Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas etika bisnis pemerintahan daerah DKI Jakarta dengan penerapan sistem e-government untuk meningkatkan transparansi dan mempersempit korupsi. 2. Program-program Pemprov DKI Jakarta seperti Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Etika bisnis pemerintahan daerah ber

1. ETIKA BISNIS PEMERINTAH DAERAH
DKI JAKARTA
Dosen Pengampu :
Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali, MM
Disusun Oleh :
Hendri Sivilianto 55117110012
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS MERCUBUANA
JAKARTA
2017

2. 2
Abstract
Etika bisnis di tempat saya bekerja Pemprov DKI Jakarta berubah drastis
dengan system E-Budgeting, E-Komponen, Jakarta Smart City yang
mempersempit penyalahgunaan anggaran, dengan Etika Bisnis pemerintahan
yang baik dengan teladan anti korupsi, blusukan, mengedepankan
kesejahteraan rakyat dan mempelopori rekrutmen CPNS dengan system
Computer Assist Test (CAT) dan lelang jabatan sehingga mempersempit jual
beli masuk cpns dan jabatan, Corporate Sosial Responsibility juga di dorong
kuat sehingga banyak perusahaan membiayai pembangunan Ruang Publik
Terbuka Hijau (RPTRA), dan pembangunan normalisasi sungai, Etika bisnis
dalam pembangunan sumber daya manusia meningkat dengan adanya Kartu
Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), pembangunan rusunawa
untuk relokasi warga miskin, membuka banyak lapangan kerja dengan adanya
pasukan orange (PPSU), Hijau, Kuning, Biru, Ungu, Pink, Palang hitam dan
Putih, hal ini dibuktikan juga dari hasil riset Badan Pusat Statistik IPM tertinggi
berada di provinsi DKI Jakarta sebesar 78,99 (Anonim, 2017).
Kata kunci : Etika bisnis, Program Pemprov DKI Jakarta, kesejahteraan rakyat
1. Introduction
Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan
pendekatan kesisteman meliputi sistem pemerintahan pusat atau disebut
pemerintah dan sistem pemerintahan daerah. Praktik penyelenggaraan
pemerintahan dalam hubungan antar pemerintah , dikenal dengan konsep
sentralisasi dan desentralisasi. Konsep sentralisasi menunjukkan karakteristik
bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berada di
pemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi menunjukkan karakteristik
yakni sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban
pemerintah, diberikan kepada pemerintah daerah.
Sistem desentralisasi pemerintahan tidak pernah surut dalam teori
maupun praktik pemerintahan daerah dari waktu ke waktu. Desentralisasi
menjadi salah satu isu besar yakni to choose between a dispension of power
and unification of power. Dispension of power adalah sejalan dengan teori
pemisahan kekuasaan dari John Locke. Berdasarkan tujuan desentralisasi,
yaitu:
1. untuk mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang
masalah-masalah kecil bidang pemerintahan di tingkat local.
2. meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan lokal.
3. melatih masyarakat untuk dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri;
dan
4. mempercepat bidang pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat.
DKI Jakarta sebagai Pemerintahan Daerah sekaligus Ibukota negara
Indonesia dalam setiap aspek sangat mempengaruhi daerah lain sebagai kota
percontohan/ sister city, pembangunan ekonomi, politik, sosial, budaya,
keamanan dan pembangunan manusia yang bertumbuh di Jakarta adalah hasil
dari penerapan Visi dan Misinya, yaitu antara lain :

3. 3
Visi :
Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak
dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan
pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan public
Misi :
1. Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten
dengan rencana Tata Ruang Wilayah.
2. Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah
menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain.
3. Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta
terjangkau bagi warga kota dan ketersediaan pelayanan kesehatan yang
gratis sampai rawat inap dan pendidikan yang berkualitas secara gratis
selama 12 tahun untuk warga Jakarta.
4. Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga
sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota.
5. Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi
pada pelayanan publik.
Slogan Pemprov DKI Jakarta dalam menjalankan etika bisnis melayani
masyarakat yaitu PASTI SETIA :
• Profesional
Dalam setiap kegiatan pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
• Akuntabel
Semua program kegiatan yang dilakukan dapat di
pertanggungjawabkan
• Santun
Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan santun
• Transparan
Semua program kegiatan dan laporan bisa di akses publik, dan setiap
rapat pimpinan di rekam dan di upload dalam youtube
• Integritas
Jujur dan konsisten dalam berbicara, bersikap dan bertindak
• Solusi
Mampu memberikan penyelesaian terhadap segala persoalan dan
permasalahan
• Empati
Mampu menekankan untuk merasakan, selalu postive thinking
• Tegas
Berani ambil keputusan terhadap kewenangan
• Inovatif
Melakukan perubahan untuk penyempurnaan dan memudahkan
penyelanggaraan pemerintahan
• Handal
Berkompeten dalam setiap program/kegiatan yang dilaksanakan

