Tiga konvensi internasional menjadi dasar untuk mereview dua Standar Nasional Indonesia tentang tas belanja plastik. Perlu mempertimbangkan dampak lingkungan setelah pakai dan mikroplastik. Produsen harus tanggung jawab terhadap sampah produknya dan memberi informasi daur ulang kepada konsumen. Kode dan warna pada plastik guna edukasi konsumen tentang penanganan sampahnya. Oxo biodegradable dianggap cocok untuk kondisi tropis sesuai

1. Page1of 15
Plastik Ramah Lingkungan Semestinya Bebas Cukai
Oleh: Riza V. Tjahjadi
Menjajaki dapat terwujudnya konfigurasi dari upaya pemerintah
memecahkan soal #sampahplastik.
Hari ini saya pantau kemungkinan jadwal putaran kedua Review
terhadap dua Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu TBP dan
#bioplastic Mudah Terurai (SNI 7188-7:2016) dan TBP Berbahan daur
ulang (SNI 7188-11:2016) pada medio Mei 2019 yl. Hari ini, Rabu
190619 dengan berbekal materi kritisan sobat saya jajaki kelanjutan
Review/ Peninjauan SNI itu di kantor Pusat Standarisasi Lingkungan
dan Kehutanan KLHK di kompleks Manggala Wanabakti Senayan.
Dalam observasi saya belum tampak sesuatu yang dapat

2. Page2of 15
dipersandingkan dengan upaya Kementerian Keuangan, melalui Badan
Kebijakan Fiskal (BKF) akan mengenakan cukai kepada kantung belanja
plastik.
Bagaimana kira-kira TBP #ramahlingkungan atau #mudahterurai
(#biodegradable 👌)
Bagaimana nantinya status TBP yang ramah lingkungan itu dalam kaitan
pengenaan cukainya oleh Kemenkeu?
Simaklah berita: Upaya pengenaan cukai terhadap plastik diwacanakan
kembali oleh Menkeu ke DPR RI dalam kerangka mengerem pemakaian
plastik tetapi juga memaksimalkan penerimaan negara dari plastik.
Targetnya RP500 miliar pada 2018, tetapi batal dieksekusi. tetapi....
disimak lanjut berita Selasa 180619 kemarin.
https://money.kompas.com/…/sri-mulyani-ajukan-kembali-wacan…
Sri Mulyani Ajukan Kembali Wacana Pengenaan Cukai Plastik
ke DPR
MUTIA FAUZIA
Kompas.com - 17/06/2019, 19:27 WIB Ilustrasi kantong plastic
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali
membuka opsi memungut cukai atas penggunaan plastik. Dalam rapat dengan
Komisi XI DPR RI mengenai asumsi makro RAPBN 2020, Sri Mulyani
mengungkapkan permohonannnya kepada DPR untuk memberikan restu atas
pemungutan cukai yang sebenarnya sudah tercantum dalam UU APBN 2019.
"Kami tidak akan lupa memohon agar Komisi XI menjadwalkan konsultasi
mengenai cukai plastik karena sudah ada di UU apbn namun belum membuat
PMK (Peraturan Menteri Keuangan) untuk melaksanakan karena harus
melakukan konsultasi dengan anggota dewan," ujar dia di Jakarta, Senin

3. Page3of 15
(17/6/2019). Sebagai informasi, dalam anggaran penerimaan tahun ini pungutan
cukai plastik ditargetkan sebesar Rp 500 miliar. Angka tersebut sama dengan
target penerimaan cukai plastik yang batal dieksekusi pada tahun fiskal 2018.
Sri Mulyani mengungkapkan, pemungutan cukai plastik merupakan salah satu
cara yang paling efektif untuk mengurangi konsumsi plastik. Pasalnya, dampak
dari penggunaan plastik yang destruktif terhadap lingkungan begitu beragam.
Sehingga aturan untuk pemungutan cukai ini harus segera diberlakukan. "Kita
semua tahu bahwa plastik banyak sekali dampaknya. Jadi kita coba untuk
membuat policy untuk mengurangi konsumsi plastik dan instrumen yang paling
cocok adalah cukai," ujar dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sri Mulyani Ajukan
Kembali Wacana Pengenaan Cukai Plastik ke DPR",
https://money.kompas.com/read/2019/06/17/192700226/sri-mulyani-ajukan-
kembali-wacana-pengenaan-cukai-plastik-ke-
dpr?fbclid=IwAR2eTyCIM8bQWohbcClKW3cThKZ-
A9AFuzxUoGNSA8R6vA2jVKruTy0RUE4.
Penulis : Mutia Fauzia
Editor : Bambang Priyo Jatmiko
Nah... lompat ke depan: Apakah plastik ramah lingkungan akan bebas cukai?
Semestinya begitu, ya :)
#Plastikkonvensional sajalah yang patut dikenakan cukai.
#Taxforsingleuseplastic
#promotebiodegradableplsstic
#beatplasticpollution
#differentsolutions

