GCG Implementasi PT Bumi

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE
GOVERNANCE PADA PT BUMI RESOURCES TBK
Ririen Eka Dinyati , NIM 55116120156
Magister Managemen Universitas Mercu Buana
ABSTRAK
Dalam hal meningkatkan kinerja perusahaan dan upaya menciptakan iklim usaha
yang sehat, terutama dalam perusahaan operator energi kelas dunia, penerapan
prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) perlu lebih ditingkatkan.
Penulisan ini yang dilakukan untuk menganalisa implementasi prinsip prinsip
Good Corporate Governance pada PT BUMI RESOURCES Tbk yaitu
mengevaluasi penerapan prinsip prinsip GCG apakah telah sesuai dengan
peraturan yang berlaku atau belum. Dalam mengevaluasi data, penulis
menggunakan metode evaluasi deskriptif. Penulis memberikan gambaran yang
jelas tentang keadaan objek penelitian yang sebenarnya dengan melihat fakta
fakta yang ada. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis masingmasing indikator
dari prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), yaitu Transparency,
Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness (TARIF). Sumber data
yang dipakai penulis dalam bentuk kata-kata serta sumber tertulis. Hasil penulisan
menunjukan perusahaan telah menerapkan prinsip -prinsip Good Corporate
Governance (GCG), terlebih khusus pada prinsip–prinsip Transparency,
Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness (TARIF). Dan PT
BUMI RESOURCES TBK menunjukan bahwa perusahaan telah menerapkan
prinsip – prinsip Good Corporate Governance (GCG) dengan predikat sangat baik.
I. PENDAHULUAN
Implementasi prinsip–prinsip Good Corporate Governance memberikan implikasi
positif bagi setiap perusahaan dan pemerintah. Kinerja hingga prestasi yang
mengagumkan dan membanggakan dapat diraih atau dicapai baik secara
Nasional dan hingga pada taraf Internasional. Terdapat beberapa lembaga–
lembaga tertentu yang bersifat tidak terikat dan tidak memaksa (ethical driven)

untuk memberikan penilaian, peringkat, penghargaan dan melakukan penelitian
kepada setiap perusahaan atau setiap negara yang telah mengimplementasikan
prinsip -prinsip Good Corporate Governance atau karena implikasi dari
implementasi prinsipprinsip Good Corporate Governance. Lembaga–lembaga
tersebut antara lain adalah Fortune 500, Corporate Governance Conference and
Awad (IICD), Asian Development Bank, Asian Corporate Governance Association
(ACGA), dan Asean Corporate Governance Score Card. Kesadaran dan
keseriusan terhadap upaya pemerataan implementasi prinsip – prinsip Good
Corporate Governance di Indonesia sudah dilakukan oleh pemerintah hingga saat
ini. Pembuatan serta dengan mengeluarkan peraturan atau regulasi yang
berkaitan dengan implementasi prinsip–prinsip Good Corporate Governance
adalah solusi yang bersifat mengikat dan memaksa (regulatory driven) bagi setiap
perusahaan berbadan hukum atau Perseroan Terbatas (PT), baik perusahaaan
pemerintah maupun perusahaan swasta. Peraturan atau regulasi tersebut, antara
lain adalah Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
UndangUndang No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dan Undang-
Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Krisis pada tahun 1997 di Indonesia dan disertai dengan buruknya implementasi
tata kelolah pemerintahan dan setiap perusahaan saat itu, menjadikan
perekonomian Indonesia terpuruk. Maka kesadaran terhadap tata kelolah yang
baik dari pemerintah, perusahaan pemerintah, dan perusahaan swasta harus
dimulai dan diimplementasikan. Tata kelolah perusahaan yang baik atau Good
Corporate Governance (GCG) terlebih khusus prinsip–prinsipnya yaitu
Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness (TARIF)
menjadi suatu issue yang mengemukan untuk diperbincangkan, dan merupakan
sebagai alat atau pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.
Tidak adanya perhatian yang serius dan maksimal terhadap implementasi prinsip-
prinsip Good Corporate Governance, mengakibatkan Indonesia menjadi negara
tertinggal dibandingkan antar sesama negara ASEAN tersebut. Hal ini perlu
menjadi suatu perhatian serius bagi setiap perusahaan dan negara dalam
menanggapi dan menyikapi persaingan ekonomi yang ketat. Khususnya tahun
2015 merupakan tahun Indonesia berperan dan ikut serta dalam kerjasama
Internasional. ASEAN Economic Community (AEC) adalah bentuk integrasi
ekonomi kawasan ASEAN, sehingga Indonesia perlu melakukan kajian dan
persiapan yang matang bagi negara dan setiap perusahaan untuk dapat
menghadapi dan menyikapi pelaksanaan ASEAN Economic Community.
Perusahaan yang menjadi subjek penelelitian ini merupakan perusahaan

berbadan hukum yang terikat dengan berbagai bentuk regulasi dalam
menjalankan bisnisya di Indonesia. PT BUMI RESOURCES TBK sebagai operator
energi kelas dunia, kinerja BUMI yang sangat positif dan berkelanjutan terus
meraih berbagai pengakuan internasional, yang mendorong Perseroan untuk
terus membangun sinergi serta memperkokoh posisinya sebagai perusahaan
pertambangan kelas dunia . Oleh karenanya dalam penulisan ini akan dibahas
mengenai implementasi prinsip prinsip Good Corporate Governance yang sudah
diterapkan pada perusahaan ini. Penulisan memakai beberapa indikator dari
masing– masing prinsip Good Corporate Governance yaitu Transparency,
Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness (TARIF). Menganalisis
implementasi pada masing–masing prinsip Good Corporate Governance yaitu
Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness (TARIF)
merupakan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Good Corporate
Governance perusahaan dapat lahir oleh karena adanya bebrapa teori yang
merupakan bagian dari permasalahan suatu organisasi atau perusahaan.
Permasalahan atau implementasi teori–teori tersebut menghasilkan lahirnya Good
Corporate Governance sebagai solusi.
II. LANDASAN TEORI
Menurut Tjager (2003) mendefinisikan bahwa corporate governance: “a set of
rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the
government, employees, and other internal and external stakeholderin respect to
their rights and responsibility”. (p.35). Seperangkat aturan yang menunjukkan
hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan,
terhadap hak dan tanggung jawab mereka. Menurut Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) dalam Bapepam (2002), “Corporate
Governance is the system by which business corporations are directed and
controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights
and responsibilities among different participants in the corporation , such as the
board, the managers, shareholders and other stakeholders, and spells out the
rules and procedure for making decision on corporate affair” (p.2).
Menurut Tangkilisan (2003), World Bank mendefinisikan GCG adalah “kumpulan
hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib di penuhi yang dapat mendorong
kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai
ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham

maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan” (p.12). Menurut Shleifer &
Vishny (1997), GCG adalah “…the ways in which suppliers of finance to
corporations assure themselves of getting a return on their investment” (p.3).
Rezaee (2007) mendefinisikan GCG yaitu “…is a process effected by legal,
regulatory, contractual, and marketbased mechanisms and best practices to
create ubstantial shareholders value while protecting the interest of other
shareholders” (p.3).
Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, n.d.) mendefinisikan
corporate governance sebagai “…seperangkat peraturan yang mengatur
hubungan antara pemegang, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah,
karyawan, serta para pemegang kepentingan eksternal lainnya yang berkaitan
dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang
mengendalikan perusahaan” (p.3). Menurut Komite Cadburry (1992), “GCG
adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai
keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam
memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholders khususnya, dan
stakeholders pada umumnya” (p.3).
Di Indonesia,secara harfiah Good Corporate Governance merupakan: (1) suatu
struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris,
direksi, pemegang saham dan para stakeholder lainnya; (2) suatu sistem
pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang
dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan
penyalahgunaan aset perusahaan; (3) suatu proses yang transparan atas
penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya.
Dari beberapa teori berkaitan dengan corporate governance, maka dapat
disimpulkan bahwa terdapat beberapa prinsip yang selalu menyertai good
corporate governance, yaitu: (1)transparansi, merupakan prinsip dasar untuk
menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan
informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan
dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif
untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang di syaratkan oleh peraaturan
perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan
oleh pemegang saham. (2) akuntabilitas, prinsip dasar perusahaan harus
dapatmempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk
itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan
kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang
saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang
diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. (3) tanggung jawab,

prinsip dasar perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga
dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat
pengakuan sebagai good corporate citizen. (4) kemandirian, prinsip dasar untuk
melaksanakan asas GCG, perusahaan harus di kelola secara independen
sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak
dapat di intervensi oleh pihak lain. (5) kesetaraan dan kewajaran, prinsip dasar
dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan
kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan
asas kesetaraan dan kewajaran
Tujuan dan Manfaat Corporate Governance
Tujuan Corporate Governance
Menurut Daniri (2005), bahwa ada 5 macam tujuan utama prinsip Good Corporate
Governance, yakni: melindungi hak dan kepentingan pemegang saham;
melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholder non pemegang
saham; meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham;
meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus dan manajemen
perusahaan; meningkatkan mutu hubungan dewan pengurus dengan manager
senior perusahaan.
Manfaat Good Corporate Governance
Seberapa jauh perusahaan memperhatikan prinsip-prinsip dasar GCG telah
semakin menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi.
Terutama sekali hubungan antara praktik corporate governance dengan karakter
investasi internasional saat ini. Karakter investasi ini ditandai dengan terbukanya
peluang bagi perusahaan mengakses dana melalui ‘pool of investors’ di seluruh
dunia. Suatu perusahaan dan atau negara yang ingin menuai manfaat dari pasar
modal global, dan jika kita ingin menarik modal jangka panjang yang, maka
penerapan GCG secara konsisten dan efektif akan mendukung ke arah itu.
Bahkan jika pun perusahaan tidak bergantung pada sumber daya dan modal
asing, penerapan prinsip dan praktik GCG akan dapat meningkatkan keyakinan
investor domestik terhadap perusahaan.
Di samping hal-hal tersebut di atas, mengacu pada pendapat Daniri (2005)
manfaat GCG antara lain juga dapat: (1) mengurangi agency cost, yaitu suatu
biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian
wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang
diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang (wrongdoing),

ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal
tersebut. (2) Mengurangi biaya modal (cost of capital), yaitu sebagai dampak dari
pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana
atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan
turunnya tingkat resiko perusahaan. (3) Meningkatkan nilai saham perusahaan
sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas
dalam jangka panjang. (4) Menciptakan dukungan para stakeholder (para pihak
yang berkepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap
keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan,
karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat
manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam
menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Manfaat GCG ini bukan hanya
untuk saat ini, tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pilar utama
pendukung tumbuh kembangnya perusahaan sekaligus pilar pemenang era
persaingan global.
Teori yang menjadi kerangka atau kajian teoritis dari Good Corporate Governance
adalah: (1) Ketergantngan Sumber Daya (Resource Dependence theory). Dasar
dari teori ini adalah pernyataan Acaravci (2007), yang menyatakan bahwa
kekuasaan (power) A atas B berasal dari kontrol atas sumber daya yang
dibutuhkan B, ketika sumber daya tersebut tidak ditemukan di tempat lain.
Sehingga pengelola perusahaan memiliki motivasi untuk menjamin kelangsungan
hidup perusahaan dan meningkatkan otonomi perusahaan yang mereka kelola.
(Wicaksana, 2010) Ketergantungan sumber daya tersebut dengan kata lain adalah
adanya suatu keterbatasan bagi suatu organisasi atau perusahaan untuk
menjalankan siklus organisasi atau perusahaan dengan berbagai modal yang
dimilikinya baik yang bersifat materil dan non-materil. Sehingga mengakibatkan
organisasi atau perusahaan melakukan suatu bentuk menutupi kekurangan dan
keterbatasan tersebut, seperti dilakukannya kerjasama, merger, konsolidasi, joint
venture, franchise/waralaba, dan akuisisi. (2) Teori Pemangku Kepentingan
(Stakeholder Theory) Stakeholder Theory adalah seluruh pihak yang
berkempentingan dan berhubungan dengan perusahaan adanya pengolongan
tertentu (primary: para pemegang saham, investor, karyawan, dan manajer,
supplier, rekanan bisnis, dan masyarakat dan secondary: pemerintah, institusi
bisnis, kelompok sosial kemasyarakatan, akademisi, dan pesaing) serta memiliki
keterikatan bersifat saling mempengaruhi antara Stakeholder dengan perusahaan
maupun sebaliknya. (3) Teori Biaya Transaksi (Transaction Cost Theory)
Transaction Cost Theory adalah adanya perpaduan antara ilmu hukum, ekonomi,
dan organisasi yang disertai dengan faktor internal seperti kesalahan eksekusi
atau semua bentuk pengorbanan (mikro) dan faktor eksternal yang tidak dapat
dikontrol (makro) untuk mengeksekusi strategi atau perencanaan sehingga

