Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas sistem informasi berbasis komputer yang digunakan pada pembuatan KTP elektronik (e-KTP) di Indonesia. 2. Sistem ini melibatkan integrasi sumber daya fisik dan logis termasuk manusia, teknologi, prosedur untuk pendataan penduduk. 3. Dibahas pula kelebihan e-KTP dibanding konvensional, dukungan elemen lingkungan, dan strategi

1. MAKALAH TUGAS 1
SISTEM INFORMASI BERBASIS KOMPUTER
PADA PEMBUATAN ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK (E-KTP)
DI INDONESIA
DI SUSUN OLEH
GIMSON LUBIS
530013396
MATA KULIAH : SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
TUTOR : Prof. Dr. HAPZI ALI, CMA
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
BIDANG MINAT KEUANGAN
UNIVERSITAS TERBUKA
2018

2. BAB I
A. PENDAHULUAN
Melihat Negara Indonesia bayak hal yang perlu di benahi dengan kemajuan atau
perkembangan dengan Negara negara yang sudah maju dengan demikan perlu adanya Sistem
Informasi yang cepat dan tanggap dan serba guna di kalangan setiap penggunaan infomasi
data di seluruh bidang Manajemen administrasi, informasi keberadaan yang akurat dan jelas,
sebagai petunjuk informasi dalam identitas. Negara Indonesia saat ini termasuk salah satu
Negara yang memiliki jumlah Penduduk padat dan memiliki ribuan Pulau pulau, budaya,
bahasa serta ragam ragam bahasa.
Maka dari itu perlu adanya sistem informasi yang sangat baik untuk membantu
pemulihan data data dari setiap Penduduk atau warga yang bisa di pergunakan untuk menjadi
identitas, demi keperluan admistrasi Publik seperti domisili atau stasus Nya. Dengan itu
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada bulan Februari 2011 meluncurkan
program e-KTP. KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem
keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi berbasis data
kependudukan nasional (KEMENDAGRI, 2011). Seperti tujuan akhirnya, dengan dukungan
teknologi informasi, data-data penduduk yang cepat, tepat, dan akurat dapat segera diolah
dan digunakan untuk berbagai hal yang diperlukan. Penerapan KTP Elektronik merupakan
amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang adminstrasi
kependudukan dan serangkaian peraturan lainnya seperti peraturan Undang Undang nomor
35 tahun 2010 yang menyatakan aturan tata cara dan implementasi teknis dari KTP-
elektronik yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip. Makalah ini akan akan menganalisa
Penggunaan Sistem Informasi Berbasis Komputer Pada Pembuatan KTP (e-KTP) di
Indonesia dengan penerapan yang biasa dikenal sebagai CBIS (Computer Based Information
System). Didalamnya terdapat proses mengintegrasikan sumber daya fisik dan logis,
kombinasi dari manusia, fasilitas teknologi, media, prosedur dan pengendalian informasi,
dalam konteks pendataan penduduk Indonesia. Selain itu, makalah ini akan berfokus pada
pemaparan kelebihan dan kekurangan e-KTP dibandingkan sistem konvensional, keberadaan
dukungan kedelapan elemen lingkungan terhadap program tersebut, strategi operasional yang
dipilih dan pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Informasi (IRIS), serta analisa
kelayakan penerapan CBIS. Di akhir makalah, terdapat kesimpulan yang didapatkan dari
hasil analisa penulis.

