SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Download to read offline
Ekonomi Politik
PRIVATISASI DAN
REFORMASI
ADMINISTRASI
PRIVATISASI DAN REFORMASI ADMINISTRASI
DALAM PANDANGAN EKONOMI POLITIK
OLEH
HERU GERNANDES
1110842010
Definisi Privatisasi
• J.A. Kay dan D.J. Thompson
:cara untuk mengubah hubungan antara pemerintah dan sektor swasta.
• Dubleavy
: privatisasi merupakan pemindahan permanen aktivitas
produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan negara ke
perusahaan swasta atau dalam bentuk organisasi nonpublik, seperti lembaga
swadaya masyarakat.
• UU 19/2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun
seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai
perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta
memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
Maksud & Tujuan Privatisasi (Pasal 74 UU 19/2003)
1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk:
 memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero;
 meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan;
 menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat;
 menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
 menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global;
 menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.
2) Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah
perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham
Persero.
Metode Privatisasi (Pasal 78 UU 19/2003)
PRIVATISASI
Langsung
Kepada
investor
Kepada
manajemen
melalui
Pasar modal
Saham Baru
(Dilusi Saham
Pemerintah)
Saham Lama
(Divestasi saham
pemerintah)
Kas Perusahaan APBN
PRIVATISASI
Perusahaan
Negara
Masyarakat
• Sumber dana baru untuk pertumbuhan
perusahaan, sehingga dapat meningkatkan
kinerja perusahaan
• pengembangan pasar, alih
teknologi, networking dll
• Memperkuat pasar modal
• Sumber APBN (Divestasi)
• Perbaikan iklim investasi & pengembangan
sektor riil
• Memperluas kepemilikan
• Pertumbuhan perusahaan akan
menciptakan lapangan kerja dan
memperbaiki kualitas jasa & produk
• Peningkatan partisipasi kontrol masyarakat
M
A
N
F
A
A
T
6
Faktor-faktor Kebijakan Privatisasi di
Indonesia
• Faktor eksternal :
1. Adanya tuntutan liberalisme dan pasar bebas yang makin mengglobal
2. Adanya resesi ekonomi dunia
3. Teladan privatisasi dari beberapa negara pendahulu
4. Adanya dukungan IMF dan Bank dunia
• Faktor Internal :
- Buruknya kinerja BUMN (tidak efisien)
- Tidak adanya konsentrasi usaha pemerintah dalam pengelolaan BUMN
- Beratnya anggaran pemerintah untuk menompang BUMN
- Kesulitan utang luar negri
Dasar Hukum privatisasi di indonesia
• Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
• Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Privatisasi Perusahaan Perseroan
• Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan
Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2010 tentang Cara
Privatisasi, Penyusunan Program Tahunan Privatisasi dan Penunjukan
Lembaga dan/atau Profesi Penunjang serta Profesi Lainnya
Reformasi administrasi
Reformasi Administrasi (Versi Osborne)
Reinvention/entrepreneurial/banashing: transformasi sistem organisasi
pemerintah secara fundamental untuk meningkatkan
efektifitas, efisiensi, adaptasi, dan kemampuan mereka melakukan inovasi.
Tranformasi menyangkut: tujuan, sistem
insentif, pertanggungjawaban, struktur kekuasaan, dan budaya
Caiden (1969) menyatakan reformasi administrasi merupakan keinginan atau
dorongan yang dibuat agar terjadi perubahan atau transformasi di bidang
administrasi sebuah organisasi menjadi lebih baik.
Pengertian reformasi administrasi dapat diperkaya dengan mengutip pendapat de
Guzman dan Reforma (Mawhood, 1983) yang mengatakan bahwa, reformasi
administrasi adalah,
1. merupakan perubahan yang direncanakan atau disengaja terhadap birokrasi
pemerintahan. Kedua, merupakan hal yang sama dengan inovasi.
2. perbaikan terhadap efisiensi dan efektivitas pelayanan publik sebagai hasil yang
ingin dicapai dari proses reformasi.
3. urgensi reformasi didorong oleh adanya kebutuhan untuk mengatasi
ketidakpastian dan perubahan yang cepat pada lingkungan organisasi.
Secara internal tujuan reformasi adalah untuk menyempurnakan atau meningkatkan
kinerja. Adapun secara eksternal yang berkaitan dengan masyarakat adalah
menyesuaikan sistem administrasi terhadap meningkatnya kebutuhan
masyarakat, Riggs (1986 : 94).
Reformasi administrasi berkembang dikarenakan mulai berubahnya paradigma
pemerintahan menuju pemerintahan yang baik ( good governance ).
Area Perubahan
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,
efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip
good governance
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan
kondusif
SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten,
capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja
birokrasi
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan
masyarakat
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
1. Organisasi
2. Tatalaksana
3. Peraturan
Perundang-undangan
4. Sumber Daya
Manusia Aparatur
5. Pengawasan
6. Akuntabilitas
7. Pelayanan Publik
8. Mind set dan Culture
set Aparatur
AREA HASIL YANG DIHARAPKAN
11
Reformasi administrasi dalam privatisasi
pelaksanaan kebijakan privatisasi BUMN akan menggeser peran dari pemerintah
ke investor baru ( pemilih saham baru )., investor baru tentu akan berupaya
untuk bekerja secara efisien, sehingga mampu menciptakan laba yang
optimal, mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, serta mampu
memberikan kontribusi yang lebih baik kepada pemerintah melalui
pembayaran pajak dan pembagian dividen serta mampu untuk bersaing
dipasar global.
Disini investor akan mencoba melakukan reformasi ditubuh BUMN tersebut
dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen profesional.
Terima kasih