mengakibatkan munculnya konsekuensi tertentu. (4) Teori Keagenan (Agency
Theory) Teori agensi agent harus bertindak secara rasional untuk kepentingan
principal-nya. Agen harus menggunakan keahlian, kebijaksanaan itikad baik, dan
tingkah laku yang wajar dan adil dalam memimpin perseroan. Dalam praktik timbul
masalah (Agency Problem), karena ada kesenjangan kepentingan antara para
pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dengan pihak pengurus atau
manajemen sebagai agen. (Surya & Yustiavandana, 2008) Pengertian Good
Corporate Governance (GCG) Tata kelolah perusahaan yang baik (Good
Corporate Governance) merupakan struktur yang disusun oleh stakeholder,
pemegang saham, komisaris dan manajer untuk tujuan perusahaan dan sarana
untuk mencapai tersebut dan mengawasi kinerja. Good Corporate Governance
pada dasarnya merupakan suatu sistem (Input, proses, output) dan seperangkat
peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkempentingan
(stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham,
dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Good
Corporate Governance dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan
mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan
dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki
dengan segera. (Zarkasyi, 2008) Setiap perusahaan memiliki unsur dalam
menjalankan yang dikenal dengan organ perusahaan, yaitu Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Pemegang
Saham (Shareholders). (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006)
Korelasi Good Corporate Governance Dengan Kepentingan Stakeholder
Perusahaan Melalui pemenuhan kepentingan yang seimbang, benturan
kepentingan yang terjadi di dalam perusahaan dapat diarahkan dan dikotrol
sedemikian rupa, sehingga tidak menyebabkan timbulnya kerugian bagi suatu
perusahaan. Aspek hukum yang mengatur Perseroan Terbatas (PT) merupakan
ketentuan yuridiksi yang menata hubungan hukum secara perdata, yang
dituangkan dalam Anggaran Dasar suatu perseroan. (Surya & Yustiavandana,
2008) Korelasi Kepentingan Manajemen dan Karyawan Dengan Penerapan
Prinsip Good Corporate Governance Kaitan dengan prinsip fairness adalah untuk
mencapai suatu kinerja yang optimal, para anggota manajemen dan karyawan
haruslah mendapat perlakuan yang seimbang dan wajar, sesuai dengan
kedudukan masing-masing. Transparency atas dasar adanya kepentingan
masing-masing pihak manajemen dan karyawan maka pada dasarnya, mereka
berhak untuk mengetahui kondisi, rill, suatu perusahaan, apakah berada dalam
keadaan sehat atau tidak. Optimilisasi kinerja manajemen dan karyawan melalui
prinsip accountability, untuk menciptakan manajemen yang efektif dan efisien
(sistem pengendalian yang adil tanpa ada kepentingan tertentu yang bisa
mengintervensi kebijakan perusahaan). (Surya & Yustiavandana, 2008) Korelasi

Kepentingan Publik Dengan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Prinsip
transparency yang terkait dengan pemberian informasi material yang harus segera
dilaporkan kepada masyarakat. Masyarakat merupakan penyetor atau sumber
modal (shareholder) bagi perusahaan go public, sehingga pengelolahan sumber
dana dan informasi kondisi perusahaan merupakan salah satu hak para penanam
modal (shareholder). Prinsip responsibility terkait dengan masyarakat sebagai
konsumen, yang mana kepentingan utamanya adalah mendapatkan produk
barang dan jasa yang baik dengan harga yang pantas, sesuai dengan regulasi
yang ada dan berlaku. (Surya & Yustiavandana, 2008) Kepentingan Perusahaan
dan Korelasinya Dengan Penarapan Prinsip Good Corporate Governance
Peranan implementasi prinsip Good Corporate Governance adalah untuk
memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi
para stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masingmasing, Melalui
prinsip Good Corporate Governance kepentingan yang saling bertentangan itu
dicoba dikeseimbangkan. Apabila anggota stakeholders terpenuhi kepentingan
secara maksimum tanpa harus merugikan kepentingan stakeholders lainnya,
maka titik ekuilibrium tercapai dan pada saat itu, kepentingan perusahaan akan
terumuskan dengan utuh. (Surya & Yustiavandana, 2008) Prinsip-prinsip Good
Corporate Governance Menurut Indonesian’s code of Good Corporate
Governance (2006), Terdapat lima prinsip dalam Good Corporate Governance,
yaitu: Transparency: Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis,
perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan yang mudah
diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil
inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diamanatkan oleh
undang-undang dan peraturan, tetapi juga informasi lain yang dianggap perlu oleh
pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya untuk membentuk
keputusan. Accountability: Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan
kinerjanya secara transparan dan wajar. Dengan demikian, perusahaan harus
dikelola secara benar, terukur dan dalam sedemikian rupa sehingga sejalan
dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan
pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Accountability merupakan
prasyarat untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan. Responsibility: Perusahaan
harus mematuhi undangundang dan peraturan dan memenuhi tanggung jawabnya
kepada masyarakat dan lingkungan untuk tujuan menjaga keberlanjutan jangka
panjang dari bisnis dan untuk diakui sebagai warga korporasi yang baik.
Independency: Untuk mempercepat pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance, perusahaan harus dikelola secara independen dengan
keseimbangan yang tepat dari kekuasaan, sedemikian rupa bahwa organ tidak
ada perusahaan tunggal saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh
pihak lain harus ada. Fairness: Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan
harus selalu mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku

kepentingan lainnya berdasarkan prinsip fairness. Nisbah Antar Konsep Good
Corporate Governance akan menjadi suatu alat atau sistem yang mengatur dan
mengarahkan setiap organorgan perusahaan untuk dapat menjalankan
perusahaan sesuai dengan ketentuan atau regulasi yang berlaku didalam
(anggaran dasar dan peraturan perusahaan) maupun diluar perusahaan
(pemerintah) serta hubungan antar perusahaan dengan stakeholder atau
shareholder melalui prinsip-prinsip Transparancy, Responsbility, Accountability,
Fairness, Independency (TARIF). Prinsip - prinsip tersebut harus berjalan secara
bersama agar mendapatkan hasil atau implikasi yang positif.
III. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini peneliti melakukan evaluasi deskriptif atas penerapan dan
pelaksanaan prinsip prinsip good corporate governance yang dilakukan oleh PT
BUMI RESOURCES TBK. Evaluasi penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan
menilai kualitas Corporate Governance yang telah dilaksanakan oleh PT BUMI
RESOURCES TBK apakah prinsip-prinsip yang diterapkan telah dijalankan secara
efektif dalam rangka menciptakan GCG yang baik.
Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan prinsip-prinsip apa saja yang sudah
diterapkan dan dilakukan oleh perusahaan dalam rangka penerapan prinsip good
corporate governance dengan cara membandingkan prinsip-prinsip tersebut
dengan tetap mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar good corporate governance.
Berikut ini adalah tabel perbandingan antara penerapan good corporate
governance pada PT BUMI RESOURCES TBK.
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
PT BUMI RESOURCES TBK memahami tanggung jawabnya untuk
mensosialisasikan dan memonitor penerapan prinsip-prinsip tata kelola
perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) di lingkungan
Perseroan. PT BUMI RESOURCES TBK percaya bahwa penerapan standar
industri yang tertinggi dan nilai-nilai GCG merupakan persyaratan utama untuk
mengoptimalkan hasil usaha, dan meningkatkan persepsi positif terhadap
Perseroan dan para pemangku kepentingan Perseroan.

PRINSIP-PRINSIP DASAR
Pelaksanaan GCG di PT BUMI RESOURCES TBK didasarkan pada beberapa
rujukan berikut :
• Undang-Undang No. 40/2007 tentang PerseroanTerbatas.
• Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BapepamLK):
- SE-07/PM/2004 tanggal 2 Desember 2004 tentang Konfirmasi
atas Pelaksanaan dari Peraturan No. IX.I.5 tentang Pembentukan
dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- Kep-45/PM/2004 tanggal 29 November 2005, Peraturan No. IX.I.6
tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik -Kep
29/PM/2004, Peraturan No. IX.I.5 tanggal 24 September 2004
tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite
Audit
- Kep-63/PM/1996, Peraturan No.IX.I.4 tanggal 17 Januari 1996
tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan Keputusan
Ketua Bapepam-LK No. KEP-496/ BL/2008 tanggal 2 Nopember
2009 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam
Unit Audit Internal .
• Peraturan Bursa Efek Jakarta (BEJ) – Kep-305/ BEJ/07-2004 tanggal
19 Juli 2004, Lampiran II tentang Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A
tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa.
• Peraturan Komisi Pengawas PersainganUsaha(KPPU) No.7 tahun 2009
tentang Pedoman Jabatan Rangkap Sesuai Ketentuan Pasal 26 Undang-
undang No.5 tahun 1999
• Anggaran Dasar PT Bumi Resources Tbk., dan anak perusahaan.
Praktik Terbaik Indonesia:
• Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia disusun oleh
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), tanggal 17
Oktober 2006.
• Pedoman tentang Komisaris Independen, disusun oleh Task Force KNKG
Praktik International Terbaik:
• The UK Corporate Governance Code of Financial Reporting Council – 2010
• Corporate Governance Rules – New York Stock Exchange.