3. BAB II
B. ANALISIS
1. Pembahasan KTP
Setelah di amati ternyata ada beberapa perbedaan antara KTP konvensional dengan KTP
elektronik
1. Di KTP Konvensional masih ada tanda tangan Kepala Dinas Dukcapil, sedangkan
KTP-el sudah tidak ada lagi tanda tangan sang pejabat
2. Di KTP Konvensional ada setmpel sedangkan, di KTP-el sudah tidak ada lagi
3. Di KTP Konvensional tidak ada kolom kewarganegaraan, di KTP-el tersedia
keterangan kewarganegaraan
4. Di KTP Konvensional tidak ada gologram, sedangkan di KTP-el tanda hologram amat
jelas
Dengan demikian KTP Konvensional saat ini sudah mulai tidak di produksi lagi karna
sudah di ganti dengan e-KTP. Dengan pembaruan yang lebih baik itu lah mungkin
pemerintah mengubah KTP tersebut dilatar belakangi oleh system pembuatan KTP
konvensional di Indonesisa yang memungkin kan seseorang dapat memiliki lebih dari
satu KTP. Maka dari itu penulis berpikir saat ini akan lebih pokus dalam membahas
KTP-el.
- Prosedur pelayanan E-KTP sebagai berikut :
KTP elektronik atau yang dikenal dengan nama e-KTP merupakan usaha pemerintah
untuk mendokumentasikan data penduduk yang akurat sesuai dengan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang
menjadi payung hukumnya (Kemendagri, 2011). Untuk mendapatkan e-KTP, pemohon
yang sudah memenuhi syarat, membawa dokumen yang diperlukan serta surat
panggilan ke tempat pelayanan. Disini, petugas melakukan verifikasi data dengan
menggunakan basis data kependudukan untuk menghindari penggandaan dan
pemalsuan.
- Prosedur pelayanan E-KTP sebagai berikut :
1. Perekaman data penduduk
a. Penduduk membawa surat panggilan dan KTP lama (bagi yang sudah memiliki
KTP).

4. b. Penduduk menyerahkan surat panggilan dan memperlihatkan KTP lama (bagi yang
sudah memiliki KTP) kepada petugas
c. Penduduk menunggu panggilan
d. Petugas operator melakukan verifikasi data penduduk dan perekaman pas photo,
tanda tangan, sidik jari dan iris (selaput bola mata yang ada dibelakang kornea
mata membentuk batas pupil yang memberikan warna khusus), petugas
membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan KTP elektronik pada
surat panggilan penduduk yang dijadikan tanda bukti pengambilan KTP elektronik.
2. Pengambilan KTP elektronik
a. Penduduk membawa surat panggilan yang telah ditanda tangani dan di stempel
oleh petugas tempat pelayanan KTP elektronik serta KTP lama (bagi yang sudah
memiliki KTP)
b. Penduduk menyerahkan surat panggilan tersebut diatas kepada petugas
c. Penduduk menunggu panggilan
d. Petugas operator melakukan verifikasi data melalui pemadanan sidik jari penduduk
1:1
Apabila datanya sama maka KTP elektronik diberikan kepada penduduk. Apabila
datanya tidak sama, KTP elektronik tidak diberikan kepada penduduk. Secara bersamaan
ketika penduduk menerima KTP Elektronik, penduduk juga menyerahkan KTP lama
krpada petugas operator.
- Tata cara perekaman sidik jari penduduk antara lain
a. Sebelum melakukan perekaman, jari tangan harus bersih dan kering
b. Perekaman sidik jari penduduk dilakukan di tempat pelayanan KTP Elektronik
c. Perekaman sidik jari penduduk dilakukan oleh petugas operator
d. Petugas operator merekam seluruh sidik jari tangan penduduk dengan urutan:
1. Perekaman sidik jari tangan kanan mulai ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari
manis, dan jari kelingking
2. Perekaman sidik jari tangan kiri mulai ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis
dan jari kelingking