More Related Content

What's hot

ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEMADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEMSiti Sahati
 
Variabel kebijakan pemerintah
Variabel kebijakan pemerintahVariabel kebijakan pemerintah
Variabel kebijakan pemerintahnurul khaiva
 
MSDM Sektor Publik by Ade Gumilar Iskandar Part 1
MSDM Sektor Publik by Ade Gumilar Iskandar Part 1MSDM Sektor Publik by Ade Gumilar Iskandar Part 1
MSDM Sektor Publik by Ade Gumilar Iskandar Part 1Ade Iskandar
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAFajar Dolly
 
Filsafat administrasi
Filsafat administrasiFilsafat administrasi
Filsafat administrasiAndi Irawan
 
Prinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi PublikPrinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi Publik93220872
 
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]Siti Sahati
 
Pengertian Teori Organisasi mia unkris
Pengertian Teori Organisasi mia unkrisPengertian Teori Organisasi mia unkris
Pengertian Teori Organisasi mia unkrisFrans Dione
 
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah DaerahKonsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah DaerahSiti Sahati
 
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen PemerintahanOrganisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen PemerintahanTri Widodo W. UTOMO
 
Tatanan organisasi pemerintahan negara
Tatanan organisasi pemerintahan negaraTatanan organisasi pemerintahan negara
Tatanan organisasi pemerintahan negaraendahmustika
 
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARASISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARAPLUR
 
Sejarah new public service
Sejarah new public serviceSejarah new public service
Sejarah new public servicePutra Manurung
 
Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik yuniariarsela
 
Manajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerahManajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerahArief H
 
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaeblerreinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted GaeblerBhaskoro Utomo
 

What's hot (20)

ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEMADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
 
Variabel kebijakan pemerintah
Variabel kebijakan pemerintahVariabel kebijakan pemerintah
Variabel kebijakan pemerintah
 
MSDM Sektor Publik by Ade Gumilar Iskandar Part 1
MSDM Sektor Publik by Ade Gumilar Iskandar Part 1MSDM Sektor Publik by Ade Gumilar Iskandar Part 1
MSDM Sektor Publik by Ade Gumilar Iskandar Part 1
 
Etika pemerintahan
Etika pemerintahanEtika pemerintahan
Etika pemerintahan
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
 
