Tugas 1 Sistem Informasi Manajemen

1. PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI BERBASIS KOMPUTER
DALAM PEMBUATAN e-KTP
MADHURI ( Mahasiswa UT Sorong)
HAPZI ALI ( Dosen Pengampu)
MAKALAH
Ditulis Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen
MAGISTER MANAJEMEN
BIDANG MINAT MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS TERBUKA
2018

2. 2
BAB I
PENDAHULUAN
KTP Elektronik atau e-KTP yaitu dokumen kependudukan yang memuat
sistem keamanan/ pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun sistem
informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya
diperbolehkan memiliki satu KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan
(NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur
hidup. Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam
penerbitan SIM, Paspor, NPWP, Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan
penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang
Adminduk).
Penerbitan e-KTP ini dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP
konvensional di Indonesia yang memungkinkan satu orang dapat memiliki lebih
dari satu KTP. Hal ini dikarenakan data penduduk tidak terhimpun dalam satu
database. Sehingga untuk mengatasi duplikasi tersebut maka digagaslah sistem e-
KTP yang menggunakan sistem biometrik.
Tujuan Penerapan e-KTP yang saat ini dilaksanakan merupakan upaya
untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database
kependudukan secara nasional. Dengan diterapkannya e-KTP, maka setiap
penduduk tidak dimungkinkan lagi memiliki KTP lebih dari satu serta pemalsuan
KTP, mengingat dalam e-KTP tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman
elektronik data penduduk yang antara lain berupa sidik jari, iris mata , tanda
tangan, dan elemen data lainnya.

3. 3
BAB II
ANALISA
Studi tentang Sistem Informasi Manajemen (SIM) muncul di tahun 1970-an
yang memusatkan pada sistem informasi berbasis komputer bagi para manajer
(Davis dan Olson, 1958). Pengertian SIM menurut Kenneth C. Laudon & Jane P.
Laudon (2005) menjelaskan SIM adalah studi mengenai sistem informasi yang
fokus pada penggunaan sistem informasi dalam bisnis dan manajemen. Komponen
- komponen yang terdapat dalam SIM yaitu komponen input, komponen model,
komponen output, komponen teknologi, komponen basis data, dan komponen
kontrol.
KTP elektronik (e-KTP) merupakan usaha pemerintah untuk
mendokumentasikan data penduduk secara akurat sesuai Undang - Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Kemendagri, 2011).
Pemohon harus memenuhi syarat terlebih dahulu untuk mendapatkan e-KTP
dimana pemohon harus membawa dokumen yang diperlukan serta surat panggilan
ke tempat pelayanan dan petugas akan melakukan verifikasi data dengan
menggunakan basis data kependudukan untuk menghindari penggadaan dan
pemalsuan.
Mengenai perbedaan antara KTP sebelumnya (dikenal dengan KTP
Nasional 2004) dengan e-KTP dapat dilihat pada tabel berikut yang diambil dari
situs resmi e-KTP sebagai berikut :