5. e. Hasil perekaman sidik jari tangan epnduduk disimpan kedalam database
kependudukan ditempat pelayanan KTP Elektronik
f. Hasil perekaman sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan
penduduk juga direkam kedalam CHIP KTP Elektronik
- Tata cara perekaman sidik jari penduduk yang cacat meliputi
a. Dalam hal sidik jari telunjuk tangan kanan/ kanan kiri tidak dapat direkam kedalam
CHIP KTP Elektronik, dilakukan perekaman sidik jari yang lainnya dengan urutan
jari tengah, jari manis atau ibu jari
b. Penduduk yang cacat fisik sehingga tidak bisa dilakukan perekaman sidik jari tangan
tidak dilakukan perekaman sidik jari tangan tetapi dilakukan. perekaman pas photo
wajah dengan kedua tangan penduduk yang bersangkutan kedalam database
kependudukan.
2. Strategi Operasional yang Digunakan
Dengan letak geografis Indonesia yang berpulau-pulau, sepertinya pemerintah
penyelenggara memilih strategi global sebagai strategi operasionalnya. Disini,
pemerintah pusat, dengan berpayungkan UURI Nomor 23 Tahun dan Peraturan Presiden
Nomor 26 Tahun 2009, mengatur pelaksanaan program e-KTP untuk tiap daerah
pelaksana. Pemilihan infrastruktur utama, seperti mesin pemindai dan perangkat lunak,
dikirim dari pemerintah pusat. Sementara, kebutuhan unik setiap kawasan, seperti tenaga
pelatih operator dan perlengkapan fisik seperti ruangan, dipersiapkan oleh masing-
masing daerah. Sistem seperti ini dapat menjangkau daerah yang memiliki kesulitan
transportasi dan komunikasi.
3. Dukungan Elemen Lingkungan Terhadap Program e-KTP Yaitu Model Sistem
Informasi Sumber Daya Informasi (IRIS)
Tidak terelakan bahwa pelaksanaan program e-KTP maupun program-program yang
melibatkan sistem informasi berbasis komputer memerlukan dukungan elemen
lingkungan. Model IRIS yang digunakan penyusun dalam menganalisa pelaksanaan
program e-KTP adalah model IRIS yang ditulis dalam Daniel & Supratiwi (2005) yang
dimodifikasi dari konsep IRIS McLeod & Schell tahun 2001. Mengelompokan elemen-
elemen pendukung ini menjadi kelompok konsumen, supplier, kelompok serikat pekerja,

6. institusi keuangan, pemegang saham, dan institusi pemerintah. Pada sistem ini, terdapat
istilah Subsistem Input dan Subsistem Output yang komponen - komponen didalamnya
akan dijelaskan sebagai berikut.
Gambar IRIS McLeod & Schell tahun 2001.
a. Subsistem Input
Di dalam subsistem input, tedapat tiga subsistem yaitu sistem informasi enterprise yang
membantu pemerintah mengetahui informasi perangkat keras yang digunakan, subsistem
riset dan perencanaan sumber daya informasi yang akan mengolah hasil riset kebutuhan
informasi dari departemen fungsional lain, dan subsistem intelijen sumber daya informasi
yang mencari data pemasok hardware, software, teknologi, hingga lembaga pemasok SDM
ahli komputer.
b. Subsistem Output
Setelah database dibuat dari hasil analisa dan proses subsistem input, analisa kini beranjak
ke subsistem output yang terdiri dari subsistem hardware, software, sumber daya manusia,
serta data dan informasi. Untuk subsistem hardware e-KTP, berdasarkan situs resminya
(2011), pemerintah menempatkan perangkat yang disalurkan dari pusat untuk dilokasikan
di setiap kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Perangkat-perangkat tersebut yaitu sebuah
server untuk database dan AFIS, UPS 1000VA, harddisk eksternal untuk backup data,
switch and cabling, smart card reader/writer, signature pad, retina digital scanner, dan
tripod. Hingga saat ini, tahun 2018, perangkat-perangkat tersebut masih digunakan dan
belum ada pertimbangan untuk mengganti maupun memindahkan perangkat apapun.
Dalam hal subsistem software, jenis perangkat lunak yang digunakan yaitu sistem operasi

