Plastik dan sampah plastik pantauan Agustus 2020

of 38 Plastik & Sampah: Pantauan Agustus 2020
Plastik dan Sampah:
Pantauan bulan Agustus 2020
Oleh: Riza V. Tjahjadi
Sejak tahun 2019 telah terbit peraturan menteri LKH mengenai peta jalan
pengurangan sampah oleh produsen di pasar modern/ swalayan dan
tradisional. Hal ini saya ketahui ketika saya mengecek kembali ke
Lampiran dalam Peraturan Presiden Tentang Penanganan Sampah Laut
pada minggu III Agustus (simak di halaman 24 dst; juga halaman 28-29).
KLHK Terbitkan Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen
Diposting pada 14 Februari 2020
Jakarta (Greeners) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK) menerbitkan Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.
Peta tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri LHK Nomor
P.75/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019. Isinya mendorong produsen untuk
mengurangi sampah dengan capaian target tiga puluh persen
dibandingkan jumlah timbulan sampah pada 2029.
Direktur Pengelolaan Sampah KLHK, Novrizal Tahar mengatakan
kebijakan tersebut menjadi kewajiban untuk produsen agar mengurangi
sampah selama 10 tahun ke depan.
Upaya pengurangan, kata Novrizal, bisa dilakukan dalam bentuk daur
ulang, guna ulang, take back, dan bermacam pilihan sesuai yang ada di
peraturan.

“Dengan adanya itu saya pikir dalam sepuluh tahun dari sisi konsumen
akan meningkatkan kontribusi pengurangan sampah 30 persen. Target
Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) bisa kita pastikan tercapai,”
ujar Novrizal pada diskusi media Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) di
Manggala Wanabhakti, di Jakarta Pusat, Kamis (13/02/2020).
Novrizal mengatakan peta jalan pengurangan sampah oleh produsen ini
menerapkan konsep bertahap (phasing down). Konsep ini memanfaatkan
perubahan perilaku masyarakat yang semakin lama tidak membutuhkan
plastik sekali pakai atau foam di kehidupan sehari-hari.
“Jadi, dalam 10 tahun itu sudah termasuk proses-proses perubahan
kultural dan sosial di masyarakat juga. Di samping juga ada regulasi-
regulasi pemerintah daerah atau dari produsen,” ujarnya.
Pelaku usaha industri yang diwajibkan menjalankan peraturan terbagi
menjadi tiga sektor, yakni manufaktur (industri makanan/minuman, industri
kosmetik/personal care, industri consumer good), jasa makanan minuman
(restoran, cafe, dan hotel), dan ritel (pusat perbelanjaan, toko modern,
pasar rakyat). Seluruhnya diharuskan mulai membuat perencanaan
pengurangan sampah agar dapat diimplementasikan pada 2023.
(Kiri ke Kanan) Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan KLHK Noer
Adi Wardojo dan Direktur Pengelolaan Sampah KLHK Novrizal Tahar. Foto:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Berdasarkan Pasal 5 Peta Jalan tersebut, produsen melakukan
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan
pengurangan sampah. Menurut Novrizal, produsen perlu menetapkan
baseline timbulan sampah, membangun fasilitas dan mekanisme
penarikan kembali sampah atau pembuatan kerja sama dengan Bank
Sampah atau Tempat Penampungan Sementara Reuse, Reduce, Recycle

(TPS3R) maupun Badan Usaha Berizin, menjalankan tahapan
pengurangan sampah sesuai dengan dokumen perencanaan, dan
menyusun maupun menyampaikan laporan pelaksanaan
pengurangan pelaksanaan pengurangan sampah.
Sementara, produsen multinasional Unilever Indonesia yang memiliki 44
merek dagang mengatakan mendukung program pemerintah dan bekerja
sama dengan 3.000 bank sampah di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk
mengumpulkan dan memroses sampah plastik bermerk yang berada di
bawah naungan Unilever.
“Di 2019 kemarin, kita berhasil meng-collect dan memroses 4.000 ton
sampah plastik. Jumlah tersebut memang belum banyak dibandingkan
produk yang kita produksi setiap harinya. Tapi ambisi kita pada 2025
meng-collect dan memroses lebih banyak daripada yang kita produksi,”
ujar Maya Tamimi, Head of Environment and Sustainability Unilever
Indonesia.
SNI Ekolabel
Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan membuat standar daur
ulang yang dapat dijadikan acuan para pelaku industri. Skema penilaian
kesesuaian dilakukan oleh pihak ketiga. Sedangkan verifikasi dan
registrasi diselenggarakan oleh KLHK melalui Skema Registrasi Ekolabel.
Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan KLHK Noer Adi
Wardojo mengatakan bahwa Standar Nasional Indonesia Ekolabel
bertujuan untuk menyambut produsen yang menggunakan material daur
ulang.
“Jadi diharapkan dengan adanya SNI Ekolabel material daur ulang ini
menumbuhkan semangat baru produsen yang ingin melakukan daur ulang.
Karena saat ini hanya satu produsen yang terverifikasi dan baru ada lima
perusahaan yang sedang menjalani proses verifikasi,”ujar Adi.
Penulis: Dewi Purningsih
jakstranas, KLHK, Peta Jalan Pengurangan Sampah, TPS3R
https://www.greeners.co/berita/klhk-terbitkan-peta-jalan-pengurangan-sampah-oleh-
produsen/