4. 4
Prosedur Pembuatan e – KTP, antara lain :
1. Pemohon datang ketempat pelayanan membawa surat panggilan;
2. Pemohon menunggu pemanggilan nomor antrean;
3. Pemohon menuju keloket yang telah ditentukan;
4. Petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan basis data;
5. Petugas mengambil foto pemohon secara langsung;
6. Pemohon membubuhkan tanda tangan pada alat perekam tandatangan;
7. Selanjutnya dilakukan perekaman sidik jari dan pemindaian retina mata;
8. Petugas membubuhkan tandatangan dan stempel pada surat panggilan yang
sekaligus sebagai bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman
foto,tanda tangan dan sidik jari;
9. Pemohon dipersilahkan pulang untuk menunggu hasil proses pencetakan 2
minggu setelah pembuatan.
Program e-KTP ini diluncurkan dengan beberapa kelebihan, seperti yang
disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di situs resmi e-KTP
(2011) dimana satu diantaranya adalah identitas jati diri tunggal dengan
menggunakan satu nomor kependudukan untuk satu orang yang tidak dapat
dipalsukan maupun digandakan dan direncakan untuk dapat dipakai sebagai kartu
suara dalam Pemilu atau Pilkada (e-voting).
Sementara untuk kelemahan e-KTP, beberapa diantaranya dapat dianalisa
dari berbagai studi mengenai penerapan e-Public Service dan e-Government di
beberapa negara berkembang. Hasil studi penerapan CIT di Bangladesh (Imran,
2009 dalam Ray, 2011) menemukan bahwa kunci kelemahan penerapan e-KTP
berada pada lemahnya skill dan attitude para administrator dan penduduk itu
sendiri. Sementara studi lain berarumen bahwa kelemahan ini adalah kurangnya
koordinasi antar lembaa pemerintahan yang bekerja sama dalam program ini,
kurangnya pengetahuan, dan keahlian menggunakan perangkat yang diperlukan
serta kualitas kecepatan jaringan (Joia, 2007; Lam, 2005; Zaed, 2007 dalam Ray,
2011). Kendala yang sering ditemukan dalam pelaksanaan e-KTP di INdonesia
adalah kurangnya sumber daya manusia atau pengelola yang diberlukan serta

5. 5
kesaran masyarakat yang berhubungan erat dengan kurangya sosialisasi yang
dilakukan oleh pemerintah dan kurangnya persediaan bahan baku e-KTP itu sendiri
(Pikiran Rakyat, 2012).
Pelaksanaan program e-KTP maupun program-program yang melibatkan
sistem informasi berbasis komputer memerlukan dukungan elemen lingkungan
(McLeod, 2011) dalam Daniel & Supratiwi (2011) mengelompokkan elemen-
elemen pendukung ini menjadi kelompok konsumen, supplier, serikat pekerja,
institusi keuangan, pemegang saham, dan institusi pemerintah.
Selain itu, proyek-proyek semacam ini yang dikelola pemerintah harus
mempertimbangkan 3 (tiga) dimensi utama e-government yaitu government-to-
citizen (G2C), government-to-government (G2G), dan government-to-
business (G2B).
Dalam dimensi government-to-citizen (G2C), banyak kesempatan
mengembangkan hubungan dari sekedar hanya memberikan informasi
pemerintahan. Rencana e-voting yang disebutkan sebelumnya harus direncanakan
dan dipersiapkan dengan matang sebelum pelaksanaan terutama adanya sosialisasi
tata cara dan penggunaan perangkat atau sistem tersebut.
Dimensi yang kedua yaitu government-to-government (G2G), sebagian
besar aspek ini dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri
dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Inisiatif dan informasi dalam
penggunaan sistem teknologi informasi harus dibuka sluas mungkin untuk
mempermudah komunikasi kedua departemen serta banyak saluran yang dapat
dibuka antara departemen lain di pemerintahan untuk mencapai rencana jangka
panjang yang telah ditetapkan yaitu memaksimalkan fungsi e-KTP menjadi lebih
dari sekedar kartu identitas (Kemendagri, 2011).
Dimensi yang terakhir yaitu government-to-business juga harus
diperhatikan karena kemudahan dalam birokrasi menjadi nilai tambah G2B untuk
dapat mendukung keberhasilan program e-KTP. Seperti yang dicetuskan dalam
situs resmi e-KTP (2011) bahwa e-KTP generasi berikutnya akan memasukan
fugsi e-Health yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan dan pemerintah harus

