SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Ekonomi Politik
PRIVATISASI DAN
REFORMASI
ADMINISTRASI
PRIVATISASI DAN REFORMASI ADMINISTRASI
DALAM PANDANGAN EKONOMI POLITIK
OLEH
HERU GERNANDES
1110842010
Definisi Privatisasi
• J.A. Kay dan D.J. Thompson
:cara untuk mengubah hubungan antara pemerintah dan sektor swasta.
• Dubleavy
: privatisasi merupakan pemindahan permanen aktivitas
produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan negara ke
perusahaan swasta atau dalam bentuk organisasi nonpublik, seperti lembaga
swadaya masyarakat.
• UU 19/2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun
seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai
perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta
memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
Maksud & Tujuan Privatisasi (Pasal 74 UU 19/2003)
1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk:
 memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero;
 meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan;
 menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat;
 menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
 menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global;
 menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.
2) Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah
perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham
Persero.
Metode Privatisasi (Pasal 78 UU 19/2003)
PRIVATISASI
Langsung
Kepada
investor
Kepada
manajemen
melalui
Pasar modal
Saham Baru
(Dilusi Saham
Pemerintah)
Saham Lama
(Divestasi saham
pemerintah)
Kas Perusahaan APBN
PRIVATISASI
Perusahaan
Negara
Masyarakat
• Sumber dana baru untuk pertumbuhan
perusahaan, sehingga dapat meningkatkan
kinerja perusahaan
• pengembangan pasar, alih
teknologi, networking dll
• Memperkuat pasar modal
• Sumber APBN (Divestasi)
• Perbaikan iklim investasi & pengembangan
sektor riil
• Memperluas kepemilikan
• Pertumbuhan perusahaan akan
menciptakan lapangan kerja dan
memperbaiki kualitas jasa & produk
• Peningkatan partisipasi kontrol masyarakat
M
A
N
F
A
A
T
6
Faktor-faktor Kebijakan Privatisasi di
Indonesia
• Faktor eksternal :
1. Adanya tuntutan liberalisme dan pasar bebas yang makin mengglobal
2. Adanya resesi ekonomi dunia
3. Teladan privatisasi dari beberapa negara pendahulu
4. Adanya dukungan IMF dan Bank dunia
• Faktor Internal :
- Buruknya kinerja BUMN (tidak efisien)
- Tidak adanya konsentrasi usaha pemerintah dalam pengelolaan BUMN
- Beratnya anggaran pemerintah untuk menompang BUMN
- Kesulitan utang luar negri
Dasar Hukum privatisasi di indonesia
• Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
• Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Privatisasi Perusahaan Perseroan
• Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan
Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
• Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2010 tentang Cara
Privatisasi, Penyusunan Program Tahunan Privatisasi dan Penunjukan
Lembaga dan/atau Profesi Penunjang serta Profesi Lainnya
Reformasi administrasi
Reformasi Administrasi (Versi Osborne)
Reinvention/entrepreneurial/banashing: transformasi sistem organisasi
pemerintah secara fundamental untuk meningkatkan
efektifitas, efisiensi, adaptasi, dan kemampuan mereka melakukan inovasi.
Tranformasi menyangkut: tujuan, sistem
insentif, pertanggungjawaban, struktur kekuasaan, dan budaya
Caiden (1969) menyatakan reformasi administrasi merupakan keinginan atau
dorongan yang dibuat agar terjadi perubahan atau transformasi di bidang
administrasi sebuah organisasi menjadi lebih baik.
Pengertian reformasi administrasi dapat diperkaya dengan mengutip pendapat de
Guzman dan Reforma (Mawhood, 1983) yang mengatakan bahwa, reformasi
administrasi adalah,
1. merupakan perubahan yang direncanakan atau disengaja terhadap birokrasi
pemerintahan. Kedua, merupakan hal yang sama dengan inovasi.
2. perbaikan terhadap efisiensi dan efektivitas pelayanan publik sebagai hasil yang
ingin dicapai dari proses reformasi.
3. urgensi reformasi didorong oleh adanya kebutuhan untuk mengatasi
ketidakpastian dan perubahan yang cepat pada lingkungan organisasi.
Secara internal tujuan reformasi adalah untuk menyempurnakan atau meningkatkan
kinerja. Adapun secara eksternal yang berkaitan dengan masyarakat adalah
menyesuaikan sistem administrasi terhadap meningkatnya kebutuhan
masyarakat, Riggs (1986 : 94).
Reformasi administrasi berkembang dikarenakan mulai berubahnya paradigma
pemerintahan menuju pemerintahan yang baik ( good governance ).
Area Perubahan
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,
efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip
good governance
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan
kondusif
SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten,
capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja
birokrasi
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan
masyarakat
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
1. Organisasi
2. Tatalaksana
3. Peraturan
Perundang-undangan
4. Sumber Daya
Manusia Aparatur
5. Pengawasan
6. Akuntabilitas
7. Pelayanan Publik
8. Mind set dan Culture
set Aparatur
AREA HASIL YANG DIHARAPKAN
11
Reformasi administrasi dalam privatisasi
pelaksanaan kebijakan privatisasi BUMN akan menggeser peran dari pemerintah
ke investor baru ( pemilih saham baru )., investor baru tentu akan berupaya
untuk bekerja secara efisien, sehingga mampu menciptakan laba yang
optimal, mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, serta mampu
memberikan kontribusi yang lebih baik kepada pemerintah melalui
pembayaran pajak dan pembagian dividen serta mampu untuk bersaing
dipasar global.
Disini investor akan mencoba melakukan reformasi ditubuh BUMN tersebut
dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen profesional.
Terima kasih