Cuplikan
Peraturan Menteri LHK No. P.75/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019
Pasal 3
(1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi pelaku usaha dan/atau
kegiatan di bidang:
a. manufaktur;
b. jasa makanan dan minuman; dan
c. ritel.
(2) Bidang manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. industri makanan dan minuman;
b. industri barang konsumsi (consumer goods); dan
c. industri kosmetik dan perawatan tubuh (personal care)
(3) Bidang jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. rumah makan;
b. kafe;
c. restoran;
d. jasa boga; dan
e. hotel.
(4) Bidang ritel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Pusat Perbelanjaan;
b. Toko Modern; dan
c. Pasar Rakyat.
Pasal 4
(1) Pengurangan Sampah dilakukan terhadap produk, kemasan produk, dan/atau
wadah yang:
a. sulit diurai oleh proses alam;
b. tidak dapat didaur ulang; dan/atau
c. tidak dapat diguna ulang.
(2) Produk, kemasan produk, dan/atau wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. plastik;
b. kaleng alumunium;
c. kaca; dan
d. kertas.
Pasal 6
(1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui:
a. pembatasan timbulan Sampah;
b. pendauran ulang Sampah; dan
c. pemanfaatan kembali Sampah.
(2) Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan dengan cara:
a. menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang mudah diurai oleh
proses alam dan yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin; dan/atau
b. tidak menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang sulit diurai oleh
proses alam.
(3) Pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
dengan cara:
a. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
b. menggunakan bahan baku produksi hasil daur ulang.
(4) Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilakukan dengan cara menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang.

Pasal 7
(1) Pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) wajib disertai dengan penarikan kembali Sampah dari
produk, kemasan produk, dan/atau wadah untuk didaur ulang dan/atau dimanfaatkan
kembali.
(2) Penarikan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai
dengan penyediaan fasilitas penampungan.
(3) Fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi
ketentuan:
a. terlindung dari air hujan dan panas;
b. menggunakan wadah tertutup yang diberi label atau tanda; dan
c. dibedakan bahan, bentuk dan/atau warna wadah.
(4) Dalam menyediakan fasilitas penampungan, Produsen dapat melakukan kerja
sama dengan:
a. bank sampah yang terdaftar di Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah;
b. tempat pengolahan sampah dengan prinsip pembatasan timbulan, pendauran ulang,
pemanfaatan kembali (TPS 3R); atau
c. pusat daur ulang.
(5) Dalam melakukan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen dapat bekerjasama dengan badan
usaha yang berizin.
Pasal 8
(1) Terhadap residu hasil pendauran ulang dan/atau pemanfaatan kembali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan kegiatan:
a. pengolahan; dan/atau
b. pemrosesan akhir Sampah.
(2) Pengolahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. pemadatan;
b. daur ulang materi; dan/atau
c. daur ulang energi.
(3) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
dalam bentuk pengembalian residu hasil pendauran ulang Sampah dan/atau
pemanfaatan kembali Sampah ke media lingkungan secara aman.

Mulai gencar promo alternatif
Polybag, promosi
Saya temukan pada dua grup WA pada 6 Agustus 2020. Di bawah ini
beberapa contoh gambar/ foto saja.
Juga ada di bawah ini Juga ada di bawah ini

Insinerator, promosi
Untuk pengembangan pengelolaan sampah secara mandiri
Saya temukan salah satu conten IG pada 14 Agustus 2020

Circular Economy Sampah
Saya temukan pada akun Ditjen PSLB3 pada 6 Agustus 2020

Consumption Rethink
Saya temukan pada grup WA Dewan Sampah pada 8 Agustus 2020
Kontribusi Kelola sampah dalam GDP
Saya temukan pada grup WA Dewan Sampah pada 8 Agustus 2020

PUD Karimunjawa
Akan adanya peresmian Pusat Daur Ulang di Pulau Karimun Jawa
Kabupaten Jepara Jawa Tengah; saya temukan pada akun Ditjen PSLB3
pada 25 Agustus 2020
Pusat Daur Ulang (PUD) tersebut relevan/ bersinggungan dengan Perpres
No, 83 Tahun 2018 yaitu pada Strategi 3. Penanggulangan Sampah di
Pesisir dan Laut
[…] Program 4. Pengelolaan Sampah yang Berasal dari Aktivitas di
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (lihat halaman 29-30) tetapi bukan pada
pulau kecil terluar. Tidak apa, malah baik karena memperbanyak PUD di
Nusantara ini,

