Modul ini membahas tentang hak kekayaan intelektual (HAKI) termasuk hak cipta, paten, merk, rahasia dagang dan desain industri. Modul ini juga menjelaskan kasus pelanggaran rahasia dagang antara PT Basuki Pratama Engineering dan PT Hitachi Construction Machinery Indonesia.

1. MODUL PERKULIAHAN
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk,
Rahasia Dagang dan implementasi
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas Program Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh Dosen Pengampu
Ekonomi dan Bisnis Akuntansi
13
F041700009 Anindia putri Prof. Dr. Hapzi Ali,
CMA
Abstract : Kompetensi
Pendahuluan Mahasiswa mampu menjelaskan
Pendahuluan

2. Definisi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
HAKI merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok
orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan
manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Istilah HAKI merupakan
terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR), sebagaimana diatur dalam undang-undang
No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (Agreement Establishing The World Trade
Organization). Pengertian Intellectual Property Right sendiri adalah pemahaman mengenai
hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai
hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (human right).
Istilah HAKI sebelumnya bernama Hak Milik Intelektual yang selama ini digunakan.
Menurut Bambang Kesowo, istilah Hak Milik Intelektual belum menggambarkan unsur-unsur
pokok yang membentuk pengertian Intellectual Property Right, yaitu hak kekayaan dari
kemampuan Intelektual. Istilah Hak Milik Intelektual (HMI) masih banyak digunakan karena
dianggap logis untuk memilih langkah yang konsisten dalam kerangka berpikir yuridis
normatif. Istilah HMI ini bersumber pada konsepsi Hak Milik Kebendaan yang tercantum
pada KUH Perdata Pasal 499, 501, 502, 503, 504.
Macam-macam HAKI
Terdapat macam-macam HAKI yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia. Pada
Prinsipnya HAKI dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:
1. Hak Cipta
a. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002:
Hak Cipta adalah “hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau
memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi
pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (pasal 1 butir
1).
b. Menurut Pasal 2 UUHC:
Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau
memperbanyak ciptaannya maupun memberi ijin untuk iti dengan tidak mengurangi
pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hak Kekayaan Industri
Terdiri dari:
a. Paten (Patent).
b. Merk (Trademark)
c. Rancangan (Industrial Design)
2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

3. d. Informasi Rahasia (Trade Secret)
e. Indikasi Geografi (Geographical Indications)
f. Denah Rangkaian (Circuit Layout)
g. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)
Setiap hak yang termasuk kekayaan intelektual memiliki konsep yang bernama Konsep
HAKI:
• Haki kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (UU & wewenang menurut
hukum).
• Kekayaan hal-hal yang bersifat ciri yang menjadi milik orang.
• Kekayaan intelektual kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia
Setiap hak yang digolongkan ke dalam HAKI harus mendapat kekuatan hukum atas karya
atau ciptannya. Untuk itu diperlukan tujuan penerapan HAKI. Berikut ini merupakan tujuan
penerapan HAKI:
1. Antisipasi kemungkinan melanggar HAKI milik pihak lain
2. Meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan
intelektual
3. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha
dan industri di Indonesia.
Peraturan perundang-undanganan di bidang HAKI, yaitu:
1. Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
3. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merk
4. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
5. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
6. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
7. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
Ciptaan yang dapat dilindungi oleh UU Hak Cipta, diantaranya sebagai berikut:
• Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan
dan semua hasil karya tulis lain.
• Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang diwujudkan dengan cara diucapkan.
• Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

