SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
Download to read offline
1. YASER NOER IBNU H
(115020200111119)
2. RIDHA NURAHMA PUTRI
(115020200111114)
3. LILIK CHOIROTUL MAFULA
(115020200111111)
KELOMPOK 3
HUKUM KEBENDAAN
DEFINISI
benda adalah segala
sesuatu yang dapat
menjadi objek hak milik
PEMBAGIAN BENDA
1. Benda yang dapat diganti dan tidak dapat
diganti.
2. Benda yang dapat diperdagangkan dan tidak
dapat diperdagangkan.
3. Benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi.
4. Benda yang dapat bergerak dan dapat bergerak.
5. Benda yang berwujud dan tidak berwujud
6. Benda yang sudah ada dan belum ada, baik
secara absolut maupun relatif
BENDA BERGERAK
 Benda bergerak karena sifatnya, yaitu
benda yang dapat dipindahkan (509
KUH Perdata).
 Benda bergerak menurut ketentuan
undang-undang yang berupa hak-hak
yang objeknya adalah benda bergerak.
BENDA TIDAK BERGERAK
 Benda tidak bergerak menurut sifatnya.
 Benda tidak bergerak karena tujuan
pemakainya.
 Benda tidak bergerak menurut ketentuan
undang-undang yang berupa hak atau
penagihan atas benda-benda tidak
bergerak.
Ketentuan hukum benda
bergerak dan tidak bergerak
 Bezit (menduduki)
 Levering (penyerahan)
 Verjaring (kadaluwarsa)
 Bezwaring (pembebanan)
Benda bergerak
Benda tidak
bergerak
Bezit
(menduduki)
Bezitter sebagai eigenaar
(pemilik) barang
tersebut.
-
Levering
(penyerahan)
Penyerahan nyata Balik nama
Verjaring
(kadaluwarsa)
Bezitter langsung menjadi
pemilik saat membezit
benda tersebut.Tidak
memerlukan jangka waktu.
(verjaringnya 0 tahun)
Waktu 20 tahun jika ada
alas hak (perjanjian) yang
sah dan 30 tahun bila
tidak ada perjanjian.
Hanya berlaku selain
tanah. (UU Agraria)
Bezwaring
(pembebanan)
Gadai Hipotik
HAK KEBENDAAN
Hak kebendaan (Zakelijk recht)
adalah hak mutlak dimana hak itu
memberikan kekuasaan langsung
atas suatu benda dan dapat
dipertahankan terhadap siapapun
juga.
SIFAT HAK KEBENDAAN
 mutlak
 zaaksgevolg / droit de suit (hak mengikuti)
 droit de preference (hak terlebih dulu)
 Ada hak untuk gugat hak kebendaan pada
setiap gangguan thd hak kebendaan.
 Kewenangan untuk memindahkan hak
kebendaan itu dapat secara sepenuhnya
dilakukan pemegang hak kebendaan.
MACAM-MACAM HAK KEBENDAAN
1. Hak kebendaan yang memberi kenikmatan
(zakelijk genotsrecth)
2. Hak kebendaan yang memberi jaminan
(zakelijk zakerheidsrecth)
Hak kebendaan yang memberi
kenikmatan (zakelijk genotsrecth)
 Hak milik (eigendom)
 Pengambilan
 Ikutan (natrekking)
 Lampaunya waktu (verjaring = kedaluarsa)
 Penyerahan (Levering)
 Pewarisan
 Kedudukan berkuasa (bezit)
 Hak kebendaan di atas benda orang lain
 Servituut (hak pekarangan)
 Opstal (hak tumpang karang) Erfpacht (hak guna usaha)