4. 4
2. Literature Review
Etika bisnis adalah suatu pengetahuan tentang tata cara ideal
pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas
yang berlaku secara universal (Muslich, 2004:9). Etika bisnis merupakan aturan
tidak tertulis mengenai cara menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan
hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu atau-pun
organisasi di masyarakat. Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh
hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar
minimal ketentuan hukum, karena dalam kegiatan bisnis seringkali kita
temukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum
(Bertens,2000).
Etika bisnis terkait dengan masalah penilaian terhadap kegiatan dan
perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran berusaha
(Sumarni, 1998:21). Etika bisnis merupakan pengetahuan pedagang tentang
tata cara pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan
moralitas melalui penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Etika bisnis
menjadi standar nilai yang menjadi pedoman atau acuan manajer dan segenap
karyawan dalam pengambilan keputusan dan mengoperasikan bisnis yang
etik. Etika bisnis dalam lingkupnya tidak hanya menyangkut perilaku dan
organisasi perusahaan secara internal melainkan juga menyangkut perilaku
bisnis secara eksternal. Etika bisnis berfungsi untuk menggugah masyarakat
untuk bertindak menuntut para pelaku bisnis untuk berbisnis secara baik demi
terjaminnya hak dan kepentingan masyarakat tersebut.
Dalam etika bisnis, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara
lain pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial,
mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan
konsep pembangunan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri,
menciptakan persaingan yang sehat dan menerapkan konsep pembangunan
yang berkelanjutan. Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat
penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki
daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (value-
creation) yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang kokoh. Biasanya dimulai
dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang
transparan didukung oleh budaya perusahaan yang handal serta etika
perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (Muslich,
1998).
Aspek dan Sudut Pandang Etika Bisnis
Menurut Bertens (2000) terdapat tiga aspek dan sudut pandang pokok dari
bisnis, yaitu:
1. Sudut pandang ekonomi, bisnis adalah kegiatan ekonomis,
maksudnya adalah adanya interaksi produsen/perusahaan dengan
pekerja, produsen dengan produsen dalam sebuah organisasi. Kegiatan
antar manusia ini adalah bertujuan untuk mencari untung oleh karena itu
menjadi kegiatan ekonomis. Pencarian keuntungan dalam bisnis tidak

5. 5
bersifat sepihak, tetapi dilakukan melalui interaksi yang melibatkan
berbagai pihak.
2. Sudut pandang etika, dalam bisnis berorientasi pada profit adalah
sangat wajar, akan tetapi jangan keuntungan yang diperoleh tersebut
justru merugikan pihak lain. Maksudnya adalah, semua yang kita
lakukan harus menghormati kepentingan dan hak orang lain.
3. Sudut pandang hukum, bisa dipastikan bahwa kegiatan bisnis juga
terikat dengan Hukum Dagang atau Hukum Bisnis, yang merupakan
cabang penting dari ilmu hukum modern. Dalam praktik hukum banyak
masalah timbul dalam hubungan bisnis pada taraf nasional maupun
internasional. Seperti etika, hukum juga merupakan sudut pandang
normatif, karena menetapkan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh
dilakukan.
Prinsip-prinsip Etika Bisnis
Etika bisnis memiliki prinsip-prinsip yang bertujuan memberikan acuan
cara yang harus ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya.
Menurut Sonny Keraf (1998), terdapat lima prinsip yang dijadikan titik tolak
pedoman perilaku dalam menjalankan praktik bisnis, yaitu (Agoes & Ardana,
2009:127-128):
a. Prinsip Otonomi
Prinsip otonomi menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, dan tanggung
jawab. Orang yang mandiri berarti orang yang dapat mengambil suatu
keputusan dan melaksanakan tindakan berdasarkan kemampuan sendiri
sesuai dengan apa yang diyakininya, bebas dari tekanan, hasutan, dan
ketergantungan kepada pihak lain.
b. Prinsip Kejujuran
Prinsip kejujuran menanamkan sikap bahwa apa yang dipikirkan adalah apa
yang dikatakan, dan apa yang dikatakan adalah yang dikerjakan. Prinsip ini
juga menyiratkan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai komitmen,
kontrak, dan perjanjian yang telah disepakati.
c. Prinsip Keadilan
Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk memperlakukan semua pihak
secara adil, yaitu suatu sikap yang tidak membeda-bedakan dari berbagai
aspek baik dari aspek ekonomi, hukum, maupun aspek lainnya.
d. Prinsip saling Menguntungkan
Prinsip saling menguntungkan menanamkan kesadaran bahwa dalam
berbisnis perlu ditanamkan prinsip win-win solution, artinya dalam setiap
keputusan dan tindakan bisnis harus diusahakan agar semua pihak merasa
diuntungkan.
e. Prinsip Integritas Moral
Prinsip integritas moral adalah prinsip untuk tidak merugikan orang lain dalam
segala keputusan dan tindakan bisnis yang diambil. Prinsip ini dilandasi oleh
kesadaran bahwa setiap orang harus dihormati harkat dan martabatnya.
Manfaat Etika Bisnis
Perilaku Etis penting diperlukan untuk sukses jangka panjang dalam
sebuah bisnis. Oleh karena itu, bisnis seringkali menetapkan pilihan strategis

6. 6
berdasarkan nilai dimana pilihan tersebut didasarkan atas keuntungan dan
kelangsungan hidup perusahaan. Manfaat etika bisnis dalam kelangsungan
perusahaan adalah sebagai berikut (Muslich, 2004:60-61):
1. Tugas utama etika bisnis dipusatkan pada upaya mencari cara untuk
menyelaraskan kepentingan strategis suatu bisnis dengan tuntunan
moralitas.
2. Etika bisnis bertugas melakukan perubahan kesadaran masyarakat
tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman yaitu bisnis tidak
dapat dipisahkan dari etika.
Implementasi sistem desentralisasi (otonomi daerah) merujuk format
yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1974, UU Nomor 22 Tahun 1999 dan
UU Nomor 32 Tahun 2004. Perubahan kedua UUD 1945 tentang pemerintahan
daerah dalam pasal 18 dinyatakan sebagai berikut:
1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi
dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang
diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya diplih melalui pemilu.
4. Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara
demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan
pemerintah pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan
lain, untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam
undang- undang.
2.1Bentuk pemerintahan daerah
Bentuk pemerintahan daerah dalam era reformasi seperti yang
tercantum dalam UU No. 22/1999 adalah otonomi. Seperti sudah disebutkan
diatas, wujud pemerintahan yang demikian adalah kewenangan dan tanggung
jawab penyelenggraan pemerintahan ada pada daerah. Sebab itu, ada dua
tantangan yang segera timbul, yang perlu dijawab oleh daerah-daerah:
Pertama, bagaimana bentuk organisasi pemerintahan yang otonom, kedua
bagaimana mendapatkan dana untuk membiayai pemerintahan tersebut.
Hakekat dari bentuk pemerintahan daerah otonom, seharusnya tergantung
pada masing-masing daerah. Artinya, sekalipun dalam UU No.22/1999 tidak
disebutkan adanya keragaman bentuk dari perangkat pemerintahan, namun
daerah-daerah sebenarnya mempunyai kewenangan untuk membuat variasi
yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Dalam pasal 65 UU No.