Aksi Warga +62 Peduli Sampah
Aksi pemeduli sampah di Sungai Surabaya ditampikan pada grup WA
Kaukus Lingkungan pada 6 Agustus 2020

Pembakaran APD di pekuburan WALHI Sulut Protes Dirut RS Prof
Kandou
Facebook 7 Agustus 2020
Berakibat Fatal, WALHI Sulut Protes Dirut RS Prof Kandou
Proses pembakaran APD (Foto Suluttoday.com)
MANADO, Suluttoday.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)
Sulawesi Utara (Sulut) menyampaikan temuan adanya limbah Alat
Pelindung Diri (APD) yang usai digunakan petugas pemakaman, dan
sayangnya dimusnahkan disembarangan tepat. Termasuk di dekat
Kuburan Bantik, Kelurahan Singkil Satu, Kecamatan Singkil, Kota Manado.
Menurut Direktur Eksekutif Walhi Sulut Theo Runtuwene. SH. MH.,
menyatakan standar penanganan medis yang dilakukan tiap Rumah Sakit
harus berdasarkan peraturan pemerintah yang positif. Dalam hal ini pihak
RS harus mengacu pada Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor S.167/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Limbah B3 Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Darurat Covid-19. Namun sayangnya dari hasil temuan di lapangan bahwa
proses pemusnahan APD petugas pemakaman tidak berjalan sesuai
aturan.
“Sudah ditemukan bukti nyata di lapangan, dimana beberapa petugas
medis Prof Kandouw secara sengaja dan melawan hukum, melakukan
pembakaran APD di lokasi pekuburan Bantik, Kelurahan Singkil Satu,
Kecamatan Singkil. Kami juga melihat saat pembakaran ada dua orang
melakukan pembakaran tak menggunakan APD lengkap. Sedangkan saat
pembakaran orang membakar ini sangat dekat dengan APD yang dilepas
petugas medis atau petugas pemakaman,” ujar Theo, saat diwawancarai
Suluttoday.com, Kamis (6/8/2020).
Theo mengatakan petugas-petugas medis tersebut diduga kuat berasal
dari RSUP Prof Kandou. Sehingga pihaknya mendesak Dirut Prof Kandou
harus bertangung jawab atas hal ini.
”Kami juga berencana akan melayangkan surat protes ke Pimpinan RS.
Prof Kandou, dan akan bertemu dengan pihak rumah sakit.
Ditambahkannya pemusnahan APD harusnya dilakukan sesuai standar
operasional prosedur (SOP). Yaitu dengan proses penguapan dalam suhu
tinggi dan setelah itu didisinfeksi kimia kemudian baru diserahkan pada
pihak ketiga. Hal-hal semacam ini apakah diterapkan di RS Prof Kandouw
atau tidak, mengingat ada ribuah pasien COVID-19 dan ada ratusan

pasien yang sudah dikuburkan lewat mekanisme COVID-19,” tutur Theo.
Tambahnya lagi, dimana petugas usai menghantarkan jenazah pasien dan
melakukan pemakaman pasien suspect COVID-19, harusnya kembali
terlebih dahulu ke RS, agar melepas APD yang digunakan.
“Nah dengan temuan ini sangat disayangkan petugas tidak menggunakan
SOP yang sudah ditetapkan,” ujar Theo.
(*/Bung Amas)
https://www.suluttoday.com/2020/08/06/berakibat-fatal-walhi-sulut-protes-dirut-rs-prof-
kandou/?fbclid=IwAR2jHt8zVRuorfg1rXMqVdFU6z4zIE4hUUMIkWcbo3Bv5JPo7k9yq4
L7J3g
Hingga akhir Agustus 2020 sayangnya tidak ada kelanjutan informasi dari
berita/ status Walhi Sulawesi Utara tersebut.

Pada Minggu 30 Agustus 2020 malam hari masuk informasi singkat dari
wartawan Redaksi Waktoe
Alat Pelindung Diri (APD) bafgi tenaga medis dalam penanganan Covid19
tampak berserakan di depan Rumah Sakit Nurdin Hamzah di Tanjung
Jabung provinsi Jambi.

Observasi lapang
Pengelolaan sampah warga dari Jakarta oleh DLH Pemprov DKI
Jakarta, yaitu UPST Bantargebang Bekasi; 13 Agustus 2020
Informasi latar belakang
Manisnya Bisnis Menyulap Sampah
DARI sebelumnya hanya sisa pembuangan, sampah ternyata memiliki nilai
ekonomis. Yang terbaru, dengan sentuhan teknologi, sampah dapat
diubah menjadi sumber energi listrik yang ramah lingkungan.
Di sejumlah negara maju seperti Denmark, Swiss, Amerika Serikat,
Prancis, Korea Selatan, dan China, proses pengolahan sampah telah
dimaksimalkan untuk menghasilkan listrik.Di Korea Selatan, misalnya,
pembangkit listrik berbahan bakar sampah dengan kapasitas 2x15,5
megawatt (Mw) telah beroperasi. Di China, beroperasi pula dua
pembangkit listrik serupa dengan kemampuan 3x27 Mw, masing-masing di
Shenzhen dan Bao An.
Di Tanah Air, langkah ke arah itu juga telah dirintis. Tempat Pengolahan
Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat,