4. Page4of 15
Kutipan Permohonan Klarifikasi tentang : Kriteria Ekolabel – Bagian 11 : Kategori Produk Tas Belanja Plastik
Berbahan DaurUlang
No SNI 7188-11 : 2018 H
al
Tanggapan dan Pertanyaan Saran
1 Tabel 1 – Kriteria, Ambang Batas dan
Metode Uji/Verifikasi
No. 3
AspekLingkungan : Kandungan Logam berat
Persyaratan kandungan logam berat
dalam produk :
Cd < 100 ppm
Pb< 1000 ppm
Hg < 1000 ppm
Cr 6+< 1000 ppm
3 - Limit logam berat yang diijinkan
sangat tinggi. Persyaratan ini
umumnya untuk barang2 electric
atau elektronik seperti batere
misalnya, yang dinyatakan dalam
RoHS.
Hal ini kurang relevan karena
persyaratan tersebut untuk produk
tas belanja
- Kenapa ada perbedaan batasan
logam berat dengan SNI 7188.7-2016,
padahal keduanya sama untuk tas
belanja?
Persyaratan logam
berat disesuaikan
dengan aplikasi/produk,
yakni tas belanja.
Dengan mengacu pada
SNI tas belanja yang
ada di Indonesia (SNI
7188.7:2016 dan SNI
7188-11:2018), maka
kami menyarankan
batasan logam berat
yang diijinkan sbb :
Cd < 0.5 ppm
Pb< 50 ppm
Hg < 0.5 ppm
Cr 6+< 50 ppm
2 Tabel 2 – PersyaratanUmum
No. 3.
SistemManajemenMutu
Produkharusmemenuhistandarmutuproduk
yang sesuai dana ataupenerapan system
3 - Tidak ada syarat mutu yang diacu
secara spesifik untuk tas belanja
berbahan dasar daurulang.
- Kenapa ada perbedaan SNI 7188-11
dengan SNI 7188.7-2016 terkait
Syarat mutu mutlak
diperlukan agar standar
ini benar-benar
berfungsi di lapangan.
Dengan mengacu pada
syarat mutu tas belanja

5. Page5of 15
manajemenmutu syarat mutu, padahal keduanya sama-
sama berbicara tentang tas belanja?
Pada SNI 7188.7-2016 disebutkan
secara jelas, bahwasanya syarat mutu
produk untuk tas belanja mengacu
pada SNI 7818 pasal 4 table 1 butir 1-
5. Sedangkan SNI 7188-11 tidak adaa
turannya. Bagaimana jaminan mutu
akan tas belanja berbahan dasar
daurulang?
yang ada di Indonesia
(SNI 7188.7:2016 dan
SNI 7188-11:2018),
maka berikut spesifikasi
produk yang
dipersyaratkan :
1. Kuat Tarik (at break)
minimal 13.7 MPa
atau 139.74
kgf/cm2)
2. Kemuluran 400-
1120 %
3. Kuat Tarik rekat
panas(heat seal)
- Sealbagian
pegangan
kantong min
4.9 N atau 0.5
kgf
- Sealbagian
bawah
kantong min
2.9 N atau 0.3
kgf
4. Kuat sobek
- Arah
longitudinal
(memanjang)
min 2.0 N
atau 0.2 kgf
- Arah
transversal
(melintang)
min 1.0 N
atau 0.1 kgf
5. Ketahanan luntur
warna terhadap
gosokan (bila
diperlukan), min 3
berdasarkan standar
skala penodaan
Ingat juga
Informasi Putaran Pertama Review Dua SNI Tas Belanja
Plastik
https://www.slideshare.net/biotani/tinjauan-terhadap-sni-produk-tas-belanja-
plastik