7. 7
22/99 hanya disebutkan "Di daerah dapat dibentuk lembaga teknis sesuai
dengan kebutuhan daerah." Sekalipun dalam pasal ini dibatasi pada "lembaga
teknis", namun karena wujud pemerintahan daerah adalah spatial sifatnya,
yakni tergantung pada "ruang dan waktu", maka pengertian dari lembaga teknis
disini dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan daerah, tetapi dengan tetap
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada. Dengan demikian maka bentuk
dan jenis organisasi pemerintah daerah perlu diaktualisasikan. Di daerah-
daerah yang tidak ada hutan, tidak perlu diadakan dinas kehutanan, di daerah-
daerah yang tidak ada pertambangan tentu saja tidak perlu dinas
pertambangan dan sebagainya.
Besarnya organisasi yang ada juga perlu disesuaikan dengan jenis dan
banyak urusan yang diperlukan. Disamping itu daerah perlu mengindahkan
prinsip-prinsip tertentu dalam penataan organisasi, antara lain prinsip
kesederhanaan (simplicity), mudah dan murah (efficiency), kesamaan fungsi
(semilarity) dan koordinasi (coordination). Hal ini dikemukakan karena ada
daerah-daerah yang untuk kesederhanaan misalnya, menggabungkan Dinas
Pendapatan Daerah dengan Dinas Kebersihan, atau Dinas Pemadam
Kebakaran dengan PDAM dan sebagainya. Alasan yang dipakai mungkin
karena pada Dinas Kebersihan juga ada pendapatan daerah berupa retribusi
kebersihan. Alasan ini tentu saja bertentangan dengan tugas pokok pemerintah
adalah member pelayanan kepada masyarakat. Termasuk pengadaan
kebersihan, keamanan dan lain-lain.
Prinsip yang dipakai dalam retribusi berbeda sekali dengan prinsip
pemungutan pajak atau penerimaan dari penjualan jasa pemerintah lainnya.
Tantangan kedua untuk merealisasikan otonomi daerah adalah biaya. Baik
untuk keperluan rutin maupun untuk pembangunan.
Perkembangan demokrasi yang menuntut adanya keadilan perlakuan
antar daerah, dan dengan pertimbangan bahwa banyak daerah yang menjadi
tertinggal bukan karena kelemahan daerah itu sendiri, tetapi karena sistem
pemerintahan masa lampau yang sering merugikan daerah-daerrah tertentu
(ingat, daerah–daerah yang kaya sumber daya alam menjadi daerah
tertinggal), maka dalam era reformasi ini, pemberian hak otonomi harus
diberikan secara merata kepada semua daerah. Untuk kemudian
dinilai kemampuannya. Bukan untuk membubarkan, tetapi untuk
memberdayakannya. Bila nanti ternyata tidak juga bisa berkembang, barulah
dapat diterapkan ketentuan yang ada dalam pasal 6 UU No. 22/1999, yakni
menghapus atau menggabungkan dengan daerah lain. Tugas pemerintah
pusat dalam hal ini adalah memberdayakan daerah untuk mampu mengemban
wewenang otonom.
Kebijakan Politik Dalam Otonomi Daerah di Era Reformasi. Pada
periode setelah orde baru, lahir dua undang-undang tentang pemerintahan
daerah yang dianggap aspiratif mengakomodasikan prinsip demokrasi dalam
sistem pemerintahan daearah di Indonesia. Kedua undang-undang tersebut
adalah: UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 32
Tahun 2004 yang dianggap sebagai revisi terhadap UU No. 22 Tahun 1999.
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

8. 8
Pada periode Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, desentralisasi ditegaskan sebagai penyerahan
wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam
kerangka NKRI. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat
daerah otonom yang tidak lain sebagai badan eksekutif daerah. Daerah
provinsi berkedudukan sebagai wilayah administrasi kewenangan daerah,
mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali
kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan,
peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan di bidang lainnya.
Kewenangan-kewenangan daerah otonom lebih luas dan bertumpu pada
tingkat kabupaten/kota.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan implikasi dan
simplikasi terhadap melemahnya peran dominasi pemerintah pusat kepada
daerah. Hal ini tercermin dalam proses pencalonan, pemilihan, usulan
pengangkatan calon kepala dan wakil kepala daerah dilakukan sepenuhnya
dan menjadi wewenang DPRD. Langkah reformasi telah mengubah sistem
pemerintahan era sebelumya dengan dilahirkannya UU Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah ini. Euforia politik sebagai hasil pemilu tahun
1999 telah memberikan kerangka dasar dalam penyelenggaraan sistem
pemerintahan di tingkat pusat dan daerah, yang lebih banyak dipengaruhi
kekuatan politik dalam penyelenggaraannya. Beberapa indikator yang
mewarnai penyelenggaraan sistem pemerintahan di era ini antara lain:
1) Kekuasaan Legislatif lebih besar dibanding kekuasaan eksekutif
2) Pemerintahan dikendalikan oleh kekuasaan politik
3) Pertanggungjawaban kepala daerah kepada lembaga legislatif
4) Kepala daerah dapat diberhentikan oleh DPRD
5) Wewenang DPRD menetapkan belanja DPRD
6) Menjamurnya pemekaran daerah kabupaten / kota.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
Kelahiran undang-undang ini dilatarbelakangi dengan adanya
perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan otonomi
daerah. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, dalam
penyelenggaraan otonomi menggunakan format otonomi seluas-
luasnya. Artinya, azas ini diberlakukan oleh pemerintah seperti pada era
sebelum UU Nomor 5 Tahun 1974. Alasan pertimbangan ini didassarkan suatu
asumsi bahwa hal-hal mengenai urusan pemerintahan yang dapat
dilaksanakan oleh daerah itu sendiri, sangat tepat diberikan kebijakan otonomi
sehingga setiap daerah mampu dan mandiri untuk memberikan pelayanan
demi meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Kontrol pusat atas daerah
dilakukan dengan mekanisme pengawasan yang menunjukkan formulasi
cukup ketat dengan mekanisme pengawasan preventif, represif, dan
pengawasan umum. Proses pemilihan kepala/wakil kepala daerah menurut
UU Nomor 32 Tahun 2004 tidak lagi menjadi wewenang DPRD, melainkan
dilaksanakan dengan pemilihan langsung yang diselenggarakan oleh lembaga
Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD). Hal ini amat berbeda dengan UU