berhasil mengolah sampah menjadi listrik sebesar 10,5 Mw. Ke depan,
dayanya diproyeksikan bertambah menjadi 16 Mw.
Pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang oleh PT Godang Tua Jaya
dan PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI) menelan investasi
Rp700 miliar. Meski tergolong mahal, hasil yang diperoleh menjanjikan. PT
PLN telah menyepakati kerja sama dengan penawaran Rp820 per kwh.
Listrik TPST Bantar Gebang akan menambah pasokan listrik Jawa-Bali.
Manisnya uang yang dikecap dari hasil menyulap sampah menjadi listrik
membuat bisnis itu mulai menjadi rebutan. Setelah pembangunan
pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) 10 Mw di TPA Benowo,
Surabaya, Jawa Timur, pelaku industri melirik proyek PLTSa berteknologi
insinerator (pembakaran) di TPA Gedebage, Bandung, Jawa Barat,
dengan kapasitas 8 Mw.
Ketua Asosiasi Persampahan Indonesia Guntur Sitorus menilai
penggunaan teknologi insinerator sudah tepat. Kapasitas olah sampah
mencapai 1.000 ton per hari dari volume sampah yang diproduksi warga
`Kota Kembang' sekitar 1.800-2.000 ton per hari.
“Insinerator cocok di kota dengan lahan sempit seperti Bandung,“ ujarnya
beberapa waktu lalu. Teknologi itu tergolong ramah lingkungan.
Negosiasi harga
NOEI, perusahaan energi asal Amerika Serikat, saat ini juga tengah
membangun PLTSa serupa di Suwung, Denpasar, Bali.Direktur Navigat
Vita Theresia mengatakan pembangkit listrik yang menelan investasi
sekitar US$42 juta (sekitar Rp390 miliar) itu berkapasitas 9,6 Mw.
Saat ini NOEI berencana merenegosiasi harga jual beli listrik.PLN
menghargai listrik dari PLTSa Bali Rp686 per kwh untuk 15 tahun.
Adapun dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
4 Tahun 2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PLN dari
Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala
Kecil dan Menengah, listrik berbahan bakar sampah kota yang
menggunakan teknologi zero waste dinilai Rp1.050 per kwh (tegangan
menengah) dan Rp1.398 per kwh (tegangan rendah).
Pilihan sampah sebagai bahan bakar pembangkit listrik dapat menjadi titik
cerah diversifikasi bahan bakar di masa depan.
Sumber : Media Indonesia - 21 Juni 2012
Kategori : Sampah Luar Jakarta

andreastimothy
Post Date : 21 Juni 2012
Sekretariat Kelompok Kerja
Jl. Lembang No. 35, Menteng Jakarta - Indonesia 10310
telp/fax (62-21) 31904113 / 31903909 email pokja@ampl.or.id
http://www.ampl.or.id/digilib/read/manisnya-bisnis-menyulap-sampah/21485
Lihat juga tulisan saya (RVT)
https://biotaniindonesia.blogspot.com/2019/05/dua-pltsa-kejar-tayang-di-
bantargebang.html
Published on May 7, 2019
https://www.slideshare.net/biotani/energi-terbarukan-pltsalt-pantauan-
promosi
Published on Apr 23, 2017
https://www.slideshare.net/biotani/promosikan-pltsa-noninsinerator-ke-
jokowi-kpn-walhi-jakarta-terlambat
Published on Mar 6, 2017
https://www.slideshare.net/biotani/pltsa-butuh-banyak-plastik-impor-plastik-
bakal-naikkah
Published on Oct 15, 2016

Pada observasi kedua yaitu pada 16 Agustus 2020 diketahui bahwa ada
lahan seluas 9.5 Ha yang belum tuntas alih pemilikan dari pengelola lama
kepada DLH Pemprov DKI sejak 2016 tetapi lahan itu dimanfaatkan
sebagian untuk pembuatan kompos oleh DLH Pemprov DKI.
Pemulung sampah di lereng Gunung Merbabu Jawa Tengah, 30
Agustus 2020
Mbah Bingah pemulung sampah Gunung Merbabu Jateng

Upaya untuk revisi Pergub DKI Jakarta No. 142 tahun 2019 Tentang
Kewajiban Penggunaan Kantung Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat
Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat, melalui diskusi virtual 31
Agustus 2020; saya temukan di grup Indonesia Waste Plastform (IWP) di
facebook
Walhi Jakarta, Greenpeace dsb bersama M. Taufik dari Fraksi Gerindra
DPRD DKI Jakarta menyuarakan hal tersebut… Ini seperti yang saya
sinyalir pada awal Juli silam (lihat Pantauan saya bulan Juli yl.)