More Related Content

What's hot

Sejarah new public service
Sejarah new public serviceSejarah new public service
Sejarah new public servicePutra Manurung
 
Bab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.Si
Bab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.SiBab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.Si
Bab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.SiUbaidillah Armok
 
Sistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOLSistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOL93220872
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi LampungRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi LampungPenataan Ruang
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Modul keuangan negara
Modul keuangan negaraModul keuangan negara
Modul keuangan negarakppnpelaihari
 
Pendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakanPendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakanNuzulul Putri
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAFajar Dolly
 
Prinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi PublikPrinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi Publik93220872
 
model kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindlemodel kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindleHeru Fernandez
 
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Kebijakan Publik - Bagian I Teori
Kebijakan Publik - Bagian I TeoriKebijakan Publik - Bagian I Teori
Kebijakan Publik - Bagian I TeoriRandy Wrihatnolo
 
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu PemerintahanSRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu PemerintahanSri Suwanti
 
Pengawasan,fungsional,inspektorat
Pengawasan,fungsional,inspektoratPengawasan,fungsional,inspektorat
Pengawasan,fungsional,inspektoratInspektorat
 
3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakanMuh Firyal Akbar
 

What's hot (20)

Sejarah new public service
Sejarah new public serviceSejarah new public service
Sejarah new public service
 
Ajaran otonomi daerah
Ajaran otonomi daerahAjaran otonomi daerah
Ajaran otonomi daerah
 
Perbandingan UU Pemda
Perbandingan UU PemdaPerbandingan UU Pemda
Perbandingan UU Pemda
 
Bab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.Si
Bab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.SiBab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.Si
Bab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.Si
 
Sistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOLSistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOL
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi LampungRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
 
Modul keuangan negara
Modul keuangan negaraModul keuangan negara
Modul keuangan negara
 
Good Governance
Good GovernanceGood Governance
Good Governance
 
Pendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakanPendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakan
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
 
Prinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi PublikPrinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi Publik
 
model kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindlemodel kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindle
 
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
 
Kebijakan Publik - Bagian I Teori
Kebijakan Publik - Bagian I TeoriKebijakan Publik - Bagian I Teori
Kebijakan Publik - Bagian I Teori
 
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu PemerintahanSRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
 