Filsafat administrasi
Filsafat administrasiFilsafat administrasi
Filsafat administrasi
 
New public Service
New public ServiceNew public Service
New public Service
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
Prinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi PublikPrinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi Publik
 
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
 
Pengertian Teori Organisasi mia unkris
Pengertian Teori Organisasi mia unkrisPengertian Teori Organisasi mia unkris
Pengertian Teori Organisasi mia unkris
 
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah DaerahKonsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
 
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen PemerintahanOrganisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
 
Tatanan organisasi pemerintahan negara
Tatanan organisasi pemerintahan negaraTatanan organisasi pemerintahan negara
Tatanan organisasi pemerintahan negara
 
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARASISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
 
Sejarah new public service
Sejarah new public serviceSejarah new public service
Sejarah new public service
 
Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik
 
Organisasi Pemerintahan
Organisasi PemerintahanOrganisasi Pemerintahan
Organisasi Pemerintahan
 
Manajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerahManajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerah
 
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaeblerreinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
 

Similar to PRIVATISASI DAN REFORMASI ADMINISTRASI

Reformasi administrasi
Reformasi administrasiReformasi administrasi
Reformasi administrasiLutfianah Lail
 
PPT 5.1 Privatisasi dan Revormasi BUMN.ppt
PPT 5.1 Privatisasi dan Revormasi BUMN.pptPPT 5.1 Privatisasi dan Revormasi BUMN.ppt
PPT 5.1 Privatisasi dan Revormasi BUMN.pptRueTweddiaofLark
 
Artikel astri reinventing government
Artikel astri reinventing governmentArtikel astri reinventing government
Artikel astri reinventing governmentAstri Yulia
 
Transparan akuntansi 2 by diahandani.blogspot.com
Transparan akuntansi 2 by diahandani.blogspot.comTransparan akuntansi 2 by diahandani.blogspot.com
Transparan akuntansi 2 by diahandani.blogspot.comAndani Abayz
 
Bkd diy reinventing gov & sistem merit hri
Bkd diy reinventing gov & sistem merit   hriBkd diy reinventing gov & sistem merit   hri
Bkd diy reinventing gov & sistem merit hriharrypujiraharjo
 
Reinventing government (prof aries)
Reinventing government (prof aries)Reinventing government (prof aries)
Reinventing government (prof aries)DIP IPDN Angkatan 3
 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PRIVATISASI BUMN : KOMPARASI IND...
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PRIVATISASI BUMN : KOMPARASI IND...FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PRIVATISASI BUMN : KOMPARASI IND...
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PRIVATISASI BUMN : KOMPARASI IND...Ahmad Ahmad
 
Faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan privatisasi bumn komparasi indo...
Faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan privatisasi bumn  komparasi indo...Faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan privatisasi bumn  komparasi indo...
Faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan privatisasi bumn komparasi indo...lmfeui
 
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publikPenerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publikpateh
 
Penyempurnaan administrasi
Penyempurnaan administrasiPenyempurnaan administrasi
Penyempurnaan administrasiParunadi Buntok
 
KELOMPOK 6 Reformasi administrasi (wecompress.com).pdf
KELOMPOK 6 Reformasi administrasi (wecompress.com).pdfKELOMPOK 6 Reformasi administrasi (wecompress.com).pdf
KELOMPOK 6 Reformasi administrasi (wecompress.com).pdfivanabila1
 
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.pptMateri kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.pptDedenSuhendar5
 
BIROKRASI DAN GOVERNANCE (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptx
BIROKRASI DAN GOVERNANCE  (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptxBIROKRASI DAN GOVERNANCE  (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptx
BIROKRASI DAN GOVERNANCE (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptxfitriani894127
 
BE & GG, Antoni Butarbutar, Hapzi Ali, Ethics and Business; Governance Rating...
BE & GG, Antoni Butarbutar, Hapzi Ali, Ethics and Business; Governance Rating...BE & GG, Antoni Butarbutar, Hapzi Ali, Ethics and Business; Governance Rating...
BE & GG, Antoni Butarbutar, Hapzi Ali, Ethics and Business; Governance Rating...Antoni Butarbutar
 