 Vruchtgebruik (hak pakai hasil)
Hak kebendaan yang memberi jaminan
(zakelijk zakerheidsrecth)
 Gadai (Pandrecht) : Suatu hak yang diperoleh
kreditur atas suatu benda bergerak yang
diberikan debitur kepadanya sebagai jaminan
pelunasan pembayaran
 Hipotik : Hak kebendaan atas benda yang
tidak bergerak, bertujuan untuk mengambil
pelunasan suatu hutang dari benda itu.
CARA MEMPEROLEH HAK BEZIT:
BENDATIDAKTETAP / BERGERAK
 MENGAMBIL DARITEMPATNYA
 OPER DARI BEZITTER LAMA
BENDATETAP /TIDAK BERGERAK
 PERNYATAAN, MIS. SEWA
 TIDAK MEMERLUKAN ORANG LAIN, MIS.
MENDUDUKITANAH KOSONG
UU Pokok Agraria
 Hak milik
 Hak guna usaha
 Hak guna bangunan
 Hak pakai
 Hak sewa
Hapusnya Hak Kebendaan
1. Bendanya lenyap / musnah
2. Benda dipindah-tangankan
3. Pelepasan Hak
4. Kadaluwarsa
5. Pencabutan Hak
HUKUM PERIKATAN
DEFINISI
Perikatan adalah suatu
perhubungan hukum antara dua
pihak atau lebih dimana pihak
satu berhak menuntut sesuatu
hal, dan pihak lain berkewajiban
memenuhi tuntutan tersebut.
SUMBER PERIKATAN
 PERJANJIAN
 UNDANG-UNDANG
Syarat-Syarat Perjanjian
a. Sepakat
b. Cakap untuk membuat suatu
perjanjian.
c. Obyek perjanjian jelas
d. Obyek halal (tidak
bertentangan dengan UU)
MACAM-MACAM PERIKATAN
 Perikatan bersyarat
 Perikatan yang digantungkan pada suatu
ketetapan waktu
 Perikatan alternatif
 Perikatan tanggung menanggung
 Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat
dibagi
 Perikatan dengan penetapan hukuman
Istilah dalam hukum perikatan
 Overmacht
 Risiko
 Wanprestasi
OVERMACHT / KEADAAN MEMAKSA
keadaan dimana suatu
perikatan terpaksa tidak
dapat dipenuhi dan
peraturan hukum terpaksa
tidak diindahkan sebagai
mestinya
RISIKO
kewajiban menanggung
kerugian akibat suatu kejadian
di luar kesalahan salah satu
pihak yang menimpa benda
yang dimaksudkan dalam
perjanjian
WANPRESTASI / KELALAIAN
Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh
debitur dalam setiap perikatan. Apabila debitur
tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah
ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan
wanprestasi.
(1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi,
(2) Terlambat memenuhi,
(3) Memenuhi tapi tidak sesuai dengan
perjanjian/tidak sempurna.
Hal-hal yang mengakibatkan
hapusnya perikatan adalah:
1. Karena pembayaran
2. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti
dengan penyimpanan dan penitipan.
3. Karena pembaharuan uang.
4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi.
5. Karena percampuran uang tunai.
6. Karena percampuran utang
7. Karena pembebasan utang.
8. Karena kebatalan dan pembatalan.
9. Karena berlakunya syarat batal.
10. Karena lewat waktu.
Thank you for
your
attention