Pengawasan,fungsional,inspektorat
Pengawasan,fungsional,inspektoratPengawasan,fungsional,inspektorat
Pengawasan,fungsional,inspektorat
 
3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan
 

Similar to PRIVATISASI DAN REFORMASI ADMINISTRASI

Reformasi administrasi
Reformasi administrasiReformasi administrasi
Reformasi administrasiLutfianah Lail
 
PPT 5.1 Privatisasi dan Revormasi BUMN.ppt
PPT 5.1 Privatisasi dan Revormasi BUMN.pptPPT 5.1 Privatisasi dan Revormasi BUMN.ppt
PPT 5.1 Privatisasi dan Revormasi BUMN.pptRueTweddiaofLark
 
Artikel astri reinventing government
Artikel astri reinventing governmentArtikel astri reinventing government
Artikel astri reinventing governmentAstri Yulia
 
Transparan akuntansi 2 by diahandani.blogspot.com
Transparan akuntansi 2 by diahandani.blogspot.comTransparan akuntansi 2 by diahandani.blogspot.com
Transparan akuntansi 2 by diahandani.blogspot.comAndani Abayz
 
Bkd diy reinventing gov & sistem merit hri
Bkd diy reinventing gov & sistem merit   hriBkd diy reinventing gov & sistem merit   hri
Bkd diy reinventing gov & sistem merit hriharrypujiraharjo
 
Reinventing government (prof aries)
Reinventing government (prof aries)Reinventing government (prof aries)
Reinventing government (prof aries)DIP IPDN Angkatan 3
 
Faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan privatisasi bumn komparasi indo...
Faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan privatisasi bumn  komparasi indo...Faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan privatisasi bumn  komparasi indo...
Faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan privatisasi bumn komparasi indo...lmfeui
 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PRIVATISASI BUMN : KOMPARASI IND...
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PRIVATISASI BUMN : KOMPARASI IND...FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PRIVATISASI BUMN : KOMPARASI IND...
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PRIVATISASI BUMN : KOMPARASI IND...Ahmad Ahmad
 
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publikPenerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publikpateh
 
Penyempurnaan administrasi
Penyempurnaan administrasiPenyempurnaan administrasi
Penyempurnaan administrasiParunadi Buntok
 
KELOMPOK 6 Reformasi administrasi (wecompress.com).pdf
KELOMPOK 6 Reformasi administrasi (wecompress.com).pdfKELOMPOK 6 Reformasi administrasi (wecompress.com).pdf
KELOMPOK 6 Reformasi administrasi (wecompress.com).pdfivanabila1
 
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.pptMateri kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.pptDedenSuhendar5
 
BIROKRASI DAN GOVERNANCE (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptx
BIROKRASI DAN GOVERNANCE  (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptxBIROKRASI DAN GOVERNANCE  (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptx
BIROKRASI DAN GOVERNANCE (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptxfitriani894127
 
BE & GG, Antoni Butarbutar, Hapzi Ali, Ethics and Business; Governance Rating...
BE & GG, Antoni Butarbutar, Hapzi Ali, Ethics and Business; Governance Rating...BE & GG, Antoni Butarbutar, Hapzi Ali, Ethics and Business; Governance Rating...
BE & GG, Antoni Butarbutar, Hapzi Ali, Ethics and Business; Governance Rating...Antoni Butarbutar
 

Similar to PRIVATISASI DAN REFORMASI ADMINISTRASI (20)

Reformasi administrasi
Reformasi administrasiReformasi administrasi
Reformasi administrasi
 
PPT 5.1 Privatisasi dan Revormasi BUMN.ppt
PPT 5.1 Privatisasi dan Revormasi BUMN.pptPPT 5.1 Privatisasi dan Revormasi BUMN.ppt
PPT 5.1 Privatisasi dan Revormasi BUMN.ppt
 
Good government (kel 10)
Good government (kel 10)Good government (kel 10)
Good government (kel 10)
 
