Dokumen tersebut membahas tentang pemanfaatan sistem informasi berbasis komputer dalam pembuatan e-KTP di Indonesia. Sistem ini memungkinkan pencatatan data penduduk secara elektronik dan mencegah duplikasi KTP. Namun, proses implementasinya masih menghadapi kendala seperti kesalahan data dan masalah aktivasi e-KTP.

1. PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI BERBASIS
KOMPUTER PADA PE
Ditulis Guna Memenuhi Tugas
(EKMO 510
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER MANAJEMEN
1
PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI BERBASIS
KOMPUTER PADA PEMBUATAN eKTP DI INDONESIA
Ditulis Guna Memenuhi Tugas 1 Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen
(EKMO 5102.04) Tutorial Onlie Program Pasca Sarjana
Oleh :
SUCIK PUJI UTAMI, S.E
NIM. 530015311
M PASCASARJANA MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS TERBUKA
2018
PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI BERBASIS
eKTP DI INDONESIA
Sistem Informasi Manajemen
Tutorial Onlie Program Pasca Sarjana
M PASCASARJANA MAGISTER MANAJEMEN

2. 2
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai
bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki Warga
Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin
Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau
telah kawin. (Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas)
KTP manual ini memungkinkan satu orang dapat memiliki lebih dari satu
KTP. Hal ini dikarenakan database tidak terhinpun dalam satu database. Untuk
mengatasi duplikasi tersebut maka di gagaslah sistem e-KTP yang menggunakan
sistem biometrik. Kartu Tanda Penduduk elektronik, e-KTP atau KTP-el adalah
Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik
dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi.
e-KTP sangat perlu untuk dapat menciptakan sistem administrasi
kependudukan yang rapi dan teratur dalam rangka mempermudah pemberian
pelayanan publik oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat. Pemanfaatan e-
KTP diharapkan dapat berjalan lancar karena memiliki fungsi dan kegunaan yang
sangat membantu pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan dalam hal
pemberian dan pemanfaatan pelayanan publik.
Kepemilikan e-KTP sangat berhubungan dengan akses masyarakat baik
masyarakat golongan atas maupun masyarakat miskin. Bagi masyarakat golongan
miskin e-KTP sangat membantu untuk digunakan mengakses berbagai layanan
dasar yang disediakan oleh pemerintah , seperti layanan kesehatan dan berbagai
bantuan untuk masyarakat miskin antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan
Beras Untuk Rakyat Miskin (RASKIN), tanpa e-KTP kesempatan penduduk
untuk mengakses pasilitas Kesehatan, BLT dan RASKIN menjadi lebih rendah.
Sementara kesadaran dan keinginan sebagaian besar penduduk untuk memiliki
dan membuat e-KTP kerap tergantung pada kebutuhan.

3. 3
Perubahan sistem pembuatan KTP dari sistem manual menjadi lektronik
tidak lepas dari adanya perkembangan ilmu pengetahuan yaitu Sistem Informasi
Berbasis Komputer (CBIS). Penggunaan CBIS sangat dibutuhkan oleh manusia
pada jaman yang sudah modern ini. Untuk membuat sistem informasi yang
komplit seperti e-KTP tentu dibutuhkan proses yang lama, dana yang besar,
kendala, dan pro kontra dari berbagai pihak.
Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis mangangkat judul
“PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI BERBASIS KOMPUTER PADA
PEMBUATAN eKTP DI INDONESIA” Pada makalah ini akan dibahas
mengenai hal yang berkaitan dengan proses pembuatan e-KTP dan kaitannya
dengan pemanfaatan Sistem Informasi Berbasis Komputer (CBIS)
B. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas 1
pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Universitas Terbuka
Program Pasca Sarjana Tutorial Online, yang mana e-KTP sendiri
merupakan sebuah sistem informasi di Indonesia hasil dari penggunaan
Sistem Informasi Berbasis Komputer (CBIS)
C. Permasalahan
 Bagaimana pemanfaatan CBIS dalam pembuatan e-KTP di Indonesia?
 Apa saja kelebihan dan kekurangan dari e-KTP?
 Apa saja kendala dalam pembuatan e-KTP?