More Related Content

What's hot

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALZainal Abidin
 
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Pengertian, ruang lingkup fiqh muqaran
Pengertian, ruang lingkup fiqh muqaranPengertian, ruang lingkup fiqh muqaran
Pengertian, ruang lingkup fiqh muqaranMarhamah Saleh
 
Hukum perdata perjanjian-perikatan
Hukum perdata perjanjian-perikatanHukum perdata perjanjian-perikatan
Hukum perdata perjanjian-perikatanDin Haidiati
 
Tata susunan masyarakat adat di Indonesia
Tata susunan masyarakat adat di IndonesiaTata susunan masyarakat adat di Indonesia
Tata susunan masyarakat adat di IndonesiaFerri Lee
 
Tujuan hukum adat
Tujuan hukum adatTujuan hukum adat
Tujuan hukum adatNuelnuel11
 
PPT Kel 4 Sumber dan Subyek Hukum Internasional
PPT Kel 4 Sumber dan Subyek Hukum InternasionalPPT Kel 4 Sumber dan Subyek Hukum Internasional
PPT Kel 4 Sumber dan Subyek Hukum Internasionaldayurikaperdana19
 
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copyPengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copyIAIN Ponorogo
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANADian Oktavia
 
Aliran aliran hukum pidana
 Aliran aliran hukum pidana  Aliran aliran hukum pidana
Aliran aliran hukum pidana hanggardatu
 
Asas Legalitas dan Retroaktif dalam HPI
Asas Legalitas dan Retroaktif dalam HPIAsas Legalitas dan Retroaktif dalam HPI
Asas Legalitas dan Retroaktif dalam HPIswirawan
 
LEMBAGA PERADILAN INDONESIA
LEMBAGA PERADILAN INDONESIALEMBAGA PERADILAN INDONESIA
LEMBAGA PERADILAN INDONESIAShauqina Saraya
 
Pengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum IndonesiaPengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum IndonesiaAryo Adiwoso
 

What's hot (20)

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
 
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
 
Tanggung renteng
Tanggung rentengTanggung renteng
Tanggung renteng
 
Pengertian, ruang lingkup fiqh muqaran
Pengertian, ruang lingkup fiqh muqaranPengertian, ruang lingkup fiqh muqaran
Pengertian, ruang lingkup fiqh muqaran
 
Hukum perdata perjanjian-perikatan
Hukum perdata perjanjian-perikatanHukum perdata perjanjian-perikatan
Hukum perdata perjanjian-perikatan
 
Tata susunan masyarakat adat di Indonesia
Tata susunan masyarakat adat di IndonesiaTata susunan masyarakat adat di Indonesia
Tata susunan masyarakat adat di Indonesia
 
Tujuan hukum adat
Tujuan hukum adatTujuan hukum adat
Tujuan hukum adat
 
Materi kuliah Antropologi Hukum
Materi kuliah Antropologi HukumMateri kuliah Antropologi Hukum
Materi kuliah Antropologi Hukum
 
PPT Kel 4 Sumber dan Subyek Hukum Internasional
PPT Kel 4 Sumber dan Subyek Hukum InternasionalPPT Kel 4 Sumber dan Subyek Hukum Internasional
PPT Kel 4 Sumber dan Subyek Hukum Internasional
 
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copyPengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
 
Aliran aliran hukum pidana
 Aliran aliran hukum pidana  Aliran aliran hukum pidana
Aliran aliran hukum pidana
 
Asas Legalitas dan Retroaktif dalam HPI
Asas Legalitas dan Retroaktif dalam HPIAsas Legalitas dan Retroaktif dalam HPI
Asas Legalitas dan Retroaktif dalam HPI
 
Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2
 
Materi ke 10
Materi ke 10Materi ke 10
Materi ke 10
 
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
 
LEMBAGA PERADILAN INDONESIA
LEMBAGA PERADILAN INDONESIALEMBAGA PERADILAN INDONESIA
LEMBAGA PERADILAN INDONESIA
 
perdata
perdataperdata
perdata
 
Pengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum IndonesiaPengantar Hukum Indonesia
Pengantar Hukum Indonesia
 

Similar to HUKUM KEBENDAAN DAN PERIKATAN

Subjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukumSubjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukumEga Jalaludin
 
lembaga jaminan UIN SATU Akbar.pptx
 lembaga jaminan UIN SATU Akbar.pptx lembaga jaminan UIN SATU Akbar.pptx
lembaga jaminan UIN SATU Akbar.pptxAkbarArdhiansyah
 
Hak relatif dan absolut
Hak relatif dan absolutHak relatif dan absolut
Hak relatif dan absolutIAIN Ponorogo
 
Hukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakaiHukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakaiEga Jalaludin
 