4. • Karya Seni, yaitu:
1. Seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi,
seni pahat,seni patung, kolase dan seni terapan, seni batik, fotografi.
2. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
3. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, sinematografi.
4. Arsitektur, Peta.
5. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain dari hasil
pengalihwujudan.
Hukum Kekayaan Intelektual (HAKI) di bidang hak cipta memberikan sanksi jika terjadi
pelanggaran terhadap tindak pidana di bidang hak cipta yaitu pidana penjara dan/atau denda,
hal ini sesuai dengan ketentuan pidana dan/atau denda dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta yang terdapat pada Pasal 72 ayat (1) sampai dengan ayat (9) dan pasal 73 ayat (1)
sampai ayat (2). Terdapat 2 (dua) perlindungan hukum HAKI dalam kesenian tradisonal di
Indonesia, yaitu Perlindungan Preventif dan Perlindungan Represif.
Kasus Rahasia Dagang
Hitachi Digugat Soal Rahasia Dagang
JAKARTA: PT Basuki Pratama Engineering mengajukan gugatan ganti rugi melalui
Pengadilan Negeri Bekasi terhadap PT Hitachi Constructuin Machinery Indonesia sekitar
Rp127 miliar, karena diduga melanggar rahasia dagang.
Selain PT Hitachi Construction Machinery Indonesia HCMI, pihak lain yang dijadikan
sebagai tergugat dalam kasus itu adalah Shuji Sohma, dalam kapasitas sebagai mantan Dirut
PT HCMI. Tergugat lainnya adalah Gunawan Setiadi Martono tergugat III, Calvin Jonathan
Barus tergugat IV, Faozan tergugat V,Yoshapat Widiastanto tergugat VI, Agus Riyanto
tergugat VII, Aries Sasangka Adi tergugat VIII, Muhammad Syukri tergugat IX, dan Roland
Pakpahan tergugat X.
Insan Budi Maulana, kuasa hukum PT Basuki Pratama Engineering BPE, mengatakan sidang
lanjutan dijadwalkan pada 28 November dengan agenda penetapan hakim mediasi. Menurut
Insan, gugatan itu dilakukan sehubungan dengan pelanggaran rahasia dagang penggunaan
metode produksi dan atau metode penjualan mesin boiler secara tanpa hak.
PT BPE bergerak dalam bidang produksi mesin-mesin industri, dengan produksi awal mesin
pengering kayu.
Penggugat, katanya, adalah pemilik dan pemegang hak atas rahasia dagang metode
produksi dan metode penjualan mesin boiler di Indonesia "Metode proses produksi itu
sifatnya rahasia perusahaan," katanya.
Dia menjelaskan bahwa tergugat IV sampai dengan tergugat X adalah bekas karyawan PT
BPE, tetapi ternyata sejak para tergugat tidak bekerja lagi di perusahaan, mereka telah
bekerja di perusahaan tergugat PT HCMI.
4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

