Dokumen tersebut membahas tentang penerapan Good Governance pada BPJS Ketenagakerjaan. Beberapa implementasi Good Governance yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan antara lain menerapkan prinsip-prinsip Good Governance, melakukan penilaian internal Good Governance, melaporkan harta kekayaan pegawai, mengimplementasikan sistem pelaporan pelanggaran, serta melaksanakan program tanggung jawab sosial. BPJS Ketenagakerjaan dinilai sang

1. PENERAPAN GOOD GOVERNANCE
PADA BPJS KETENAGAKERJAAN
Disusun oleh :
Andika Dwi Prasetya Rahman
55117110085
Program Pascasarjana Magister Manajemen
Universitas Mercubuana
Jakarta
2017

2. Abstrak
Demi meningkatkan reputasi yang akan memiliki dampak positif terhadap brand awareness dan
kemajuan lembaga, maka diperlukan langkah langkah strategis diantaranya adalah penerapan
Good Governance. BPJS Ketenagakerjaan dalam proses bisnisnya telah menerapkan Good
Governance, yang dibuktikan dengan mendapatkan nilai 95,49 (sangat baik) pada Good
Governance Assessment. Beberapa implementasi penerapan Good Governance diantaranya
adalah: penerapan prinsip Good Governance; Internal Governance Award (IGA); Pelaporan
Harta Kekayaan dan Pengendalian Gratifikasi; Whistleblowing System; dan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Kata Kunci : TJSL; Good Governance
A. Pendahuluan
Semakin ketatnya persaingan perusahaan yang bergerak di bidang barang ataupun jasa, semakin
gencar pula perusahaan melakukan inovasi dan promosi. Salah satu cara menaikkan citra
perusahaan diantaranya dengan meningkatkan reputasi perusahaan/lembaga. Reputasi memiliki
andil yang besar bagi perusahaan dalam merebut hati pasar. Menurut penelitian Hill and
Knowlton’s Corporate Reputation Watch (Listiani,2009 :4) 93% senior executive percaya bahwa
pelanggan sangat berpegang pada reputasi perusahaan. Selain itu, 79% senior executive percaya
bahwa investor dan pemegang saham berpegang pada reputasi perusahaan. Salah satu cara
meningkatkan reputasi perusahaan/lembaga adalah dengan menerapkan Tata Kelola Yang baik
(Good Governance). Sesuai dengan penelitian Hill and Knowlton’s Corporate Reputation Watch
(Listiani,2009 :4), menunjukkan bahwa dampak dari good corporate governance akan secara
drastic meningkatkan reputasi perusahaan, bahkan 40% senior executive percaya bahwa jika
corporate governance kuat akan menjadi factor potensial merangkul investor dan corporate
governance adalah salah salah satu penunjang pembentukan reputasi sebuah perusahaan.
B. Tinjauan Pustaka
I. Pengertian Good Governance
Menurut Bank Dunia yang dikutip Wahab (2002:34) menyebut Good Governance
adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemepembangunan yang solid dan
bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran
salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik
maupun Administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal
framework bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Selain itu Bank Dunia juga
mensinonimkan Good Governance sebagai hubungan sinergis dan konsturktif
diantara Negara, sektor swasta dan masyarakat.