7. Windows Server, database engine (standard edition per 5 users), aplikasi perekaman sidik
jari, anti-virus client, dan anti-virus server. Hingga makalah ini dibuat, penulis belum
menemukan data yang menyebutkan adanya perubahan atau penggantian perangkat
(kemendagri, 2011). Mengenai subsistem sumber daya manusia, program e-KTP
mengerahkan tenaga lokal yang berada di daerah sebagai petugas penginput data e-KTP
untuk dilatih oleh tenaga pendamping. Yang terakhir yaitu mengenai subsistem data dan
informasi. Pada program e-KTP, diketahui bahwa data yang didapatkan dari proses input
dan pemrosesan data yang dilakukan di pusat layanan di daerah disimpan dalam harddisk
eksternal sebagai cadangan. Bersamaan dengan itu, data juga dikirimkan ke pusat
penyimpanan di Depdagri.
5. Kelayakan Implementasi CIBS
Hingga saat ini, penulis belum menemukan studi yang meneliti kelayakan sistem
informasi berbasis komputer yang dilaksanakan dalam program e-KTP. Analisa yang
melihat berbagai sisi ini dapat membantu pemerintah untuk menentukan layak atau
tidaknya sistem. Selain itu, studi ini juga dapat menemukan pencegahan dari potensi
masalah di masa mendatang. Lima penilaian kelayakan implementasi sistem informasi
berbasis komputer yang juga dapat digunakan untuk memperbaiki sistem yang telah
berjalan (Wahyono, 2008) , yaitu: kelayakan ekonomi (echonomical feasibility),
kelayakan operasi (operational feasibility), kelayakan teknik (technical feasibility),
kelayakan jadwal (schedule feasibility), dan kelayakan hukum (law feasibility). Penilaian
pertama mengenai kelayakan secara ekonomi yang berkisar pada analisa biaya yang
diperlukan untuk mengembangkan sistem dapat disepakati manfaatnya. Untuk e-KTP,
biaya yang dialokasikan Kemendagri sejumlah 6,3 triliun untuk dana sosialisasi (Antara
News, 2012). Selain itu, masing-masing daerah juga harus mengalokasikan dana dengan
jumlah yang dibutuhkan. Dana sebesar itu seharusnya dapat memberikan manfaat seperti
yang telah dipaparkan di atas, yaitu akurasi data. Jika tujuan ini dapat dicapai, maka dapat
dikatakan bahwa program e-KTP layak secara ekonomi.
Penilaian kedua yaitu kelayakan operasional yang mencakup kesepakatan semua
perangkat sistem termasuk sumber daya manusia yang bersedia menjalankan sistem,
kemampuan interaktifitas program komputer yang digunakan dalam sistem, serta kualitas
informasi yang dihasilkan. Dukungan elemen pemerintah pusat membuat kesepakatan
sumber daya manusia pengguna sistem menjadi terpenuhi melalui penyediaan tenaga

8. operasional. Masalah pengunaan program komputer pun diatasi dengan melaksanakan
pelatihan bagi para operator. Sementara pengendalian dari pihak pemerintah pusat pun
belum dilaporkan ada masalah (KEMENDAGRI, 2011) karena yang harus dilakukan
daerah adalah menyimpan database ke pusat informasi.
Penilaian ketiga yaitu kelayakan teknik yang mencakup ketersediaan teknologi di pasaran
dan ketersediaan ahli. Sepertinya pemerintah memilih teknologi yang memang mudah
dipergunakan dengan dipilihnya sistem operasi yang kompatibel untuk saat ini yaitu
Windows 7 bagi komputer yang digunakan operator, selain perangkat lunak dan keras
yang telah dipaparkan di bagian subsistem output di atas. Sementara mengenai
ketersediaan ahli diatasi dengan pelatihan di lokal masing-masing wilayah.
Mengenai penilaian keempat yaitu kelayakan jadwal belum terdapat kesepakatan karena
belum ada studi yang mempelajari hal ini.
Penilaian terakhir yaitu mengenai kelayakan hukum. Pemerintah memiliki dasar hukum
yang kuat dalam pengimplementasiannya yaitu Undang undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden
Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk
kependudukan secara nasional, yang mengatur pelaksanaan program e-KTP untuk tiap
daerah pelaksana. Mengenai keaslian software, pemerintah pun menggunakan perangkat
lunak orisinil yang tidak diragukan validitasnya (KEMENDAGRI, 2011).
Dari kelima penilaian kelayakan implementasi program, penulis dapat menyimpulkan
bahwa untuk sementara ini, hingga terdapat hasil studi yang meggugurkan, dapat
dikatakan program e-KTP layak untuk diimplementasikan.

