Dokumen tersebut merangkum tentang penerapan good governance government pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang, definisi, tujuan, dan manfaat dari good governance serta komitmen Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance secara konsisten.

1. TUGAS
BUSINESS ETHIC AND GOOD GOVERNANCE
DOSEN: Prof. Dr. Ir. H. HAPZI ALI, MM, CMA
PENERAPAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DISUSUN OLEH :
RIANA FITRI (55117120028)
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2018

2. KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan
karunia-Nya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai instansi pemerintah
yang menangani bidang informasi, teknologi komunikasi, dan penyiaran, yang kesemuanya itu
berada dalam lingkup Information and Communication Technology (ICT). Kementerian
Kominfo bertekad membentuk sumber daya manusia yang handal, dan professional melalui
Diklat Teknis Manajemen Perubahan. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk mentransformasi pola
pikir, perilaku, dan budaya organisasi Kementerian Kominfo agar berorientasi pada pelayanan
yang efisien dan efektif, mampu menjawab tantangan permasalahan, mampu menjalankan
program kerja Kementerian Kominfo yang selaras dengan arah pembangunan pemerintah
sekaligus menghasilkan kader agen perubahan yang berorientasi pada tujuan (objective driven).
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ini mempunyai nilai dan peran strategis dalam rangka
penguatan penyelenggaraan pemerintahan, untuk menciptakan good and clean governance
government,

3. ABSTRACK
Indonesia saat ini mengalami krisis ekonomi yang mencakup disegala bidang yang
diantaranya disebabkan tata pemerintahan yang tidak dikelola dengan baik. Kita dapat
menyaksikan pelanggaran kasus-kasus korupsi, kolusi dan napotisme serta penyalanggunaan
jabatan pemerintahan, penegakan hukum yang belum berjalan dengan sebagaimana mestinya
hukum tumpul keatas dan tajam kebawah dan kualitas pelayanan masyarakat yang buruk
seolah-olah membersulit atau memberatkan masyarakat kalangan bawah yang menyebabkan
berkurangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Tata pemerintahan yang baik
merupakan landasan yang harus diambil dalam kebijakan pemulihan ekonomi, sosial maupun
politik. Dalam perkembangan globalisasi maupun demokrasi menuntut peran pelaku-pelaku
penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah, yang sebelumnya memegang kuat kendali
pemerintahan cepat atau lambat mengalami pergeseran peran dari posisi mengatur segala
kebijakan ke posisi sebagai fasilitator. Dan sebaliknyamasyarakat yang sebelumnya sebagai
penerima manfaat, harus mulai menyadarikedudukannya sebagai pemilik kepentingan yang
juga harus berfungsi sebagai pelaku. oleh karena itu, tata pemerintahan yang baik harus segera
dilaksanakan agar segala permasalahan yang timbul dapat segara terselesaikan dan juga
proses pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Disadari, mewujudkan
tata pemerintahan yang baik membutuhkan waktu yang tidak singkat dan juga upaya terus
menerus. Disamping itu, perlu juga dibangun kerjasama dari seluruh komponen bangsa yaitu
para aparatur negara, pihak swasta dan masyarakat madani untuk menumbuhkembangkan rasa
kebersamaan dalamrangka mencapai tata pemerintahan yang baik. Untuk mencapai good
governance dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip good governance
hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintahan. Dengan melaksanakan
prinsip-prinsip good governance maka tiga pilarnya yaitu pemerintah, korporasi, dan
masyarakat sipil hendaknya saling menjaga, saling support dan berpatisipasi aktif dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dilakukan Good governance (tata pemerintahan
yang baik) sudah lama menjadi mimpi buruk banyak orang di Indonesia. Kendati pemahaman
mereka tentang good governance berbeda-beda, namun setidaknya sebagian besar dari mereka
membayangkan bahwa dengan good governance mereka akan dapat memiliki kualitas
pemerintahan yang lebih baik. Banyak di antara mereka membayangkan bahwa dengan
memiliki praktik good governance yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi
semakin baik.Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Kemkominfo telah berkomitmen untuk
konsisten menerapkan prinsip-prinsip GGG secara optimal sehingga dibuatlah manual,
struktur, dan assessment pada instansi berjalannya tata kelola pemerintahan sesuai dengan
prinsip-prinsip GGG. Struktur dan assesment yang ada pada instansi. Good governance pada
dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan
pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus
yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan
pemerintahaan dalam suatu negara.