6. 6
memastikan efisiensi komunikasi dapat terlaksana di antara lembaga-lembaga yang
berkepentingan.
Pelaksanaan e-KTP sampai saat ini masih terdapat banyak kendala, tetapi
hambatan tersebut dapat diatasi dengan analisa dukungan elemen lingkungan serta
dimensi penerapan e-government yang cermat serta aplikasi di lapangan.
Penerapan Sistem Informasi Berbasis Komputer dalam Prosedur
Pembuatan e-KTP yaitu menggunakan Model Sistem Informasi Sumber Daya
Informasi (IRIS) yang digunakan dalam menganalisa e-KTP adalah model IRIS
yang dimodifikasi dari konsep IRIS McLeod & Schell (2001) yang terdiri dari
beberapa komponen sebagai berikut :
1. Subsistem Input
Di dalam subsistem input, tedapat tiga subsistem yaitu sistem informasi
enterprise yang membantu pemerintah mengetahui informasi perangkat
keras yang digunakan, subsistem riset dan perencanaan sumber daya
informasi yang akan mengolah hasil riset kebutuhan informasi dari
departemen fungsional lain, dan subsistem intelijen sumber daya
informasi yang mencari data pemasok hardware, software, teknologi,
hingga lembaga pemasok SDM ahli komputer.
2. Subsistem Output
Setelah subsistem input diperoleh maka selanjutnya dibuat database
untuk selanjutnya beralih ke subsistem output yang terdiri dari subsistem
hardware, software, sumber daya manusia, database dan jaringan, serta
gabungan terintegrasi.
a. subsistem hardware e-KTP
pemerintah mendistribusikan perangkat ke kabupaten, kecamatan,
dan kelurahan. Perangkat- perangkat tersebut antara lain server
untuk database dan AFIS, UPS 1000VA, harddisk eksternal untuk
backup data, switch and cabling, smart card reader/writer, signature
pad, retina digital scanner, dan tripod.

7. 7
b. subsistem software
Jenis perangkat lunak yang digunakan yaitu sistem operasi
Windows Server, database engine (standard edition per 5 users),
aplikasi perekaman sidik jari, anti-virus client, dan anti-virus
server.
c. subsistem sumber daya manusia
program e-KTP mengerahkan tenaga lokal yang berada di daerah
sebagai petugas penginput data e-KTP untuk dilatih oleh tenaga
pendamping
d. subsistem data dan informasi.
Pada program e-KTP, terdapat dua database terpisah yaitu database
seluruh daerah tersimpan dalam database Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK) dan database e-KTP yang
tersimpan di Kementerian Dalam Negeri. Hal ini yang
mengakibatkan ketidakakuratan dalam pendataan
BAB III
KESIMPULAN
Penerapan KTP elektronik berbasis biometrik dengan menggunakan teknologi
komputer sangat diperlukan untuk sekarang ini. Hal ini sesuai dengan tujuan utama
dari e-Goverment yaitu melakukan perbaikan mutu pelayanan kepada masyarakat
yang diharapkan menjadi salah satu alternatif terobosan baru dalam memberikan
keamanan, kenyaman, dan pelayanan publik yang lebih baik serta menjadi sumber
daya informasi yang bersifat strategis.
Penggunaan sistem informasi berbasis komputer dalam pembuatan e-KTP
dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat, namun harus
ada pengamanan yang baik dalam segi jaringan agar data tidak bocor sehingga tidak
terjadi pemalsuan dan penggandaan e-KTP. Hal ini untuk merealisasikan tujuan
pemerintah dalam menuju single identity number (SIN) yang diharapkan mampu

8. 8
membantu pemerintah dalam hal pengelolaan data kependudukan, kepegawaian,
perpajakan, imigrasi, perbankan dan upaya penegakan hukum serta mempermudah
kerjasama antar lembaga dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
DAFTAR PUSTAKA
Debby Ratna Danil, Wiwik Supratiwi. 2005. Sistem Informasi Manajemen.
Jakarta : Universitas Terbuka.
Imelda, B.I. (2011). "Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan E-Ktp
Di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta". Tesis, Universitas
Gadjah Mada Yogyakarta
Peraturan Presiden. 2009. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
KEMENDAGRI. (2011, June 12). Situs Resmi e-KTP. Retrieved September 10,
2018, from http://www.e-ktp.com/category/sosialisasi-e-ktp