Similar to PRIVATISASI DAN REFORMASI ADMINISTRASI (20)

Reformasi administrasi
Reformasi administrasiReformasi administrasi
Reformasi administrasi
 
PPT 5.1 Privatisasi dan Revormasi BUMN.ppt
PPT 5.1 Privatisasi dan Revormasi BUMN.pptPPT 5.1 Privatisasi dan Revormasi BUMN.ppt
PPT 5.1 Privatisasi dan Revormasi BUMN.ppt
 
Good government (kel 10)
Good government (kel 10)Good government (kel 10)
Good government (kel 10)
 
Kelompok 1.pptx
Kelompok 1.pptxKelompok 1.pptx
Kelompok 1.pptx
 
Artikel astri reinventing government
Artikel astri reinventing governmentArtikel astri reinventing government
Artikel astri reinventing government
 
Reformasi birokrasi
Reformasi birokrasiReformasi birokrasi
Reformasi birokrasi
 
Transparan akuntansi 2 by diahandani.blogspot.com
Transparan akuntansi 2 by diahandani.blogspot.comTransparan akuntansi 2 by diahandani.blogspot.com
Transparan akuntansi 2 by diahandani.blogspot.com
 
Bkd diy reinventing gov & sistem merit hri
Bkd diy reinventing gov & sistem merit   hriBkd diy reinventing gov & sistem merit   hri
Bkd diy reinventing gov & sistem merit hri
 
Reinventing government (prof aries)
Reinventing government (prof aries)Reinventing government (prof aries)
Reinventing government (prof aries)
 
Uu 19 2003 Pjls
Uu 19 2003 PjlsUu 19 2003 Pjls
Uu 19 2003 Pjls
 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PRIVATISASI BUMN : KOMPARASI IND...
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PRIVATISASI BUMN : KOMPARASI IND...FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PRIVATISASI BUMN : KOMPARASI IND...
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PRIVATISASI BUMN : KOMPARASI IND...
 
Faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan privatisasi bumn komparasi indo...
Faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan privatisasi bumn  komparasi indo...Faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan privatisasi bumn  komparasi indo...
Faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan privatisasi bumn komparasi indo...
 
Fix
FixFix
Fix
 
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publikPenerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
 
Penyempurnaan administrasi
Penyempurnaan administrasiPenyempurnaan administrasi
Penyempurnaan administrasi
 
KELOMPOK 6 Reformasi administrasi (wecompress.com).pdf
KELOMPOK 6 Reformasi administrasi (wecompress.com).pdfKELOMPOK 6 Reformasi administrasi (wecompress.com).pdf
KELOMPOK 6 Reformasi administrasi (wecompress.com).pdf
 
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.pptMateri kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
 
Good governance
Good governanceGood governance
Good governance
 
BIROKRASI DAN GOVERNANCE (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptx
BIROKRASI DAN GOVERNANCE  (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptxBIROKRASI DAN GOVERNANCE  (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptx
BIROKRASI DAN GOVERNANCE (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptx
 
BE & GG, Antoni Butarbutar, Hapzi Ali, Ethics and Business; Governance Rating...
BE & GG, Antoni Butarbutar, Hapzi Ali, Ethics and Business; Governance Rating...BE & GG, Antoni Butarbutar, Hapzi Ali, Ethics and Business; Governance Rating...
BE & GG, Antoni Butarbutar, Hapzi Ali, Ethics and Business; Governance Rating...
 