4. INTRODUCTION
A. Latar belakang
Secara umum, Good Governance / pemerintahan yang baik merupakan suatu peyelegaraan
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip
demokrasi yang efisien,
Governance merupakan suatu sistem, di mana yang mengoperasikannya adalah manusia, adapun
kesuksesan penerapannya sangat bergantung pada integritas dan komitmen. Good Governance
merupakan prinsip sangat universal, sehingga menjadi rujukan bagi semua umat beragama, serta
dapat ditemukan pada kultur budaya di manapun. Hal yang membedakan praktik Good
Governance di suatu negara adalah Good Governance sebagai sistem, karena harus selalu
menyesuaikan dengan sistem hukum, keadaan dan perkembangan kemajuan, serta kultur bangsa
itu sendiri. Didalam menerapkan governance yang baik, diperlukan pendekatan yang berbeda-
beda, disesuaikan dengan keadaan dan waktu. Indonesia masih menganut menggunakan
pendekatan yang lembut, meski ditengah kenyataan perilaku koruptif yang berlebihan. Beberapa
kajian rating tentang penerapan good corporate governance di Indonesia memberikan indikasi
bahwa memang diperlukan dorongan hukum untuk dapat merealisasikan perubahan kultur ke
arah yang lebih baik. Namun tentu saja hal ini bukan satu-satunya jawaban dari semua persoalan.
Pendekatan komprehensif mencakup penerapan regulasi, implementasi yang konsisten, termasuk
dalam pemberian sanksi yang sangat diperlukan untuk menciptakan efek jera, juga didukung
dengan sistem penilaian kinerja yang adil, secara jangka panjang dapat mengubah perilaku.
Dalam rangka membangun kultur yang etis dan berbasis governance yang baik, peran pemimpin
sangat diperlukan guna menjadi panutan dan membangun integritas (Daniri, 2008). Penerapan
Tata Kelola Perusahaan kian menjadi faktor penentu yang strategis bagi perusahaan agar dapat
senantiasa meningkatkan nilai serta memelihara proses pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh
karenanya, setiap perusahaan perlu terus meningkatkan kerja kerasnya agar dapat mengambil
manfaat dari penerapan Tata Kelola Perusahaan (Good corporate governance) yang baik. Bagi
pemerintah maupun swasta di Indonesia ialah merupakan suatu terobosan mutakhir dalam
menciptakan kredibilitas publik dan untuk melahirkan bentuk manajerial yang handal. Good
Governance di Indonesia sendiri mulai benar – benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya
era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan
yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga Good Governance merupakan salah satu
alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari
perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama 16 tahun ini, penerapan Good Governance
di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita – cita Reformasi
sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan Akan tetapi, Hal tersebut tidak berarti gagal
untuk diterapkan, banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan iklim Good
Governance yang baik, diantaranya ialah mulai diupayakannya transparansi informasi terhadap
publik mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga memudahkan masyarakat
untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan dalam proses pengawasan
pengelolaan APBN dan BUMN. Diterapkannya Good Governance diIndonesia tidak hanya
membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan saja akan tetapi hal tersebut mampu
membawa dampak positif terhadap badan usaha non-pemerintah yaitu dengan lahirnya Good
Corporate Governance. Dengan landasan yang kuat diharapkan akan membawa bangsa
Indonesia kedalam suatu pemerintahan yang bersih dan amanah.