6. Page6of 15
Tinjauan terhadap SNI Produk Tas Belanja Plastik;
Jangan Menyerang Tapi Salinglah Mengisi
Panggung internasional dan muatan keputusannya menjadi pendorong
utama untuk dilakukannya Tinjauan terhadap dua Standar Nasional
Indonesia (SNI).Sederet konvensi terkait lingkungan hidup yang sudah
lama terundangkandigunakan kembalik kusus untuk mengendalikan
sampah plastik. Konvensi Stockholm mengenai, polutan organik yang
awet (POPs). Rotterdam Convention dan Konvensi Basel Yang oertama
adalah dimaksudkan untuk mencegah plastik yang terkontaminasi oleh
senyawa yang termasuk dalam POPs. Yang kedua dan ketiga adalah
soal perlintasanantar negara sampah plastrik; khususnya PIC, Prior
Informed Consent on hazardous chemicals and pesticidespada
Rotterdam Conventiondan juga mewaspadai cemaran merkuri.
Itu adalah latar belakang internasional, yang baru dirangkum kembali
sebagai kesepakatan PBB, melalui UNEA belum lama ini untuk
menanggulangi sampah plastik. Tiga kovensi itu digunakan pemerintah
RI dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Sampah (PS) di Ditjen PLSB3
KLHK, yang diutarakan oleh Novrizal Tahar, direktur PS KLHK sebagai
pembicara utama mewakili pemerintah dalam Rapat Tinjauan terhadap
SNI Produk tas Belanja Plastik yang diselenggarakan oleh Pusat
Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan di Ruang Rimbawan 2
Manggala Wanabhakti Jakarta pada Selasa 14 Mei 2019.
Tiga konvensi internasional tersebut sebagai kesepakatan terbaruPBB
yangmengikat (legally binding) bagi Negara anggotanya, karenanya
mengenai sampah plastik yang semrawut masuk ke Indonesia akan
mulai ditertibkan masyarakat internasional melalui adanya mekanisme
notifikasi antar Negara pengekspor dan Negara yang akan menerima
barang haram itu,
Lebih lanjut Novrizal Tahar menyatakan dalam hal SNI Ekolabel Tas
Belanja, maka:
• Perlu meninjau SNI setelah dua tahun penerapan dan adanya
perkembangan kondisi lingkungan di dalam negeri juga kesepakatan
internasional:.

7. Page7of 15
• Isu marine litter &microplastics yang menjadi perhatian khusus dunia
internasional perlu menjadi pertimbangan dilakukan review karena salah
satu sumber utama marine litter &microplastics adalah jenis tas belanja
yang diatur dalam SNI
• Pada sisi penerapan SNI tidak memperhitungkan dampak lingkungan
setelah purna pakai (post consumer) dan pada saat disusun belum
memperhatikan resiko marine debris dan mikroplastic.
• Ke depan, pemberian ekolabel pada kantong belanja diharapkan juga
mempertimbangkan pemenuhan kriteria sesuai dengan peraturan
perlindungan lingkungan yang berlaku.
• Dalam konteks produk kantong belanja, para produsen harus
bertanggungjawab terhadap sampah produknya pada saat selesai
digunakan dengan mempunyai mekanisme daur ulang dan pemberian
informasi yang lebih jelas kepada konsumen seperti info
pendaurulangan,tahun produksi serta pemberian warna untuk
membedakan bahan dan penanganan sampahnya setelah purna pakai.
Lebih lanjut mengenai perlunya pemberian kode pada plastik, Novrizal
Tahar menyatakan Coding digunakan untuk memudahkan sistem di
hilirnya, dan ini merupakan sarana edukasi bagi konsumen. Kantong
plastik yang dijadikan kantong sampah karena tidak ada edukasi, dan
akhirnya masuk ke TPA. Maka perlu dibangun suatu sistem tempat
sampah tersendiri sehingga kantong sampah dapat terdegradasi di TPA.
Adapun mengenai penerapan kode dan memberikan pewarnaan
terhadap kantong plastik, menurut Novrizal Tahar,dimaksudkan untuk
memberi informasi kepada masyarakat tentang jenis-jenis plastik dan
kualitasnya dalam konteks mudah terurai, atau jenis yang “ramah
lingkungan”. Namun terhadap keberatan soal pewarnaan dari peserta
rapat, maka Novrizal Tahar mengatakan justruhal itu sebagai tuntunan
edukatif terhadap konsumen.
Oxo untuk tropis
Oxo adalah jawaban yang berkesesuaian dengan kondisi dan situasi
tropis; hasil karya anak bangsa. Tommy Tjiptadjaja, DirekturUtamaPT
Harapan Interaksi Swadaya/ Greenhope dalam salah satu bagian
presentasinya jelas-tegas menunjuk bahwa Oxo itu berkeseuaian
dengan UU No.18 tentang Pengelolaan Sampah tahun 2008 (Ref