3. II. Prinsip-Prinsip Good Governance
1. AKUNTABILITAS: Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan
dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
2. PENGAWASAN : Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan
masyarakat luas.
3. DAYA TANGGAP: Meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan
pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
4. PROFESIONALISME: Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan
pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan
biaya terjangkau.
5. EFISIENSI & EFEKTIVITAS: Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada
masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal &
bertanggung jawab.
6. TRANSPARANSI: Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah
dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam
memperoleh informasi.
7. KESETARAAN: Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat
untuk meningkatkan kesejahteraannya.
8. WAWASAN KE DEPAN: Membangun daerah berdasarkan visi & strategis yang
jelas & mengikuti-sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga
warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.
9. PARTISIPASI: Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam
menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut
kepentingan masyarakat, baik secara langsung mapun tidak langsung.
10. PENEGAKAN HUKUM: Mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua
pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai
yang hidup dalam masyarakat.
C. Metode Penelitian
Penelitian ini berdasarkan pada hasil observasi melalui internet dan literature.
D. Hasil dan Pembahasan
Demi terciptanya lembaga yang memiliki prinsip Tata Kelola Yang Baik, beberapa implementasi
Good Governance oleh BPJS Ketenagakerjaan diantaranya :
I. Dalam proses bisnisnya, BPJS Ketenagakerjaan menerapkan prinsip-prinsip Good
Governance, dimana tertuang dalam 8 (delapan) nilai, yakni Transparency,
Accountability, Responsibility, Independency, Fairness, Predictability, Participation,
dan Dynamism.

4. 1. Transparency
Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan dalam pengungkapan informasi yang
material dan relevan. Hal ini diterapkan pada keterbukaan pada nilai saldo yang ada pada
setiap masing-masing tenaga kerja yang tergabung dalam program BPJS
Ketenagakerjaan. Mereka dapat mengakses nilai saldo dimanapun dan kapanpun, terlebih
telah diluncurkannya BPJSTK Mobile. Data yang ada merupakan data yang valid dan
dapat dipertanggungjawabkan.
2. Accountability
Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari Organ BPJS
Ketenagakerjaan. Berlandaskan dengan Peraturan Direksi (Perdir) Nomor 24/092017
tentang Nama Jabatan, Uraian Jabatan, dan Persyaratan Jabatan, maka telah jelas tugas
pokok dan fungsi dari setiap unit kerja dan posisi.
3. Responsibility
Kesesuaian pengelolaan lembaga terhadap peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku. Hal ini sesuai dengan diterbitkannya Perdir/33/102017 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja BPJS Ketenagakerjaan.
4. Independency
Pengelolaan lembaga secara professional yang bebas dari benturan kepentingan, tekanan
dan pengaruh dari pihak lain. Sejalan dengan fungsi lembaga BPJS Ketenagakerjaan
yakni melindungi dan menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya, maka BPJS
Ketenagakerjaan dituntut untuk bersikap netral demi kepentingan masyarakat.
5. Fairness
Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku jabatan. Selain itu,
keadilan dan kesetaraan dalam memberikan pelayanan kepada seluruh peserta demi
terciptanya kepuasan peserta.
6. Predictability
Penerapan hokum, kebijakan dan peraturan secara konsisten demi mewujudkan proses
bisnis yang kondusif.
7. Participation
Memberikan edukasi secara aktif dan kesempatan keterlibatan pemangku kepentingan
secara efektif. Sebagai lembaga yang bergerak di jaminan social ketenagakerjaan, perlu
diadakan sosialisasi secara berkala kepada seluruh masyarakat akan pentingnya jaminan
social ketenagakerjaan.