Hukum. Benda kuh Perda ta.pdf
Hukum. Benda kuh Perda ta.pdfHukum. Benda kuh Perda ta.pdf
Hukum. Benda kuh Perda ta.pdfsyhrulalam
 
Azas Perikatan & Macam-macam Perikatan
Azas Perikatan & Macam-macam PerikatanAzas Perikatan & Macam-macam Perikatan
Azas Perikatan & Macam-macam PerikatanFair Nurfachrizi
 
Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Rizki Gumilar
 
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarHukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarEvi Rohmatul Aini
 
Hukum bisnis by ismail fahmi npm 12 1112
Hukum bisnis by ismail fahmi npm 12 1112Hukum bisnis by ismail fahmi npm 12 1112
Hukum bisnis by ismail fahmi npm 12 1112Ismail Fahmi
 
Hukum bisnis by ismail fahmi npm 12 1112
Hukum bisnis by ismail fahmi npm 12 1112Hukum bisnis by ismail fahmi npm 12 1112
Hukum bisnis by ismail fahmi npm 12 1112Ismail Fahmi
 
profdev upi hukum jaminan.pptx
profdev upi hukum jaminan.pptxprofdev upi hukum jaminan.pptx
profdev upi hukum jaminan.pptxGhaziLuthfi1
 
3.Hk-Perikatan_22.ppt
3.Hk-Perikatan_22.ppt3.Hk-Perikatan_22.ppt
3.Hk-Perikatan_22.pptOSISSPENTIBEL
 

Similar to HUKUM KEBENDAAN DAN PERIKATAN (20)

Subjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukumSubjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukum
 
lembaga jaminan UIN SATU Akbar.pptx
 lembaga jaminan UIN SATU Akbar.pptx lembaga jaminan UIN SATU Akbar.pptx
lembaga jaminan UIN SATU Akbar.pptx
 
Hukum Perdata
Hukum Perdata Hukum Perdata
Hukum Perdata
 
Hak relatif dan absolut
Hak relatif dan absolutHak relatif dan absolut
Hak relatif dan absolut
 
Hukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakaiHukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakai
 
Tugas struktur 1
Tugas struktur 1Tugas struktur 1
Tugas struktur 1
 
Hukum. Benda kuh Perda ta.pdf
Hukum. Benda kuh Perda ta.pdfHukum. Benda kuh Perda ta.pdf
Hukum. Benda kuh Perda ta.pdf
 
Hukum jaminan sudjito
Hukum jaminan   sudjitoHukum jaminan   sudjito
Hukum jaminan sudjito
 
Subjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukumSubjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukum
 
Azas Perikatan & Macam-macam Perikatan
Azas Perikatan & Macam-macam PerikatanAzas Perikatan & Macam-macam Perikatan
Azas Perikatan & Macam-macam Perikatan
 
Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1
 
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarHukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
 
Perikatan
PerikatanPerikatan
Perikatan
 
Hukum bisnis by ismail fahmi npm 12 1112
Hukum bisnis by ismail fahmi npm 12 1112Hukum bisnis by ismail fahmi npm 12 1112
Hukum bisnis by ismail fahmi npm 12 1112
 
Hukum bisnis by ismail fahmi npm 12 1112
Hukum bisnis by ismail fahmi npm 12 1112Hukum bisnis by ismail fahmi npm 12 1112
Hukum bisnis by ismail fahmi npm 12 1112
 
Teori kepemilikan
Teori kepemilikanTeori kepemilikan
Teori kepemilikan
 
profdev upi hukum jaminan.pptx
profdev upi hukum jaminan.pptxprofdev upi hukum jaminan.pptx
profdev upi hukum jaminan.pptx
 
94262893 makalah-fiqih-muamalat
94262893 makalah-fiqih-muamalat94262893 makalah-fiqih-muamalat
94262893 makalah-fiqih-muamalat
 
94262893 makalah-fiqih-muamalat
94262893 makalah-fiqih-muamalat94262893 makalah-fiqih-muamalat
94262893 makalah-fiqih-muamalat
 