5. LITERATURE REVIEW
A. Pengertian Good Governance Government
Adapun pengertian Good Governance Government / Tata Pemerintahan menurut World Bank,
Tata kelola pemerintahan adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid
dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien,
penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik mapun
administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan political framework
bagi tumbuhnya aktivitas usaha.
Good Governance adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang bertanggung
jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan
pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif. Good governance
menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya
aktifitas usaha. Good governance mendasarkan suatu konsep yang mengacu kepada proses
pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama.
Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi
penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara.
B. Orientasi dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah:
1. Orientasi Ideal, yaitu negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi
ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen
konstituennya seperti: legitimasi, akuntabilitas, securing of human rights, authonomy and
devolution of power, dan juga assurance of civilian control.
2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu efektif dan efisien dalam melakukan
upaya untuk mencapai tujuan nasional. Orientasi ini bergantung sejauhmana pemerintah
mempunyai kompetensi dan sejauhmana struktur serta mekanisme politik serta
administratif berfungsi secara efektif dan efisien. Menurut UNDP, Tata kelola
pemerintahan (good governance) adalah sebagai suatu latihan (exercises) dari
kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola
masalah-masalah sosialnya
C. Pentingnya Fungsi Integritas dalam tata kelola pemerintahan yang baik
Adapun fungsi Integritas diantaranya yaitu:
 Cognitive functions of integrity yang meliputi kecerdasan moral dan self insight.
Sedangkan self insight itu sendiri meliputi self knowledge dan self reflection. Berarti,
integritas berfungsi memalihara moral atau akhlak seseorang yang kemudian mendorong
dia untuk memiliki pengetahuan yang luas.
 Affective functions of integrity yang meliputi conscience dan self regard. Dalam kontek
ini integritas berfungsi memelihara nurani seseorang agar tetap hanif sebagai seorang
hamba agar jelas perbedaan diantara dirinya dengan hewan. Sebab secara biologis
manusia dan hewan, sama-sama memiliki hepar “hati”, tetapi hewan tidak memiliki qalb,
sesuatu yang ada di diri setiap manusia.

6. D. Tujuan Integritas
Adapun tujuan integritas yaitu:
- Integritas merupakan salah satu kunci untuk meraih keberhasilan atau kesuksesan.
- Integritas membuat manusia mampu untuk memimpin dan dipimpin.
- Integritas melahirkan kepercayaan.
- Integritas dapat melahirkan prestasi.
E. Manfaat Integritas
Adapun manfaat integritas yaitu:
- Manfaat secara fisik : Diri kita akan merasa fit, sehat dan bugar. Kita selalu siap
melakukan aktivitas atau pekerjaan sehari-hari.
- Manfaat secara intelektual : Dengan mental dan pengetahuan kita dapat
mengoptimalkan kemampuan otak kita.
- Manfaat secara emosional : Diri menjadi penuh motivasi, sadar diri, empati, simpati,
solidaritas tinggi dan sarat kehangatan emosional dalam interaksi kerja.
- Manfaat secara spiritual : Menjadikan diri jadi lebih bijaksana dalam memaknai
segala sesuatu termasuk pengalaman-pengalaman hidup, baik yang menyenangkan
maupun yang tidak menyenangkan contohnya keberhasilan, kegagalan dan
penderitaan.
- Manfaat secara social : Kita semakin mampu mengembangkan hubungan baik satu
sama lain dalam lingkungan masyarakat mau bekerja sama untuk menyelesaikan
tugas atau kegiataan yang menuntut kelompakan dan kerja sama yang baik, memiliki
kepekaan hati dan perasaan untuk selalu memberi tempat bagi otang lain di dalam
hati kita.
METHODS
Metode penulisan pada makalah ini dengan melakukan studi literature secara data yang
diperoleh bersumber dari Instansi tersebut dan webside .