4. 4
BAB II
ANALISIS
A. Pemanfaatan CBIS dalam pembuatan e-KTP di Indonesia
Sistem Informasi Berbasis Komputer (CBIS) adalah sistem infomasi yang
terhubung (online), tepat waktu (real time) dan dapat dipercaya. Sistem informasi
berbasis komputer mempunyai pola yang jelas yaitu sistem induk (super sistem),
subsistem dan subsubsistem yg tidak dapat diuraikan lagi. Kedelapan elemen
lingkungan akan membantu manajemen menjalankan sistem berbasis komputer
perusahaan dengan baik atau sebaliknya memacetkan pelaksanaan sistem tersebut.
Kedelapan elemen lingkungan itu adalah kelompok : konsumen, suplier,
serikatkerja, Institusikeuangan, pemegangsaham, pemerintah, masyarakat global,
dan kompetitor.
CBIS terdiri dari sistem informasi interprise (termasuk didalamnya sistem
informasi akuntansi), sistem informasi manajemen dengan kelima sistem
fungsional didalamnya, sistem penunjang keputusan manajemen, virtual office
dan sistem informasi eksekutif.
Sumber :Management Information system, McLeod & Schell, 2001;14
Gambar 1.1 Model CBIS digunakan untuk memecahkan masalah
Computer Based Information System (CBIS)
Enterprise Information System
Management Information system
Decision Support System
The Virtual Office / Office automation
Executive Information System
Information Decision
Problem
solution
Problem

5. 5
Komponen CBIS menurut Mcleod dan Schell terdiri dari :
a. sistem informasi interprise yaitu sistem informasi yg memuat semua data
transaksi perusahaan/organisasi secara terperinci.
b. Management information sistem, sistem informasi manajemen ini terdiri
darisistem informasi pemasaran, sistem informasi manufaktur, sistem
informasi keuangan dan sistem informasi SDM.
c. Sistem penunjang keputusan manajemen, yaitu terdiri dari Sistem informasi
pendukung keputusan dan Sistem pakar.
Perubahan sistem pembuatan KTP dari sistem manual menjadi sistem
elektronik merupakan salah satu pemanfaatan dari sistem informasi berbasis
computer (CBIS). Kartu Tanda Penduduk elektronik, e-KTP atau KTP-el adalah
Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik
dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Program
KTP-el diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Program
KTP-el di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2009 dengan ditunjuknya empat
kota sebagai proyek percontohan nasional.
Dengan e-KTP Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP
yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas
tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di e-
KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin
Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat
atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23
Tahun 2006 tentang Adminduk)
Autentikasi Kartu Identitas (e-ID) biasanya menggunakan biometrik yaitu
verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah
laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini, antara lain sidik jari
(fingerprint), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada e-KTP, yang
digunakan adalah sidik jari.

6. 6
Penggunaan sidik jari e-KTP lebih canggih dari yang selama ini telah diterapkan
untuk SIM (Surat Izin Mengemudi). Sidik jari tidak sekedar dicetak dalam bentuk
gambar (format jpeg) seperti di SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang
terpasang di kartu.
Model Sistem Informasi Sumber Daya Informasi (IRIS) yang digunakan
dalam menganalisa e-KTP adalah model IRIS yang ditulis dalam Daniel &
Supratiwi (2005) yang dimodifikasi dari konsep IRIS McLeod & Schell (2001)
yang terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut :
1. Subsistem Input, terdapat 3 (tiga) sub sistem yaitu sistem informasi
enterprise yang membantu pemerintah mengetahui informasi perangkat keras
yang digunakan, riset dan perencanaan sumber daya informasi yang akan
mengolah hasil riset kebutuhan informasi dari departemen fungsional lain,
dan intelijen sumer daya informasi yang mencari data pemasok hardware,
software, teknologi, hingga lembaga pemasok SDM ahli komputer.
2. Subsistem Outpur, terdiri dari hardware (server untuk database dan AFIS,
UPS 1000VA hard disk eksternal untuk back up data, switch and cabling,
smart card reader/writer, signature pad, retina digital scanner, dan tripod),
software (sistem operasio windows server, database engine, aplikasi
perekaman sidik jari, anti virus client, dan anti virys server), sumber daya
manusia, serta data dan informasi.
Dalam sistem CBIS terdapat 5 (lima) penilaian kelayakan implemtasi yang
dapat digunakan utnuk memperbaiki sistem yang telah berjalan (Wahyono 2008)
antara lain :
1. Kelayakan ekonomi (echonomical feasibility) : Analisa biaya yang
dikeluarkan untuk mengembangkan sistem yang telah disepakati dengan
manfaatnya. Biaya yang dialokasikan Kemendagri sejumlah 6,3 triliun
untuk dana sosialisasi (Antara News, 2012) dan setiap daerah harus
mengalokasikan dana dengan jumlah yang dibutuhkan dan harus
mengandung manfaat yaitu berupa akurasi data.