3.Hk-Perikatan_22.ppt
3.Hk-Perikatan_22.ppt3.Hk-Perikatan_22.ppt
3.Hk-Perikatan_22.ppt
 

More from Puw Elroy

Analisa leverage pt gudang garam
Analisa leverage pt gudang garamAnalisa leverage pt gudang garam
Analisa leverage pt gudang garamPuw Elroy
 
Financial planning using credit and consumer loans
Financial planning   using credit and consumer loansFinancial planning   using credit and consumer loans
Financial planning using credit and consumer loansPuw Elroy
 
Biaya relevan dan keputusan khusus
Biaya relevan dan keputusan khususBiaya relevan dan keputusan khusus
Biaya relevan dan keputusan khususPuw Elroy
 
Biaya relevan dan keputusan khusus (bagian 2)
Biaya relevan dan keputusan khusus (bagian 2)Biaya relevan dan keputusan khusus (bagian 2)
Biaya relevan dan keputusan khusus (bagian 2)Puw Elroy
 
Analisis biaya volume - laba
Analisis biaya   volume - labaAnalisis biaya   volume - laba
Analisis biaya volume - labaPuw Elroy
 
Informasi biaya penuh dan penggunannya
Informasi biaya penuh dan penggunannyaInformasi biaya penuh dan penggunannya
Informasi biaya penuh dan penggunannyaPuw Elroy
 
Alasan seseorang berinvestasi
Alasan seseorang berinvestasiAlasan seseorang berinvestasi
Alasan seseorang berinvestasiPuw Elroy
 
Penyampaian bad news (komunikas bisnis)
Penyampaian bad news (komunikas bisnis)Penyampaian bad news (komunikas bisnis)
Penyampaian bad news (komunikas bisnis)Puw Elroy
 
Teori produksi dan biaya
Teori produksi dan biayaTeori produksi dan biaya
Teori produksi dan biayaPuw Elroy
 
Pengorganisasian pesan pesan bisnis
Pengorganisasian pesan pesan bisnisPengorganisasian pesan pesan bisnis
Pengorganisasian pesan pesan bisnisPuw Elroy
 
Ekspektasi Pelanggan dan Strategi Perbaikan Proses
Ekspektasi Pelanggan dan Strategi Perbaikan Proses Ekspektasi Pelanggan dan Strategi Perbaikan Proses
Ekspektasi Pelanggan dan Strategi Perbaikan Proses Puw Elroy
 
Konsep biaya dan pola perilaku biaya
Konsep biaya dan pola perilaku biayaKonsep biaya dan pola perilaku biaya
Konsep biaya dan pola perilaku biayaPuw Elroy
 
Bates boatyard case
Bates boatyard caseBates boatyard case
Bates boatyard casePuw Elroy
 
Analisis perusahaan yang mengalami merger dan akuisisi di indonesia (studi ka...
Analisis perusahaan yang mengalami merger dan akuisisi di indonesia (studi ka...Analisis perusahaan yang mengalami merger dan akuisisi di indonesia (studi ka...
Analisis perusahaan yang mengalami merger dan akuisisi di indonesia (studi ka...Puw Elroy
 

More from Puw Elroy (14)

Analisa leverage pt gudang garam
Analisa leverage pt gudang garamAnalisa leverage pt gudang garam
Analisa leverage pt gudang garam
 
Financial planning using credit and consumer loans
Financial planning   using credit and consumer loansFinancial planning   using credit and consumer loans
Financial planning using credit and consumer loans
 
Biaya relevan dan keputusan khusus
Biaya relevan dan keputusan khususBiaya relevan dan keputusan khusus
Biaya relevan dan keputusan khusus
 
Biaya relevan dan keputusan khusus (bagian 2)
Biaya relevan dan keputusan khusus (bagian 2)Biaya relevan dan keputusan khusus (bagian 2)
Biaya relevan dan keputusan khusus (bagian 2)
 
