Dokumen tersebut membahas pentingnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Good Governance (GG) baik di pemerintahan maupun perusahaan untuk mencapai tujuan bersama. GCG dan GG mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kesetaraan sesuai pedoman Komite Nasional Kebijakan Governance. Penerapan GCG sejalan dengan nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan kese

1. Nama : Basori
Nim : 55117110024
Dosen : Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali, Pre-MSc, MM, CMA
Matkul : Business Ethic & Good Governance
Untuk mewujdukan Good Corporate Governance di Indonsia baik pada Pemerintah (GGG)
atau pada Perusahaan (GCG), yaitu dengan mengadakan pengujian terlebih dahulu
terhadap sumber daya manusianya, baik pada pemerintahan maupun lingkup perusahaan.
Biasanya diadakan planning atau planning, recrutment, selection, tranning. Sehingga akan
didapatkan tenaga ahli sesuai yang diinginkan. Maka hal ini akan membangun suatu moral
dan tanggung jawab terhadap etos kerja masing-masing personal.
Untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan efisien harus menerapkan tujuh asas dalam
Ketetapan MPR RI No XI/MPR/1998 maupun Undang-Undang No. 28 tahun 1999 telah
merumuskan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara (the general principle of state
organization), sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang No.28 tahun 1999,
yang meliputi:
1. Asas kepastian hukum: adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan
landasan peraturan perundang-undang, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan
penyelenggaraan negara
2. Asas tertib penyelenggaraan negara: adalah asas yang menjadi landasan keteraturan,
keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
3. Asas kepentingan umum : adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Asas keterbukaan: adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan
negara dengan tetap memperhatikan perlindungan asasi pribadi, golongan, dan rahasia
negara.
5. Asas proporsionalitas: adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban penyelenggara negara
6. Asas profesionalitas: adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan
kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas: adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. (Are, Christine. 2007.)
Menurut Komite Cadburry (1992) GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan
mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta
kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada
para shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya.
Pengaplikasian yg bisa dilakukan pada lingkup perusahaan yaitu pengaturan kewenangan
Direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan
perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.
Sedangkan pengaplikasian yg bisa dilakukan dalam ruang lingkup pemerintahan proses
pengambilan keputusan yang ada dalam struktur pemerintahan (MPR -DPR) harus
mengandung nilai-nilai transparency, responsibility, accountability, dan tentu saja fairness.

2. Adapun pada perusahaan yang bonafit pada umumnya melaksanakan GCG dengan
menggunakan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Komite Nasional Kebijakan
Governance (KNKG) prinsip-prinsip GCG yaitu :
1. Transparansi (Transparancy)
2. Akuntabilitas (Accountability)
3. Responsibilitas (Responsibility)
4. Independensi (Independency).
5. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)
Pada akhrinya penerapan prinsip – prinsip Good Governance yang diterapakan pada
pemerintahan dan perusahaan di Indonesia akan berjalan baik jika diikuti dengan jalannya
komponen-kompenen sistem GC seperti Kode Etik, Pengendalian Informasi dan benturan
kepentingan, TJSL dan lain sebagainya. Sehinggan dapat ditarik kesimpulan “Bahwa
Good Governance sangat memiliki peranan penting dalam perusahaan dan pemerintahan
untuk menyelenggarakan suatu sistem yang terdapat, selain itu hubungan Good
Governance dengan Kode etik, Etika Bisnis memiliki hubungan yang kolerasi yang saling
mendukung dalam keberhasilan tujuan perusahaan dan pemerintahan” (Djanegara,
Moermahadi Soerja).
Pendekatan GCG terhadap Pancasila dan Kebinneka Tunggal Ika adalah Setiap karyawan
mendapatkan hak dan tanggungjawab yang sesuai dengan kinerja masing-masing. Secara
kualitatif untuk memenuhi tujuan yaitu pada (sila ke 2), dimana setiap masyarakat
mendapatkan keadilan dalam undang-undang pancasila. Persatuan dan solidaritas (sila ke3)
setiap perusahaan dituntut untuk menjamin persatuan dan kesatuan antar staf yang satu
dengan yang lainnya, tidak ada istilah perbedaan suku, etnis, agama dan sebagainya.
Adapun pada (sila ke5) perusahaan harus dapat memberikan keadilan bagi semua pihak
stakeholder baik staf bawah sampai jabatan tertinggi. Sehingga setiap perusahaan
mempunyai tujuan yang sama dengan Pancasila dalam fungsinya sebagai Dasar Negara,
dan Pancasila menjadi panduan nilai dalam mengatur keberadaan suatu perusahaan dan
masyarakat Indonesia. Hal ini dapat ditunjukkan dengan dasar politik perekonomian
Indonesia yang berbunyi :
- Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
- Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh Negara.
- Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. (Hatta,
2005:34)
Dengan berdasar pada nilai-nilai tersebut, jika Pancasila hendak diletakkan pada bingkai
ekonomi yang benar, tepat dan memiliki daya guna, maka Indonesia sebenarnya dapat
digolongkan sebagai sebuah Negara kesejahteraan. Hal tersebut dikarenakan adanya
“peran Negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian” yang
didalamnya “mencakup tanggung jawab Negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan
dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya, sesuai amanat undang-undang”. (Estes, Ralph.
2005).

3. Namun dalam praktiknya, Pancasila tidaklah lagi diletakkan dalam bingkai ekonomi yang
benar, tepat dan memiliki daya guna. Hal tesebut dikarenakan peran actor dari Negara
(seperti : anggota eksekutif, yudikatif dan legislatif) yang memiliki kecendrungan tamak dan
mementingkan kepentingan golongan mereka sendiri. Akibatnya sungguh fatal, Negara
Pancasila akhirnya mengalami kegagalan operasional
Kesimpulan GCG yang sesuai dengan Pancasila dan Kebineka Tunggal Ika :
1. Pancasila sebagai sebuah dasar Negara yang membutuhkan sebuah kajian langkah
praksis bagi setiap tindakannya, jika ia hendak digunakan menjadi sebuah kajian
nilai.
2. Konsep ekonomi dalam Pancasila yang memberikan ruang dan tempat terhadap
penghargaan hak individu untuk memiliki dan menguasai suatu benda atau jasa
dengan batasan titik tertentu.
3. Membuat konsep pencipta kesejahteraan bagi keberadaan masyarakat Indonesia.
Daftar Pustaka
Are, Christine. 2007. The High-Purpose Company. Jakarta, (7 September 2017, jam
7.30)
Djanegara, Moermahadi Soerja. Menuju Good Corporate Governance : Suatu Kajian
Empiris. Bogor, (7 September 2017, jam 8.00)
Estes, Ralph. 2005. Tyrani of The Triple Bottom Line. Jakarta, (7 September 2017, jam 8.00)