Kelompok 1.pptx
Kelompok 1.pptxKelompok 1.pptx
Kelompok 1.pptx
 
Artikel astri reinventing government
Artikel astri reinventing governmentArtikel astri reinventing government
Artikel astri reinventing government
 
Reformasi birokrasi
Reformasi birokrasiReformasi birokrasi
Reformasi birokrasi
 
Transparan akuntansi 2 by diahandani.blogspot.com
Transparan akuntansi 2 by diahandani.blogspot.comTransparan akuntansi 2 by diahandani.blogspot.com
Transparan akuntansi 2 by diahandani.blogspot.com
 
Bkd diy reinventing gov & sistem merit hri
Bkd diy reinventing gov & sistem merit   hriBkd diy reinventing gov & sistem merit   hri
Bkd diy reinventing gov & sistem merit hri
 
Reinventing government (prof aries)
Reinventing government (prof aries)Reinventing government (prof aries)
Reinventing government (prof aries)
 
Uu 19 2003 Pjls
Uu 19 2003 PjlsUu 19 2003 Pjls
Uu 19 2003 Pjls
 
Faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan privatisasi bumn komparasi indo...
Faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan privatisasi bumn  komparasi indo...Faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan privatisasi bumn  komparasi indo...
Faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan privatisasi bumn komparasi indo...
 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PRIVATISASI BUMN : KOMPARASI IND...
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PRIVATISASI BUMN : KOMPARASI IND...FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PRIVATISASI BUMN : KOMPARASI IND...
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PRIVATISASI BUMN : KOMPARASI IND...
 
Fix
FixFix
Fix
 
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publikPenerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
 
Penyempurnaan administrasi
Penyempurnaan administrasiPenyempurnaan administrasi
Penyempurnaan administrasi
 
KELOMPOK 6 Reformasi administrasi (wecompress.com).pdf
KELOMPOK 6 Reformasi administrasi (wecompress.com).pdfKELOMPOK 6 Reformasi administrasi (wecompress.com).pdf
KELOMPOK 6 Reformasi administrasi (wecompress.com).pdf
 
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.pptMateri kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
 
Good governance
Good governanceGood governance
Good governance
 
BIROKRASI DAN GOVERNANCE (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptx
BIROKRASI DAN GOVERNANCE  (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptxBIROKRASI DAN GOVERNANCE  (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptx
BIROKRASI DAN GOVERNANCE (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptx
 
BE & GG, Antoni Butarbutar, Hapzi Ali, Ethics and Business; Governance Rating...
BE & GG, Antoni Butarbutar, Hapzi Ali, Ethics and Business; Governance Rating...BE & GG, Antoni Butarbutar, Hapzi Ali, Ethics and Business; Governance Rating...
BE & GG, Antoni Butarbutar, Hapzi Ali, Ethics and Business; Governance Rating...
 

More from Heru Fernandez

IMPLEMENTASI STRATEGIK PERUSAHAAN
IMPLEMENTASI STRATEGIK PERUSAHAANIMPLEMENTASI STRATEGIK PERUSAHAAN
IMPLEMENTASI STRATEGIK PERUSAHAANHeru Fernandez
 
MENYUSUN RENCANA BAYARAN STRATEGIS
MENYUSUN RENCANA BAYARAN STRATEGISMENYUSUN RENCANA BAYARAN STRATEGIS
MENYUSUN RENCANA BAYARAN STRATEGISHeru Fernandez
 
Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pe...
Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman  Evaluasi Penyelenggaraan Pe...Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman  Evaluasi Penyelenggaraan Pe...
Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pe...Heru Fernandez
 
STRATEGI DAN PROGRAM KEAMANAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH
STRATEGI DAN PROGRAM  KEAMANAN PANGAN  JAJANAN ANAK SEKOLAHSTRATEGI DAN PROGRAM  KEAMANAN PANGAN  JAJANAN ANAK SEKOLAH
STRATEGI DAN PROGRAM KEAMANAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAHHeru Fernandez
 
Kebijakan keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)
Kebijakan keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)Kebijakan keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)
Kebijakan keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)Heru Fernandez
 