8. Page8of 15
Pengurangan sampah pada Pasal 20 Ayat 3 dan beberapa peraturan
terkait di bawahnya).
Lebih dari itu Tommy memberikan jawaban lugas teliti terkait beberapa
pertanyaan kritis, Contohnya: Benarkah Oxo biodegradable plastic
menyebabkan terjadinya microplastic?Mana lebih bahaya – macroplastic
atau microplastic?Benarkah Oxo biodegradable plastic tidak bisa
direcycle, sulit dalam pemisahan/pemilahan plastik? Sudah dibuktikan
juga secara terbuka di Solo, Jawa Tengah dst. Pada bagian akhir,
Tommy menyampaikan Masukan untuk SNI 7188 di dalam konteks oxo-
biodegradable
•ASTM 6954, standar dunia yang terbaru untuk test oxidation-
biodegradation. Roadmap yang jelas dari oxo-bio plastik menjadi terurai
secara aman
1.Oxidation test
2.Biodegradation test
3.Ecotoxicity test
Pendaur Ulang Pasrah?
Pembicara yang mewakili asosiasi daur ulang plastik tampak dia
sesekali membenarkan soal keefektifan oxo tetapi tak lupa menyentil
apa yang dipandangnya kelemahan oxo - sebagaimana biasanya
dilakukannya di salah satu grup WA. Namun pada ujungnya ketika dia
berbicara mengenai berbagai persoalan industri daur ulang plastik,
termasuk berdikotomis dalam daur ulang yaitu LDU, layak daur ulang
dan BDU, bisa daur ulang, maka semakin nampak jelas bahwa industri
ini pasrah terhadap keputusan pemerintah terhadap apa yang
dipandangnya sebagai dilemma. Yaitu kalangan pendaurulang plastik
hanya sebagai penggembira dalam upaya pengurangan sampah plastik,
ataukah sebagai salah satu aktor yang dibutuhkan oleh pemerintah.
Namun ia pun mengharapkan kemungkinan adanya subsidi maupun
kemudahan dari pemerintah.
Perlu dicatat dalam sessi sebelumnya, ketua asosiasi daur ulang
meminta agar diadakannya tarif transportasi khusus untuk sampah
plastik di luar Jawa yang dapat memberikan nilai keekonomian sampah
plastik jika dikirim untuk didaur-ulang ke Jawa. Tetapi dalam konteks
komponen daur ulang sampah plastik dalam penyusunan SNI Daur