9. 9
Nomor 22 Tahun 1999 bahwa DPRD merupakan wahana untuk melaksanakan
demokrasi berdasarkan Pancasila dan kedudukannya sejajar (mitra) dari
pemerintah daerah, namun dalam praktek sering kali terjadi penafsiran
berbeda.
2.2Perevisian Aspek-Aspek dalam Pemerintahan Daerah
Di Era Reformasi Beberapa aspek yang sekarang direvisi, antara lain
adalah: letak otonomi, asal usul otonomi, wewenang daerah atas wilayah laut,
pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, kedudukan propinsi dan
kabupaten/kota, pembagian sumber daya alam; dan wewenang daerah atas
PNS.
2.2.1 Letak otonomi daerah di tingkat II. Hal ini sudah menjadi persoalan sejak
awal pembahasan Rancangan UU No.22/99 tersebut. Dari pihak yang
menyetujui berpendapat, bahwa letak otonomi di daerah tingkat II dapat
mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan yang
lebih dekat tidak hanya menjadi lebih efisien, tetapi juga menjadi lebih
efektif, karena dapat mengetahui apa yang sesungguhnya dibutuhkan
masyarakat. Disamping itu, rakyat dapat langsung mengawasi proses
pelayanan itu dari dekat.
Sementara dari pihak yang tidak menyetujui menunjukkan adanya
beberapa kelemahan. Pertama, penduduk daerah tingkat II secara umum
lebih homogeny dibandingkan dengan penduduk yang ada di ibu kota
propinsi. Sebab itu di daerah tingkat II masih terasa adanya perasaan
kedaerahan yang sempit, sehingga cenderung sulit menerima tenaga dari
luar daerah dibandingkan dengan sikap mereka yang ada pada tingkat
propinsi. Akibatnya, terdapat kesulitan untuk melengkapi tenaga-tenaga
yang diperlukan dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di
daerah.
Sementara di tingkat propinsi, pola pikir pejabat pada umumnya tidak jauh
berbeda dengan pejabat pusat. Rasa nasionalisme sudah berkembang.
Mereka sudah memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas
dibandingkan dengan pejabat pada tingkat II. Kedua, secara ekonomis,
wilayah tingkat II terlalu sempit untuk kegiatan investasi berskala besar,
kecuali jika dapat dilakukan penggabungan dan perpaduan dengan daerah-
daerah tingkat II sekitar. Padahal jika otonomi ada di tingkat propinsi, hal
yangdemikian dapat ditangani secara langsung.
2.2.2 Asal usul otonomi
Otonomi yang dikemukakan oleh UU No.22/1999 dianggap orang
terbalik dengan kenyataan yang ada di Indonesia. Dalam UU tersebut,
otonomi seolah-olah berasal dari daerah, bukan dari pusat. Sehingga yang
dibatasi bukan kewenangan daerah, tetapi adalah kewenangan pusat (lihat
pasal 7 ayat 1 UU No. 22/1999). Pendapat ini berdasarkan pada
pertimbangan, bahwa Negara Indonesia berbentuk kesatuan. Atas dasar
pendapat ini timbul anggapan bahwa sistem pemerintahan yang cocok
untuk negara kesatuan adalah seragam dan sentralistis. Padahal apa yang
tercantum dalam UUD ’45 dan yang berlangsung di Indonesia sejak
permulaan kemerdekaan, sistem pemerintahan di Indonesia telah