7. RESULT DAN DISCUSSION
A. Good Governence Goverment
Dalam menjalankan kegiatan, Kementerian Komunikasi telah berkomitmen untuk konsisten
menerapkan prinsip-prinsip GGG secara optimal dan menerapkan konsep yang menunjukan
konsistensi atau keteguhan tindakan dengan nilai-nilai dan prinsip pembangunan integritas. Berikut
GGG Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di
dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu
pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan
semua unsur prinsip-prinsip good governance, sebagaimana tertera di bawah ini:
1. Integritas merupakan konsistensi atau keteguhan yang tidak dapat tergoyahkan dalam
menjungjung nilai-nilai keyakinan dan prinsip. Atau konsep yang menunjukan konsistensi
atau keteguhan tindakan dengan nilai-nilai dan prinsip. Jika pada etika integritas dapat
diartikan sebagai kebenaran dan kejujuran tindakan yang dilakukan seseorang.
2. Tata pemerintahan yang berwawasan ke depan (visi strategis), Semua kegiatan pemerintah
di berbagai bidang dan tingkatan seharusnya didasarkan pada visi dan misi yang jelas dan
jangka waktu pencapaiannya serta dilengkapi strategi implementasi yang tepat sasaran,
manfaat dan berkesinambungan.
3. Tata pemerintahan yang bersifat terbuka (transparan), Wujud nyata prinsip tersebut antara
lain dapat dilihat apabila masyarakat mempunyai kemudahan untuk mengetahui serta
memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan aparatur
pemerintah, baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah.
4. Tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat, Masyarakat yang
berkepentingan ikut serta dalam proses perumusan dan/atau pengambilan keputusan atas
kebijakan publik yang diperuntukkan bagi masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat
sangat diperlukan pada setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut masyarakat luas.
5. Tata pemerintahan yang bertanggung jawab/ bertanggung gugat (akuntabel), Instansi
pemerintah dan para aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan
kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Demikian halnya
dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan.
6. Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, Wujud nyata prinsip ini mencakup
upaya penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM,
peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan budaya hukum. Upaya-upaya tersebut
dilakukan dengan menggunakan aturan dan prosedur yang terbuka dan jelas, serta tidak
tunduk pada manipulasi politik.
7. Tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus, Perumusan kebijakan
pembangunan baik di pusat maupun daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi, dan
tidak ditentukan sendiri oleh eksekutif. Keputusan-keputusan yang diambil antara lembaga
eksekutif dan legislatif harus didasarkan pada konsensus agar setiap kebijakan publik yang
diambil benar-benar merupakan keputusan bersama.
8. Tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi, Wujud nyata dari
prinsip profesionalisme dan kompetensi dapat dilihat dari upaya penilaian kebutuhan dan
evaluasi yang dilakukan terhadap tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya

8. manusia yang ada, dan dari upaya perbaikan atau peningkatan kualitas sumber daya
manusia.
9. Tata pemerintahan yang cepat tanggap (responsif), Aparat pemerintahan harus cepat
tanggap terhadap perubahan situasi/kondisi mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta
mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.
10. Tata pemerintahan yang menggunakan struktur & sumber daya secara efisien & efektif,
Pemerintah baik pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan
struktur yang ada, melakukan perbaikan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan seperti
menyusun kembali struktur kelembagaan secara keseluruhan, menyusun jabatan dan fungsi
yang lebih tepat, serta selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan
dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien dan efektif.
11. Tata pemerintahan yang terdesentralisasi, Pendelegasian tugas dan kewenangan pusat
kepada semua tingkatan aparat sehingga dapat mempercepat proses pengambilan
keputusan, serta memberikan keleluasaan yang cukup untuk mengelola pelayanan publik
dan menyukseskan pembangunan di pusat maupun di daerah.
12. Tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat,
Pembangunan masyarakat madani melalui peningkatan peran serta masyarakat dan sektor
swasta harus diberdayakan melalui pembentukan kerjasama atau kemitraan antara
pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hambatan birokrasi yang menjadi rintangan
terbentuknya kemitraan yang setara harus segera diatasi dengan perbaikan sistem pelayanan
kepada masyarakat dan sektor swasta serta penyelenggaraan pelayanan terpadu.

9. Pada dasarnya Kementerian Komunikasi dan Infromatika merupakan instansi yang memberikan
pelayanan baik kepada internal maupun eksternal Kementerian Komunikasi dan Informatika,
baik kepada instansi pemerintah maupun langsung kepada masyarakat. Dalam Penerapan GGG
adalah Upaya untuk menghubungkan tata-pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik.
Namun keterkaitan antara konsep good-governance (tata-pemerintahan yang baik) dengan
konsep public service (pelayanan publik) Good Governance Goverment (GGG).
Kehidupan manusia tanpa disadari atau tidak pasti akan mengalami perubahan. Di era globalisasi
ini, perubahan begitu cepat terjadi, baik dari segi teknologi, produk baru, alat, bahkan cara
berpikir dan kompetensi yang dimiliki individu. Untuk mengikuti laju perubahan yang dinamis,
organisasi dituntut untuk cepat tanggap beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Organisasi
harus mampu melakukan inovasi, menciptakan strategi-strategi serta membuat keputusan yang
tepat dan berorientasi sesuai tujuan.
Manajemen perubahan adalah suatu proses memperbaharui organisasi yang sistematis dengan
menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser
dari kondisi saat ini menuju arah, struktur, dan kondisi yang diinginkan, yaitu menuju kinerja
yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan
tersebut. Dengan demikian, dibutuhkanlah agen perubahan atau agent of change yang mampu
membuat perubahan dan mengimplementasikannya dengan komitmen, dedikasi, kemauan,
semangat, dan kemampuan melaksanakan tugas demi kemajuan organisasi.