9. Page9of 15
Ulang Plastik, dalam rapat Tinjauan terhadap dua SNI ini sejauh yang
maksimal diusulkan oleh wakil-wakil pelaku usaha daur ulang adalah
angka 70 persen, bukan minimal 70 persen sebagaimana ketentuan SNI
Kriteria Ekolabel TBP Berbahan Daur Ulang pada 2017; tak ada yang
berani mengusulkan kepada angka 100 persen. Alasannya, karena
masih diperlukan plastik ori, bijiplastik yaitu sebagai penetral bau pada
plastik daur ulang.
Dalam kata penutup Kepala Pusat Standarisasi Lingkungan dan
kehutanan, Noer Adi Wardoyo, menyarankan agar pada diskusi
selanjutnya, mungkin setelah IdulFitri, dapat berjalan dengan kepala
dingin oleh para pihak.
Lebih lanjut Kepala Pusat Standarisasi Lingkungan dan kehutanan.
berharap pada waktu mendatang agar semua pihak mau berkontribusi
dalam diskusi pada dua SNI termaksud; tidak hanya berfokus kepada
SNI-nya masing-masing,
Sekilas latar belakangtinjauan per-SNI-an:
Penyusunan SNI 7188.7:2016 Kriteria Ekolabel – Bagian 7: Kategori
Produk Tas Belanja Plastik dan Bioplastik Mudah Terurai dan SNI 7188-
11:2016 Kriteria Ekolabel – Bagian 11: Kategori Produk Tas Belanja
Plastik Berbahan Daur Ulang bertujuan untuk mendorong inovasi
pengembangan teknologi plastik ramah lingkungan, juga untuk
mendorong praktek circular economy di masyarakat sekaligus
melakukan edukasi masyarakat mengenai penggunaan produk ramah
lingkungan dan bagaimana produk tersebut dikelola setelah dikonsumsi
(post consumption). Informasi dari produsen dicantumkan pada produk
TBP dalam bentuk logo Ekolabel (Tipe 1 dan Tipe 2).Berdasarkan SNI
tersebut, produk Tas Belanja Plastik (TBP) dapat dikelompokkan
berdasarkan material yang digunakan dan penanganan pasca konsumsi
(end-of-life), yaitu:
Kelompok 1: TBP berbahan baku konvensional + aditif yang
mempercepat penguraian TBP di media lingkungan. Kinerja aspek
lingkungan dari produk ini adalah mudah terurai (biodegradable),
sehingga end-of-life produk dapat secara landfill maupun incenerator.
Kelompok 2: TBP berbahan baku nabati (biomaterial) yang mudah
terurai secara biologi (biodegradable), sehingga end-of-life produk dapat
digabungkan dengan sampah organic lainnya untuk dibuat kompos;

10. Page10of 15
Kelompok 3: TBP berbahan baku dari plastik hasil daur ulang. Kinerja
aspek lingkungan dari produk ini adalah dapat didaur ulang, sehingga
end-of-life harus diguna ulang dan didaur ulang.
Masing-masing kelompok telah dilengkapi oleh kriteria dan
pengujiannya. Penerapan SNI tersebut bersifat terbuka bagi seluruh
pihak produsen plastik, asalkan memenuhi kriteria teknis yang
ditetapkan, sehingga kompetisi di lapangan berlangsung secara sehat.
Sampai saat ini, SNI tersebut sudah dapat dipenuhi dan disediakan oleh
produsen dalam negeri termasuk perangkat penerapan standar seperti
penilaian kesesuaian, metode dan lembaga pengujian. Daftar produk
TBP yang telah memenuhi kriteria disediakan sebagai informasi publik di
website KLHK: http://standardisasi.menlhk.go.id.
Adapun tujuan review itu, yaitu
a. Mendapatkan masukan mengenai kriteria teknis dan pengujian untuk
masing-masingkelompok bahan baku sesuai dengan perkembangan
ilmu dan teknologi.
b. Mendapatkan informasi mengenai kinerja aspek lingkungan dari
masing-masing kelompok bahan baku.
c. Identifikasi diversifiasi produk plastik dengan mempertimbangkan
bahan baku plastik dan kinerja aspek lingkungannya.
d. Membahas ketentuan peralihan transisi dari penerapan SNI
(eksisting) bila SNI tersebutdirevisi.
Box
Dukungan Standardisasi dalam Pengelolaan SampahPlastik
menurut Noer Adi Wardojo, Kepala Pusat Standarisasi Lingkungan
dan Kehutanan.
Inovasi Produk melalui perangkat standar ekolabel:
1. SNI 7188.7:2016, Kriteria Ekolabel Produk Tas Belanja Plastik dan
Bioplastik Mudah Terurai
2. SNI 7188-11:2018, Kriteria Ekolabel Produk Tas Belanja Plastik
berbahan daur ulang
3. Klaim Aspek Lingkungan Spesifik (Ekolabel Swadeklarasi)

