Makalah Penggunaan Sistem Informasi Berbasis Komputer dalam Pembuatan E-KTP

1. TUGAS 1
ANALISI TERHADAP PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI BERBASIS
KOMPUTER DALAM PEMBUATAN KTP ELEKTRONIK
DISUSUN OLEH:
KUSNADI
500630465
MATA KULIAH: SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
TUTOR: Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA.
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
BIDANG MINAT KEUANGAN
UNIVERSITAS TERBUKA
2017

2. A. PENDAHULUAN
Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai
bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki Warga
Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin
Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau
telah kawin.
Akan tetapi dalam pencatatan kependudukan, pemerintah mengalami
masalah dalam sistem pencatatan kependudukan dan pembuatan kartu tanda
penduduk (KTP) tradisional. Salah satu kelemahan KTP tradisional yaitu adanya
kesempatan untuk menggandakan identitas untuk beragam alasan.
Untuk menangani masalah di atas, Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia pada bulan Februari 2011 meluncurkan program e-KTP. KTP
elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem
keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi
berbasis data kependudukan nasional (KEMENDAGRI, 2011). Seperti tujuan
akhirnya, dengan dukungan teknologi informasi, data-data penduduk yang cepat,
tepat, dan akurat dapat segera diolah dan digunakan untuk berbagai hal yang
diperlukan (Pratondo & Supangkat, 2008).
Pada makalah ini akan menganalisa penggunaan sistem informasi berbasis
komputer atau yang biasa dikenal sebagai CBIS (Computer Based Information
System) terhadap Pembuatan KTP Elektronik. Selain itu, makalah ini akan
berfokus pada pemaparan tentang prosedur pembuatan E-KTP, kelebihan dan
kekurangan e-KTP dibandingkan sistem konvensional, keberadaan dukungan
kedelapan elemen lingkungan terhadap program tersebut, strategi operasional
yang dipilih dan pengelolaan sistem informasi sumber daya informasi (IRIS),
serta analisa kelayakan penerapan CBIS.

3. B. ANALISIS
1. Prosedur pelayanan E-KTP sebagai berikut :
KTP elektronik atau yang dikenal dengan nama e-KTP merupakan usaha
pemerintah untuk mendokumentasikan data penduduk yang akurat sesuai dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan yang menjadi payung hukumnya (Kemendagri, 2011).
Untuk mendapatkan e-KTP, pemohon yang sudah memenuhi syarat,
membawa dokumen yang diperlukan serta surat panggilan ke tempat pelayanan.
Disini, petugas melakukan verifikasi data dengan menggunakan basis data
kependudukan untuk menghindari penggandaan dan pemalsuan.
Prosedur pelayanan E-KTP sebagai berikut :
1. Perekaman data penduduk
a. Penduduk membawa surat panggilan dan KTP lama (bagi yang sudah
memiliki KTP)
b. Penduduk menyerahkan surat panggilan dan memperlihatkan KTP lama
(bagi yang sudah memiliki KTP) kepada petugas
c. Penduduk menunggu panggilan
d. Petugas operator melakukan verifikasi data penduduk dan perekaman pas
photo, tanda tangan, sidik jari dan iris (selaput bola mata yang ada
dibelakang kornea mata membentuk batas pupil yang memberikan warna
khusus), petugas membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat
pelayanan KTP elektronik pada surat panggilan penduduk yang dijadikan
tanda bukti pengambilan KTP elektronik.
2. Pengambilan KTP elektronik
a. Penduduk membawa surat panggilan yang telah ditanda tangani dan di
stempel oleh petugas tempat pelayanan KTP elektronik serta KTP lama
(bagi yang sudah memiliki KTP)
b. Penduduk menyerahkan surat panggilan tersebut diatas kepada petugas
c. Penduduk menunggu panggilan

4. d. Petugas operator melakukan verifikasi data melalui pemadanan sidik jari
penduduk 1:1
Apabila datanya sama maka KTP elektronik diberikan kepada penduduk.
Apabila datanya tidak sama, KTP elektronik tidak diberikan kepada penduduk.
Secara bersamaan ketika penduduk menerima KTP Elektronik, penduduk juga
menyerahkan KTP lama krpada petugas operator.
Tata cara perekaman sidik jari penduduk antara lain:
1. Sebelum melakukan perekaman, jari tangan harus bersih dan kering
2. Perekaman sidik jari penduduk dilakukan di tempat pelayanan KTP
Elektronik
3. Perekaman sidik jari penduduk dilakukan oleh petugas operator
4. Petugas operator merekam seluruh sidik jari tangan penduduk dengan urutan:
a. Perekaman sidik jari tangan kanan mulai ibu jari, jari telunjuk, jari tengah,
jari manis, dan jari kelingking
b. Perekaman sidik jari tangan kiri mulai ibu jari, jari telunjuk, jari tengah,
jari manis dan jari kelingking
5. Hasil perekaman sidik jari tangan epnduduk disimpan kedalam database
kependudukan ditempat pelayanan KTP Elektronik
6. Hasil perekaman sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan
penduduk juga direkam kedalam CHIP KTP Elektronik
Tata cara perekaman sidik jari penduduk yang cacat meliputi :
1. Dalam hal sidik jari telunjuk tangan kanan/ kanan kiri tidak dapat direkam
kedalam CHIP KTP Elektronik, dilakukan perekaman sidik jari yang lainnya
dengan urutan jari tengah, jari manis atau ibu jari
2. Penduduk yang cacat fisik sehingga tidak bisa dilakukan perekaman sidik jari
tangan tidak dilakukan perekaman sidik jari tangan tetapi dilakukan
perekaman pas photo wajah dengan kedua tangan penduduk yang
bersangkutan kedalam database kependudukan.