11. Hasil pengukuran indeks kesehatan budaya organisasi kementerian kominfo
pelaksanaan survey : 09 april – 27 april 2015
jumlah responden : 1519 responden dari total populasi 3584 (level of confidence 95%)
INDIKATOR HASIL PENGUKURAN
1.Entropi Energi yang terpakai
untuk kegiatan tidak
produktif disebuah
lingkungan kerja.
Entropi menunjukkan
tingkat konflik, friksi
dan frustasi di
lingkungan tersebut
Entropi :
29 %
< 10% Budaya organisasi SEHAT
11 – 20% : Budaya organisasi CUKUP SEHAT memerlukan
beberapa penyesuaian minor
21 – 30% : AGAK SEHAT, masalah-masalah signifikan yang
memerlukan perhatian segera.
31 – 40% : TIDAK SEHAT, situasi serius yang memerlukan
intervensi dan perubahan kepemimpinan segera
> 41% : SITUASI KRITIS, memerlukan perubahan
kepemimpinan untuk menghindari kegagalan
organisasi
2.Faktor
Penghambat
Hal-hal yang
menyebabkan
timbulnya entropi
6 (enam) hal utama, yang paling menghambat produktivitas :
birokrasi, kurangnya sumber daya, pengembangan cenderung
berjalan sendirir-sendiri, kehati-hatian, kebingungan dan
persaingan internal

13. Karenanya memahami governance adalah memahami bagaimana integrasi peran antara
pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan civil society dalam suatu aturan main yang disepakati
bersama. Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial
budaya, hukum dan keamanan yang kondusif. Sektor swasta berperan aktif dalam menumbuhkan
kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan,
sedangkan civil society harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktifitas
perekonomian, sosial dan politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya
aktifitas-aktifitas tersebut.

14. Konsep Good Governance
Konsep good governance dapat diartikan sebagai acuan dalam proses dan struktur hubungan
politik dan ekonomi yang baik. Faktor terkuat yang mempengaruhi baik buruknya dan tercapai
atau tidaknya pada pemerintahan yang baik terletak pada good human resources. Bahwa setiap
manusia memiliki kepentingan, baik kepentingan individu, kelompok, dan/atau kepentingan
masyarakat. Untuk mewujudkannya, setiap kepentingan selalu terjadi benturan, sehingga dalam
merealisasikan good governanceadalah penghindaran terhadap benturan kepentingan tersebut,
sehingga tercapainya kata “sepakat”. Kata sepakat tersebut diatur dalam peraturan dan
perundangan.
Konsep Good Governance tentunya perlu dilaksanakan oleh semua pihak yaitu Pemerintah,
Swasta dan Masyarakat. Namun hal demikian masih banyak yang rancu memahami konsep
Governance. Secara sederhana, banyak pihak menerjemahkan governance sebagai Tata
Pemerintahan. Tata pemerintahan disini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen
lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah (government) hanyalah salah satu dari tiga
aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut governance. Dua aktor lain adalah private
sektor (sektor swasta) dan civil society(masyarakat madani).
Menerapkan praktik good governance dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas
pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis untuk
menerapkan good governance di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik.
Ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi strategis untuk memulai
menerapkan good governance.
Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur
good governance. Para pejabat publik, unsur-unsur dalam masyarakat sipil dan dunia usaha
sama-sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik. Ada tiga alasan
penting yang melatar-belakangi bahwa pembaharuan pelayanan publik dapat mendorong praktik
good governance di Indonesia :
1. Perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh stakeholders, yaitu pemerintah ,
warga, dan sektor usaha.
2. Pelayanan publik adalah ranah dari ketiga unsur governance melakukan interaksi yang
sangat intensif.
3. Nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik good governance diterjemahkan secara lebih
mudah dan nyata melalui pelayanan publik.