7. 7
2. Kelayakan operasi (operational feasibility) : Kesepakatan semua perangkat
sistem termasuk sumber daya manusia yang bersedia menjalankan sistem,
kemampuan interaktifitas program komputer yang digunakan dalam sistem,
serta kualitas informasi yang dihasilkan
3. Kelayakan teknik (technical feasibility) : Ketersediaan teknologi di pasaran
dan ketersediaan ahli. Pemerintah memilih teknologi yang mudah digunakna
dengan dipilihnya sistem informasi yang kompatibel saat ini yaitu Windows
7 bagi komputer yang digunaka operator dan mengenai ketersediaan ahli
diatasi dengan pelatihan di masing-masing wilayah.
4. Kelayakan jadwal (schedule feasibility)
5. Kelayakan hukum (law feasibility) : Pemerintah memiliki dasar hukum yang
kuat dalam pengimplementasiannya yaitu Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan
Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis
Nomor Induk Kependudukan yang mengatur pelaksanaan e-KTP
(Kemendagri, 2011).
B. Kelebihan dan kekurangan dari eKTP
Berdasarkan pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di situs
remi e-KTP, e-KTP yang diterapkan di Indonesia merupakan gabungan e-ID RRC
dan UID India, karena e-KTP dilengkapi dengan biometrik dan chip. E-KTP juga
mempunyai keunggulan dibandingkan dengan KTP biasa/KTP nasional,
keunggulan-keunggulan tersebut diantaranya:
1. Identitas jati diri tunggal
2. Tidak dapat dipalsukan
3. Tidak dapat digandakan
4. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam Pemilu atau Pilkada (E-voting)
5. Berlaku seumur hidup

8. 8
Selain itu, sidik jari yang direkam dari setiap wajib e-KTP adalah seluruh
jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua
jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk
e-KTP karena memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut:
1. Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain
2. Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali
ke bentuk semula walaupun kulit tergores
3. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar
Dalam pelaksanaannya, penggunaan e-KTP terbukti masih memiliki
kelemahan. Misalnya tidak tampilnya tanda tangan sipemilik di permukaan KTP.
Tidak tampilnya tanda tangan di dalam e-KTP tersebut telah menimbulkan kasus
tersendiri bagi sebagian orang. Misalnya ketika melakukan transaksi dengan
lembaga perbankan, e-KTP tidak di akui karena tidak adanya tampilan tanda
tangan. Tanda tangan yang tercetak dalam chip itu tidak bisa dibaca bank karena
tak punya alat (card reader). Akhirnya pihak pemegang e-KTP terpaksa harus
meminta rekomendasi dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk
meyakinkan bank.
C. Kendala dalam pembuatan eKTP
Dalam proses implementasi pelayanan e-KTP yang sampai saat ini berjalan masih
dijumpai beberapa permasalahan diantaranya:
1. Terdapat kesalahan data penduduk. Pada proses perekaman data e-KTP,
operator akan mengkonfirmasi kepada penduduk bersangkutan apakah
datanya sudah benar atau belum dan selanjutnya proses perekaman
dilanjutkan. Namun karena banyaknya jumlah penduduk yang dihadapi
dengan kapasitas operator yang terbatas dan proses perekaman hingga
larut malam, kelelahan operator terkadang menimbulkan kekeliruan data
yang di input.