Analisis biaya volume - laba
Analisis biaya   volume - labaAnalisis biaya   volume - laba
Analisis biaya volume - laba
 
Informasi biaya penuh dan penggunannya
Informasi biaya penuh dan penggunannyaInformasi biaya penuh dan penggunannya
Informasi biaya penuh dan penggunannya
 
Alasan seseorang berinvestasi
Alasan seseorang berinvestasiAlasan seseorang berinvestasi
Alasan seseorang berinvestasi
 
Penyampaian bad news (komunikas bisnis)
Penyampaian bad news (komunikas bisnis)Penyampaian bad news (komunikas bisnis)
Penyampaian bad news (komunikas bisnis)
 
Teori produksi dan biaya
Teori produksi dan biayaTeori produksi dan biaya
Teori produksi dan biaya
 
Pengorganisasian pesan pesan bisnis
Pengorganisasian pesan pesan bisnisPengorganisasian pesan pesan bisnis
Pengorganisasian pesan pesan bisnis
 
Ekspektasi Pelanggan dan Strategi Perbaikan Proses
Ekspektasi Pelanggan dan Strategi Perbaikan Proses Ekspektasi Pelanggan dan Strategi Perbaikan Proses
Ekspektasi Pelanggan dan Strategi Perbaikan Proses
 
Konsep biaya dan pola perilaku biaya
Konsep biaya dan pola perilaku biayaKonsep biaya dan pola perilaku biaya
Konsep biaya dan pola perilaku biaya
 
Bates boatyard case
Bates boatyard caseBates boatyard case
Bates boatyard case
 
Analisis perusahaan yang mengalami merger dan akuisisi di indonesia (studi ka...
Analisis perusahaan yang mengalami merger dan akuisisi di indonesia (studi ka...Analisis perusahaan yang mengalami merger dan akuisisi di indonesia (studi ka...
Analisis perusahaan yang mengalami merger dan akuisisi di indonesia (studi ka...
 