5. 2. Kelebihan dan Kekurangan Program KTP Elektronik dibandingkan
KTP Biasa
Program ini diluncurkan dengan beberapa kelebihan yang diusung, seperti
yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di situs resmi e-
KTP (2011). Satu diantaranya adalah identitas jati diri tunggal dengan
menggunakan satu nomor kependudukan untuk satu orang yang tidak dapat
dipalsukan maupun digandakan. Kartu ini juga direncanakan untuk dapat dipakai
sebagai kartu suara dalam Pemilu atau Pilkada (E-voting).
Sementara untuk kelemahan program ini, beberapa diantaranya dapat
dianalisa dari beberapa studi mengenai penerapan e-Public services, e-ID, dan e-
Government di beberapa negara berkembang. Hasil studi penerapan CIT di
Bangladesh (Imran, 2009 dalam Ray, 2011) menemukan bahwa kunci kelemahan
penerapan berada pada lemahnya skill dan attitude para administrator dan
penduduk itu sendiri. Sementara itu, studi yang lain menyimpulkan bahwa
kelemahan sistem ini dapat terjadi lebih parah dikarenakan kurangnya koordinasi
antar lembaga pemerintahan yang bekerja sama dalam program ini, kurangnya
pengetahuan dan keahlian menggunakan perangkat yang diperlukan, serta kualitas
kecepatan jaringan (Joia,2007; Lam, 2005; Zaed, 2007 dalam Ray, 2011). Di
Indonesia, ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan e-KTP. Di antaranya
adalah kurangnya sumber daya manusia atau pengelola yang diperlukan serta
kesadaran masyarakat yang berhubungan erat dengan kurangnya sosialisasi yang
dilakukan pemerintah (Pikiran Rakyat, 2012).
3. Dukungan Elemen Lingkungan Terhadap Program e-KTP
Tidak terelakan bahwa pelaksanaan program e-KTP maupun program-
program yang melibatkan sistem informasi berbasis komputer memerlukan
dukungan elemen lingkungan. McLeod(2001) dalam Daniel & Supratiwi (2011)
mengelompokan elemen-elemen pendukung ini menjadi kelompok konsumen,
supplier, kelompok serikat pekerja, institusi keuangan, pemegang saham, dan
institusi pemerintah.

6. 3. Strategi Operasional yang Digunakan
Dengan letak geografis Indonesia yang berpulau-pulau, sepertinya
pemerintah penyelenggara memilih strategi global sebagai strategi
operasionalnya.
Disini, pemerintah pusat, dengan berpayungkan UURI Nomor 23 Tahun
dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, mengatur pelaksanaan program e-
KTP untuk tiap daerah pelaksana. Pemilihan infrastruktur utama, seperti mesin
pemindai dan perangkat lunak, dikirim dari pemerintah pusat. Sementara,
kebutuhan unik setiap kawasan, seperti tenaga pelatih operator dan perlengkapan
fisik seperti ruangan, dipersiapkan oleh masing-masing daerah. Sistem seperti ini
dapat menjangkau daerah yang memiliki kesulitan transportasi dan komunikasi.
4. Model Sistem Informasi Sumber Daya Informasi (IRIS)
Model IRIS yang digunakan penyusun dalam menganalisa pelaksanaan
program e-KTP adalah model IRIS yang ditulis dalam Daniel & Supratiwi (2005)
yang dimodifikasi dari konsep IRIS McLeod & Schell tahun 2001. Pada sistem
ini, terdapat istilah subsistem input dan subsistem output yang komponen-
komponen didalamnya akan dijelaskan sebagai berikut.
a. Subsistem Input
Di dalam subsistem input, tedapat tiga subsistem yaitu sistem
informasi enterprise yang membantu pemerintah mengetahui informasi perangkat
keras yang digunakan, subsistem riset dan perencanaan sumber daya informasi
yang akan mengolah hasil riset kebutuhan informasi dari departemen fungsional
lain, dan subsistem intelijen sumber daya informasi yang mencari data
pemasok hardware, software, teknologi, hingga lembaga pemasok SDM ahli
komputer.
b. Subsistem Output
Setelah database dibuat dari hasil analisa dan proses subsistem input,
analisa kini beranjak ke subsistem output yang terdiri dari subsistem hardware,
software, sumber daya manusia, serta data dan informasi.