5 kunci keamanan pangan anak sekolah (PJAS)
5 kunci keamanan pangan anak sekolah (PJAS)5 kunci keamanan pangan anak sekolah (PJAS)
5 kunci keamanan pangan anak sekolah (PJAS)Heru Fernandez
 
politik dan administrasi negara
politik dan administrasi negarapolitik dan administrasi negara
politik dan administrasi negaraHeru Fernandez
 
Analisis kebijakan versi weimer vining -kelp heru gernandes
Analisis kebijakan versi weimer vining -kelp heru gernandesAnalisis kebijakan versi weimer vining -kelp heru gernandes
Analisis kebijakan versi weimer vining -kelp heru gernandesHeru Fernandez
 
Kapasitas fiskal Dan APBD Kota sukabumi 2012
Kapasitas fiskal Dan APBD Kota sukabumi 2012Kapasitas fiskal Dan APBD Kota sukabumi 2012
Kapasitas fiskal Dan APBD Kota sukabumi 2012Heru Fernandez
 
Confessions of an Economic Hit Man
Confessions of an Economic Hit ManConfessions of an Economic Hit Man
Confessions of an Economic Hit ManHeru Fernandez
 

More from Heru Fernandez (12)

IMPLEMENTASI STRATEGIK PERUSAHAAN
IMPLEMENTASI STRATEGIK PERUSAHAANIMPLEMENTASI STRATEGIK PERUSAHAAN
IMPLEMENTASI STRATEGIK PERUSAHAAN
 
MENYUSUN RENCANA BAYARAN STRATEGIS
MENYUSUN RENCANA BAYARAN STRATEGISMENYUSUN RENCANA BAYARAN STRATEGIS
MENYUSUN RENCANA BAYARAN STRATEGIS
 
Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pe...
Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman  Evaluasi Penyelenggaraan Pe...Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman  Evaluasi Penyelenggaraan Pe...
Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pe...
 
STRATEGI DAN PROGRAM KEAMANAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH
STRATEGI DAN PROGRAM  KEAMANAN PANGAN  JAJANAN ANAK SEKOLAHSTRATEGI DAN PROGRAM  KEAMANAN PANGAN  JAJANAN ANAK SEKOLAH
STRATEGI DAN PROGRAM KEAMANAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH
 
Kebijakan keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)
Kebijakan keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)Kebijakan keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)
Kebijakan keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)
 
5 kunci keamanan pangan anak sekolah (PJAS)
5 kunci keamanan pangan anak sekolah (PJAS)5 kunci keamanan pangan anak sekolah (PJAS)
5 kunci keamanan pangan anak sekolah (PJAS)
 
politik dan administrasi negara
politik dan administrasi negarapolitik dan administrasi negara
politik dan administrasi negara
 
SWOT, SOAR,dan PRA
 SWOT, SOAR,dan  PRA SWOT, SOAR,dan  PRA
SWOT, SOAR,dan PRA
 
PENGGUSURAN MENGANCAM
PENGGUSURAN MENGANCAMPENGGUSURAN MENGANCAM
PENGGUSURAN MENGANCAM
 
Analisis kebijakan versi weimer vining -kelp heru gernandes
Analisis kebijakan versi weimer vining -kelp heru gernandesAnalisis kebijakan versi weimer vining -kelp heru gernandes
Analisis kebijakan versi weimer vining -kelp heru gernandes
 
Kapasitas fiskal Dan APBD Kota sukabumi 2012
Kapasitas fiskal Dan APBD Kota sukabumi 2012Kapasitas fiskal Dan APBD Kota sukabumi 2012
Kapasitas fiskal Dan APBD Kota sukabumi 2012
 
Confessions of an Economic Hit Man
Confessions of an Economic Hit ManConfessions of an Economic Hit Man
Confessions of an Economic Hit Man
 

Recently uploaded

Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanTitaniaUtami
 
Laporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdf
Laporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdfLaporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdf
Laporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdfSriHandayaniLubisSpd
 
