang majmuk:
1. Kitab Ihya’ Ulumu ddin:
‫اآلخرة‬‫و‬ ‫الدنيا‬ ‫يف‬ ‫املنجي‬ ‫املستقيم‬ ‫يق‬‫ر‬‫الط‬ ‫إىل‬ ‫وإرشادهم‬ ‫اخللق‬ ‫استصالح‬ ‫يف‬ ‫السياسة‬‫و‬‫بع‬‫ر‬‫أ‬ ‫على‬
‫يف‬ ً‫ا‬‫مجيع‬ ‫العامة‬‫و‬ ‫اخلاصة‬ ‫على‬ ‫وحكمهم‬ ‫السالم‬ ‫عليهم‬ ‫األنبياء‬ ‫سياسة‬ ‫العليا‬ ‫وهي‬ ‫األوىل‬ ‫اتب‬‫ر‬‫م‬
‫وابطنهم‬ ‫ظاهرهم‬
‫على‬ ‫ال‬ ‫ظاهرهم‬ ‫على‬ ‫لكن‬‫و‬ ً‫ا‬‫مجيع‬ ‫العامة‬‫و‬ ‫اخلاصة‬ ‫على‬ ‫وحكمهم‬ ‫السالطني‬‫و‬ ‫امللوك‬‫و‬ ‫اخللفاء‬ ‫الثانية‬‫و‬
‫ابطنهم‬
‫هم‬ ‫الذين‬ ‫وبدينه‬ ‫وجل‬ ‫عز‬ ‫ابهلل‬ ‫العلماء‬ ‫الثالثة‬‫و‬‫وال‬ ‫فقط‬ ‫اخلاصة‬ ‫ابطن‬ ‫على‬ ‫وحكمهم‬ ‫األنبياء‬ ‫ثة‬‫ر‬‫و‬
‫ع‬‫الشر‬‫و‬ ‫املنع‬‫و‬ ‫ام‬‫ز‬‫ابإلل‬ ‫اهرهم‬‫و‬‫ظ‬ ‫يف‬ ‫التصرف‬ ‫إىل‬ ‫قوهتم‬ ‫تنتهي‬ ‫وال‬ ‫منهم‬ ‫االستفادة‬ ‫على‬ ‫العامة‬ ‫فهم‬ ‫تفع‬‫ر‬‫ي‬
‫العلم‬ ‫إفادة‬ ‫النبوة‬ ‫بعد‬ ‫بع‬‫ر‬‫األ‬ ‫الصناعات‬ ‫هذه‬ ‫فأشرف‬ ‫فقط‬ ‫ام‬‫و‬‫الع‬ ‫اطن‬‫و‬‫ب‬ ‫على‬ ‫وحكمهم‬ ‫الوعاظ‬ ‫ابعة‬‫ر‬‫ال‬‫و‬
‫عن‬ ‫الناس‬ ‫نفوس‬ ‫وهتذيب‬‫وهو‬ ‫املسعدة‬ ‫احملمودة‬ ‫األخالق‬ ‫إىل‬ ‫وإرشادهم‬ ‫املهلكة‬ ‫املذمومة‬ ‫األخالق‬
‫ابلتعليم‬ ‫اد‬‫ر‬‫امل‬
2. Kitab I’anah al-Thalibin:
‫وحكي‬:‫أنه‬‫رفع‬‫إىل‬‫أيب‬‫يوسف‬‫مسلم‬‫قتل‬‫ا‬‫ر‬‫كاف‬‫فحكم‬‫عليه‬‫ابلقود‬‫فأاته‬‫رجل‬‫برقعة‬‫ألقاها‬‫إليه‬‫من‬
‫شاعر‬‫يكىن‬‫أاب‬‫ح‬‫املضر‬‫وفيها‬‫هذه‬‫االبيات‬:‫اي‬‫قاتل‬‫املسلم‬‫ابلكافر‬،‫جرت‬‫وما‬‫العادل‬‫كاجلائر‬‫اي‬‫من‬
‫ببغداد‬‫افها‬‫ر‬‫أط‬‫و‬‫من‬‫فقهاء‬‫الناس‬‫أو‬‫شاعر‬‫جار‬‫على‬‫الدين‬‫أبو‬‫يوسف‬‫بقتله‬‫املسلم‬‫ابلكافر‬‫ا‬‫و‬‫فاسرتجع‬
‫ا‬‫و‬‫ابك‬‫و‬‫على‬‫دينكم‬‫ا‬‫و‬‫اصطرب‬‫و‬‫فاالجر‬‫للصابر‬‫فأخذ‬‫أبو‬‫يوسف‬‫الرقعة‬‫ودخل‬‫هبا‬‫إىل‬‫هارون‬‫الرشيد‬
‫فأخربه‬‫ابحلال‬‫أ‬‫ر‬‫وق‬‫عليه‬‫الرقعة‬‫فقال‬‫له‬‫الرشيد‬‫تدارك‬‫هذا‬‫االمر‬‫حبيلة‬‫لئال‬‫يكون‬‫منه‬،‫فتنة‬‫ج‬‫فخر‬‫أبو‬
‫يوسف‬‫وطالب‬‫لياء‬‫و‬‫أ‬‫املقتول‬‫ابلبينة‬‫على‬‫صحة‬‫الذمة‬‫أداء‬‫و‬‫ية‬‫ز‬‫اجل‬‫فلم‬‫ا‬‫و‬‫أيت‬،‫هبا‬‫فأسقط‬‫القود‬‫وحكم‬
،‫ابلدية‬‫وهذا‬‫إذا‬‫كان‬‫مفضيا‬‫إىل‬‫استنكار‬‫النفوس‬‫انتشار‬‫و‬‫الفنت‬‫كان‬‫العدول‬‫عنه‬‫أحق‬‫أصوب‬‫و‬.