More from Heru Fernandez

IMPLEMENTASI STRATEGIK PERUSAHAAN
IMPLEMENTASI STRATEGIK PERUSAHAANIMPLEMENTASI STRATEGIK PERUSAHAAN
IMPLEMENTASI STRATEGIK PERUSAHAANHeru Fernandez
 
MENYUSUN RENCANA BAYARAN STRATEGIS
MENYUSUN RENCANA BAYARAN STRATEGISMENYUSUN RENCANA BAYARAN STRATEGIS
MENYUSUN RENCANA BAYARAN STRATEGISHeru Fernandez
 
Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pe...
Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman  Evaluasi Penyelenggaraan Pe...Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman  Evaluasi Penyelenggaraan Pe...
Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pe...Heru Fernandez
 
STRATEGI DAN PROGRAM KEAMANAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH
STRATEGI DAN PROGRAM  KEAMANAN PANGAN  JAJANAN ANAK SEKOLAHSTRATEGI DAN PROGRAM  KEAMANAN PANGAN  JAJANAN ANAK SEKOLAH
STRATEGI DAN PROGRAM KEAMANAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAHHeru Fernandez
 
Kebijakan keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)
Kebijakan keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)Kebijakan keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)
Kebijakan keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)Heru Fernandez
 
5 kunci keamanan pangan anak sekolah (PJAS)
5 kunci keamanan pangan anak sekolah (PJAS)5 kunci keamanan pangan anak sekolah (PJAS)
5 kunci keamanan pangan anak sekolah (PJAS)Heru Fernandez
 
politik dan administrasi negara
politik dan administrasi negarapolitik dan administrasi negara
politik dan administrasi negaraHeru Fernandez
 
Analisis kebijakan versi weimer vining -kelp heru gernandes
Analisis kebijakan versi weimer vining -kelp heru gernandesAnalisis kebijakan versi weimer vining -kelp heru gernandes
Analisis kebijakan versi weimer vining -kelp heru gernandesHeru Fernandez
 
Kapasitas fiskal Dan APBD Kota sukabumi 2012
Kapasitas fiskal Dan APBD Kota sukabumi 2012Kapasitas fiskal Dan APBD Kota sukabumi 2012
Kapasitas fiskal Dan APBD Kota sukabumi 2012Heru Fernandez
 
Confessions of an Economic Hit Man
Confessions of an Economic Hit ManConfessions of an Economic Hit Man
Confessions of an Economic Hit ManHeru Fernandez
 
model kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindlemodel kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindleHeru Fernandez
 

More from Heru Fernandez (13)

IMPLEMENTASI STRATEGIK PERUSAHAAN
IMPLEMENTASI STRATEGIK PERUSAHAANIMPLEMENTASI STRATEGIK PERUSAHAAN
IMPLEMENTASI STRATEGIK PERUSAHAAN
 
MENYUSUN RENCANA BAYARAN STRATEGIS
MENYUSUN RENCANA BAYARAN STRATEGISMENYUSUN RENCANA BAYARAN STRATEGIS
MENYUSUN RENCANA BAYARAN STRATEGIS
 
Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pe...
Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman  Evaluasi Penyelenggaraan Pe...Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman  Evaluasi Penyelenggaraan Pe...
Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pe...
 
STRATEGI DAN PROGRAM KEAMANAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH
STRATEGI DAN PROGRAM  KEAMANAN PANGAN  JAJANAN ANAK SEKOLAHSTRATEGI DAN PROGRAM  KEAMANAN PANGAN  JAJANAN ANAK SEKOLAH
STRATEGI DAN PROGRAM KEAMANAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH
 
Kebijakan keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)
Kebijakan keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)Kebijakan keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)
Kebijakan keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)
 
5 kunci keamanan pangan anak sekolah (PJAS)
5 kunci keamanan pangan anak sekolah (PJAS)5 kunci keamanan pangan anak sekolah (PJAS)
5 kunci keamanan pangan anak sekolah (PJAS)
 
politik dan administrasi negara
politik dan administrasi negarapolitik dan administrasi negara
politik dan administrasi negara
 
SWOT, SOAR,dan PRA
 SWOT, SOAR,dan  PRA SWOT, SOAR,dan  PRA
SWOT, SOAR,dan PRA
 
PENGGUSURAN MENGANCAM
PENGGUSURAN MENGANCAMPENGGUSURAN MENGANCAM
PENGGUSURAN MENGANCAM
 
Analisis kebijakan versi weimer vining -kelp heru gernandes
Analisis kebijakan versi weimer vining -kelp heru gernandesAnalisis kebijakan versi weimer vining -kelp heru gernandes
Analisis kebijakan versi weimer vining -kelp heru gernandes
 