10. 10
menunjukkan adanya kecenderungan kearah “bentuk sendiri” yang berbeda
dengan bentuk negara kesatuan dan berbeda pula dengan bentuk federasi.
Ini dapat dilihat pada pengakuan terhadap bentuk-bentuk pemerintahan asli
dalam UUD, dan adanya pengakuan terhadap wilayah kerajaan
Yogyakarta, keistimewaan D.I. Aceh pada tahun 1956 dan kekhususan DKI
Jakarta, sejak sebelum adanya UU No.5/1974.
2.2.3 Wewenang daerah atas wilayah laut
Ditentukan sejauh 12 mil untuk propinsi, dan wilayah daerah kabupaten
dan kota sepertiga dari batas laut daerah propinsi (pasal 3 dan pasal 10
ayat 3), merupakan topik yang sering dibicarakan dewasa ini. Ketentuan ini
dipandang dapat menimbulkan kesulitan, bahkan bisa berkembang menjadi
konflik diantara para nelayan yang berlayar tanpa menyadari telah melewati
wilayah laut daerah lain. Disamping itu, batas laut yang “dikotak” selebar
wilayah kabupaten/kota juga dirasakan terlalu sempit untuk kegiatan
perikanan, sekalipun untuk skala nelayan miskin tradisional.
2.2.4 Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD.
Dalam pasal 45 dan 46 UU No. 22/1999 ditentukan adanya kewajiban
dari kepala daerah untuk memberi pertanggung jawaban kepada DPRD
setiap akhir tahun anggaran atau untuk hal-hal tertentu atas permintaan
DPRD. Kalau pertanggungjawaban itu ditolak, maka dia harus memperbaiki
dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari. Kalau ditolak untuk kedua
kali, maka DPRD dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada Presiden.
Ketentuan ini telah membawa ketegangan hubungan antara DPRD dengan
kepala daerah. Ketegangan ini timbul karena sistem demokrasi merupakan
barang baru di Indonesia. Akibatnya, baik kepala daerah maupun DPRD
sama-sama belum terbiasa dengan sistem yang baru ini. Bagi kepala
daerah pertanggaungjawaban yang diminta DPRD ini dianggap sebagai
sesuatu yang tidak wajar.
2.2.5 Kedudukan daerah propinsi yang secara hirarkis setingkat dengan
daerah
Kabupaten/Kota
Salah satu aspek yang banyak dipersoalkan dewasa ini (lihat ayat 1 dan
2 , Pasal 4 UU No. 22/1999). Masalahnya, pertama, ketentuan ini
menghilangkan wawenang koordinasi antar daerah kabupaten dan daerah
kota pada tingkat propinsi, yang pada gilirannya menimbulkan kesulitan
koordinasi pada tingkat pemerintah pusat karena terlalu luas rentang
kendali pengawasan. Yang perlu diingat, betapapun adanya otonomi
daerah dalam arti besarnya kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat, namun daerah adalah bagian dari wilayah negara.
Sebab itu selalu diperlukan adanya pengendalian pemerintahan dari pusat,
baik langsung maupun secara tidak langsung. Tanpa adanya kedudukan
koordinatif secara berjenjang melalui propinsi, pemerintah pusat akan
menghadapi permasalahan rentang kendali yang terlaluPerencaan
Pembangunan luas, betapun canggihnya teknologi informasi.

11. 11
2.2.6 Formula pembagian hasil dari sumber alam yang ada di daerah antara
pemerintah
pusat dan daerah
Merupakan aspek yang diperdebatkan dan dituntut untuk ditinjau
kembali. Disatu sisi timbul tuntutan dari beberapa daerah yang kaya sumber
alam untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari apa yang diatur
dalam UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999. Ada empat daerah yang
secara nyaring menuntut bagian yang lebih besar itu, yaitu Aceh, Riau,
Kalimantan Timur dan Irian. Tuntutan ini cukup beralasan mengingat
selama puluhan tahun pusat telah mengeksploitasi hasil alam daerah
tersebut tanpa mngembalikan hasilnya secara berarti kepada mereka.
Sehingga tidak heran kalau daerah-daerah penghasil sumberalam terbesar
itu justru berada dalam jajaran daerah-daerah termiskin di Indonesia.
2.2.7 Wewenang penataan terhadap PNS
UU No.22/1999 menetapkan kewenangan penataan PNS untuk
pemerintah pusat pada tingkat kebijakan umum, dan kewenangan daerah
pada tingkat kebijakan implementasi. Artinya, pemerintah pusat
menetapkan norma, standar, dan prosedur mengenai pengangkatan,
pemindahan, pemberhentian, menetapkan pensiun, gaji dan kedudukan
hukum dari PNS di Daerah dan PNS Daerah (pasal 75 UUNo.22/1999).
Sedangkan daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan
pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji,
tunjangan, dan kesejahteraan pegawai serta pendidikan dan pelatihan
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah (pasal 76 UU
No.22/1999). Tetapi dalam UU No. 43/1999 dikatakan bahwa kebijakan
manajemen PNS yang mencakup kebijakan umum dan kebijakan
pelaksanan seperti tersebut diatas berada pada presiden selaku kepala
pemerintahan (pasal 13 ayat 2 UU No. 43/1999). Dan “untuk menjamin
kelancaran penyelenggaraan kebijakan manajeman PNS, dibentuk BKN”
(pasal 34 UU No. 43/1999). Sebagai akibat dari ketentuan yang ada dalam
kedua UU tersebut, terdapat penafsiran yang berbeda dilapangan. Disatu
pihak menganggap, sesuai dengan UU No. 22/1999, kebijakan
pelaksanaan terhadap PNS daerah ada pada daerah. Sedangkan BKN
berpendapat sesuai dengan UU No. 43/1999 bahwa PNS daerah bukan
semata-mata hanya aparatur dan perangkat daerah yang hanya
melaksanakan tugas di daerah. Mobilitasnya tetap harus dijamin.
Selanjutnya pembinaan semua PNS termasuk PNS daerah harus dilakukan
seragam dan terintegrasi (Telaahan Atas UU No. 8/1974 jo. UU No.
43/1999). Yang menjadi soal dalam hal ini, UU mana yang harus direvisi ?
Apakah UU No. 22/ 1999 yang sifatnya lebih luas, ataukah UU No. 43/1999
yang lebih khusus yang harus direvisi untuk menyesuaikan diri dengan yang
lain.
Etika Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan bisnis pelayanan
pemerintahan berdasarkan nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh
setiap pegawai Pergub No 18 Tahun 2015 Pasal 3 meliputi :
a. memegang teguh ideologi Pancasila;