9. BAB III
C. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas KTP elektronik (e-KTP) merupakan suatu bentuk untuk
membuktikan Identitas seseroang penduduk Indonesia untuk sebagai identitas diri yang
akurat, di mana setiap warga indoneisa bila sudah membuat e-KTP maka Ia juga sudah
terdata menjadi Warga Indonesia. Kelebihan program e-KTP diantaranya adalah akurasi data
kependudukan dengan satu nomor kependudukan untuk satu orang yang tidak dapat
dipalsukan maupun digandakan.
Dengan adanya sistem yang berbasis komputer dengan data yang terintegrasi dalam
database maka keamanan data dapat terjaga dengan baik. Pada saat ini e-KTP baru sebatas
sebagai data identitas diri dan diharapkan kedepannya dapat digunakan untuk keperluan yang
lainnya sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih baik dari sebelumnya.
Pada bulan Februari 2011, KEMDAGRI meluncurkan program e-KTP yang
merupakan dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari
sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada basis data kependudukan
nasional. Kelebihan program ini diantaranya adalah akurasi data kependudukan dengan satu
nomor kependudukan untuk satu orang yang tidak dapat dipalsukan maupun
digandakan. Namun, e-KTP juga memiliki kelemahan penerapan yaitu skill dan attitude para
administrator yang dalam hal ini adalah pegawai pemerintahan yang ditugaskan dan
penduduk itu sendiri, kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintahan yang bekerja sama
dalam program ini, kurangnya pengetahuan dan keahlian menggunakan perangkat yang
diperlukan, kualitas kecepatan jaringan, serta kesadaran masyarakat yang berhubungan erat
dengan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Selain itu, proyek-proyek semacam
ini yang digagas atau dikelola pemerintah juga harus mempertimbangkan tiga dimensi utama
e-government yaitu government-to-citizen (G2C), government-to-government (G2G), dan
government-to-business (G2B)
Mengenai strategi operasional, pemerintah penyelenggara memiliki strategi global
dimana pemilihan infrastruktur utama, sementara kebutuhan unik setiap kawasan
dipersiapkan oleh masih-masing daerah. Untuk subsistem output yang pertama dan kedua
yaitu subsistem hardware dan software e-KTP, penulis belum menemukan data yang
menyebutkan adanya perubahan atau penggantian perangkat. Data yang didapatkan dari

10. proses input dan pemrosesan data yang dilakukan di pusat layanan di daerah, disimpan di
dalam harddisk eksternal sebagai cadangan. Bersamaan dengan itu, data juga dikirimkan ke
pusat penyimpanan di Depdagri. Sementara dalam subsistem SDM, program e-KTP
mengerahkan tenaga lokal yang berada di daerah untuk dilatih oleh tenaga pendamping.
Sedangkan prosedur pelayanan pembuatan E-KTP dengan pelaksanaan pelayanan
yang diberikan dibeberapa daerah di Indonesia kurang maksimal. Diantaranya dalam
pelayanan pembuatan E-KTP atau E-KTP lemahnya skill dan attitude para administrator dan
penduduk itu sendiri, kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintahan yang bekerja sama
dalam program ini, kurangnya pengetahuan dan keahlian menggunakan perangkat yang
diperlukan, kualitas kecepatan jaringan, serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan
pemerintah.

11. DAFTAR PUSTAKA
Buku Materi Pokok EKMA 5102/3SKS/MODUL 1 pengantar sistem informasi manajemen
hal :1 – 8 Universitar Terbuka 2018
Buku Materi Pokok EKMA 5102/3SKS/MODUL 2 sistem informasi sumber daya informasi
(IRIS) Universitas Terbuka 2018
Wahyono, T. (2008, 11 25). Observasi dan Studi Kelayakan Membangun CBIS.Retrieved
Agustus 26, 2012, from http://www.ilmukomputer.com:
Teguh2008 http://ilmukomputer.org/2008/11/25/computer-based-information-system-
cbis/
Badan Pusat Statistik. (2011). Pedoman Ringkas Web Diseminas Hasil SP 2012.Jakarta:
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
Daniel, D. R., & Supratiwi, W. (2005). Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Penerbit
Universitas Terbuka .
Amrizal,tukino,abdul (2016) Rekayasa perangkat lunak sistem e-KTP terintegrasis birokrasi
umum di kota batam
Pratiwi Ratna_implementasi kebijakan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk
kependudukan di kota pangkalpinang provinsi kepulauan bangka belitung :
Universitas Terbuka 2012
Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan
Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2010 tentang aturan tata cara dan
implementasi teknis dari KTP-elektronik yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan kartu tanda penduduk berbasis
nomor induk kependudukan secara nasional
Badan pusat statistik_sosial dan kependudukan https://www.bps.go.id/pressrelease.html
Kemendagri. (2011, June 12). Situs Resmi e-KTP. Retrieved Agustus 24, 2012, from
http://www.e-ktp.com: http://www.e-ktp.com/category/sosialisasi-e-ktp/