Informasi terkait
Larangan Kantong Plastik
Pimpinan DPRD DKI Minta Anies Gencarkan Pemakaian
Kantong Berbahan Singkong
Kamis, 13 Agustus 2020 13:06
WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pimpinan DPRD DKI Jakarta
meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menggencarkan penggunaan
kantong belanja ramah lingkungan (KBRL) berbahan singkong.
Legislator DKI memandang, kantong berbahan singkong sangat ramah
lingkungan karena berasal dari umbi-umbian.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, bila perlu
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memasukan KBRL berbahan
singkong ke dalam aturan yang dikeluarkannya.
Aturan yang dimaksud Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 42 tahun
2019 tentang Kewajiban Penggunaan KBR yang telah resmi diberlakukan
sejak 1 Juli 2020 lalu.
“Kalau ada juga material-material baru seperti yang saya lihat dari
singkong.
"Yah itu semakin bagus karena konsumsi tidak akan terkonsentrasi pada
berbahan kertas atau polypropylene plastik saja,” kata Taufik berdasarkan
keterangan yang diterima pada Kamis (13/8/2020).
Taufik mengatakan, selain ramah lingkungan, kantong belanja berbahan
singkong juga tahan terhadap air. Beda halnya dengan kantong berbahan

ranting, daun, dan anyaman yang tidak mampu menahan barang bawaan
yang basah.
“Kalau kantong cepat rusak tentu pemakaiannya terbatas dan tidak bisa
terulang.
"Kemudian kendala lain adalah jumlah bahan dasarnya pun terbatas dan
cara produksinya yang manual,” ujar Taufik.
Menurutnya, penggunaan KBRL berbahan singkong harus segera
disosialisasikan pemerintah daerah.
dst
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
https://wartakota.tribunnews.com/2020/08/13/pimpinan-dprd-dki-minta-anies-
gencarkan-pemakaian-kantong-berbahan-singkong
Aksi gerakan kurangi sampah laut (26 Agustus 2020)
Novel Abdul Gofur is feeling optimistic in Canggu.
Gerakan Bersama Mengurangi Sampah Laut
Studi yang dilakukan oleh Cordova dan Nurhati (2019) tentang data
pemantauan sampah laut periode Juni 2015 hingga Juni 2016
menunjukkan bahwa plastik sebagai sampah paling dominan yang
memasuki Teluk Jakarta, Indonesia. Itu tidak dapat dipungkiri lagi. Seperti
diketahui, sampah lautan yang ada itu merupakan sampah daratan yang
tidak terkelola (89%).
Apabila berbicara sampah daratan seperti diutarakan di atas, maka ini
menjadi pijakan untuk kebijakan dan pendanaan dari pusat s/d daerah
untuk secara serius dapat mengalokasikan ke kegiatan-kegiatan
pengelolaan persampahan kabupaten dan kota (karena urusan
kewenangannya sudah diserahkan ke kabupaten dan kota), yang juga
dibantu peran dari swasta atau institusi formal lainnya untuk membantu
pengelolaan persampahan di Indonesia.
Bersama-sama dengan Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan
Sampah (TKNPS) yang difasilitasi oleh UNDP mempresentasikan temuan

(key findings) SYSTEMIQ perihal Kebijakan (kewenangan dan
kelembagaan) serta Mekanisme Pendanaan (dari instrumen fiskal Pusat
s/d Daerah) Pengelolaan Persampahan Kabupaten dan Kota.
Presentasi ini dipaparkan ke Kelompok Kerja (Pokja) STKNPS yang terdiri
dari 5, antara lain Pokja Kemendikbud, Pokja Kemenkeu, Pokja KKP,
Pokja KLHK, dan Pokja Kemenristek.
Kerjabareng ini harus dilakukan bersama, tidak dapat ditawar-tawar lagi.
Komponen masing-masing pihak untuk berperan memerangi 0.59 juta ton
plastik ke lautan di Indonesia menjadi penting adanya.
10 hrs · Canggu · ·https://mobile.facebook.com/story.php?
26 Agustus 2020

Aksi gerakan kurangi sampah pantai di Banyuwangi
Status 29 Agustus 2020
Komentar saya di bawah ini
Dua informasi di atas tampak jelas bahwa banyak pihak tidak tahu atau
mengabaikan (demi perolehan proyek sajakah?) mengenai dan
keberadaan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan
Sampah Laut yang melibatkan sebanyak 17 Kementerian.
Simak cuplikan Perpres No. 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah
Laut... saya kutipkan ke bagian industri, karena sisi industri tergolong
jarang menjadi wacana publik.