12. 12
b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
c. mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;
d. menjalankan tugas se~ara profesional dan tidak berpihak;
e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program
pemerintah;
j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, tepat, cepat,
akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun;
k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
l. menghargai komunikasi, konsultasi dan kerja sama;
m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis
sebagai perangkat sistem karier.
3. Methodology
Dalam tulisan ini pertama kami mendefinisikan langkah-langkah Pemprov
DKI Jakarta, dalam mencapai Visi dan melaksanakan Misi yang
mempengaruhi penilaian Etika Bisnis Pemprov DKI Jakarta.
3.1Data Collection.
Dalam penelitian ini digunakan data koleksi yang kami cari melalui browsing
dan berita yang nyata tentang Pemprov DKI Jakarta (bukan hoax). Kami
menggunakan data koleksi dari penelitian kami terhadap program-program
yang dikerjakan Pemprov DKI Jakarta.
3.2Data Analysis
Kami mengidentifikasi dan menganalisa hubungan bagaimana etika bisnis
Pemprov DKI Jakarta melalui program-program tersebut
4. Result & Discussion
4.1Result
Hasil dari pengumpulan data didapatkan Etika bisnis dari program-
program di Pemprov DKI Jakarta, antara lain yaitu
a) E-budgeting dan E-Komponen
E-budgeting dan E-Komponen (Wanda Indana. 2015) adalah alat untuk
mengetahui program dan anggaran yang digunakan untuk
pembangunan. Gubernur dan Pimpinan Dewan bisa melihat secara
terbuka cara SKPD memasukan program APBD sehingga bisa
terkontrol. Cara kerja e-budgeting tak serumit seperti yang dibayangkan.
Seluruh proses input data menggunakan password khusus. Badan
Perencanaan dan Pembangunan Derah (Bappeda) membuat rencana
kegiatan dan diinput ke dalam sistem e-budgeting. Setelah itu, SKPD
memasukkan komponen barang penunjang kegiatan atau program yang
sudah disusun Bappeda dengan menyertakan kode nomor rekening.

13. 13
Tahap selanjutnya, BPKD melakukan penginputan harga satuan dari
komponen-komponen barang yang telah disusun SKPD. Proses input
harga satuan seperti membeli barang di situs belanja online. Harga
satuan diperoleh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah (LKPP). SKPD dapat memberikan usulan terkait harga
satuan dan nomenklatur program-program Pemprov yang dibutuhkan.
Tak hanya itu, masyarakat juga bisa ikut memantau dengan
mengunjungi laman managedki.net untuk melihat susunan anggaran.
Jika penyusunan anggaran selesai, sistem akan mengunci anggaran
dan tidak dapat diubah-ubah lagi. Bila ada SKPD yang nakal dengan
memasukkan barang-barang tertentu, maka pengajuan barang secara
otomatis ditolak sistem. Sistem terkunci setelah disetujui gubernur.
Akumulasi penolakan-penolakan itu dapat diketahui jumlahnya
b) Jakarta Smart City
Pemprov DKI membentuk Unit Pengelola Jakarta Smart City
(Jsc-cy. 2015) yang bertujuan untuk mewujudkan Jakarta Baru yang
informatif dan transparan serta mendukung kolaborasi melalui
pemanfaatan teknologi untuk pelayanan masyarakat yang lebih baik.
Warga dapat mengakses portal smartcity.jakarta.go.id baik di desktop
maupun di handphone. Portal tersebut terintegrasi dengan aplikasi
sosial media pengaduan warga Jakarta, seperti e-mail
dki@jakarta.go.id, Twitter @dkijakarta, Facebook Pemprov DKI Jakarta,
balai warga di website www.jakarta.go.id, petajakarta.org, Lapor! 1708,
dan Google Waze. Laporan warga melalui aplikasi QLUE juga
terintegrasi ke portal smartcity.jakarta.go.id. QLUE merupakan media
sosial yang memiliki sarana penyampaian aspirasi pengaduan secara
real time. Semua laporan melalui aplikasi QLUE langsung terkoneksi ke
aplikasi Cepat Respons Opini Publik (CROP) yang dimiliki aparat
Pemprov DKI Jakarta.
Selain itu, berbagai data juga dapat diakses di portal
smartcity.jakarta.go.id dengan berbasis pemetaan seperti tracking
busway, peta ekoregion, data kependudukan, data penyakit,
perencanaan kota, lokasi rumah sakit, puskesmas, sekolah, pos polisi,
pusat perbelanjaan, gedung pemda, dan sebagainya. Warga Jakarta
juga dapat melihat keadaan Jakarta melalui CCTV yang terintegrasi
dengan pintu air, jalan raya, dan lainnya.
Jakarta Smart City ini telah banyak berkolaborasi dengan
berbagai startup dalam membuat aplikasi yang memudahkan
masyarakat diantaranya qlue untuk pengaduan masyarakat, qraved
(aplikasi kuliner PKL), ijakarta sebagai perpustakaan digital, ragunan
zoo, dan ruangguru.com. Jakarta Smart City Portal dan berbagai aplikasi
tersebut dapat di download melalui Play Store Android dan Apps Store
IOS. Warga Jakarta juga dapat mengunjungi ruang operasional Jakarta
Smart City yaitu JSCLounge yang telah diresmikan sejak 28 Desember
2015
c) Computer Assisted Test (CAT).