3. Kitab Kifayah al-Akhyar:

12. 12
(‫ع‬‫فر‬)‫سرق‬‫شخص‬‫اما‬َ‫ع‬َ‫ط‬ِ‫يف‬‫قت‬َ‫و‬‫ط‬ْ‫ح‬َ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬‫اجملاعة‬‫و‬‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬َ‫ن‬‫ا‬َ‫ك‬‫وجد‬ُ‫ي‬‫ا‬ً‫يز‬ِ‫ز‬َ‫ع‬‫ثمن‬ِ‫ب‬‫غال‬‫قطع‬‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬َ‫ن‬‫ا‬َ‫ك‬
َ‫ال‬‫وجد‬ُ‫ي‬َ‫ال‬َ‫و‬‫يقدر‬ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ال‬َ‫ف‬‫قطع‬‫لى‬َ‫وع‬‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬‫حيمل‬‫ا‬َ‫م‬َ‫اء‬َ‫ج‬‫ن‬َ‫ع‬‫عمر‬‫ي‬ِ‫ض‬َ‫ر‬‫هللا‬ُ‫نه‬َ‫ع‬َ‫ال‬‫قطع‬ِ‫يف‬‫ام‬َ‫ع‬
‫اجملاعة‬‫هللا‬َ‫و‬‫أعلم‬
Sementara itu, kelompok anti pancasila sering sekali terjebak dengan makna dzahir dari
teks berikut ini:
‫إعانة‬‫الطالبني‬‫على‬‫حل‬‫ألفاظ‬‫فتح‬‫املعني‬(1/213)
(‫له‬‫و‬‫ق‬:‫فائدة‬:‫أما‬‫الصالة‬‫املعروفة‬‫ليلة‬‫الرغائب‬‫إخل‬)‫قال‬‫املؤلف‬‫يف‬‫إرشاد‬‫العباد‬:‫ومن‬‫البدع‬‫املذمومة‬
‫اليت‬‫أيمث‬‫فاعلها‬‫وجيب‬‫على‬‫والة‬‫األمر‬‫منع‬‫فاعلها‬:‫صالة‬‫الرغائب‬‫اثنتا‬‫عشرة‬‫كعة‬‫ر‬‫بني‬‫العشاءين‬‫ليلة‬
‫أول‬‫مجعة‬‫من‬‫رجب‬.‫وصالة‬‫ليلة‬‫نصف‬‫شعبان‬‫مائة‬،‫كعة‬‫ر‬‫وصالة‬‫آخر‬‫مجعة‬‫من‬‫رمضان‬‫سبعة‬‫عشر‬
،‫كعة‬‫ر‬‫بنية‬‫قضاء‬‫ات‬‫و‬‫الصل‬‫اخلمس‬‫اليت‬‫مل‬‫يقضها‬.‫وصالة‬‫يوم‬‫اء‬‫ر‬‫عاشو‬‫بع‬‫ر‬‫أ‬‫كعات‬‫ر‬‫أو‬‫أكثر‬.
‫وصالة‬،‫األسبوع‬‫أما‬‫أحاديثها‬‫فموضوعة‬،‫ابطلة‬‫وال‬‫تغرت‬‫مبن‬‫ذكرها‬.‫اه‬.
Pertanyaan:
a. Sebatas mana syariat memberikan kewenangan kepada aparatur pemerintah untuk
mengatur dan menertibkan warga dalam pelaksanaan ritual – ritual agama?
b. Apakah pemerintah mempunyai hak untuk menjatuhkan vonis sesat kepada
aliran/sekte tertentu ?
c. Apakah pemerintah berhak memberikan aturan – aturan tetap yang terkait dengan
teknis beribadah kepada Allah atas dasar hukmul hakim yarfa’ul khilaf?
d. Dalam konteks Negara yang plural seperti Indonesia, apakah kewajiban hifdzu al-
ddin ( menjaga agama ) bagi pemerintah hanya tertentu menjaga agama islam saja
ataukah menjaga seluruh agama yang ada di Indonesia?

13. 13
MATERI BAHTSUL MASAIL
KOMISI MAUDLUIYAH MUNAS 2019 DI BANJAR
1. NEGARA, KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM NEGARA
Deskripsi Masalah
Sampai dengan berakhirnya Turki Utsmani sebagian besar umat Islam sejak awal sejarah
Islam hidup dalam kerangka negara yang menyatu dengan agama sehingga negara
berfungsi sebagai negara agama dengan identitas Islam.
Mengikuti logika negara-agama itu maka status kewarganengaraan ditetapkan
berdasarkan identitas agama. ada warga penuh yaitu kaum muslimin dan ada warga
negara kelas dua yaitu kafir dzimmi. Dan selebihnya adalah dunia yang wajib diperangi
yaitu kafir harbi.
Semua ini tak terpisahkan dari keberadaan syariah yang dipandang secara mutlak
membutuhkan paksa fisik dari negera untuk penerapannya. Sedangkan syariah itu sendiri
dipandang sebagai norma-norma yang ditetapkan oleh Allah swt atau sekurang-
kurangnya merupakan hasil penafsiran melalui suatu disiplin yang ketat (tharîqah al-
istinbâth) dalam menafsirkan hukum-hukum Allah.