Kapasitas fiskal Dan APBD Kota sukabumi 2012
Kapasitas fiskal Dan APBD Kota sukabumi 2012Kapasitas fiskal Dan APBD Kota sukabumi 2012
Kapasitas fiskal Dan APBD Kota sukabumi 2012
 
Confessions of an Economic Hit Man
Confessions of an Economic Hit ManConfessions of an Economic Hit Man
Confessions of an Economic Hit Man
 
model kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindlemodel kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindle
 

Recently uploaded

bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptxbahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptxvincentptk17
 
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal  Faizin“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal  Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal FaizinKanaidi ken
 
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".Kanaidi ken
 
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdf
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdfEstetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdf
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdfHendroGunawan8
 
1.2.a.5 RuKol Modul 1.2 (2) Nilai- nilai dan peran guru penggerak
1.2.a.5 RuKol Modul 1.2 (2) Nilai- nilai dan peran guru penggerak1.2.a.5 RuKol Modul 1.2 (2) Nilai- nilai dan peran guru penggerak
1.2.a.5 RuKol Modul 1.2 (2) Nilai- nilai dan peran guru penggerakMetalinaSimanjuntak1
 
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptxElemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptxGyaCahyaPratiwi
 
LAWYER PRENEURSHIP by patar mangimbur permahadi
LAWYER PRENEURSHIP by patar mangimbur permahadiLAWYER PRENEURSHIP by patar mangimbur permahadi
LAWYER PRENEURSHIP by patar mangimbur permahadiPatarMahadyThangShiH
 
pure beauty comunity-vilza- Konsultasi Manajemen Web dan media Sosial
pure beauty comunity-vilza- Konsultasi Manajemen Web dan media Sosialpure beauty comunity-vilza- Konsultasi Manajemen Web dan media Sosial
pure beauty comunity-vilza- Konsultasi Manajemen Web dan media SosialAdePutraTunggali
 
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptxMateri B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptxafkarzidan98
 
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN  PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN  PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...AgusBuntara1
 
Overview ANLS - Come on 2023-Finals.pptx
Overview ANLS - Come on 2023-Finals.pptxOverview ANLS - Come on 2023-Finals.pptx
Overview ANLS - Come on 2023-Finals.pptxJessyMariaJoltuwu
 
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfJaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfHendroGunawan8
 
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaruSilvanaAyu
 
Daun Majemuk dan Phillotaxis Daun Mortum.pptx
Daun Majemuk dan Phillotaxis Daun Mortum.pptxDaun Majemuk dan Phillotaxis Daun Mortum.pptx
Daun Majemuk dan Phillotaxis Daun Mortum.pptxZulfatulAliyah
 
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Kanaidi ken
 
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxMATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxwulandaritirsa
 
Konsultasi Manajemen Web - Media Sosial - Creative Space
Konsultasi Manajemen Web - Media Sosial - Creative SpaceKonsultasi Manajemen Web - Media Sosial - Creative Space
Konsultasi Manajemen Web - Media Sosial - Creative SpaceAdePutraTunggali
 
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Tata Naipospos
 
MATERI PPT BENTUK ALJABAR kelas 7 kurikulum merdeka
MATERI PPT BENTUK ALJABAR kelas 7 kurikulum merdekaMATERI PPT BENTUK ALJABAR kelas 7 kurikulum merdeka
MATERI PPT BENTUK ALJABAR kelas 7 kurikulum merdekaIkhwanPunchline
 
3.3.a.9. Aksi Nyata - Modul 3.3 Fix .pdf
3.3.a.9. Aksi Nyata - Modul 3.3 Fix .pdf3.3.a.9. Aksi Nyata - Modul 3.3 Fix .pdf
3.3.a.9. Aksi Nyata - Modul 3.3 Fix .pdfAhmadHadiMashuri1
 