14. 14
Guna meminimalisir kecurangan dalam penerimaan CPNS DKI
Jakarta, Pemprov sejak tahun 2013 melakukan sistem seleksi
menggunakan Computer Assisted Test (CAT).
d) Lelang Jabatan
Untuk diketahui, ini adalah tes seleksi lelang jabatan secara
terbuka yang pertama kali dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta pada
tahun 2013. Dalam tes kompetensi assesment center, Pemprov DKI
Jakarta bekerjasama dengan Mabes Polri. Selain itu, Pemprov DKI juga
bekerjasama dengan pihak akademisi, tujuan lelang jabatan untuk
menjaring potensi-potensi pemimpin eselon 2, 3, 4 yang memiliki
kompetensi yang unggul.
e) Corporate Sosial Responsibility
Pemprov DKI Jakarta memperbanyak keterlibatan swasta melalui
Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pembangunan DKI
Jakarta, sampai saat ini beberapa pembangunan yang melibatkan dana
CSR adalah Lenggang Jakarta, lokasi binaan untuk Pedagang Kaki
Lima (PKL) dalam kawasan Monas. Selain itu ada juga Pengadaan Truk
Sampah, Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA),
pengadaan bus tingkat city tour, penanganan waduk pluit dan ria rio,
pembangunan normalisasi sungai, simpang susun semanggi dan lain
lain. Kerjasama dengan pihak swasta akan memperlihatkan standar
harga dalam pengadaan barang maupun jasa. Kerjasama dengan
swasta membuat Promprov DKI Jakarta tahu harga satuannya berapa,
dengan harapan semua CSR yang sudah rutin ini bisa dimasukan dalam
LKPP, sehingga pemerintah tidak perlu lelang lagi.
f) Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS)
Kartu Jakarta Sehat (KJS) (Yustinus Suhardi Ruman. 2015)
merupakan sebuah program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang
diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pelayanan
(UP) Jamkesda Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kepada
masyarakat dalam bentuk bantuan pengobatan. Kartu Jakarta Sehat
(KJS) memberikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi penduduk
Provinsi DKI Jakarta terutama bagi keluarga miskin dan kurang mampu
dengan sistem rujukan berjenjang. Sasaran dari program Kartu Jakarta
Sehat (KJS) ini adalah semua penduduk DKI Jakarta yang mempunyai
KTP/Kartu Keluarga DKI Jakarta yang belum memiliki jaminan
kesehatan, di luar program ASKES, atau asuransi kesehatan lainnya.
Ada beberapa manfaat yang dapat dinikmati oleh penduduk DKI Jakarta
terutama yang miskin dengan Kartu Jakarta Sehat, seperti: (1) rawat
jalan di seluruh puskesmas kecamatan/kelurahan di provinsi DKI
Jakarta, (2) Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) di Pemberi Pelayanan
Kesehatan (PPK) tingkat II (RSUD, RS vertical, dan RS Swasta yang
bekerja sama dengan unit pelayanan Jamkesda) wajib dengan rujukan
dari puskesmas, (3) Rawat Inap (RI) di puskesmas dan rumah sakit yang
bekerja sama dengan unit pelayanan Jamkesda.
Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan sebuah program
pemberian bantuan pendidikan. Bantuan ini diberikan kepada anak

15. 15
sekolah mulai dari SD/MI dan SMP/MTS sampai dengan SMA/SMK.
Kartu Jakarta Pintar (KJP) akan diperuntukkan bagi 332 ribu siswa di
DKI Jakarta. Pemberian Kartu Jakarta Pintar tidak hanya ditujukan bagi
siswa di sekolah negeri, siswa sekolah swasta juga mendapatkan kartu
tersebut. Untuk mempermudah pemberian bantuan personal,
masingmasing siswa diberikan kartu ATM Bank DKI yang dibedakan
berdasarkan warna yaitu, platinum untuk sekolah negeri dan silver untuk
sekolah swasta, Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta
Pintar (KJP) ditujukan untuk orangorang miskin di wilayah DKI Jakarta.
Orang-orang miskin tersebut pada umumnya tinggal di bantaran kali, di
sekitar rel kereta api, atau di pemukiman penduduk lainnya yang
tersebar di seluruh di wialayah DKI Jakarta. Kemiskinan pada dasarnya
memiliki dimensi yang luas. Kemiskinan berkaitan dengan rendahnya
tingkat pendidikan, rendahnya akses pada pelayanan kesehatan,
perumahan yang tidak layak tinggal, konsumsi air minum yang buruk,
akses pada lapangan pekerjaan formal yang rendah, dan sebagainya.
Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) tentu
saja memungkinkan orang-orang miskin yang tinggal di Wilayah DKI
Jakarta untuk dapat menikmati pelayanan kesehatan yang layak dan
akses pada lembaga pendidikan yang mencukupi. Pendidikan dan
pelayanan kesehatan yang layak, dengan demikian, tidak hanya
menjadi hak istimewa kelas menengah ke atas. Semua warga
masyarakat dari kelompok kelas sosial mana pun dapat menikmati
pelayanan pendidikan dan kesehatan yang layak.
g) Pasukan Orange, Hijau, Kuning, Biru, Ungu, Pink, Palang hitam dan
Putih (Kurnia Sari Aziza, 2016)
Pasukan orange paling dikenal di DKI, PPSU (Penanganan
Pemasangan dan Sarana Umum). Pekerja Harian Lepas (PHL) ini
bertanggung jawab atas segala prasarana dan sarana umum. Mereka
bekerja membersihkan sampah hingga sungai, basisnya kelurahan.
Pasukan hijau bertugas menjaga dan merawat taman serta
makam di Jakarta. Mereka berada dalam pengelolaan Dinas
Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Mereka mendapat gaji
setara UMR dan perlindungan BPJS.
Pasukan kuning adalah Satuan Tugas (Satgas) yang berada di
bawah Dinas Bina Marga Pemprov DKI Jakarta. Mereka
bertanggungjawab atas penanganan sarana jalan di Jakarta.
Pasukan biru berada di bawah Dinas Tata Air DKI Jakarta. Tugas
mereka mengontrol sumbatan-sumbatan pada saluran air kota di
Jakarta. Tugas mereka sangat penting dalam mencegah banjir, salah
satunya temuan kabel di gorong-gorong.
Pasukan ungu berada di bawah Dinas Sosial Pemprov DKI.
Tugas mereka menangani warga terlantar, gelandangan hingga lansia
Pasukan pink berbeda dengan 5 pasukan di atas, karena adalah
Tim Pengerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK). Namun
Ahok menyebut sebagai salah satu pasukannya di DKI. Programnya
pemberdayaan komunitas wanita, RPTRA dan lainnya.