11. Page11of 15
Standar Pengelolaan
1.Standar Pelayanan Masyarakat di Fasilitas Publik (Permen LHK No.
P.90/2016)
2.Peta Sinkronisasi antara penghasil dan pemanfaat plastik
3.Pengembangan standar experiencetial (Standar X)
Teknologi Pengelolaan Sampah Plastik: Incenerator, dsb.
Catatan: Permen LHK No. P.90/2016 Pasal 6 Ayat 2
Fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
a. pasar rakyat;
b. pusat perbelanjaan;
c. pariwisata alam;
d. fasilitas rekreasi/olah raga/taman kota;
e. tempat peribadatan;
f. terminal/rest area/stasiun/bandara/pelabuhan;
g. sarana pendidikan;
h. perkantoran;
i. fasilitas event/pertemuan/MICE; atau
j. rusunawa.
Pengelolaan sampah dalam peraturan menteri ini salah salah satu dari
empat butir yang dikategorikan ke dalam komponen generik. Komponen
subtansi teknis pengelolaan sampah, yaitu: Pewadahan sampah,
Pemilahan sampah, Pengangkutan sampah dan Pengumpulan sampah.
Pada pokoknya, Pengelola Fasilitas melakukan pemantauan dan

12. Page12of 15
evaluasi serta perbaikan secara berkelanjutan terhadap penerapan
SPM.
Dalam hal penerapan dan penilaian terhadap Standar Pelayanan
Masyarakat (SPM) pada fasilitas publik, peraturan menteri ini di
antaranya dicantumkan:
-
Siaran Pers
Walhi Jakarta; Jakarta, 23 April 2018
Cukai Kantong Plastik
Pemerintah merencanakan penerimaan cukai plastik di 2018 dengan
target Rp 500 miliar. Target itu tertuang dalam RAPBN 2018. Jika
program ini terealisasi, maka masyarakat harus bersiap-siap merogoh
kocek lebih untuk plastik itu. Belum lagi dengan dampak yang akan
terjadi secara luas kepada industri terkait, yang sebagian besar
merupakan industri kecil dan menengah.
Adanya penerapan cukai kantong plastik bertujuan untuk pengendalian
pencemaran sampah kantong plastik yang ditimbulkan. Selain itu
penerapan ini juga bertujuan untuk membiasakan masyarakat agar
menggunakan kantong plastik ramah lingkungan serta sebagai
pengganti dari aturan KLHK terhadap kantong plastik berbayar yang
pada beberapa waktu lalu sempat viral tetapi tidak terlaksana dengan
baik dan terindikasi adanya penyelewengan terhadap pengumpulan
dana kantong plastik berbayar tersebut.
Karena tujuan dari cukai ini adalah baik adanya dan perlu didukung,
tetapi dalam penerapan cukai ini juga harus memperhatikan semua
elemen secara holistik untuk memastikan kesuksesannya dan
kesinambungannya. Seringkali kebijakan yang bertujuan baik, jika tidak
memperhitungkan aspek kelembagaan, aspek perlindungan konsumen,
aspek pengembangan industri, aspek lingkungan dan aspek lainnya,
dapat menyebabkan ekses negatif yang buruk, teerlebih lagi efek seperti
bumerang terhadap pengambil kebijakan. Perlu adanya kebijakan yang