Sesudah runtuhnya Turki Utsmani dunia Islam terpecah-pecah menjadi banyak negara
yang justru mayoritas atau sebagian besar tidak lagi menyatakan diri sebagai negara
agama, tetapi memilih menjadi negara kebangsaan atau negara nasional tanpa identitas
agama yang resmi.
Termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan sebagai negara
Pancasila. Status kewarganegaraan yang didasarkan pada identitas agama pun tidak lagi
diberlakukan, bahkan di negara-negara yang secara formal menyatakan diri sebagai
negara Islam. Misalnya Malaysia dan Brunei Darus Salam.
Demikian juga hal-hal yang terkait dengan penetapan hukum, thariqah al-istinbâth atau
manhaj al-ijtihâd sebagaimana yang dikembangkan oleh para ulama tidak lagi
difungsikan dalam menyusun hukum-hukum negara.
Pertanyaan
1. Bagaimana pandangan Islam menyikapi bentuk negara bangsa?
2. Apakah hanya khilâfah sistem pemerintahan yang islami?
3. Apakah NKRI dengan ideologi Pancasila termasuk dalam kategori dâr al-kufr,
mengingat tidak semua hukum syariat dapat diberlakukan di Indonesia?
4. Bagaimana dengan status non-Muslim di Indonesia?
5. Jika Indonesia bukan dâr al-kufr, bagaimana dengan pandangan yang
menetapkan Indonesia sebagai dâr al-harb?

14. 14
2. ISLAM NUSANTARA
Deskripsi Masalah
Islam Nusantara sebagai model keberislaman Nusantara digaungkan kembali menjadi
narasi besar oleh Nahdlatul Ulama pada Muktamar ke-33 NU di Jombang 2015. Namun
wacana Islam Nusantara tersebu kemudian menimbulkan pro-kontra di tengah
masyarakat. Dan kelompok yang kontra terus-menerus melakukan conter narasi baik
melalui media sosial maupun mimbar khutbah.
Ironisnya, para penentangnya membuat asumsi sendiri kemudian memberikan “tuduhan”
Islam Nusantara adalah adalah Islam yang anti Arab, bertentangan dengan syariat Islam,
hanya milik satu golongan saja, identik dengan Islam kejawan, bahkan Islam Nusantara
dianggap sebagai kedok untuk merusak tatanan moral agama.
Berbagai ragam tuduhan dan stigma negatif yang terus berseliweran sampai hari ini
belum pernah direspon secara resmi oleh NU secara kelembagaan. Karenanya NU secara
kelembagaan perlu menjawab tuduhan-tuduan miring tersebut. Sebab, jika tuduhan-
tuduhan tersebut tetap dibiarkan maka sama artinya NU meng-amini dan
membenarkannya. Hal ini tentu akan memberikan dampak negatif baik bagi warga NU
sendiri maupun bagi kelangsungan wacana Islam Nusantara.
Berpijak dari sini maka diperlukan penjelasan memadai tentang beberapa hal mendasar
terkait wacana Islam Nusantara sebagai respon balik atas tuduhan negatif yang
dilontarkan oleh penentang wacana Islam Nusantara.
Pertanyaan
1. Apa pengertian Islam Nusantara?
2. Bagaimana Islam didakwahkan di Nusantara?
3. Bagaimana Islam dipahami oleh Ulama Nusantara?
4. Bagaimana Islam diamalkan atau dipraktekkan kaum muslimin Nusantara?
3. POLITISASI AGAMA
Deskripsi Masalah
Politik adalah cara meraih kekuasaan negara untuk mendapatkan legitimasi dalam
membuat keputusan publik. Politik berarti meraih kekuasaan secara konstitusional
dengan meraih suara rakyat sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan agar sumberdaya
semakin dikuasainya. Dalam proses yang lebih praktis-prosedural (baca; Pemilu)
kegiatan politik adalah menaikkan elektabilitas setinggi mungkin kelompok-partainya,
dan menjatuhkan elektabilitas lawan politiknya. Tindakan politik paling efektif adalah
menaikkan keterpilihan diri (sekaligus) menjatuhkan keterpilihan pihak lain.
Agama adalah serangkaian keyakinan dan perbuatan dengan surga dan neraka sebagai
balasan yang akan diterima manusia di akherat setelah menjalani kehidupan di dunia.
Surga (kebahagiaan) adalah tempat bagi hamba yang menjalankan kebaikan. Neraka
(kesengsaraan) adalah balasan bagi insan yang melakukan keburukan.
Dengan demikian, politisasi agama adalah penggunaan/eksploitasi bahasa dan keyakinan
ukhrowi dengan balasan surga/bahagia untuk menaikkan keterpilihan politik sekaligus
balasan neraka/siksa untuk menjatuhkan pilihan politik pihak lain. Istilah surga dan
neraka dimaknai dengan sangat elektoral untuk mempengaruhi pilihan politik individual.

15. 15
Pentingnya agama untuk menjadi identitas masyarakat Indonesia menjadi peluang besar
bagi aktor politik untuk membungkus kepentingan elektoralnya.
Relevansi antara keyakinan surga dan neraka dalam beragama selaras dengan strategi
politik elektoral dengan narasi negatif (misalnya) menggunakan informasi bohong atau
hoaks yang sama-sama tidak dapat diverifikasi dengan cepat dan membutuhkan proses
tertentu.