16. 16
Pasukan palang hitam berada di bawah naungan Dinas
Pertamanan dan Pemakaman, Nama palang hitam diambil dari pita
hitam yang biasa disematkan kepada jenazah. Kalau palang merah
tugasnya mengurus orang sakit, maka palang hitam adalah yang
mengurus jenazah. Dibagi dalam jadwal tugas dan piket, tugas mereka
bergantian untuk selalu siap menjemput jenazah.
Pasukan putih Sebelum dijuluki pasukan putih, mereka dikenal
dengan nama petugas AJIB (Antar Jemput Izin Bermotor) yang berada
di bawah naungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu DKI Jakarta.Pasukan ini dibentuk pada Januari 2016. Tugas
mereka adalah membantu masyarakat Jakarta dalam mengurus
perizinan.
4.1Discussion
Sistem e-budgeting yang diterapkan pada APBD DKI 2015 diklaim dapat
meminimalisir peluang korupsi dan dapat mendeteksi dana ‘siluman’. pada
Tahun 2015 angka Rp 12,1 triliun yang disebut Ahok sebagai dana siluman
merupakan akumulasi penolakan-penolakan input data yang dilakukan
SKPD yang dikabarkan atas suruhan oknum anggota DPRD. dengan
system E-Budgeting, E-Komponen, Jakarta Smart City yang mempersempit
penyalahgunaan anggaran, dengan Etika Bisnis pemerintahan yang baik
dengan teladan anti korupsi, blusukan, mengedepankan kesejahteraan
rakyat dan mempelopori rekrutmen CPNS dengan system Computer Assist
Test (CAT) dan lelang jabatan sehingga mempersempit jual beli masuk
cpns dan jabatan, Corporate Sosial Responsibility juga di dorong kuat
sehingga banyak perusahaan membiayai pembangunan Ruang Publik
Terbuka Hijau (RPTRA), dan pembangunan normalisasi sungai, Etika bisnis
dalam pembangunan sumber daya manusia meningkat dengan adanya
Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), pembangunan
rusunawa untuk relokasi warga miskin, membuka banyak lapangan kerja
dengan adanya pasukan orange (PPSU), Hijau, Kuning, Biru, Ungu, Pink,
Palang hitam dan Putih, hal ini dibuktikan juga dari hasil riset Badan Pusat
Statistik IPM tertinggi berada di provinsi DKI Jakarta sebesar 78,99
5. Conclusion & Recommendation
Conclusion
Reformasi di segala bidang yang di dukung oleh masyarakat dalam
mensikapi permasalahan yang terjadi, baik di tingkat pusat maupun di
tingkat daerah menyebabkan lahirnya otonomi daerah sebagai salah satu
tuntutan reformasi. Indonesia memasuki Era Otonomi Daerah dengan
diterapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (kamudian menjadi
UU No.32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang
Nomor 25 Tahun 1999 (kemudian menjadi UU No.33 Tahun 2004 ) tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam UU
No.32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus
dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat

17. 17
yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Selain itu juga
dilaksanakan pula dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung
jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa
urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan
kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup,
dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun
yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi
yang dalam penyelenggaraannnya harus benar-benar sejalan dengan
tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk
memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
sebagai bagian utama dari tujuan nasional.
Recommendation
Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan
kepentingan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.
Untuk itu, otonomi daerah diharapkan dapat:
1) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya
daerah,
2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan
masyarakat.
3) membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut
berpartisifasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002).
Dalam otonomi daerah, pimpinan daerah memegang peran sangat srategis
dalam mengelola dan memajukan daerah yang dipimpinnya. Perencanaan
strategis sangat vital, karena disanalah akan terlihat dengan jelas peran
kepala daerah dalam mengoordinasikan semua unit kerjanya. Betapapun
besarnya potensi suatu daerah, tidak akan optimal pemanfaatannya bila
bupati/walikota tidak mengetahui bagaimana mengelolanya. Sebaliknya,
meskipun potensi suatu daerah kurang, tetapi dengan strategis yang tepat
untuk memanfaatkan bantuan dari pusat dalam memberdayakan
daerahnya, maka akan semakin meningkatkan kemampuan sumber daya
manusia yang ada. Seagaimana dijelaskan dalam pasal 156 ayat 1 UU
Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah adalah pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah. Untuk itulah, perlu kecakapan yang tinggi
bagi pimpinan daerah agar pengelolaan dan terutama alokasi dari
keuangan daerah dilakukan secara efektif dan efisien guna mencapai
tujuan-tujuan pembangunan daerah. Otonomi daerah harus diikuti dengan
serangkaian reformasi sektor publik. Dimensi reformasi sektor publik
tersebut tidak sekadar perubahan format lembaga, akan tetapi menyangkut
pembaruan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya
lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif
transparan, dan akuntabel sesuai dengan cita-cita reformasi yaitu
menciptakan good governance benar-benar tercapai dan etika bisnis. Saran
saya ke depan untuk Pemprov DKI Jakarta:
1. Memperkuat Revolusi Mental di semua SKPD
2. Tidak kompromi dengan oknum DPRD yang ingin mementingkan diri

18. 18
sendiri
3. Terus menjalankan amanat UUD 1945 dan Pancasila, NKRI Harga Mati
Daftar Pustaka
1. Anonim, 2017,
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_provinsi_Indonesia_menurut_IPM,
diakses pada 09 Oktober 2017 pukul 15.11 WIB
2. Wanda Indana. 2015,
http://news.metrotvnews.com/read/2015/03/11/369812/mengenal-
sistem-e-budgeting-dki-jakarta, diakses pada 10 Oktober 2017 pukul
16.09 WIB
3. Jsc-cy. 2015. http://smartcity.jakarta.go.id/blog/33/berbagai-informasi-
jakarta-kini-ada-di-jakarta-smart-city, diakses pada 10 Oktober 2017
pukul 16.09 WIB
4. Yustinus Suhardi Ruman. 2015, Inklusi Sosial Dalam Program Kartu
Jakarta Sehat (Kjs) dan Kartu Jakarta Pintar (Kjp) Di DKI Jakarta,
Character Building Development Center, Jakarta, BINUS University.
5. Kurnia Sari Aziza, 2016,
http://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/17/09221211/warna-
warni.pasukan.penjaga.ibu.kota.?page=all, diakses pada 10 Oktober
2017 pukul 16.09 WIB