5. 8. Dynamism
Inovasi dalam tata kelola atau perubahan yang positif untuk menciptakan efisiensi dan
meningkatkan performance lembaga.
II. Internal Governance Award (IGA)
Implementasi Good Governance juga diterapkan dengan menyelenggarakan Internal
Governance Award (IGA), yaitu penghargaan atas internalisasi penerapan Tata
Kelola Yang Baik (Good Governance) pada unit kerja dengan berlandaskan pada
prinsip-prinsip : Transparency, Accountability, Responsibility, Independency,
Fairness, Predictability, Participation, dan Dynamism, sesuai Perdir/18/092015
tentang Pedoman Tata Kelola Yang Baik BPJS Ketenagakerjaan. Penilaian IGA
terbagi atas 3 kelompok unit kerja, yaitu Kantor Cabang, Kantor Wilayah,
Divisi/CMO/LNO/SPI, serta Honorable Mantion yang merupakan kategori penilaian
untuk mengukur Unit Kerja (Kantor Pusat) yang menjadi pilar Good Governance
BPJS Ketenagakerjaan. Tujuan dari IGA adalah meningkatkan reputasi unit kerja
serta untuk menggali inisiatif dan inovasi penerapan Good Governance di masing-
masing unit kerja.
Penerapan Good Governance di BPJS Ketenagakerjaan berjalan dengan baik. Hal ini
dibuktikan dengan Hasil Good Governance Assessment BPJS Ketenagakerjaan
Periode 2015 yang menunjukkan nilai 95,49 (sangat baik), dimana memiliki
karakteristik sebagai berikut:
1. Komitmen kuat dan keteladanan dalam penerapan dan penegakan Good Governance;
2. Telah sejalan dan memenuhi target tahunan pada roadmap GG BPJS Ketenagakerjaan
2015-2016;
3. Lembaga memiliki kepatuhan atas regulasi tata kelola dan pada area tertentu telah
menerapkan melebihi aturan;
4. Memiliki kelengkapan struktur dan kelengkapan penerapan Good Governance sesuai
dengan best practices;
5. Penerapan Good Governance secara konsisten dan berkelanjutan telah mendapatkan
pengakuan dan penghargaan dari berbagai lembaga dan otoritas;
6. Penerapan GG telah memberikan pengaruh positif terhadap institusi/mitra bisnis pada
rentang kendali bisnis lembaga.
III. Pelaporan Harta Kekayaan dan Pengendalian Gratifikasi
Bahwa setiap pejabat structural yang ada di BPJS Ketenagakerjaan memiliki
kewajiban melaporkan harta kekayaan yang dimiliki kepada Komis Pemberantasan
Korupsi berkala setiap tahunnya. Hal ini mengikuti tentang Perdir/123/092015

6. tentang Pedoman Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
Selain itu, segala macam bentuk gratifikasi yang diterima oleh seluruh insan BPJS
Ketenagakerjaan, maka wajib dilaporkan melalui aplikasi siPatuh (Sistem Kepatuhan)
BPJS Ketenagakerjaan.
IV. Whistleblowing System
Bertujuan mendeteksi dan mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan
dan/atau membahayakan BPJS Ketenagakerjaan. Ruang lingkup pelanggaran yang
dapat dilaporkan meliputi :
1. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Gratifikasi;
3. Kecurangan;
4. Suap;
5. Pelanggaran Hukum dan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan;
6. Pelanggaran Prinsip Standar Akuntansi Keuangan;
7. Pelayanan;
8. Asusila;
9. Benturan Kepentingan;
10. Pelanggaran Lainnya.
V. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
BPJS Ketenagakerjaan memiliki komitmen tinggi untuk berpartisipasi dalam upaya
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, melalui penyelenggaraan system
jaminan kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengganggu kemampuan
generasi yang akan dating dalam memenuhi kesejahteraannya. Program ini
merupakan salah satu program strategis dalam meningkatkan reputasi dan branding.
E. Kesimpulan dan Saran
Bahwa implementasi Good Governance dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap institusi BPJS Ketenagakerjaan, yang kemudian dapat merangkul lebih luas lagi
masyarakat untuk turut ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dengan reputasi
institusi yang baik, maka akan mempermudah BPJS Ketenagakerjaan dalam hal
sosialisasi dan menjaring peserta. Saran dari kami adalah tetap pertahankan penerapan
Good Governance demi mempertahankan reputasi institusi.

7. DAFTAR PUSTAKA
L.P. Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik, Jakarta, Bumi Aksara, 2010
Pandji Santosa, Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance, Bandung: PT.
Reflika Aditama, 2008
https://yanwariyanidwi.wordpress.com/2015/12/15/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-
governance-di-indonesia/, Rabu, 20 Desember 2017 pukul 08:34
https://saepudinonline.wordpress.com/2010/11/27/prinsip-good-corporate-governance-gcg-dan-
10-prinsip-good-governance/ Rabu, 20 Desember 2017 pukul 09:11
http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/Infrastruktur-.html Rabu, 20 Desember 2017 pukul
10:44