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdfindahningsih541
 
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?AdePutraTunggali
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik WidarsihTugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsihninikwidarsih44
 
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdfPPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdfssuser8410f71
 
Kisi-kisi soal IPA 8.docx 2023-2024.docx
Kisi-kisi soal IPA 8.docx 2023-2024.docxKisi-kisi soal IPA 8.docx 2023-2024.docx
Kisi-kisi soal IPA 8.docx 2023-2024.docx1101416
 
form Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMM
form Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMMform Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMM
form Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMMAgungJakaNugraha1
 
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptxAKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptxFipkiAdrianSarandi
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Master 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdf
Master 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdfMaster 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdf
Master 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdfbasoekyfaqod2
 
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAgusSuarno2
 
PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1
PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1
PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1AdiKurniawan24529
 
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdf
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdfAksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdf
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdfRahayanaDjaila2
 
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docxRPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docxRahmiRauf
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Deskripsi Penilaian K13Penilaian kurikulum 2013 pada rapor pendidikan.
Deskripsi Penilaian K13Penilaian kurikulum 2013 pada rapor pendidikan.Deskripsi Penilaian K13Penilaian kurikulum 2013 pada rapor pendidikan.
Deskripsi Penilaian K13Penilaian kurikulum 2013 pada rapor pendidikan.AndiLukman13
 
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang BumiProjek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang BumiJsitBanjarnegara
 
AKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptx
AKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptxAKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptx
AKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptxAkhyar33
 

Recently uploaded (20)

Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
 
Laporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdf
Laporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdfLaporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdf
Laporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdf
 
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf
 
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik WidarsihTugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
 
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdfPPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
 
Kisi-kisi soal IPA 8.docx 2023-2024.docx
Kisi-kisi soal IPA 8.docx 2023-2024.docxKisi-kisi soal IPA 8.docx 2023-2024.docx
Kisi-kisi soal IPA 8.docx 2023-2024.docx
 
form Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMM
form Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMMform Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMM
form Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMM
 
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptxAKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Master 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdf
Master 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdfMaster 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdf
Master 2_Modul 4_Percakapan Coaching.pdf
 
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
 
PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1
PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1
PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1
 
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdf
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdfAksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdf
Aksi Nyata Pendidikan inklusi-Kompres.pdf
 
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docxRPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Deskripsi Penilaian K13Penilaian kurikulum 2013 pada rapor pendidikan.
Deskripsi Penilaian K13Penilaian kurikulum 2013 pada rapor pendidikan.Deskripsi Penilaian K13Penilaian kurikulum 2013 pada rapor pendidikan.
Deskripsi Penilaian K13Penilaian kurikulum 2013 pada rapor pendidikan.
 
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang BumiProjek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Aku Sayang Bumi
 
AKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptx
AKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptxAKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptx
AKSI NYATA fASILITATOR pEMBELAJARAN (.pptx
 