• Blue Ribbon Report on Improving the Effectiveness of Corporate Audit
Committee – 1999.
• Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
Principles of Corporate Governance – 2004.
Sesuai panduan yang ditetapkan oleh Indonesian Code of Good Corporate
Governance yang diterbitkan oleh KNKG pada tahun 2006 serta praktik terbaik
yang berlaku internasional, pelaksanaan GCG di PT BUMI RESOURCES TBK
didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:
- Keterbukaan (Transparency) PT BUMI RESOURCES TBK mempraktikkan
dan telah berkomitmen pada prinsip keterbukaan melalui transparansi
informasi yang seluas-luasnya kepada publik dan pemegang saham, baik
sesuai ketentuan Bapepam-LK dan Bursa Efek Indonesia, maupun inisiatif
sendiri. Laporan diterbitkan secara berkala dan tepat waktu dalam dua
bahasa (Inggris dan Indonesia) mencakup Laporan Keuangan Triwulanan,
Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Keuangan Tahunan yang telah
diaudit, serta Laporan Tahunan melalui berbagai media komunikasi seperti
pertemuan analis, paparan publik, press releases.
- Akuntabilitas (Accountability) PT BUMI RESOURCES TBK didukung oleh
sistem manajemen perusahaan yang teratur, untuk menjamin terciptanya
kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ
perusahaan. Guna melaksanakan prinsip ini, Direksi menyampaikan
laporan pertanggungjawaban operasionalnya yang telah ditelaah oleh
Dewan Komisaris serta laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Akuntan Publik kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang
Saham untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Penerapan
prinsip akuntabilitas juga tercermin dalam pembentukan berbagai Komite
Dewan Komisaris dan Direksi, pembentukan Divisi Audit Internal serta
Manajemen Risiko.
- Tanggung Jawab (Responsibility) PT BUMI RESOURCES TBK
berkomitmen mematuhi setiap ketentuan perundang-undangan yang
berlaku. Melalui program-program tanggung jawab sosialnya, Perseroan
terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan sosial dengan fokus pada
pemberdayaan dan pengembangan di bidang agribisnis, peningkatan
kualitas pendidikan dan taraf hidup masyarakat, pelestarian alam dan cagar
budaya.
- Independensi (Independence) Dewan Komisaris dan Direksi PT BUMI
RESOURCES TBK senantiasa bersikap independen dalam setiap
keputusan yang diambil. Namun, untuk menunjang kelancaran tugasnya,
bila perlu maka dimungkinkan untuk mendapatkan saran dari konsultan

hukum dan sumber daya manusia yang independen, maupun melalui
diskusi dengan komite-komite.
- Kewajaran (Fairness) PT BUMI RESOURCES TBK menerapkan perlakuan
yang adil dan setara dalam berhubungan dan memenuhi hak-hak publik,
otoritas pasar modal, komunitas pasar modal, maupun para pemangku
kepentingan lainnya. Hubungan dengan karyawan dilakukan secara adil
dan wajar sesuai hak dan kewajibannya serta menurut hukum dan
peraturan yang berlaku.
Dalam rangka terus meningkatkan penerapan dan internalisasi GCG di seluruh
jajaran karyawan, PT BUMI RESOURCES TBK telah merumuskan Panduan
Pelaksanaan GCG dan Pedoman Perilakunya.
PANDUAN PELAKSANAAN GCG
Pada bulan April 2006, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah
menerbitkan kebijakan GCG PT BUMI RESOURCES TBK sebagaimana
dijabarkan dalam dokumen “Cara Kerja yang Diharapkan dari Kita”, yang disahkan
melalui surat keputusan Dewan Komisaris dan Direksi No. 739/
BR-BOD/IX/06 tanggal 20 September 2006.
Dokumen tersebut memuat prinsip-prinsip dan kebijakan tata kelola perusahaan
yang baik yang wajib dipatuhi setiap elemen perusahaan, serta garis besar
pedoman pelaksanaan tugas dan kewajiban setiap organ dan fungsi perusahaan,
serta hubungan perusahaan dengan pihak luar.
PERATURAN PERUSAHAAN
Pada tahun 2010, berlaku Peraturan Perusahaan PT BUMI RESOURCES TBK
yang disahkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.KEP.356 / PHIJSK - PKKAD/
V/2008 , untuk periode masa berlaku tahun 2008 – 2010. Di kuartal ke-4
(empat) tahun 2010 , manajemen PT BUMI RESOURCES TBK telah
melakukan finalisasi atas proses kaji ulang dan revisi Peraturan Perusahaan
tersebut, serta telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Direktur
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
No.KEP.193/ PHIJSK-PKKAD / PP / III/ 2011 , tanggal 1 Maret 2011, untuk
periode berlaku terhitung sejak tanggal 17 Januari 2011 hingga 16 Januari 2013.
Dengan selalu dilakukannya proses kaji ulang Peraturan Perusahaan tersebut
secara berkala, menunjukkan komitmen Perseroan untuk selalu menjunjung tinggi
hubungan yang harmonis antara hak dan kewajiban karyawan dan Perseroan,
serta dari waktu ke waktu melakukan penyesuaian dan perbaikan guna terciptanya

keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan kerja dalam meningkatkan
efektivitas, efisiensi, produktivitas dan prestasi kerja secara optimal.
PEDOMAN PERILAKU
PT BUMI RESOURCES TBK telah menetapkan Pedoman Perilakunya melalui
Surat Keputusan No. 739//BR-BOD/IX/06 tanggal 20 September 2006. Pedoman
Perilaku tersebut dibagi atas empat bidang etika sebagai berikut
1. Etika yang berkaitan dengan karyawan:
• Keselamatan dan Kesehatan Karyawan
• Pedoman tentang Kerahasiaan Karyawan
• Kesempatan Kerja Yang Sama
• Lingkungan Kerja Yang Bebas Dari Pelecehan
• Perlindungan dan Penggunaan Yang Tepat Atas Aktiva Perusahaan
• Larangan Penggunaan Narkoba dan Alkohol di Tempat Kerja
2. Etika yang berkaitan dengan hubungan lingkungan dan masyarakat:
• Ketaatan Terhadap Hukum dan Peraturan
• Ketaatan Terhadap Lingkungan
• Pelayanan Masyarakat
• Kontribusi Politik dan Keagamaan
3. Etika yang berkaitan dengan pelanggan, pemasok, dan pesaing:
• Jujur dan Perilaku Yang Etis
• Penggunaan Pihak Ketiga atau Agen
• Menghindari Benturan Kepentingan
• Hadiah dan Hiburan
4. Etika yang berkaitan dengan hubungan dengan pemegang saham:
• Informasi Rahasia & Sensitivitas Harga
• Akurasi Atas Informasi Publik dan Hubungan Dengan Media
• Akurasi & Integritas Pembukuan dan Pencatatan.
PERNYATAAN KEPATUHAN TERHADAP PEDOMAN PERILAKU
Setiap tahun, secara berkala dan konsisten, masingmasing Komisaris, Direktur,
manajemen, dan karyawan wajib menandatangani Formulir Ketaatan Terhadap
Pedoman Perilaku, yang menyatakan bahwa mereka telah membaca Pedoman
Perilaku dan memahami bahwa ketentuan tersebut berlaku bagi mereka.
Penandatanganan Formulir Ketaatan Terhadap Pedoman Perilaku juga telah
menjadi bagian dari proses penerimaan karyawan baru, yakni setiap karyawan
baru memperoleh buku saku Pedoman Perilaku dan wajib menandatangani
Formulir Ketaatan Terhadap Pedoman Perilaku.