7. Untuk subsistem hardware e-KTP, berdasarkan situs resminya (2011),
pemerintah menempatkan perangkat yang disalurkan dari pusat untuk dilokasikan
di setiap kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Perangkat-perangkat tersebut yaitu
sebuah server untuk database dan AFIS, UPS 1000VA, harddisk eksternal untuk
backup data, switch and cabling, smart card reader/writer, signature pad, retina
digital scanner, dan tripod. Hingga saat ini, tahun 2012, perangkat-perangkat
tersebut masih digunakan dan belum ada pertimbangan untuk mengganti maupun
memindahkan perangkat apapun.
Dalam hal subsistem software, jenis perangkat lunak yang digunakan yaitu
sistem operasi Windows Server, database engine (standard edition per 5 users),
aplikasi perekaman sidik jari, anti-virus client, dan anti-virus server. Hingga
makalah ini dibuat, penulis belum menemukan data yang menyebutkan adanya
perubahan atau penggantian perangkat (kemendagri, 2011).
Mengenai subsistem sumber daya manusia, program e-KTP mengerahkan
tenaga lokal yang berada di daerah sebagai petugas penginput data e-KTP untuk
dilatih oleh tenaga pendamping. Database seluruh daerah tersimpan dan dikelola
oleh Direktorat Administrasi Kependudukan (Ditjen Adminduk) – Kemendagri
Jakarta dengan back up data/ data recovery center yang direncanakan akan
ditempatkan di server teknologi informasi milik Badan Pengusahaan Batam
(Bisnis Indonesia, 2012).
Yang terakhir yaitu mengenai subsistem data dan informasi. Pada program
e-KTP, diketahui bahwa data yang didapatkan dari proses input dan pemrosesan
data yang dilakukan di pusat layanan di daerah disimpan dalam harddisk eksternal
sebagai cadangan. Bersamaan dengan itu, data juga dikirimkan ke pusat
penyimpanan di Depdagri.

8. C. KESIMPULAN
Kelebihan program e-KTP diantaranya adalah akurasi data kependudukan
dengan satu nomor kependudukan untuk satu orang yang tidak dapat dipalsukan
maupun digandakan. Namun, e-KTP juga memiliki kelemahan penerapan
yaitu skill dan attitude para administrator yang dalam hal ini adalah pegawai
pemerintahan yang ditugaskan dan penduduk itu sendiri, kurangnya koordinasi
antar lembaga pemerintahan yang bekerja sama dalam program ini, kurangnya
pengetahuan dan keahlian menggunakan perangkat yang diperlukan, kualitas
kecepatan jaringan, serta kesadaran masyarakat yang berhubungan erat dengan
kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah.
Mengenai strategi operasional, pemerintah penyelenggara memiliki
strategi global dimana pemilihan infrastruktur utama, sementara kebutuhan unik
setiap kawasan dipersiapkan oleh masih-masing daerah. Data yang didapatkan
dari proses input dan pemrosesan data yang dilakukan di pusat layanan di daerah,
disimpan di dalam harddisk eksternal sebagai cadangan. Bersamaan dengan itu,
data juga dikirimkan ke pusat penyimpanan di Depdagri. Sementara dalam
subsistem SDM, program e-KTP mengerahkan tenaga lokal yang berada di daerah
untuk dilatih oleh tenaga pendamping.
Sedangkan prosedur pelayanan pembuatan E-KTP dengan pelaksanaan
pelayanan yang diberikan dibeberapa daerah di Indonesia kurang maksimal.
Diantaranya dalam pelayanan pembuatan E-KTP atau E-KTP
lemahnya skill dan attitude para administrator dan penduduk itu sendiri,
kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintahan yang bekerja sama dalam
program ini, kurangnya pengetahuan dan keahlian menggunakan perangkat yang
diperlukan, kualitas kecepatan jaringan, serta kurangnya sosialisasi yang
dilakukan pemerintah.

9. DAFTAR PUSTAKA
Bisnis Indonesia. (2012, Juni 7). BP Batam Ikut Simpan Data Penduduk
RI. Retrieved Agustus 26, 2012, from bisnis_kepri.com: http://www.bisnis-
kepri.com/index.php/2012/06/bp-batam-ikut-simpan-data-penduduk-ri/
Daniel, D. R., & Supratiwi, W. (2014). Sistem Informasi Manajemen. Jakarta:
Penerbit Universitas Terbuka.
Furqon, C. (2011). Modul Perkuliahan Sistem Informasi Manajemen. Bandung:
Universitas Pendidikan Indonesia.
Kemendagri. (2011, June 12). Situs Resmi e-KTP. Retrieved Agustus 24, 2012,
from http://www.e-ktp.com: http://www.e-ktp.com/category/sosialisasi-e-
ktp/
Pikiran Rakyat. (2012, Juni 13). Media Online Pikiran Rakyat . Retrieved 26
Agustus, 2012, from http://www.pikiran-rakyat.com: http://www.pikiran-
rakyat.com/node/192200
P. Siagian, Sondang. (2009). Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Bumi
Akasara.