Peluncuran Program Aksi Perpres No. 83 Thn 2018 di
Kantor Menko Kemaritiman 21 Januari 2019

Strategi 2. Pengelolaan Sampah Yang Bersumber Dari Darat
2. Pengendalian Sampah Plastik dari sektor industri hulu
Kegiatannya: Mendorong industri hulu untuk memproduksi bahan polimer
plastik yang mudah terurai dan dapat didaur ulang (degradable plastic).
Sasarannya: Peningkatan produksi plastik yang mudah terurai dan mudah
didaur ulang.
Target/ Output: Sampai 5% dari kapasitas produksi.
Jangka waktu
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1% 2% 2% 3% 4% 4% 5% 5%
Penanggung Jawab: Kemenperin
Instansi terkait: KLHK, Kemendagri, Pemda
Sumber dana: APBN dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan
peraturan perundang undangan.
2. berikutnya
Kegiatan: Penyusunan kajian insentif industri plastik yang mudah
terurai dan dapat diaur ulang
Sasaran: Tersusunnya kajian insentif industri plastik yang mudah terurai
dan dapat didaur ulang
Target/ Output: 2 kajian
Jangka waktu
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 1
Penanggung jawab: Kemenperin
Instansi terkait: Kemenkeu, Kemen PPN/ Bappenas, KLHK, Kemenpar dan
Pemda

Kegiatan: Penyusunan Pedoman GMP produk plastik mudah terurai
dan dapat didaur ulang
Sasaran: Tersedianya pedoman GMP produk plastik mudah terurai dan
dapat didaur ulang
Target/ Output: 2 kajian
Jangka waktu
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 1
Instansi terkait: KLHK, BPOM
Kegiatan: Pembuatan purwarupa peralatan PLTSa
Sasaran: Tersedianya purwarupa PLTSa dengan kapasitas 2.000 ton/ hari
Target/ Output: 1 purwarupa
Jangka waktu
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1
Penanggungjawab: Kemenperin
Instansi terkait: Kemen ESDM, KLHK, KemenPuPR, BPPT, Pemda
Sumber dana: APBN, APBD dan sumber dana lainnya yang sah sesuai
ketentuan peraturan perundang undangan.
Kegiatan: Pembangunan unit pemanfaatan sampah plastik menjadi
bahan bakar minyak
Sasaran: Terbangunnya unit pemanfaatan sampah plastic menjadi bahan
bajkar minyak.
Target/ Output 1 unit pengolahan sampah plastic

Jangka waktu
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1
Instansi terkait: KemenESDM, KLHK, BKPM, Pemda
Kegiatan: Menyusun peraturan tentang cukai plastik
Sasaran: Penetapan peraturan tentang Cukai Plastik
Target/ Output: 1 peraturan pemerintah.
Jangka waktu
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1
Penanggung Jawab: Kemenkeu
Instansi terkait: Kemenko Perekonomian, KLHK
Sumber dana: APBN (saja).
Sudah selesai pada Februari 2020 (terlambat 2 tahun)
Kegiatan: Meningkatkan jumlah sampah yang termanfaatkan
Sasaran: Pengurangan sampah plastik melalui prinsip circular economy
Target/ output: 1.810 ton sampah plastik termanfaatkan
Jangka waktu
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
75 85 100 150 200 300 400 500
Penanggung Jawab: KLHK
Instansi terkait: Kemenperin, Kemendag, Kemenristekdikti, Pemda,
swasta, masyarakat

3. Pengendalian Sampah Plastik dari sektor industri hilir
[…]
Kegiatan: Penyediaan alat atau mesin pendaur ulang sampah plastik
Sasaran: Tersedianya alat atau mesin pendaur ulang sampah plastik
Target/ Output: 10 lokasi
Jangka waktu
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2 2 2 2 2
Instansi terkait: Kemenpar, Pemda
[…]
Mendorong tumbuhnya industri daur ulang
Kegiatan: Peningkatan jumlah industri daur ulang
Target/ Output: 125 industri daur ulang
Jangka waktu
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
10 10 10 15 15 20 20 20
Kegiatan: Membentuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen
Sasaran:: Penetapan peraturan menteti KLHK tentang Peta Jalan
Pengurangan Sampah oleh Produsen
Target/ Output: 1 Peraturan Menteri

Jangka waktu
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1
Penanggung Jawab: KLHK
Instansi terkait: Kemenko Perekonomian, Kemenperin, Badan
Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
Sumber dana: APBN
Sudah selesai Tahun 2019 lihat Peraturan Menteri LHK Nomor
P.75/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tetapi tanpa tanggal.
Kegiatan: Mendorong industri hilir untuk memproduksi plastik yang
mudah terurai (biodegradable) dan dapat didaur ulang
Sasaran: Peningkatan produksi plastik yang mudah terurai dan dapat
didaur ulang
Target/ Output: Sampai dengan 25% dari kapasitas produksi plastik
Jangka waktu
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5 10 10 15 20 20 25 25
Instansi terkait: KLHK, Kemendag, Kemenristekdikti, KemenkopUKM,
Pemda, swasta
ketentuan perundang-undangan
Strategi 3. Penanggulangan Sampah di Pesisir dan Laut
[…]
Program 4. Pengelolaan Sampah yang Berasal dari Aktivitas di
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Kegiatan 1. Membangun fasilitas Tempat Penampungan Sementara
(TPS) atau Pusat Daur Ulang (PUD) di pulau-pulau terluar.