HUKUM KEBENDAAN DAN PERIKATAN

  • 1. 1. YASER NOER IBNU H (115020200111119) 2. RIDHA NURAHMA PUTRI (115020200111114) 3. LILIK CHOIROTUL MAFULA (115020200111111) KELOMPOK 3
  • 3. DEFINISI benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik
  • 4. PEMBAGIAN BENDA 1. Benda yang dapat diganti dan tidak dapat diganti. 2. Benda yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan. 3. Benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. 4. Benda yang dapat bergerak dan dapat bergerak. 5. Benda yang berwujud dan tidak berwujud 6. Benda yang sudah ada dan belum ada, baik secara absolut maupun relatif
  • 5. BENDA BERGERAK  Benda bergerak karena sifatnya, yaitu benda yang dapat dipindahkan (509 KUH Perdata).  Benda bergerak menurut ketentuan undang-undang yang berupa hak-hak yang objeknya adalah benda bergerak.
  • 6. BENDA TIDAK BERGERAK  Benda tidak bergerak menurut sifatnya.  Benda tidak bergerak karena tujuan pemakainya.  Benda tidak bergerak menurut ketentuan undang-undang yang berupa hak atau penagihan atas benda-benda tidak bergerak.
  • 7. Ketentuan hukum benda bergerak dan tidak bergerak  Bezit (menduduki)  Levering (penyerahan)  Verjaring (kadaluwarsa)  Bezwaring (pembebanan)
  • 8. Benda bergerak Benda tidak bergerak Bezit (menduduki) Bezitter sebagai eigenaar (pemilik) barang tersebut. - Levering (penyerahan) Penyerahan nyata Balik nama Verjaring (kadaluwarsa) Bezitter langsung menjadi pemilik saat membezit benda tersebut.Tidak memerlukan jangka waktu. (verjaringnya 0 tahun) Waktu 20 tahun jika ada alas hak (perjanjian) yang sah dan 30 tahun bila tidak ada perjanjian. Hanya berlaku selain tanah. (UU Agraria) Bezwaring (pembebanan) Gadai Hipotik
  • 9. HAK KEBENDAAN Hak kebendaan (Zakelijk recht) adalah hak mutlak dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.
  • 10. SIFAT HAK KEBENDAAN  mutlak  zaaksgevolg / droit de suit (hak mengikuti)  droit de preference (hak terlebih dulu)  Ada hak untuk gugat hak kebendaan pada setiap gangguan thd hak kebendaan.  Kewenangan untuk memindahkan hak kebendaan itu dapat secara sepenuhnya dilakukan pemegang hak kebendaan.
  • 11. MACAM-MACAM HAK KEBENDAAN 1. Hak kebendaan yang memberi kenikmatan (zakelijk genotsrecth) 2. Hak kebendaan yang memberi jaminan (zakelijk zakerheidsrecth)
  • 12. Hak kebendaan yang memberi kenikmatan (zakelijk genotsrecth)  Hak milik (eigendom)  Pengambilan  Ikutan (natrekking)  Lampaunya waktu (verjaring = kedaluarsa)  Penyerahan (Levering)  Pewarisan  Kedudukan berkuasa (bezit)  Hak kebendaan di atas benda orang lain  Servituut (hak pekarangan)  Opstal (hak tumpang karang) Erfpacht (hak guna usaha)  Vruchtgebruik (hak pakai hasil)
  • 13. Hak kebendaan yang memberi jaminan (zakelijk zakerheidsrecth)  Gadai (Pandrecht) : Suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak yang diberikan debitur kepadanya sebagai jaminan pelunasan pembayaran  Hipotik : Hak kebendaan atas benda yang tidak bergerak, bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu hutang dari benda itu.
  • 14. CARA MEMPEROLEH HAK BEZIT: BENDATIDAKTETAP / BERGERAK  MENGAMBIL DARITEMPATNYA  OPER DARI BEZITTER LAMA BENDATETAP /TIDAK BERGERAK  PERNYATAAN, MIS. SEWA  TIDAK MEMERLUKAN ORANG LAIN, MIS. MENDUDUKITANAH KOSONG
  • 15. UU Pokok Agraria  Hak milik  Hak guna usaha  Hak guna bangunan  Hak pakai  Hak sewa
  • 16. Hapusnya Hak Kebendaan 1. Bendanya lenyap / musnah 2. Benda dipindah-tangankan 3. Pelepasan Hak 4. Kadaluwarsa 5. Pencabutan Hak
  • 18. DEFINISI Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana pihak satu berhak menuntut sesuatu hal, dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut.
  • 20. Syarat-Syarat Perjanjian a. Sepakat b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian. c. Obyek perjanjian jelas d. Obyek halal (tidak bertentangan dengan UU)
  • 21. MACAM-MACAM PERIKATAN  Perikatan bersyarat  Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu  Perikatan alternatif  Perikatan tanggung menanggung  Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi  Perikatan dengan penetapan hukuman
  • 22. Istilah dalam hukum perikatan  Overmacht  Risiko  Wanprestasi
  • 23. OVERMACHT / KEADAAN MEMAKSA keadaan dimana suatu perikatan terpaksa tidak dapat dipenuhi dan peraturan hukum terpaksa tidak diindahkan sebagai mestinya
  • 24. RISIKO kewajiban menanggung kerugian akibat suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian
  • 25. WANPRESTASI / KELALAIAN Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan wanprestasi. (1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi, (2) Terlambat memenuhi, (3) Memenuhi tapi tidak sesuai dengan perjanjian/tidak sempurna.
  • 26. Hal-hal yang mengakibatkan hapusnya perikatan adalah: 1. Karena pembayaran 2. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan dan penitipan. 3. Karena pembaharuan uang. 4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi. 5. Karena percampuran uang tunai. 6. Karena percampuran utang 7. Karena pembebasan utang. 8. Karena kebatalan dan pembatalan. 9. Karena berlakunya syarat batal. 10. Karena lewat waktu.