9. 9
2. Aktivasi e-KTP. E-KTP yang sudah tercetak perlu di aktivasi apakah data
yang tercantum sudah benar atau tidak. Namun beberapa penduduk atau
petugas pemerintah hanya sebatas mendistribusikan e-KTP saja dan
aktivasi dilakukan dikemudian hari, sehingga menyebabkan penduduk
yang memiliki jarak yang cukup jauh dari kantor pemerintahan
bersangkutan enggan melakukan aktivasi,
3. Kesalahan foto dengan data yang tercantum. Hal ini dimungkinkan karena
adanya Human Error karena operator keliru memasukkan data penduduk
pada saat proses perekaman data untuk e-KTP,
4. e-KTP tidak terbaca oleh Card Reader versi lama misalnya dengan
menggunakan aplikasi Benroller 2.2. e-KTP baru terbaca dengan
menggunakan aplikasi versi baru yaitu Benroller 3.0 sehingga
dikhawatirkan untuk bank-bank yang masih menggunakan aplikasi lama,
e-KTP tidak terbaca oleh Card Reader Bank.
5. Berdasarkan laporan yang diterima, terdapat beberapa permasalahan yang
dihadapi oleh tim supervisi di daerah pada kegiatan di tahun 2011,
khususnya pada perekaman e-KTP, seperti masalah tersendatnya atau
putusnya jaringan komunikasi data, rusaknya peralatan perekaman seperti
iris scanner, serta masalah lainnya yang menyebabkan terhentinya
operasional layanan perekaman e-KTP. Sehingga ada warga yang tidak
bisa ikut dalam perekaman e-KTP.
6. Masih banyak warga mengeluh terhadap buruknya pelayanan publik untuk
mengurus perekaman e-KTP. Mereka mengeluh terkait pelayanan publik
yang diberikan Pemerintah
7. Munculnya aksi penolakan ketika berurusan di sejumlah bank terhadap
masyarakat pengguna kartu kartu tanda penduduk (KTP) Elektronik

10. 10
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Pembuatan e-KTP merupakan salah satu pemanfaatan Sistem Informasi
Berbasis Komputer (CBIS)
2. Pembuatan e- KTP untuk mempermudah pemerintah dalam mengambil data
penduduk, karena dengan E-KTP pemerintah bisa langsung melihat data dari
KTP elektronik tersebut tanpa harus menunggu data yang harus disensus
terlebih dahulu. Pembuatan e-KTP membutuhkan proses yang panjang, dana
yang tidak sedikit, dan pro kontra, juga memiliki kelemahan disamping
kelebihannya, serta berbagai kendala yang dihadapi.
B. S a r a n
1. Pemerintah perlu melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap sistem
pembuatan e-KTP dalam upaya untuk menyempurnakan kekurangan atau
mengatasi kendala yang selama ini terjadi.
2. pemerintah perlu meningkatkan kualitas pelayanan e-KTP, serta pemenuhan
sarana prasarana yang harus ada, seperti blanko, daya listrik, komputer,
jaringan komunikasi data dan peralatan perekam.

11. 11
DAFTAR PUSTAKA
Ali, Hapzi Ali, 2009. Sistem Informasi Manajemen, Berbasis Teknologi
Informasi, Hasta Cipta Mandiri Yogyakarta
Debby Ratna Daniel, 2005. Wiwik Supratiwi, Sistem Informasi Manajemen,
Universitas Terbuka JakartaMcLeoad, Jr., Raymond & Gearge P. Schell.
Management Infromation System. (terjemahan), Jakarta : PT. INDEKS,
2007. Edisi 10, 2008
Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon, Sistem Informasi Manajemen, Mengelola
Perusahaan Global, Jakarta, Salemba Emappt, Edisi 12, 2008
http://dukcapil.kemendagri.go.id/detail/konsep-sidik-jari-dan-chip-di-e-ktp
https://vrigo.net/kelebihan-dan-kekurangan-e-ktp/