Sasaran: Tersedianya fasilitas Tempat Penampungan Sementara (TPS)
atau Pusat Daur Ulang (PUD) di pulau-pulau terluar.
Target/Output: Fasilitas TPS di 29 pulau
Jangka waktu
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5 5 5 5 5 5 5 4
Penanggung Jawab: KKP
Instansi terkait: KemenPUPR, Kemdagri, KLHK, Badan Nasional
Pengelola Perbatasan (BNPP), Pemda
Kegiatan 3: Menyelenggarakan aksi bersama pembersihan sampah plastik
di pesisir dan pulau-pulau kecil
Sasaran: Terselenggaranya aksi bersama pembersihan sampah plastik di
pesisir dan pulau-pulau kecil
Target/ Output: 160 kegiatan
Jangka waktu
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
20 20 20 20 20 20 20 20
Penanggung Jawab: Kemenko Maritim
Instansi terkait: KKP, KLHK, Kemenhub, Pemda, masyarakat
Kegiatan: Menyelenggarakan Gerakan Nasional Bersih Pantai dan
Laut
Sasaran: Terselenggaranya Gerakan Nasional Bersih Pantai dan Laut
Target/ Output: 24 lokasi
Jangka waktu
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3 3 3 3 3 3 3 3

Penanggung Jawab: KKP
Instansi terkait: Kemenko Maritim, KLHK, Kemenhub, TNI AL, Pemda,
masyarakat
Cuplikan Lampiran Peraturan Menteri LKH No, 75 Tahun 2019

Tak kalah penting adalah terbitnya Laporan INTERPOL criminal
trends plastic waste edisi bulan Agustus 2020 bertajuk:
INTERPOL STRATEGIC ANALYSIS REPORT: Emerging criminal trends
in the global plastic waste market since January 2018
40 countries provided information and/or intelligence for the purpose of this
report:
1. Argentina
2. Australia
3. Bangladesh
4. Brazil
5. Cambodia
6. Canada
7. Chile
8. China
9. Czech Republic
10. Democratic Republic of the Congo
11. United Kingdom
12. France
13. Germany
14. Ghana
15. Guatemala
16. Hungary
17. Indonesia
18. Ireland
19. Italy
20. Japan
21. Jordan
22. Latvia
23. Luxembourg
24. Malawi
25. Malaysia
26. Malta
27. Mexico
28. Netherlands
29. Palestine
30. Philippines
31. Portugal
32. Romania
33. Russia
34. Saudi Arabia
35. Slovakia
36. Spain
37. Sweden
38. Switzerland
39. Thailand
40. Turkey

Petikan laporan Interpol pada bagian Kesimpulan dan (usul) Solusi
CONCLUSION
By exposing the criminal trends in a global plastic waste sector in
transition, this strategic analysis report provides enforcement and policy
tools to combat such criminality. It also raises awareness on a waste
criminality that is not sufficiently held responsible for its impacts on
environmental security, public health, but also for its contribution to other
crimes such as illegal labour, fraud, money laundering and corruption.
This report highlights how criminals have been exploiting market
transformations to grow criminal businesses in countries vulnerable to
waste mismanagement. They have being doing so by disposing of plastic
waste illegally, taking advantage of confusion in the marketplace, as well
as using increased imports of plastic waste to cover the trafficking in other
commodities.
As an increasing number of countries are adopting approaches towards a
more circular economy, where waste becomes a resource, the waste

market is expected to continue to show significant changes in the near
future. Once effective in 2021, the “Plastic Amendments” to the Basel
Convention will also be a key step forward a better monitoring and
control of the plastic waste stream, under a common international
legal framework.
Nevertheless waste criminals have proven to adapt their modus operandi
to regulation changes fast and criminal trends have shown rapid evolutions
in the past couple years. Moreover, when changes are not well regulated,
they may offer opportunities for new criminal businesses to grow. It is
therefore crucial for the global enforcement community to keep monitoring
criminal trends in the plastic waste sector, to adapt enforcement methods
to the rapid changes in criminal trends. International enforcement
operations are essential to this end.
INTERPOL’s recent operations in the pollution enforcement area have
demonstrated that apart from increasing crime detection and deterrence for
a period of time, such operations also increase international information
exchange, enhance the global collection and analysis of intelligence, and
allow to identify capacity needs. Following Operation 30 Days of Sea
carried out in October 2018 [51] for example,
INTERPOL identified criminal trends characterizing marine pollution-
related offences, but also conducted a need assessment allowing to tailor
technical support and capacity trainings. Improving capacity need
assessment and adapt training offers are also key to the enforcement of
waste regulations.
A more collaborative approach is necessary to better prevent crime in the
global waste sector. Plastic waste-related crime is driven in part by
structural deficiencies in the waste market, such as limited waste collection
capacities in import countries and the shortage of recycling capacities in
export countries, affecting the management of domestic waste in both
cases.
Enforcement is just a required complement to structural changes in the
market.Global awareness on how criminality has been infiltrating the waste
sector and contributing to plastic pollution is a necessary step towards
raising the status of waste crime in policymaking. This seems a necessary
step in order to mobilize appropriate resources for enforcement agencies,
and to establish appropriate legislations and sanctions exercising sufficient
deterrence. Collaboration between regulators, inspection bodies,