SOSIALISASI PANDUAN PELAKSANAAN GCG DAN PEDOMAN PERILAKU
Sosialisasi Panduan Pelaksanaan GCG dan Pedoman Perilaku dilaksanakan
secara rutin dan secara berkesinambungan setiap tahunnya. Bagi pihak internal,
proses sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan berbagai workshop
bagi setiap tingkatan karyawan mulai dari Komisaris, Direksi, manajemen sampai
ke tingkat operator pertambangan. Sosialisasi juga dilakukan melalui penulisan
artikel di majalah internal, pembuatan, serta pemasangan berbagai alat sosialisasi
seperti poster, banner, dan berbagai alat komunikasi lainnya. Pedoman Panduan
Pelaksanaan GCG dan Pedoman Perilaku dapat diakses publik melalui situs
internet PT BUMI RESOURCES TBK : www.bumiresources.com
Maskot GCG “Mr. SPIRIT” atau kepanjangan dari Semangat, Profesional,
Independen, Rajin, Integritas, dan Tanggung jawab, yang diperkenalkan pertama
kali oleh Perseroan pada tanggal 27 Juni 2007, masih menjadi alat
komunikasi yang efektif bagi Perseroan untuk mensosialisasikan pemahaman nilai
dan etika perusahaan terkait komitmen tingginya untuk melaksanakan GCG
kepada seluruh pihak, baik internal maupun eksternal (termasuk pemasok,
pelanggan, konsultan, maupun regulator).
PENGAWASAN ATAS IMPLEMENTASI PEDOMAN PELAKSANAAN GCG &
PEDOMAN PERILAKU
Sebagai bentuk pengawasan atas efektivitas proses internalisasi dan
implementasi Pedoman Pelaksanaan GCG dan Pedoman Perilakunya dalam
kegiatan bisnis sehari-hari,PT BUMI RESOURCES TBK telah membentuk Speak
Up System berdasarkan Memorandum Direksi No. 307/ BR-BOD/IV/06
tanggal 12 April 2006 dan diperbaharui dengan Memorandum No.171/BR/HR/II/08
tanggal 28 Pebruari 2008 perihal Sosialisasi dan Outsourcing Speak Up System.
Speak Up System merupakan sebuah sistem terpusat yang membantu PT BUMI
RESOURCES TBK dan anak perusahaan menerima laporan dari karyawan
maupun pihak eksternal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran
Pedoman Perilaku. Speak Up System memberikan kemudahan akses bagi
karyawan dan pihak eksternal untuk menghubungi Perseroan dengan cara yang
lebih terstruktur, independen dan terjamin kerahasiaannya.
STANDAR OPERASIONAL
Perseroan beroperasi dengan mempertimbangkan azas kehati-hatian, serta telah
merumuskan dan menetapkan standar operasionalnya. Standar operasional

mempunyai peran strategis dan sangat berpengaruh terhadap kemajuan
Perseroan, antara lain:
• Melalui system kebijakan dan prosedur yang ditulis dan disusun dengan
baik, visi Perseroan menjadi bagian yang menyatu (integral) dalam operasi
Perseroan.
• Menjadi alat untuk mendokumentasikan dan menginformasikan proses
bisnis seperti:
- Memberikan pedoman mengenai limit atau otorisasi operasional.
- Memberikan petunjuk mengenai cara yang harus dilakukan oleh
pihak-pihak terkait dalam mencapai suatu tujuan.
- Memungkinkan manajemen untuk memberikan tanggung
jawab/wewenang untuk mengelola operasi Perusahaan.
- Dapat digunakan oleh karyawan untuk mengambil keputusan yang
berkaitan dengan operasional sesuai dengan wewenang masing-
masing.
BUKU PEDOMAN DEWAN PENGURUS
Untuk mendukung konsistensi dan kualitas penerapan GCG di PT BUMI
RESOURCES TBK dan seluruh anak perusahaan, Perseroan telah menetapkan
Buku Pedoman Dewan Pengurus (Boards Manual) yang merupakan pedoman
mengenai sistem dan prosedur yang mengatur bagaimana organ-organ
Perseroan, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan
Direksi, termasuk komite-komite dari Dewan Komisaris dan Direksi, serta
Sekretaris Perusahaan melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dalam
kerangka GCG, termasuk juga tata hubungan kerja dari masing-masing organ
Perseroan tersebut.
STRUKTUR PEMEGANG SAHAM
Hak-hak Pemegang Saham Sebagai bentuk penerapan prinsip GCG yang baik,
PT BUMI RESOURCES TBK secara konsisten melindungi hak-hak para
pemegang sahamnya agar pemegang saham dapat melaksanakan hak-haknya
berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Melalui RUPS, para pemegang saham memiliki hak sebagai berikut
(namun tidak terbatas pada):