Recently uploaded (20)

bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptxbahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
 
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal  Faizin“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal  Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
 
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
 
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdf
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdfEstetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdf
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdf
 
1.2.a.5 RuKol Modul 1.2 (2) Nilai- nilai dan peran guru penggerak
1.2.a.5 RuKol Modul 1.2 (2) Nilai- nilai dan peran guru penggerak1.2.a.5 RuKol Modul 1.2 (2) Nilai- nilai dan peran guru penggerak
1.2.a.5 RuKol Modul 1.2 (2) Nilai- nilai dan peran guru penggerak
 
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptxElemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
 
LAWYER PRENEURSHIP by patar mangimbur permahadi
LAWYER PRENEURSHIP by patar mangimbur permahadiLAWYER PRENEURSHIP by patar mangimbur permahadi
LAWYER PRENEURSHIP by patar mangimbur permahadi
 
pure beauty comunity-vilza- Konsultasi Manajemen Web dan media Sosial
pure beauty comunity-vilza- Konsultasi Manajemen Web dan media Sosialpure beauty comunity-vilza- Konsultasi Manajemen Web dan media Sosial
pure beauty comunity-vilza- Konsultasi Manajemen Web dan media Sosial
 
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptxMateri B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
 
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN  PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN  PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
 
Overview ANLS - Come on 2023-Finals.pptx
Overview ANLS - Come on 2023-Finals.pptxOverview ANLS - Come on 2023-Finals.pptx
Overview ANLS - Come on 2023-Finals.pptx
 
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfJaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
 
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
 
Daun Majemuk dan Phillotaxis Daun Mortum.pptx
Daun Majemuk dan Phillotaxis Daun Mortum.pptxDaun Majemuk dan Phillotaxis Daun Mortum.pptx
Daun Majemuk dan Phillotaxis Daun Mortum.pptx
 
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
 
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxMATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
 
Konsultasi Manajemen Web - Media Sosial - Creative Space
Konsultasi Manajemen Web - Media Sosial - Creative SpaceKonsultasi Manajemen Web - Media Sosial - Creative Space
Konsultasi Manajemen Web - Media Sosial - Creative Space
 
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
 
MATERI PPT BENTUK ALJABAR kelas 7 kurikulum merdeka
MATERI PPT BENTUK ALJABAR kelas 7 kurikulum merdekaMATERI PPT BENTUK ALJABAR kelas 7 kurikulum merdeka
MATERI PPT BENTUK ALJABAR kelas 7 kurikulum merdeka
 
3.3.a.9. Aksi Nyata - Modul 3.3 Fix .pdf
3.3.a.9. Aksi Nyata - Modul 3.3 Fix .pdf3.3.a.9. Aksi Nyata - Modul 3.3 Fix .pdf
3.3.a.9. Aksi Nyata - Modul 3.3 Fix .pdf
 