enforcement officers, and the private waste sector is essential to achieve
relevant governance of this sector.
RECOMMENDATIONS: EXPLORING SOLUTIONS TO STRENGTHEN
ENFORCEMENT
Dst
Solution 1: Developing risk indicators and financial investigations in
response to detection and investigative challenges
Solution 2: Enhancing inter-agency responses to overcome limitations of
power
Solution 3: Enhancing international waste traceability through better
information exchange and intelligence sharing between import and export
countries
Solution 4: Bringing clarity to rapidly changing import Regulations
Silahkan dibaca lebih rinci laporan tersebut.
Penutup
1. Pada bulan Agustus 2020 tampaknya lumayan banyak tampil aksi
warga+62 terhadap sampah di sungai maupun di laut, juga di salah satu
lereng gunung; yang dimuatkan/ distatuskan oleh pemeduli sampah di
media sosial.
2. Pengelolaan sampah medis tampaknya sporadis, juga antar waktu
diketemukan dan diprotes oleh pemeduli kelestarian lingkungan hidup.
Hanya karena tampaknya sebagai pemantau sambil lalu, maka bagaimana
kelanjutan kasus pembakaran APD di kuburan di Sulawesi Utara tampak
sebagai one shoot affair saja; tidak ada kelanjutannya. Juga tampilan APD
tergeletak di tepi jalan di depan Rumah Sakit Nurdin Hamzah di Tanjung
Jabung Jambi sudah semestinya dipertanyakan tetapi terlebih dahulu
wartawan diinformasikan hal yang tidak semestinya itu dalam pemutus
mata rantai penyebaran Covid19.
3. Dengan mengkritisi suatu informasi, khususnya yang menamakan

gerakan yang peduli terhadap sampah maka bagi saya akan mendorong
saya menggali rujukan pada aturan ataupun kebijakan pemerintah.
4. Dalam hal gerakan terhadap sampah laut mengingatkan saya mengenai
keberadaan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan
Sampah Laut.
5. Peraturan tersebut ternyata tidak populer dalam alam pengetahuan
maupun dalam penggalian ide untuk pengelolaan sampah di laut dan
pesisir pada khalayak luas, khususnya pada para pegiat pemeduli
sampah. Dalam narasi status mereka di media sosial tak ada itu merujuk
kepada Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan
Sampah Laut.
6. Tampaknya sudah masanya akan adanya pemantau atau pemerhati
terhadap kemajuan/ progres dari pelaksanaan peraturan presiden tersebut;
bukan kaget-kagetan seperti yang saya lakukan.
7. Harap dicatat kerangka kerja legal internasional dalam hal pemantauan
dan pengendalian yang lebih baik terhadap arus sampah plastik adalah
bergantung kepada masuknya Amandeman tentang Plastik secara resmi
kedalam Konvensi Basel di tahun 2021. Pengingat: the “Plastic
Amendments” to the Basel Convention will also be a key step forward a
better monitoring and control of the plastic waste stream, under a common
international legal framework.
Tangerang 1 September 2020
Baca juga
Plastik dan Sampah: Polluter Pays Principle, Kaji Kembali Daur Ulang
dan TPA bermasalah
Tangerang 1 Agustus 2020
Plastik dan Sampah: EPR Dipertanyakan Industri, TPA Jabodetabek
Sudah Darurat Perluasan Lokasi dan Soal Lainnya
Tangerang 2 Juli 2020
Plastik dan Sampah: Semengitnya Industri Daur Ulang; TPA di
Indonesia Mesti Ditelaah Satu-satu

Tangerang 2 Juni 2020
Covid19 Pemakaian Plastik Meningkat, Industri Daur Ulang
Nyungsep?
WFH 280420
Covid19 Sampah Plastik Meningkat, Konsumen ber-go_green
bingun.Pdf
Opini Riza V. Tjahjadi
#WorkfromHome 140420
Riza V. Tjahjadi
Anggota Pokja 1: Kebijakan, Monitoring & Evaluasi
Dewan Pengarah dan Pertimbangan Pengelolaan Sampah Nasional (DP3SN)
periode 2016 – saat ini,
dan secara pribadi membidani terbentuknya asosiasi industri hijau plastik
ramah lingkungan (AMIHN) 27 Feb. 2019.

Plastik dan sampah plastik pantauan Agustus 2020

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (11)

Similar to Plastik dan sampah plastik pantauan Agustus 2020

Similar to Plastik dan sampah plastik pantauan Agustus 2020 (20)

More from Biotani & Bahari Indonesia

More from Biotani & Bahari Indonesia (20)

Plastik dan sampah plastik pantauan Agustus 2020