Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Governance

868 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Governance

  1. 1. Pak/bu… ini saya buat ringkasan tentang governance… mohon ibu/bapak melengkapidengan masalah yang akan diangkat… terimakasih….. Untuk mewujudkan suatu system tata kelolaan pemerintahan yang baik atau seringdisebut dengan governance, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah adanya reformasibirokrasi.Reformasi birokrasi adalah suatu usaha untuk mengubah dan memperbaharui sistempemerintah yang meliputi beberapa aspek-aspek penting yang terkait. Menurut PeraturanMenpan No: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara, aspek-aspek yang harus diperhatikan dalamreformasi birokrasi adalah: organisasi, proses bisnis, dan peraturan tentang tenaga kerja.Untuk itu, reformasi diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah dalam pelaksanaan sistempemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi maka diperlukaan beberapa perbaikan diseluruh aspek. Hal tersebut bias dilakukan sesuai dengan Peraturan Menpan No:PER/15/M.PAN/7/2008 yaitu: kelembagaan, budaya kerja organisasi, ketatalaksanaan(proses bisnis), regulasi/deregulasi birokrasi dan penataan sumber daya manusia. Penataan kelembagaan dilakukan dengan melakukan penataan organisasi, unitorganisasi, serta sistem organisasi.Hal ini diharapkan untuk mewujudkan suatu organisasiyang tepat fungsi dan tepat ukuran.Penataan budaya kerja organisasi dilaksanakan melaluiarahan strategi budaya kerja serta manejemen perubahan budaya kerja.Dengan penataanbudaya kerja, organisasi diharapkan dapat menciptakan birokrasi dengan intergritas dankinerja yang tinggi. Penyempurnaan proses bisnis (ketatalaksanaan) diwujudkan denganarahan strategi ketatalaksaan serta penataan tata laksana. Dengan ini, organisasi diharapkan
  2. 2. akan memperoleh sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif dan efisien sesuaidengan prinsip-prinsip governance, (Solusi, 2011 dan Peraturan Menpan No:PER/15/M.PAN/7/2008). Regulasi dan deregulasi dilaksanakan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan baik yang terkait dengan sektor industri maupun terkait dengan internalKementerian Perindustrian.Hasil yang ingin dicapai dari aspek ini adalah lahirnya produk-produk peraturan yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif.Aspek terakhir adalahmelalui penataan sumber daya manusia (SDM) yang dilakukan dengan penataan sistemmanajemen SDM serta pengawasan internal SDM, hal ini dimaksudkan untuk memperolehSDM yang memiliki intergritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera,(Abubakar, 2011). Reformasi birokrasi dilaksanakan bukan hanya sekedar untuk mewujudkangovernancetetapi juga untuk menciptakan clean government, sebab reformasi birokrasiadalah salah satu langkah strategi dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih baik,(Mustopadidjaja, 2001;TIM Menpan;Priyantha, 2007;Prasojo & Teguh, 2008; dan Samin,2011).Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa ketika reformasi birokrasi berjalan dengan suksesmaka governanceakan tercipta dengan sendirinya, karena prinsip-prinsip dalamgovernanceakan diimplementasikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, sehingga kinerjaorganisasi akan menjadi lebih baik – dalam studi ini adalah kinerja KementerianPerindustrian. Hal ini konsisten dengan Kouzmin, Klages, Kakabadse (1999); Chaudhry, et.al(2009); CIPFA (2004) yang berpendapat bahwa governanceadalah kunci sukses dalamkeberhasilan kinerja organisasi.