PRIVATISASI DAN REFORMASI ADMINISTRASI

  • 2. PRIVATISASI DAN REFORMASI ADMINISTRASI DALAM PANDANGAN EKONOMI POLITIK OLEH HERU GERNANDES 1110842010
  • 3. Definisi Privatisasi • J.A. Kay dan D.J. Thompson :cara untuk mengubah hubungan antara pemerintah dan sektor swasta. • Dubleavy : privatisasi merupakan pemindahan permanen aktivitas produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan negara ke perusahaan swasta atau dalam bentuk organisasi nonpublik, seperti lembaga swadaya masyarakat. • UU 19/2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
  • 4. Maksud & Tujuan Privatisasi (Pasal 74 UU 19/2003) 1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk:  memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero;  meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan;  menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat;  menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;  menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global;  menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar. 2) Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero.
  • 5. Metode Privatisasi (Pasal 78 UU 19/2003) PRIVATISASI Langsung Kepada investor Kepada manajemen melalui Pasar modal Saham Baru (Dilusi Saham Pemerintah) Saham Lama (Divestasi saham pemerintah) Kas Perusahaan APBN
  • 6. PRIVATISASI Perusahaan Negara Masyarakat • Sumber dana baru untuk pertumbuhan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan • pengembangan pasar, alih teknologi, networking dll • Memperkuat pasar modal • Sumber APBN (Divestasi) • Perbaikan iklim investasi & pengembangan sektor riil • Memperluas kepemilikan • Pertumbuhan perusahaan akan menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki kualitas jasa & produk • Peningkatan partisipasi kontrol masyarakat M A N F A A T 6
  • 7. Faktor-faktor Kebijakan Privatisasi di Indonesia • Faktor eksternal : 1. Adanya tuntutan liberalisme dan pasar bebas yang makin mengglobal 2. Adanya resesi ekonomi dunia 3. Teladan privatisasi dari beberapa negara pendahulu 4. Adanya dukungan IMF dan Bank dunia • Faktor Internal : - Buruknya kinerja BUMN (tidak efisien) - Tidak adanya konsentrasi usaha pemerintah dalam pengelolaan BUMN - Beratnya anggaran pemerintah untuk menompang BUMN - Kesulitan utang luar negri
  • 8. Dasar Hukum privatisasi di indonesia • Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 • Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2009 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan • Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) • Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2010 tentang Cara Privatisasi, Penyusunan Program Tahunan Privatisasi dan Penunjukan Lembaga dan/atau Profesi Penunjang serta Profesi Lainnya
  • 9. Reformasi administrasi Reformasi Administrasi (Versi Osborne) Reinvention/entrepreneurial/banashing: transformasi sistem organisasi pemerintah secara fundamental untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, adaptasi, dan kemampuan mereka melakukan inovasi. Tranformasi menyangkut: tujuan, sistem insentif, pertanggungjawaban, struktur kekuasaan, dan budaya Caiden (1969) menyatakan reformasi administrasi merupakan keinginan atau dorongan yang dibuat agar terjadi perubahan atau transformasi di bidang administrasi sebuah organisasi menjadi lebih baik.
  • 10. Pengertian reformasi administrasi dapat diperkaya dengan mengutip pendapat de Guzman dan Reforma (Mawhood, 1983) yang mengatakan bahwa, reformasi administrasi adalah, 1. merupakan perubahan yang direncanakan atau disengaja terhadap birokrasi pemerintahan. Kedua, merupakan hal yang sama dengan inovasi. 2. perbaikan terhadap efisiensi dan efektivitas pelayanan publik sebagai hasil yang ingin dicapai dari proses reformasi. 3. urgensi reformasi didorong oleh adanya kebutuhan untuk mengatasi ketidakpastian dan perubahan yang cepat pada lingkungan organisasi. Secara internal tujuan reformasi adalah untuk menyempurnakan atau meningkatkan kinerja. Adapun secara eksternal yang berkaitan dengan masyarakat adalah menyesuaikan sistem administrasi terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat, Riggs (1986 : 94). Reformasi administrasi berkembang dikarenakan mulai berubahnya paradigma pemerintahan menuju pemerintahan yang baik ( good governance ).
  • 11. Area Perubahan Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi 1. Organisasi 2. Tatalaksana 3. Peraturan Perundang-undangan 4. Sumber Daya Manusia Aparatur 5. Pengawasan 6. Akuntabilitas 7. Pelayanan Publik 8. Mind set dan Culture set Aparatur AREA HASIL YANG DIHARAPKAN 11
  • 12. Reformasi administrasi dalam privatisasi pelaksanaan kebijakan privatisasi BUMN akan menggeser peran dari pemerintah ke investor baru ( pemilih saham baru )., investor baru tentu akan berupaya untuk bekerja secara efisien, sehingga mampu menciptakan laba yang optimal, mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, serta mampu memberikan kontribusi yang lebih baik kepada pemerintah melalui pembayaran pajak dan pembagian dividen serta mampu untuk bersaing dipasar global. Disini investor akan mencoba melakukan reformasi ditubuh BUMN tersebut dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen profesional.