13. Page13of 15
objektif dan untuk kebaikan masyarakat luas dan lingkungan, tidak
sempit terhadap kepentingan tertentu.
Beberapa catatan berdasarkan dokumen “PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BARANG
KENA CUKAI BERUPA KANTONG PLASTIK” yang telah kami teliti,
pelajari dan cermati didapat potensi kekeliruan fatal dan untuk dapat
segera ditindaklanjuti :
1. Kami mengerti dari RPP tersebut bahwa pengenaan cukai
adalah kepada seluruh kantong plastik, kecuali beberapa
kriteria yang tidak dipungut. Ada dua kriteria pengecualian
spesifik yang menjadi masalah :
a. “cukai tidak dipungut penerapan kantong plastik tidak kena
cukai apabila kantong plastik memiliki ketebalan 50micron atau
lebih”. Kriteria ini akan membuat banyak kantong plastik yang
dibuat dan dipakai menjadi tebal samapi 5x dari yang sekarang
(saat ini banyak kantong tebalnya hanya 10 -15 micron). ini
menyalahi prinsip pengelolaan sampah 3R dimana biarpun
dengan tujuan agar kantong tersebut bisa di recycle, tapi tidak
boleh menyalahi prinsip reduce (pengurangan). Jika ini sampai
terjadi maka tonnase pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
akan semakin meningkat, karena setelah plastik di recycle
pun pada akhirnya akan ke TPA juga. selain itu semua plastik
tambahan ini akan membutuhkan proses yang lama untuk
hancur dan terurai. Kami selaku pemerhati lingkungan
sangat keberatan dengan paradigma ini, karena di australia
pun kebijakan serupa sudah terbukti tidak berhasil dan
butuh di kaji ulang.
https://www.theguardian.com/environment/2018/jan/30/single-
use-plastic-bags-ban-under-security-as-shoppers-switch-and-
ditch-reusables
b. “dibuat seluruhnya dari polimer yang ramah lingkungan tanpa
mengindahkan adanya bahan penambah lain”. Pernyataan ini
mengarah secara sempit ke teknologi tertentu, sehingga sarat

14. Page14of 15
akan potensi konflik kepentingan. Padahal untuk kantong
plastik ramah lingkungan sudah diterbitkan Ekolabel Type 1
SNI dan Type 2 Swadeklarasi Kantong Ramah Lingkungan
oleh PUSTANLINGHUT KLHK sendiri dan juga SNI 7188.7-
2016 Kategori Produk Tas Belanja Plastik dan Bioplastik mudah
terurai. Di dalamnya sudah ada pilihan – pilihan teknologi
ramah lingkungan baik full biodegradable, bo based
degradable maupun Oxo-bio yang memenuhi uji standar –
standar test internasional. Mengapa pengecualian cukai ini
tidak mengacu ke SNI tersebut yang sudah dibuat oleh KLHK
sendiri, sehingga tidak seakan-akan setiap kementrian
mendefinisikan apa yang “ramah lingkungan” dan apa yang
tidak, sehingga menjadi konflik informasi di masyarakat. Ironis
juga kalau produk yang sudah SNI kantong belanja ramah
lingkungan dikenakan cukai. Kredibilitas pemerintah yang
dipertaruhkan dalam hal ini.
2. Larangan lainnya adalah “pabrik dilarang menghasilkan barang
selain kantong plastic, dan semua inventaris, mesin, harus dipisah
antara produksi kantong dan bukan kantong” dalam revolusi
industri 4.0 dan ekonomi digital dimana sudah berkembang sejak
tahun 2011, mesin serbaguna sudah diterapkan hampir kepada
semua kalangan industri dimana 1 alat dapat menghasilkan
beberapa produk dimana hal itu diharapkan dapat meminimalisir
dan menekan biaya produksi sehingga perusahaan dapat
memaksimalkan produksinya dan meningkatkan kesejahteraan
para pegawainya. Larangan ini tidak akan bisa
diimplementasikan secara praktis karena akan secara
langsung mengurangi efisiensi mesin dan daya saing industri
dalam negeri.
Isi dalam RPP tersebut juga mengindikasikan adanya ketidaklengkapan
informasi yang didapat para pembuat kebijakan dan lebih buruknya
dapat diinterprestasikan sebagai “titipan kebijakan” untuk beberapa
kalangan tertentu. Dalam pembuatan kebijakan aspek keadilan dan
objektivitas perlu diterapkan sehingga menjadi win – win solution untuk
semua pihak yang terkait baik masyarakat, pemerintah, maupun
industry/pengusaha demi keberlangsungan lingkungan hidup yang

15. Page15of 15
berkeadilan dan lestari.
Adrie Charviandi
(081286083796)
Manager Advokasi dan Kampanye
WALHI Jakarta
---o0o—