  3. 3. Implementasi governancedapat meningkatkan transparansi organisasi, sehinggaorganisasi akan berusahan untuk meningkatkan kinerja mereka sebab publik dapat melihathasil kinerja mereka, (Mardiasmo, 2006). Menurut Institute on Governance (2003),governance adalah sebuah proses dimana masyarakat atau organisasi membuat keputusan-keputusan penting, menentukan siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut dan bagaimanamereka mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan tersebut. Governanceselalu menjadisesuatu hal (kunci) yang penting bagi organisasi, bahkan sebelum governance menjadi suatutopik yang popular, (Bridgman, 2007).Hal tersebut merupakan suatu gagasan yang bagus,sebab prinsip-prinsip dalam governance relevan terhadap semua aspek-aspek pada setiapmanajemen organisasi dan khususnya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Tujuan utama dari governanceadalah untuk meningkatkan kinerja sektor publik(pemerintah), baik kinerja keuangan ataupun non-keuangan.Biasanya masyarakat menilaikesuksesan kinerja sektor publik dari pelayanan yang mereka dapatkan, ketika merekamendapatkan pelayanan yang lebih baik maka mereka menilai bahwa kinerja pemerintahbaik.Sebaliknya, ketika pelayanan yang disediakan tidak sesuai dengan keinganan mereka(pelayanan yang buruk) maka mereka menilai bahwa kinerja pemerintah jelek, (Mardiasmo,Barnes, & Sakurai, 2008 dan Santiso, 2001). Namun, Hermalin dan Weisbach (2003); Himmelberg et, al. (1999); Denis dan Kruse(2000); dan Wintoki et, al. (2008) berpendapat bahwa sebenarnya tidak ada hubungan antarakinerja dengan good corporate governance, karena kinerja perusahaan dan good corporategovernance secara bersama-sama ditentukan oleh faktor-faktor lain. Lebih jauh lagi,Heracleous, (2001) menemukan bahwa hubungan antara implementasi yang baik darigovernance dan kinerja organisasi tidak berhubungan secara signifikan. Hal tersebut
  4. 4. dimungkinkan karena organisasi terlalu fokus pada bagaimana cara menerapkan governancedan mengabaikan kinerja mereka. Selain itu, dimungkinkan karena mereka masih dalamproses belajar tentang governance, sehingga mereka hanya fokus pada prinsip-prinsip danaturan-aturan dalam governance. Lebih jauh lagi World Bank (2010);Daniri (2008); Sachiko& Zaelke (2007) menyatakan bahwa penerapan governancedipengaruhi oleh lawenforcement, ketika law enforcement lemah maka implementasi governance tidak akanberjalan maksimal. Novianti (2009) berpendapat bahwa, implementasi governancedipengaruhi oleh tingkat komitmen, ketika tingkat komitmen pelaksana tinggi makaimplementasinya akan berhasil. OECD (1993:7) mendefinisikan corporate governance menjadi dua bagian, yaitusistem dan struktur.Menurut definisi sistem, corporate governance menjelaskan bagaimanamengatur perusahaan untuk dapat diarahkan dan dikendalikan guna meningkatkankemakmuran bisnis yang akuntabel bagi para pemegang saham dalam jangka panjang dengantidak mengesampingkan kepentingan stakeholder lainnya.Sedangkan menurut definisistruktur, corporate governance memberikan kejelasan atas fungsi, hak, kewajiban, dantanggungjawab antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan, termasukpengendalian internal dan eksternal yang efektif guna menciptakan keseimbanganpengendalian dari pihak internal dan eksternal.Dalam konteks sektor publik, governanceberarti bahwa pemerintah harus dapat mengatur pihak-pihak yang terlibat dalam sektorpublik untuk diarahkan dan dikendalikan dalam meningkatkan pelayanan publik gunamemenuhi kebutuhan/kepentingan stakeholder. UNDP (1997:4) mendefinisikan governance, antara lain, partisipatif, transparan, danakuntabel.Hal ini juga efektif dan adil dalam membuat aturan hukum.Governance menjamin