Diantara contoh bahasa agama untuk menaikkan dan menjatuhkan keterpilihan dalam
politik elektoral adalah Jihad Harta (padahal) untuk sumbangan kampanye pasangan
calon, partai Allah versus partai Setan (padahal) untuk membedakan koalisi pendukung
pasangan calon, pro dan anti yahudi serta tuduhan PKI/Anti Islam (padahal) untuk
mengambil sentimen umat dalam politik.
Lalu mengapa praktik politisasi agama ini efektif dan menyebar dengan cepat?
Penyebabnya adalah berkelindannya antara keyakinan keagamaan yang hitam-putih
(radikal), pandangan ilusif yang berlebihan dan pilihan politik pribadi yang emosional.
Jumlah penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 143,26 juta, meningkat
10 juta dari tahun sebelumnya. Sebagian besar pengguna internet tersebut mengakses
media sosial yaitu sebesar 95,1 persen. Data BSSN menunjukkan, perbincangan sosial
yang mengarah kepada fitnah dan ujaran kebencian mayoritas terkait dengan politik dan
SARA. Pembuat konten kebencian dan fitnah diamplikasi oleh publik dengan cepat dan
meluas karena setuju secara pilihan politik pribadi terhadap konten kebencian dan fitnah
tersebut.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (1), tentang Pemilihan Umum,
kampanye dilarang; a) mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia; b) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia; c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon,
dan/atau Peserta Pemilu lain; d) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun
masyarakat; dan e) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat
pendidikan.
Undang-Undang Pemilu secara tegas mencantumkan adanya larangan mempersoalkan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menghina seseorang, agama, suku, ras,
golongan, calon dan/atau peserta pemilu lainnya. UU juga melarang menghasut dan
mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. Larangan UU juga juga
mencantumkan ketentuan pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun
dan denda paling banyak 24.000.000.
Pertanyaan:
1. Apa yang dimaksud politik agama dan politisasi agama dalam proses elektoral?
2. Bagaimana pandangan fikih Islam politik agama dan politisasi agama?
3. Apa peran yang sebaiknya dilakukan oleh negara, ormas, dan tokoh agama dalam
hal ini untuk mencegah dan menindak terjadinya politisasi agama?

16. 16
MATERI BAHTSUL MASAIL
KOMISI QONUNIYAH MUNAS 2019 DI BANJAR
1. TELAAH RUU ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA
Deskripsi Masalah:
Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan kita bernegara
adalah untuk “memajukan kesejahteraan umum”. Sementara itu, untuk menjalankan
kewenangannya dalam mengatur perekonomian masyarakat, maka negara diberikan
mandat oleh konstitusi untuk menjalankan asas “keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia”. Negara diberikan kewenangan untuk mengatur perekonomian agar tidak
terjadi monopoli dalam perdagangan dan penguasaan kekayaan oleh segelintir orang.
Atas dasar konstitusi tersebut, dan untuk menumbuhkan perekonomian yang sehat, maka
pada tahun 1999 (pasca krisis ekonomi dan moneter), Pemerintah dan DPR menerbitkan
UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak
sehat. Dalam UU ini dikatakan bahwa Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah
untuk: menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional,
mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat,
serta mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang
ditimbulkan oleh pelaku usaha.
Untuk mengawasi pelaksanaan UU tersebut, dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) yang diberikan wewenang untuk menerima laporan, melakukan
penelitian, penyelidikan dan atau pemeriksaan, memanggil pelaku usaha yang diduga
telah melakukan pelanggaran, memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya
kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat, serta memberikakn sanksi
administrasi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU.
Namun demikian, praktik-praktik usaha yang tidak sehat masih saja merajalela, seperti
melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran (monopoli), menguasai
penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal (monopsoni), penguasaan pasar
(baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain), serta persekongkolan dengan pihak
lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender. Banyak faktor yang
melatar belakanginya, mulai dari kongkalikong antara pengusaha dengan pejabat, masih
maraknya praktik suap, dan tipu daya antar pengusaha. Hal inilah yang mendasari
pemerintah dan DPR pada tahun 2018 berinisiatif untuk mengajukan Rancangan Undang
Undang (RUU) untuk mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut. Karena UU ini
dirasakan masih belum dapat menampung dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat.
Kerangka Konseptual:
Terdapat tujuh substansi baru dalam RUU tersebut sebagai perubahan UU No. 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Pertama, memperluas cakupan definisi pelaku usaha. Artinya, perluasan tersebut dapat
menjangkau pelaku usaha yang berdomisili di luar wilayah Indonesia. Seperti diketahui,
dengan perkembangan era teknologi, pelaku usaha dapat menggunakan sistem e-
commerce yang tak dibatasi ruang dan waktu. UU Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat sebelumnya belum menjangkau pelaku usaha yang berada
di luar wilayah Indonesia. Dengan RUU terbaru ini, nantinya dapat pula menjangkau

17. 17
perilaku anti persaingan dalam platform bisnis baru berbasis digital seperti e-commerce,
e-procurement, e-payment, dan bisnis berbasis online lain.
Kedua, mengubah notifikasi merger dari kewajiban untuk memberitahukan
setelah merger menjadi kewajiban pemberitahuan sebelum merger alias pre merger
notification.
Ketiga, mengubah besaran sanksi. Selama ini sanksi yang tertuang dalam UU No. 5
Tahun 1999 hanya menggunakan nilai nominal besaran tertinggi dalam rupiah. Tetapi
RUU ini sanksinya sekurang-kurangnya hanya 5 persen, sedangkan setinggi-tingginya 30
persen dari nilai penjualan dalam kurun waktu pelanggaran terjadi.