15. Secara garis besar, permasalahan penerapan Good Governance meliputi :
1. Reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat;
2. Tingginya kompleksitas permasalahan dalam mencari solusi perbaikan;
3. Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek KKN, dan masih
lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur;
4. Makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik;
5. Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik antara lain
transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik serta taat pada hukum;
6. Meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan
keputusan dalam era desentralisasi;
7. Rendahnya kinerja sumberdaya manusia dan kelembagaan aparatur; sistem kelembagaan
(organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan daerah yang belum memadai;
Manfaat Good Government Governance
Untuk dapat menerapkan Good Government Governance perlu diperhatikan prinsip-prinsip dasar
yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum prinsip-
prinsip dasar Good Government Governance terdiri dari lima hal, yaitu; tranparansi, integritas,
akuntabilitas, keadilan, dan responsibilitas. Sementara Organization for Economic Cooperation
and Development menyebutkan 4 hal pokok yang menjadi prinsip dasar Good Government
Governance, diantaranya adalah:
1. Keadilan (fairness) : Melindungi segenap kepentingan masyarakat dan stakeholder lainnya
dari rekayasa-rekayasa dan transaksi-transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang
berlaku.
2. Tranparansi (transparency) : Meningkatkan keterbukaan (disclosure) dari kinerja
pemerintah daerah secara teratur dan tepat waktu (timely basis) serta benar (accurate)
3. Dapat dikontrol (Accountability) : Menciptakan system pengawasan yang efektif didasarkan
atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan (distribution and balance of power)
4. Tanggungjawab (responsibility) : Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mematuhi
hukumdan ketentuan peraturan yang berlaku termasuk tanggap terhadap kepentingan
masyarakat.

16. CONCLUSION & RECOMENDATION
Conclusion
Tata pemerintahan yang baik ialah menjalankan fungsi pemerintahan yang baik dan bersih.
Keutama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya.
Bertolak dari prinsip- prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-
buruknya pemerintahan bisa dinilai bila telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip
good governance dan good Goverment hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh
lembaga (negara, swasta dan masyarakat) yang melibatkan kepentingan publik. Good
Government Governance sebagai suatu konsep dalam menjalankan pemerintahan tidak terhenti
hanya sampai pemahaman saja, melainkan harus benar-benar diimplementasikan dalam langkah
kongkret sehingga dapat memberikan manfaat pada seluruh pihak yang berkepentingan dengan
pemerintahan. Implementasi Good Government Governance dalam pemerintahan secara
sederhana adalah menerapkan prinsip Good Government Governance kedalam system dan
pengelolaan pemerintahan daerah dengan baik dan benar.
Recomendation
Lembaga pemerintahan yang di dalamnya terdiri dari wakil rakyat seharusnya mengabdikan diri
kepada rakyat dan memperhatikan hak rakyat bukan sebaliknya pemerintah menjadikan rakyat
sebagai alat untuk kepentingan politik yang sebenarnya bukan rakyat yang diuntungkan dalam
proses politik di negara ini. Serta transparansi dan informasi mengenai kepemerintahan cendrung
tertutup kepada rakyat.
Dengan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah berdasarkan Good
Government Governance pemerintah akan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Hal
ini dikarenakan seluruh personil dipemerintah pada setiap level dan biro akan berusaha
menyumbangkan segenap kemampuannya untuk kepenting pemerintahan dan bukan atas dasar
mencari keuntungan secara pribadi, dan atau kelompok.

17. Referensi
Hapzi Ali, 2018. Modul BE & GG, Univeristas Mercu Buana. (23 Desember 2018, 05.00)
Banyumaskab, 2018. https://www.banyumaskab.go.id/read/15538/pelaksanaan-good-
governance-di indonesia#.W9drH2gzbIU, (23 Desember 2018, 07.44)
Antonim-1, 2018. https://www.kominfo.go.id/struktur-organisasi, (23 Desember 2018, 10.15)
https://www.academia.edu/28382748/Makalah_Tata_pemerintahan_yang_baik_Good_Governan
ce_BAB_1_PENDAHULUAN_1.1_Latar_Belakang, (23 Desember 2018, 11.00)
https://hardiwinoto.com/good-government-governance/, (24 Desember 2018, 06.00)
https://www.dosenpendidikan.com/integritas-pengertian-fungsi-tujuan-manfaat-ciri/,
(24 Desember 2018, 08.00)