PRIVATISASI DAN REFORMASI ADMINISTRASI

  • 2. PRIVATISASI DAN REFORMASI ADMINISTRASI DALAM PANDANGAN EKONOMI POLITIK OLEH HERU GERNANDES 1110842010
  • 3. Definisi Privatisasi • J.A. Kay dan D.J. Thompson :cara untuk mengubah hubungan antara pemerintah dan sektor swasta. • Dubleavy : privatisasi merupakan pemindahan permanen aktivitas produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan negara ke perusahaan swasta atau dalam bentuk organisasi nonpublik, seperti lembaga swadaya masyarakat. • UU 19/2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
  • 4. Maksud & Tujuan Privatisasi (Pasal 74 UU 19/2003) 1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk:  memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero;  meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan;  menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat;  menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;  menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global;  menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar. 2) Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero.
  • 5. Metode Privatisasi (Pasal 78 UU 19/2003) PRIVATISASI Langsung Kepada investor Kepada manajemen melalui Pasar modal Saham Baru (Dilusi Saham Pemerintah) Saham Lama (Divestasi saham pemerintah) Kas Perusahaan APBN
  • 6. PRIVATISASI Perusahaan Negara Masyarakat • Sumber dana baru untuk pertumbuhan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan • pengembangan pasar, alih teknologi, networking dll • Memperkuat pasar modal • Sumber APBN (Divestasi) • Perbaikan iklim investasi & pengembangan sektor riil • Memperluas kepemilikan • Pertumbuhan perusahaan akan menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki kualitas jasa & produk • Peningkatan partisipasi kontrol masyarakat M A N F A A T 6
  • 7. Faktor-faktor Kebijakan Privatisasi di Indonesia • Faktor eksternal : 1. Adanya tuntutan liberalisme dan pasar bebas yang makin mengglobal 2. Adanya resesi ekonomi dunia 3. Teladan privatisasi dari beberapa negara pendahulu 4. Adanya dukungan IMF dan Bank dunia • Faktor Internal : - Buruknya kinerja BUMN (tidak efisien) - Tidak adanya konsentrasi usaha pemerintah dalam pengelolaan BUMN - Beratnya anggaran pemerintah untuk menompang BUMN - Kesulitan utang luar negri
  • 8. Dasar Hukum privatisasi di indonesia • Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 • Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2009 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan • Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) • Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2010 tentang Cara Privatisasi, Penyusunan Program Tahunan Privatisasi dan Penunjukan Lembaga dan/atau Profesi Penunjang serta Profesi Lainnya
  • 9. Reformasi administrasi Reformasi Administrasi (Versi Osborne) Reinvention/entrepreneurial/banashing: transformasi sistem organisasi pemerintah secara fundamental untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, adaptasi, dan kemampuan mereka melakukan inovasi. Tranformasi menyangkut: tujuan, sistem insentif, pertanggungjawaban, struktur kekuasaan, dan budaya Caiden (1969) menyatakan reformasi administrasi merupakan keinginan atau dorongan yang dibuat agar terjadi perubahan atau transformasi di bidang administrasi sebuah organisasi menjadi lebih baik.
  • 10. Pengertian reformasi administrasi dapat diperkaya dengan mengutip pendapat de Guzman dan Reforma (Mawhood, 1983) yang mengatakan bahwa, reformasi administrasi adalah, 1. merupakan perubahan yang direncanakan atau disengaja terhadap birokrasi pemerintahan. Kedua, merupakan hal yang sama dengan inovasi. 2. perbaikan terhadap efisiensi dan efektivitas pelayanan publik sebagai hasil yang ingin dicapai dari proses reformasi. 3. urgensi reformasi didorong oleh adanya kebutuhan untuk mengatasi ketidakpastian dan perubahan yang cepat pada lingkungan organisasi. Secara internal tujuan reformasi adalah untuk menyempurnakan atau meningkatkan kinerja. Adapun secara eksternal yang berkaitan dengan masyarakat adalah menyesuaikan sistem administrasi terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat, Riggs (1986 : 94). Reformasi administrasi berkembang dikarenakan mulai berubahnya paradigma pemerintahan menuju pemerintahan yang baik ( good governance ).
  • 11. Area Perubahan Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi 1. Organisasi 2. Tatalaksana 3. Peraturan Perundang-undangan 4. Sumber Daya Manusia Aparatur 5. Pengawasan 6. Akuntabilitas 7. Pelayanan Publik 8. Mind set dan Culture set Aparatur AREA HASIL YANG DIHARAPKAN 11
  • 12. Reformasi administrasi dalam privatisasi pelaksanaan kebijakan privatisasi BUMN akan menggeser peran dari pemerintah ke investor baru ( pemilih saham baru )., investor baru tentu akan berupaya untuk bekerja secara efisien, sehingga mampu menciptakan laba yang optimal, mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, serta mampu memberikan kontribusi yang lebih baik kepada pemerintah melalui pembayaran pajak dan pembagian dividen serta mampu untuk bersaing dipasar global. Disini investor akan mencoba melakukan reformasi ditubuh BUMN tersebut dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen profesional.