Keempat, terkait dengan mekanisme pengaturan pengampunan dan/atau pengurangan
hukuman atau lazim disebut leniency program. Aturan tersebut sebagai strategi efektif
dalam membongkar kartel dan persaingan usaha yang tidak sehat dalam kurun waktu
jangka panjang.
Kelima, membuat aturan pasal yang mengatur penyalahgunaan posisi tawar yang
dominan terhadap penjanjian kemitraan. Pengaturan itu sebagai instrumen hukum
terhadap perlindungan pelaksanaan kemitraan yang melibatkan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM).
Keenam, peningkatan pelaksanaan fungsi penegakan hukum yang dilakukan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam RUU tersebut mengatur ketentuan yang
memungkinkan KPPU meminta bantuan pihak kepolisian. Tujuannya, dalam rangka
menghadirkan pelaku usaha yang dinilai tidak kooperatif dalam persidangan di KPPU.
Efektivitas putusan KPPU dalam RUU tersebut mengatur kewenangan menjatuhkan
sanksi administratif. Yakni berupa rekomendasi pencabutan izin usaha terhadap pelaku
usaha yang dinilai terbukti melanggar larangan praktik monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat. Sedangkan terhadap putusan KPPU berupa denda yang telah berkekuatan
hukum tetap, namun tak diindahkan para pihak menjadi piutang negara. Dalam RUU
tersebut mengatur pula ketentuan lembaga piutang negara berkewajiban menyelesaikan
pelaksanaan putusan KPPU tersebut.
Ketujuh, dalam rangka berbagai tugas dan kewenangan KPPU ke depannya, maka
diperlukan penguatan terhadap lembaga KPPU. Selain itu, mesti menempatkan KPPU
dalam sistem ketatanegaraan yang sejajar dengan lembaga negara lain. Penguatan KPPU
mesti didukung pula dengan kesekretariatan jenderal (Kesekjenan) yang terintegrasi
dengan tata kelola pemerintahan, sehingga mampu memberikan dukungan pelaksanaan
tugas Anggota KPPU baik secara substansi maupun dalam pengelolaan anggaran yang
bersumber dari APBN.
Masalah Pokok/Krusail
Dalam RUU ini terdapat beberapa masalah pokok pembahasan yang menjadi perdebatan,
antara lain: 1) Persoalan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
lantaran memiliki kewenangan super kuat, mulai dari pelapor, pemeriksa, penuntut
hingga pemutus; 2) Persoalan denda yang diubah dimana sebelumnya maksimal Rp25
miliar sekarang dihitung berdasarkan 5 sampai 30 persen omzet perusahaan;
3) Persoalan definisi kartel juga hingga saat ini masih banyak kelemahan;
4) Persoalan status KPPU sebagai lembaga negara sehingga menambah APBN juga
menjadi keberatan para pelaku usaha; dan 5) Persoalan fungsi penyadapan terhadap
KPPU yang menjadi polemik.

18. 18
Dalam revisi UU No. 5 Tahun 1999 diarahkan pada penguatan keberadaan Komisi
Persaingan Pelaku Usaha (KPPU). KPPU diibaratkan sebagai “wasit” dalam sebuah
medan pertempuran persaingan usaha. Dalam rangka mendapatkan wasit yang tegas
maka dibutuhkan kejelasan kedudukan KPPU, namun demikian kewenangan KPPU
tidak boleh menjadi lembaga yang super body.
Isu krusial lain terkait dengan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) sebagaimana
tertuang dalam draft revisi UU tersebut. Kedua pasal itu terkait kewenangan pemberian
penjatuhan sanksi administratif atas ketentuan hukum yang melanggar larangan praktik
monopoli yang diatur dalam peraturan KPPU. Ini menjadi pro kontra antara aturan
penjatuhan sanksi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) atau dalam peraturan
KPPU. Karena kebijakan penjatuhan sanksi ini menyangkut lintas sektor, yang bagi
KPPU mungkin sulit mengendalikan kementerian dan lembaga terkait dengan
pendelegasian kewenangan pemberian sanksi adminisitratif.
Ketentuan krusial lainnya tertuang dalam Pasal 30 ayat (3) tentang delegasi kewenangan
penggabungan atau peleburan badan usaha. Tak hanya itu, Pasal 31 ayat (3) tentang
penetapan nilai aset/atau nilai penjualan aset serta tata cara pemberitahuan sebelum
rencana penggabungan atau peleburan badan usaha. Selama ini, mekanisme tersebut
diatur melalui peraturan KPPU.
Isu krusial lain juga tertuang dalam Pasal 32 ayat (2) revisi UU tersebut. Pasal tersebut
terkait dengan pemberian sanksi administrasi atas pelanggaran posisi dominan, rangkap
direksi atau komisaris, kepemilikan saham mayoritas pada usaha sejenis, dan atau
penggabungan atau peleburan badan usaha. Sementara Pasal 33 ayat (2) terkait dengan
delegasi kewenangan pengaturan posisi tawar yang dominan. Pasal 34 ayat (2) pun
menjadi catatan. Aturan tersebut terkait dengan delegasi kewenangan pemberian sanksi
administratif atas pelanggaran posisi tawar yang dominan.
Khusus kewenangan penegakan hukum, KPPU mesti bekerja sama dengan instansi
kepolisian. Pasal 39 ayat (1) terkait penggeledahan dan/atau penyitaan dikembalikan
mekanismenya sesuai KUHAP. Kewenangan tersebut tetap menjadi ranah
kepolisian. “Kewenangan kepolisan tidak boleh diambil lembaga lain. Kalau lembaga
diberikan kewenangan lebih dalam penegakan hukum, ini bahaya sekali,” katanya.