  5. 5. bahwa prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsensus/kesepakatan yangluas dalam masyarakat dan bahwa suara kaum miskin dan paling rentan didengar dalampengambilan keputusan atas alokasi sumber daya pembangunan.Selain itu, CIPFA (2004)menyatakan bahwagovernance berfokus pada tujuan organisasi dan hasil bagi warga danpengguna pelayanan publik, itu berarti bahwa pengguna menerima layanan berkualitas tinggidan pembayar pajak menerima nilai untuk uang (value for money).Lebih lanjut lagi,governance mencakup semua mekanisme, proses dan lembaga-lembaga di mana warga dankelompok masyarakat untuk menyalurkan aspirasi mereka, penggunaan hak hukum, dankewajiban serta menjembatani perbedaan di antara mereka(Krina, 2003). Governance merupakan suatu pengendalian yang memiliki kekuatan dalammengendalikan strategi dan arah suatu entitas untuk meningkatkan kesuksesan entitas dalamjangka panjang, dengan memperhitungkan resiko dan lingkungan di mana iaberoperasi(Uhrig, 2003: 2). Selanjutnya, dalam konteks pembangungan, governance adalahmekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pembangunan,sehingga dapat disimpulkan bahwa governance merupakan suatu mekanisme pengelolaansumber daya ekonomi dan sosial yang subtansial dan penerapannya untuk menunjangpembangunan yang stabil dengan syarat utama efisien dan merata – adil (Krina, 2003). Lebih jauh lagi, governancememiliki manfaat dalam mengurangi tingkat korupsi dibirokrasi, sebab governancemenciptakan suatu sistem birokrasi yang efisien, efketif,transparan, professional, dan akuntabel, serta meningkatkan peran serta masyarakat umumdalam pembuatan kebijakan publik sehingga dapat tercipta konsistensi dalam penegakanhukum baik di tingkat daerah ataupun pusat. Hasil akhirnya adalah terciptanya birokrasi yangbebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) (Solihin, 2007).Sedangkan, Wirijadinata (2005)
  6. 6. berpendapat bahwa governance memiliki orientasi terhadap pencapaian tujuan nasional yangmengacu pada kondisi demokrasi dalam elemen kehidupan (legitimasi, akuntabilitas,mengamankan hak asasi manusia, otonomi dan devolusi kekuasaan, pengendalian jaminansipil) dan pelaksanaan fungsi yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan nasional. Olehkarena itu, governance memiliki dua arti, yaitu: 1) aspek fungsional dari pemerintahan yangefektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan 2) nilai-nilai yang dihargai meliputi: kehendakrakyat dan tujuan rakyat untuk meningkatkan kapasitas nasional untuk kemandirian,pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Implementasi governance di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No. 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, SK MenpanNo: 63/Kep/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik, danUndang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dari semuaperaturan/undang-undang tersebut,governance memiliki makna: pertama, tata kelolapemerintahan yang baik, manajemen pemerintahan yang baik, penegakan pemerintahan yangbaik, dan pemerintahan yang tertib administrasi. Kedua, governance berarti adanyaimplementasi transparansi, partisipasi dari masyakarat, akuntabilitas sebagai tonggak dalammewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.Makna yang terakhir adalah governance dapatmenciptakan suatu hubungan yang harmonis antara pemerintah, sektor swasta, danmasyarakat. Menurut aturan tersebut diatas, untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baikmemerlukan dua kunci sukses, yaitu komitmen yang kuat, konsistensi dan proses jangkapanjang, pembelajaran, pemahaman, serta implementasi tata kelola pemerintahan yang baikkepada para pemangku kepentingan. Kedua adalah kesepakatan dan keoptimisan dari semua