5. Tergugat, katanya, sekitar tiga sampai dengan lima tahun lalu mulai memproduksi mesin
boiler dan menggunakan metode produksi dan metode penjualan milik penggugat yang
selama ini menjadi rahasia dagang PT BPE.
PT BPE, menurutnya, sangat keberatan dengan tindakan tergugat I baik secara sendiri-sendiri
maupun secara bersama-sama memproduksi mesin boiler dengan menggunakan metode
produksi dan metode penjualan mesin boiler penggugat secara tanpa izin dan tanpa hak.
Bayar ganti rugi
"Para tergugat wajib membayar ganti rugi immateriil dan materiil sekitar Rp127 miliar atas
pelanggaran rahasia dagang mesin boiler".
Sebelumnya, PT BPE juga menggugat PT HCMI melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
dalam kasus pelanggaran desain industri mesin boiler. Gugatan PT BPE itu dikabulkan oleh
majelis hakim Namun, PT HCMI diketahui mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas
putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
Sementara itu, kuasa hukum PT HCMI, Otto Hasibuan, mengatakan pengajuan gugatan
pelanggaran rahasia dagang oleh PT BPE terhadap mantan-mantan karyawannya dan PT
HCMI pada prinsipnya sama dengan pengaduan ataupun gugatan BPE sebelumnya.
Gugatan itu, menurut Otto Hasibuan, dalam pernyataannya yang diterima Bisnis, dilandasi
oleh tuduhan BPE terhadap mantan karyawannya bahwa mereka telah mencuri rahasia
dagang berupa metode produksi dan metode penjualan mesin boiler.
Padahal, ujarnya, mantan karyawan BPE yang memilih untuk pindah kerja hanya bermaksud
untuk mencari dan mendapatkan penghidupan yang layak dan ketenteraman dalam bekerja,
dan sama sekali tidak melakukan pelanggaran rahasia dagang ataupun peraturan perusahaan
BPE. Bahkan, menurutnya, karyawan itu telah banyak memberikan kontribusi terhadap BPE
dalam mendesain mesin boiler.
Dia menjelaskan konstitusi dan hukum Indonesia, khususnya UU No 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, telah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak
asasi pekerja, termasuk hak untuk pindah kerja.HCMI optimistis gugatan BPE tersebut tidak
berdasar "HCMI percaya majelis hakim akan bersikap objektif, sehingg gugatan BPE tersebut
akan ditolak," ujarnya
Dihukum Bayar Ganti Rugi
Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menjatuhkan
putusan perkara desain industri mesin boiler produksi Basuki Pratama pada Juli 2008. Ketika
itu, Hitachi dihukum membayar ganti rugi sekitar Rp13,5 miliar kepada Basuki
Pratama lantaran terbukti melakukan pelanggaran desain industri boiler milik Basuki
Pratama. Nilai ganti rugi yang harus dibayar oleh Hitcahi dan tergugat lainnya lebih kecil dari
tuntutan yang diajukan oleh Basuki Pratama, yakni sekitar Rp106 miliar.
Agustus 2008, Hitachi mengajukan kasasi atas putusan tersebut. Dalam kasasinya,
kuasa hukum Hitachi menyatakan Pengadilan Niaga telah memeriksa ulang putusan
5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

6. Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap pada Oktober 2006. Dalam
putusannya, MA menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan Basuki Pratama karena tidak
disertai dengan perincian dan bukti yang konkrit.
Putusan Mahkamah Agung itu berawal dari gugatan Hitachi yang memintapembatalan
sertifikat desain industri milik Basuki Pratama pada 2006. Sebab desain industri mesin boiler
merupakan public domain. Basuki Pratama sendiri mengajukan gugatan balik dan menuntut
ganti rugi ke Hitachi sekitar Rp10 miliar. Namun gugatan Hitachi dan rekonvensi Basuki
Pratama sama-sama ditolak. Perkara pun berlanjut ke tingkat kasasi dan peninjauan kembali.
Pada Januari 2008, Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali yang diajukan Hitachi.
Dafar Pustaka
Hapzi Ali. 2018. Modul (Diakses pada kamis 14 Juni 2018 jam 10.55)
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21750/sengketa-rahasia-dagang-hitachibasuki-
pratama-kembali-berlanjut
6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

7. Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap pada Oktober 2006. Dalam
putusannya, MA menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan Basuki Pratama karena tidak
disertai dengan perincian dan bukti yang konkrit.
Putusan Mahkamah Agung itu berawal dari gugatan Hitachi yang memintapembatalan
sertifikat desain industri milik Basuki Pratama pada 2006. Sebab desain industri mesin boiler
merupakan public domain. Basuki Pratama sendiri mengajukan gugatan balik dan menuntut
ganti rugi ke Hitachi sekitar Rp10 miliar. Namun gugatan Hitachi dan rekonvensi Basuki
Pratama sama-sama ditolak. Perkara pun berlanjut ke tingkat kasasi dan peninjauan kembali.
Pada Januari 2008, Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali yang diajukan Hitachi.
Dafar Pustaka
Hapzi Ali. 2018. Modul (Diakses pada kamis 14 Juni 2018 jam 10.55)
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21750/sengketa-rahasia-dagang-hitachibasuki-
pratama-kembali-berlanjut
6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id