Rekomendasi dan Landasan Keagamaan
1. ...
2. ...
3. ...
2. RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL
Deskripsi masalah
Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap
martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kebanyakan
korban kekerasan seksual adalah perempuan dan anak perempuan sehingga kekerasan
seksual juga merupakan kekerasan berbasis gender.
Kekerasan seksual menimbulkan dampak luar biasa kepada korban, meliputi penderitaan
psikis, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual sangat
mempengaruhi hidup korban. Dampak semakin menguat ketika korban adalah bagian

19. 19
dari masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial dan politik, ataupun mereka yang
memiliki kebutuhan khusus, seperti orang dengan disabilitas dan anak.
Contoh kasusnya, diantaranya: (1) Pada bulan Maret 2017. Seorang pria (IK) diduga
melakukan aksi pelecehan seksual di dalam Bus TransJakarta terhadap seorang
mahasiswi perguruan swatsa di Halte TransJakarta kawasan Otista, Jakarta Timur.
Korban mengadu dan bercerita kepada petugas On Board Bus TransJakarta bahwa ia
telah diraba-raba pelaku di bagian paha sebelah kanan. Pelaku mengaku telah
melakukan perbuatan tersebut. Pelaku juga mengaku sering melakukan pelecehan
terhadap wanita-wanita di Bus TransJakarta. (2) Pada Juli 2017. DNC (30) salah satu staf
kelurahan di Jawa Timur melapor atas pelecehan seksual yang dilakukan oleh atasannya,
DNC (30) sejak bulan Juli 2017. Pelaku mencium korban beberapa kali di ruangan
kantornya saat jam istirahat kantor. Korban sempat diancam jika tidak mengikuti
kemauan pelaku akan dipermalukan di muka umum. (3) Di Bekasi Timur, sejak tahun
2011 ketika bersekolah di kelas 5 SD, korban kerap diperkosa oleh paman kandungnya,
BR (45), dan anak sang paman, DD (25). Korban mengaku, terpaksa melayani hawa
nafsu kedua kerabatnya tersebut lantaran takut tidak dibiayai sekolah oleh pelaku
sementaraorangtua korban tidak mampu membiayai karena miskin. Pelaku telah
berulang kali mengirim preman agar kasus ini tidak dilaporkan ke polisi dan dapat
diselesaikan secara keluargaan. Serta banyak kasus lagi yang bisa digoogling di media-
media dari perkosaan, pencabulan oleh orang terdekatnya bahkan ayah kandung, maupun
orang lain baik yang berujung ke kesepakatan maupun pemaksaan penggunaan
kontrasepsi atau bahkan aborsi.
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat
ada 13.602 kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2016. Dari segala jenis kekerasan,
ada sebanyak 3.495 kasus kekerasan seksual di rumah tangga dan 2.290 kasus kekerasan
seksual di komunitas atau tempat kerja. (Tempo.co 27 Januari 2019)
Meski angka pelecehan seksual terbilang tinggi, namun kekerasan pada perempuan
sepertinya belum menjadi isu yang dipandang penting di masyarakat. Persoalan politik,
upah kerja, dan korupsi, selalu mendapat prioritas dibanding dengan isu perempuan.
RUU-Penghapusan kekerasan seksual sendiri disususun berdasarkan data-data
pemantauan komnas perempuan, pengaduan kepada komnas perempuan, data-data
Lembaga mitra Komnas perempuan dan bersumber dari media yang telah diklarifikasi.
Dari kajian Komnas Perempuan sejak sepuluh tahun terahir ditemukan 15 Jenis
kekerasan terhadap perempuan yaitu: [1] perkosaan, [2] intimidasi, [3] pelecehan
seksual, [4] eksploitasi seksual, [5] perdagangan Perempuan untuk tujuan seksual, [6]
prostitusi paksa, [7] perbudakan seksual, [8] pemaksaan perkawinan, [9] pemanksaan
kehamilan, [10] pemaksaan aborsi, [11] kontarsepsi/sterilpaksa, [12] peyiksaan seksual,
[13] penghukuman tidak manusiawi dan bernuasa seksual, [14] praktek atau tradisi
bernuansa seksual yang membahayakan dan menndiskriminasi Perempuan dan [15]
kontrol seksual.
Namun dari 15 jenis kekerasan seksual itu, 9 (sembilan) jenis yang dapat dikategorikan
sebagai tidak pidana yaitu (1) Pelecehan Seksual, (2) Eksploitasi Seksual, (3) Pemaksaan
Kontrasepsi, (4) Pemaksaan Aborsi, (5) Perkosaan, (6) Pemaksaan Perkawinan, (7)
Pemaksaan Pelacuran, (8) Perbudakan Seksual, Dan (9) Penyiksaan Seksual. Pengaturan
9 (sembilan) jenis kekerasan seksual sebenarnya merupakan solusi terhadap hukum
positif yang belum mampu menanggulangi kerugian korban dan melindungi hak-hak
korban, menangani kasus secara komprehensif, dan mencegah keberulangan terjadinya
kejahatan seksual. Padahal ada dampak yang mengekor dari seorang korban pelecehan
seksual. Selain menanggung malu dan trauma, perempuan kerap dikucilkan karena

20. 20
dianggap sebagai penggoda. Di ranah hukum, pembuktian pelecehan seksual juga bukan
hal yang mudah. Umumnya, polisi meminta bukti dan saksi yang sering kali tidak ada.