  7. 7. pihak bahwa tata kelola pemerintahan yang baik akan memberikan masa depan yang lebih baik, (Solihin, 2007). Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, SK Menpan No: 63/Kep/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyatakan prinsip-prinsip dalamgovernance, yaitu: penegakan hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.DAFTAR PUSTAKA Abubakar, Azwar. (2011). “Agar Tidak Sebatas Paper Work Reformasi Birokrasi Perlu Sistem Evaluasi Yang Kredible”. Biro Hukum dan Humas Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Jakarta CIPFA.(2004). “The Independent Commission on Governance in Public Services”.Governance Standard for Public Services. Daniri.(2008). “Saatnya Berubah Dengan GCG”.Bisnis Indonesia. Edisi: 30/3/2008. Denis DJ., Kruse TA. (2000). “Managerial Discipline and Corporate Performance”.Journal of Corporate Finance. Vol. 7, pp. 209 – 233. Hermalin, BE., Weisbach, MS. (2003). “Board of Directors as an Endogenously Determined Institution: A Survey of the Economics Literature”.Economic Policy Review.Federal Reserve Bank of New York. pp. 7 – 26. April. Himmelberg, C., Hubbard, G., Palia, D. (1999). “Understanding the Determinants of Managerial Ownership and the Link Between Ownership and Performance”.Journal of Financial Economics. Institute on Governance. (2003).”Principle for Governance in the 21st Century”. Policy Brief No. 15, Canada. Kouzmin, Alexander., Elke, Loffler., Helmut Klages., Nada, Korac-Kakabadse. (1999). “Benchmarking and Performance Measurement in Public Sektors – Toward Learning
  8. 8. for Agency Effectiveness”.The International Journal of Public Sektor Management. Vol. 12, No. 2, pp. 121 – 144.Mardiasmo.(2004). “Akuntansi Sektor Publik”. Andi.Yogyakarta.---------------.(2006). “Perwujudan transparansi dan akuntabilitas public melalui akuntansi sektor public suatu sarana Governance”. Jurnal Akutansi Pemerintah, Vol.2, No. 1, Mei 2006 (pp. 1- 17).Mustopadidjaja.(2001). “Reformasi Birokrasi, Perwujudan Governance, dan Pembangunan Masyarakat Mandani”.Makalah disampaikan pada Silaknas ICMI 2001.Novianti, Leny. (2009). “Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia”.Jurnal Akuntansi dan Keuangan.Vol.14, No.2.OECD. (1993). “Public Management Development: Survey”.OCED pp.7. Paris..Bridgman, Peter. (2007). “Performance, Conformance, and Governance in the Public Sektor”.Chartered Secretaries Australia’s Public Sektor.Prasojo, Eko & Teguh, Kurniawan. (2008). “Reformasi Birokrasi dan Governance: Kasus Best Practice dari Sejumlah Daerah di Indonesia”. The 5th International Symposium of Jurnal Antropoligi Indonesia.Sachiko, Morita., Zaelke, Durwood. (2007). “Rule of Law, Governance, And Suistainable Development”. Seventh International Conference on Environmental Compliance and Eforcement.Samin, Rumzi. (2011). “Reformasi Birokrasi”. Jurnal FISIP UMRAH. Vol. 2, No. 2, pp 172 – 182.Solihin, Dadang. (2007).“ PengukurangGovernance Index”. BAPPENAS.Solusi. (2011). “ReformasiBirokrasi: Antara Harapan dan Kenyataan”. Jakarta. Kementerian Perindustrian. Vol. 4, No. 1.TIM Menpan. “Pedoman Umum Reformasi Birokrasi”. Jakarta.Uhrig, John. (2003). “Review of the Corporate Governance of Statutory Authorities and Office Holders”.Department of Communication, Information Technology and the Arts. http://wwwdcita.gov.au/ccaUU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN.UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.Wintoki, MB., Linck, JS., Netter, JM., (2010). “Endogeneity and the Dynamics of Internal Corporate Governance”. SSRN: http://ssrn.com.
  9. 9. World Bank.(1992). “Report of the ad hoc Committee on Board Procedures”. May 26. Washington, DC: World Bank.---------------. (1989). “Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Development”. Washington, DC: World Bank.World Bank. (2010). “Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC)”.retrieved athttp://www.worldbank.org/ifa/rosc_cg.html.

×