Pertanyaan:
1) Apakah Jenis jenis kekerasan sebagaimana tersebut diatas telah dinyatakan juga
dalam literatur Islam (baca:Fiqih)? Dan bagaimana pandangan Fiqih terhadap jenis-
jenis kekerasan seksual itu?
2) Bagaimana pandangan fiqih tentang siapakah pelaku dan korban? Dan apakah
hukuman pelaku kekerasan seksual bisa diperberat atau diperingan sesuai dengan
posisi pelaku, jenis kekerasan dan dampaknya?
3) Bagaimna pandangan fiqih terhadap pemulihan korban kekerasan seksual? Apakah
hanya pembebasan dari hukuman ataukah sampai pada pemulihan fisik, psikis,
pemulihan nama baik (rehabilitasi) dan juga ekonomi (restitusi-kompensasi)
4) Bagaimana pandangan Fiqih tentang sikap masyarakat yang menstigma (pandangan
negatif, membulliy, dan tidak melakukan penerimaan) terhadap pelaku atau bahkan
korban kekerasan seksual?
5) Bagaimana hukum menyebarluaskan, mengumumkan kepublik pelaku ataupun
korban Kekerasan seksual, khususnya perzinahan?
3. RUU PERMUSIKAN
Deskripsi Masalah:
Musik merupakan salah satu unsur pembangun kebudayaan dan peradaban.
Hubungan musik dengan budaya terlihat jelas dari kebudayaan daerah yang diperkaya
oleh berbagai nada, baik dalam bentuk seni musik murni maupun sebagai kesatuan dari
seni tari. Sebagai salah satu elemen budaya, musik memiliki kontribusi yang cukup
signifikan terhadap kemajuan peradaban suatu bangsa. Bangsa dengan peradaban yang
maju tidak hanya memiliki hasil karya cipta musik yang baik, melainkan juga apresiasi
yang tinggi terhadap musik itu sendiri. Oleh karena itu dapat dikatakan dalam seni musik
terekam nilai-nilai kehidupan bangsa yang dapat digunakan untuk menelusuri jejak
sejarah peradaban bangsa.
Secara historis keberadaan musik dalam masyarakat telah dimulai sebelum
masuknya agama Hindu ke Indonesia jauh sebelum masa kemerdekaan. Pada saat itu
musik digunakan sebagai bagian dari ritual keagamaan dalam masyarakat dan masih
menggunakan unsur alam sebagai alat musik. Meskipun unsur-unsurnya masih sangat
terbatas, namun hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa pada saat itu musik
telah menjadi bagian atau elemen dari budaya yang ada dan hidup dalam masyarakat.
Seiring dengan perkembangan zaman, musik juga mengalami perubahan fungsi.
Musik tidak hanya menjadi bagian dari ritual keagamaan, melainkan juga menjadi sarana
hiburan bagi masyarakat. Sebagai salah satu sarana hiburan yang dibutuhkan oleh
masyarakat, musik pada akhirnya juga memiliki nilai ekonomi, sehingga kemudian lahir
industri musik. Demikian pula di Indonesia. Terdapat berbagai aliran atau jenis atau
genre musik. Namun, di antara sekian banyak jenis musik tersebut, dapat dikatakan
bahwa musik pop merupakan jenis musik yang paling disukai oleh masyarakat.
Sebagai sebuah industri, musik pop Indonesia mengalami perkembangan yang
sangat dinamis dalam beberapa dekade terakhir ini. Apabila dilihat dari periodisasinya,

21. 21
setiap dekade memiliki ciri khas masing-masing, mulai dari era sebelum tahun 70-an; era
tahun 70-an (era di mana Koes Bersaudara/Koes Ploes menjadi ikon dan merajai dunia
musik Indonesia sehingga mendapat julukan the Beatlles Indonesia); era tahun 80-an
(yang didominasi oleh lagu pop yang mendayu-dayu, bertempo lambat dan cenderung
“cengeng”); era tahun 90-an (ditandai dengan muncul berbagai jenis aliran musik dan
grup musik) hingga era tahun 2000-an (didominasi oleh berbagai grup musik dengan
berbagai aliran musik).
Realitas bahwa musik telah menjadi industri yang memiliki nilai ekonomi yang
tinggi di satu sisi dan keberadaan musik tradisional di sisi lain menuntut adanya
pengaturan yang memungkinkan agar industri musik dapat berkembang dengan baik
tanpa mengabaikan keberadaan musik tradisional. Oleh karena itu peran negara dalam
mengatur tata kelola permusikan menjadi penting, tidak saja dalam rangka menciptakan
iklim yang kondusif bagi ekosistem musik, khususnya industri musik, melainkan juga
dalam mengembangkan dan melestarikan musik tradisional sebagai bagian dari
kewajiban memajukan kebudayaan nasional.
Persoalan permusikan menjadi semakin berat ketika dihadapkan dengan
perkembangan teknologi yang penuh dengan dinamika dan inovasi. Sebagaimana dalam
bidang lainnya, dalam bidang musik juga terjadi berbagai fenomena sebagai akibat
perkembangan kemajuan zaman. Kemajuan teknologi di bidang musik ini selain
membawa dampak positif tanpa disadari juga memiliki dampak negatif. Salah satunya
adalah adanya fenomena digitalisasi musik yang antara lain berdampak pada kolapsnya
toko musik, terlebih yang ada di daerah.
Persoalan lain yang belum dapat diselesaikan hingga saat ini adalah masalah
pembajakan. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta, namun sampai saat ini para pelaku industri musik masih dihadapkan pada masalah
pembajakan terhadap karya yang mereka hasilkan. Di samping masalah pembajakan,
kesejahteraan pelaku industri musik juga masih menjadi masalah yang perlu dipecahkan.
Salah satu penyebabnya adalah pembagian royalti, baik yang terkait dengan hak
kekayaan intelektual, baik intellectual right maupun performing intellectual right yang
belum dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, tidak ada jaminan kesehatan dan
kesejahteraan bagi para pelaku industri musik.
Hingga saat ini belum ada undang-undang yang mengatur secara spesifik
mengenai permusikan. Keberadaan sebuah undang-undang yang mengatur tentang
permusikan menjadi penting karena hingga saat ini masih banyak permasalahan yang
dihadapi dalam bidang permusikan: Pertama, kurangnya keseimbangan/balancing
antara perkembangan musik tradisional dan musik modern. Perkembangan musik
tradisional cenderung menurun sebagai akibat kurangnya perhatian dari pemerintah,
khususnya pemerintah daerah. Idealnya musik tradisional yang merupakan local genus
harus dilestarikan dan dikembangkan, termasuk mendapat advokasi dari pemerintah.
Oleh karena itu diperlukan pemerataan kesempatan dalam industri musik dan non-
industri musik yang berkaitan dengan permusikan di Indonesia; Kedua, tata kelola
musik Indonesia saat ini masih tergantung sepenuhnya kepada mekanisme pasar dan
menitikberatkan pada pop culture, sehingga jenis musik lainnya, terutama musik
tradisional, kurang mendapatkan perhatian. Idealnya perlu dibedakan antara tata kelola
industri musik dengan musik tradisional. Pengaturan mengenai industri musik mencakup
mengenai hak keperdataan dalam industri musik; pengaturan dalam industri rekaman;
pertunjukan; dan perdagangan, termasuk pengaturan tentang media publikasi/komunikasi
musik seperti karaoke, dan restoran. Adapun terkait musik tradisional pengaturan harus

22. 22
mengedepankan pelindungan terhadap musik tradisional, termasuk aspek pelestariannya;
Ketiga, belum adanya standardisasi pelaku musik, sehingga belum jelas batasan siapa
yang disebut sebagai pelaku musik dan bukan pelaku musik. Oleh karena itu, perlu diatur
mengenai definisi pelaku musik beserta kualifikasinya, bahkan sertifikasi pelaku musik
untuk meningkatkan profesionalismenya sesuai dengan kebutuhan dan zaman; Keempat,
belum optimalnya apresiasi dan pelindungan dalam konteks kesejahteraan para pelaku
musik, pembinaan, dan bantuan fasilitas atau penyaluran dana bagi pengembangan
musik, khususnya musik tradisional. Oleh karena itu perlu diatur mengenai jaminan
sosial, dukungan sarana dan prasarana, serta penghargaan terhadap para pelaku musik;
Kelima, belum adanya pusat data dan informasi musik yang dapat mengintegrasikan
seluruh proses dan perkembangan karya musik di Indonesia. Sementara itu kewajiban
untuk menyerahkan karya rekam yang dihasilkan oleh pengusaha rekaman kepada
Perpustakaan Nasional dan perpustakaan daerah hanya untuk karya yang sudah
dipublikasikan. Dengan demikian perlu diatur mengenai lembaga yang berhak mengelola
dan mengarsipkan karya seni musik, baik yang dihasilkan oleh industri musik maupun
musik tradisional; dan Ketujuh, permasalahan yang dihadapi dalam permusikan adalah
kurangnya pembinaan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk pendidikan seni
musik. Hal ini menjadi menjadi salah satu kendala dalam tumbuh dan berkembangnya
seni musik, kebutuhan sekolah maupun perguruan tinggi khusus musik merupakan
keniscayaan untuk mendukung perkembangan musik di tanah air.
Namun akhir-akhir ini, muncul kelompok musisi yang tidak sepakat dengan RUU
ini. Setidaknya terdapat sekitar 262 pelaku musik tergabung dalam dalam Koalisi
Nasional Tolak RUU Permusikan. Mereka menolak disahkannya Rancangan Undang-
undang (RUU) Permusikan sebagai undang-undang, karena mereka menganggap bahwa
undang-undang tersebut tidak memiliki urgensi dan justru berpotensi merepresi para
musisi.
Masalah Pokok/Krusail
Rancang Undang-Undang (RUU) Permusikan dikritik sejumlah musisi Tanah Air
lantaran sejumlah pasal dinilai mengekang kreativitas. Sejumlah pasal dalam draf RUU
Permusikan yang dipersoalkan di antaranya adalah Pasal 5, 18, 19, 32, 33, 34, 35 dan 50.
Pasal 5 dan 50 yang dikhawatirkan dapat membatasi kebebasan berkarya. Pasal 18
tentang konsumsi musik yang harus memiliki izin usaha dan lisensi. Hal ini tentunya
merugikan bagi para musisi independen, yang hendak mengadakan pertunjukan dalam
skala kecil lantaran harus memiliki izin usaha. Pasal 19 yang mengharuskan musisi
Indonesia mendampingi artis mancanegara saat menggelar konser. Pasal 33 dan 34
tentang permasalahan sertifikasi profesi musisi dikhawatirkan akan menciptakan hierarki
di kalangan musisi serta penikmat musik, dan Pasal 42 juga mewajibkan hotel, restoran,
dan tempat hiburan lainnya untuk memainkan musik tradisional,
Rekomendasi dan Landasan Keagamaan
1. ...
2. ...
3. ...