• Memperoleh perlakuan yang setara berdasarkan prinsip bahwa
pemegang saham dengan jenis dan klasifikasi yang sama mempunyai
kedudukan yang setara di dalam Perseroan.
• Menghadiri, menyampaikan pendapat dan menggunakan suaranya
dalam RUPS berdasarkan ketentuan “satu saham memberi hak kepada
pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara”.
• Mendapatkan informasi material yang terkait dengan Perseroan secara
berkala, tepat waktu, akurat dan teratur.
• Menerima bagian dari keuntungan Perseroan yang diperuntukkan bagi
pemegang saham dalam bentuk dividen dan/atau pembagian keuntungan
lainnya, yang dibagikan sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.
• Menunjuk dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
• Menentukan system remunerasi dari anggota Dewan Komisaris dan
Direksi.
• Menilai kinerja dari Dewan Komisaris dan Direksi.
• Menyetujui laporan keuangan yang telah di audit oleh auditor eksternal.
• Mengesahkan laporan tahunan Direksi yang sebelumnya telah di telaah
oleh Dewan Komisaris atas pengurusan Perseroan yang telah dijalankan
selama tahun buku yang lalu.
• Menyetujui rencana usaha dan keuangan Perseroan.
• Menunjuk auditor eksternal Perusahaan.
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Luar Biasa (RUPSLB)
RUPS merupakan organ perusahaan yang memiliki kewenangan dan kekuasaan
tertinggi dalam Perseroan. Kewenangan RUPS dan RUPSLB mencakup hal-hal di
bawah ini:
RUPS Tahunan RUPS Tahunan dilaksanakan setiap tahun, selambatlambatnya 6
(enam) bulan setelah penutupan tahun buku Perseroan. RUPS antara lain
membicarakan halhal berikut:
• Penyampaian laporan tahunan Direksi atas kinerja
pengurusan Perseroan, yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris
untuk mendapat persetujuan RUPS, dan laporan keuangan yang telah
diaudit oleh Akuntan Publik untuk mendapat pengesahan;
• Penetapan penggunaan laba Perseroan, jika Perseroan mempunyai
saldo laba yang positif.
• Penunjukan akuntan publik untuk proses audit tahun buku
Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan rekomendasi dan
pertimbangan Komite Audit dan Dewan Komisaris

• Keputusan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan
sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
DEWAN KOMISARIS
Tugas Dewan Komisaris Dewan Komisaris bertugas memberikan panduan dalam
pembentukan Visi, Misi, Maksud, Tujuan Dasar, Kebijakan, Rencana dan
Anggaran Keuangan BUMI dan untuk memastikan semua hal tersebut
dilaksanakan dengan baik oleh Direksi. Dewan Komisaris PT BUMI RESOURCES
TBK secara aktif mengawasi efektivitas dari penerapan penyelenggaraan
perusahaan yang baik oleh Direksi dan memberi rekomendasi untuk melakukan
perbaikan dan/atau perubahan yang diperlukan. Melalui hasil rekomendasi Komite
Renumerasi dan Nominasi, Dewan Komisaris berhak mengajukan calon Presiden
Komisaris, Presiden Direktur dan anggota dewan Komisaris dan Direksi lainnya
kepada RUPS untuk ditetapkan. Dewan Komisaris harus melakukan tugas
pengawasannya secara independen terhadap Direksi.
Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris Secara berkala, paling sedikit sekali dalam
setahun, Dewan Komisaris PT BUMI RESOURCES TBK wajib melakukan
evaluasi atas kinerjanya. baik kinerja individu maupun efektivitas dari Dewan
Komisaris secara kelompok berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
dijabarkan dalam Panduan Dewan. Proses evaluasi kinerja dipimpin langsung
oleh oleh Presiden Komisaris.
IKU penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris meliputi:
• Dukungan dan peran aktif pengawasan atas penyusunan dan/atau
pelaksanaan nilai, visi, misi, maksud, tujuan dasar, kebijakan, rencana, dan
perencanaan keuangan, serta praktik penyelenggaraan perusahaan yang
baik.
• Dewan Komisaris dan komite yang dibentuk untuk membantu
Dewan Komisaris telah dikelola dan beroperasi dengan baik.
• Dukungan dan peran aktif dalam memberi petunjuk dan saran kepada
Presiden Direktur dan/atau anggota Direksi lainnya secara memadai,
dimana efektivitas kinerja dari Direksi dan manajemen meningkat secara
signifikan.
• Dukungan dan peran aktif dalam memberi keputusan penting dalam hal
modal dan keuangan yang dapat dipertimbangkan dengan baik dan
dilaksanakan secara layak, dimana kemungkinan risiko dan kerugian dapat
diminimalisasi.
• Kepuasan pemegang saham berkaitan dengan perlindungan terhadap
aktiva Perusahan, akurasi informasi, dan pembayaran dividen telah
terpenuhi.

• Rapat Dewan Komisaris yang diadakan secaraberkala diantara para
anggotanya dan juga dengan Direksi.
• Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat-rapat Dewan
Komisaris dan/atau rapat-rapat Dewan Komisaris dan Direksi.
Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris dipilih, diangkat dan ditetapkan oleh
RUPS dengan masa tugas selama 3 (tiga) tahun sebagaimana ditentukan dalam
anggaran dasar Perseroan. Komite Remunerasi dan Nominasi menyiapkan rincian
prosedur dan kebijakan pencalonan dan pemilihan anggota Dewan Komisaris
serta merekomendasikannya kepada Presiden Komisaris untuk diajukan kepada
RUPS guna mendapatkan pengesahan. Anggota Komisaris yang masa
jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
Independensi Anggota Dewan Komisaris Pengangkatan anggota Dewan
Komisaris telah memenuhi kriteria Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta
Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 bahwa Perseroan harus
memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota
Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan
afiliasi termasuk hubungan bisnis dengan PT BUMI RESOURCES TBK dan anak
perusahaan serta hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan
Komisaris/Direktur lainnya. Saat ini, sebanyak 3 orang(38%) dari anggota
Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris Komposisi Dewan Komisaris
harus memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif dan layak. Dewan
Komisaris harus terdiri sedemikian rupa dari anggotaanggota yang bertindak
secara independen dan tidak mempunyai kepentingan yang dapat mempengaruhi
kemampuan mereka untuk melaksanakan tugasnya secara independen dan kritis
dalam kaitan dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, guna meningkatkan
efektivitas dan keterbukaan atas diskusi atau pertimbangan yang dilakukan atau
diberikan. Pembagian bidang-bidang pengawasan diantara anggota Dewan
Komisaris ditentukan oleh Presiden Komisaris.
Dari waktu ke waktu, Komite Remunerasi dan Nominasi bersama-sama dengan
Dewan Komisaris akan mengkaji kembali jumlah anggota dan masa tugas dari
Dewan Komisaris berdasarkan kondisi dan kebutuhan Perusahaan.
Dewan Komisaris PT BUMI RESOURCES TBK terdiri dari 8 anggota yaitu: 1 (satu)
orang Presiden Komisaris yang merupakan Komisaris Independen dan 7 (tujuh)
orang anggota dimana 2 (dua) diantaranya merupakan Komisaris Independen.
Program Pengenalan/Orientasi Dewan Komisaris Presiden Komisaris
menyelenggarakan program pengenalan resmi bagi anggota/anggota baru dari

Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa Komisaris baru memiliki pemahaman
menyeluruh mengenai tugas dan tanggung jawab mereka, serta memiliki
pengetahuan yang mendalam mengenai Perseroan. Program pengenalan resmi
mencakup penjelasan mengenai hal-hal berikut:
• Informasi mengenai Perusahaan
• Penerapan dari prinsip tata kelolaperusahaan yang baik
• Fungsi, hak, tugas dan tanggung jawab, keanggotaan dan komposisi, serta
evaluasi kinerja dari Dewan Komisaris dan Direksi.
• Sistem Audit Perusahaan
• Strategi perusahaan dan proyek – proyek yang sedang berjalan.
Program Pelatihan Berkelanjutan Dewan Komisaris
PT BUMI RESOURCES TBK secara berkala sekurang-kurang nya sekali dalam
setahun mengadakan kegiatan knowledge update dan/atau workshop yang
ditujukan untuk manajemen eksekutif Perseroan termasuk seluruh anggota
Dewan Komisaris, sebagai bagian dari program pelatihan berkelanjutan
Perseroan terhadap para anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Kegiatan
knowledge update dan workshop yang turut dihadiri anggota Dewan Komisaris,
seperti:
- IT Governance PT Bumi Resources Tbk.,
- Brand Positioning and Corporate Identity Exploration
Selain itu, Perseroan juga memberi fleksibilitas kepada masing-masing anggota
Dewan Komisaris untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan pelatihan mereka, serta
menyusun rencana pelatihan masing-masing
DIREKSI
Tugas Direksi Direksi bertanggung jawab memimpin dan mengelola kegiatan
sehari-hari untuk mencapai tujuan Perseroan. Direksi juga berkewajiban untuk
menetapkan sasaran strategis Perseroan yang kemudian diajukan untuk
mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
Direksi bertanggung jawab penuh untuk menerapkan strategi yang telah disetujui,
menjalankan operasional Perseroan dengan baik, dan mengelola secara efektif
sistem pengendalian internal, manajemen risiko serta pertanggungjawabannya.
Direksi dipimpin langsung oleh seorang Presiden Direktur.
Masa Jabatan Anggota Direksi dipilih dan ditetapkan oleh RUPS berdasarkan
rekomendasi Dewan Komisaris setelah menerima masukan dan hasil seleksi

Komite Remunerasi dan Nominasi, dengan masa tugas selama 4(empat) tahun
serta dapat dipilih dan diangkat kembali bilamana masa jabatannya telah
berakhir. Komite Remunerasi dan Nominasi menyiapkan rincian prosedur dan
kebijakan pencalonan dan penunjukan anggota Direksi.
Independensi dan Keanggotaan Direksi Pengangkatan anggota Direksi telah
memenuhi kriteria Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-
305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 bahwa Perseroan harus memiliki
Direktur tidak terafiliasi sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari jajaran anggota
Direksi. Selain itu, anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga sampai derajat
kedua dengan Direktur/Komisaris lainnya. Saat ini 2 (dua) orang (40%) dari
anggota Direksi adalah Direktur Independen.
Komposisi anggota Direksi harus sedemikian rupa untuk memungkinkan
terjadinya pengambilan keputusan yang efektif dan memadai dan mereka harus
tidak mempunyai kepentingan yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka
dalam menjalankan tugasnya secara independen dan kritis dalam hubungan
dengan Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, untuk meningkatkan
efektivitas dan keterbukaan pertimbangan pertimbangannya. Setiap anggota
Direksi haruslah orang yang mempunyai karakter yang baik dan mempunyai
pengalaman yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
Tugas Masing-masing Anggota Direksi Presiden Direktur/Chief Executive Officer
bertugas memimpin Perseroan dalam menerapkan Nilai-Nilai Perseroan, Visi,
Misi, Maksud, Tujuan Dasar, Kebijakan, Rencana dan Anggaran. Dalam
menjalankan perannya sebagai pimpinan, Presiden Direktur wajib memberikan
arahan dan masukan kepada anggota Direksi dan manajemen eksekutif dalam
upaya mencapai tujuan Perseroan serta pertumbuhan yang berkelanjutan.
Presiden Direktur bertindak sebagai wakil Perseroan dan mempromosikan
kepentingan Perseroan di lingkungan dunia usaha, dan masyarakat.
Chief Operating Officer (COO) bertanggung jawab terhadap seluruh kebijakan dan
strategi operasional bisnis pertambangan batubara Perseroan sesuai dengan
tujuan Perseroan. COO juga bertanggung jawab untuk membuat rencana bisnis
dan memimpin unit-unit usaha pertambangan Perseroan baik batubara maupun
non-batubara serta membantu memastikan bahwa tujuan dan rencana usaha
dibuat oleh masing-masing unit usaha dan diterapkan secara konsisten. Saat ini
Chief Operating Officer dijabat oleh Chief Executive Officer.
Direktur Pengembangan Usaha bertanggung jawab untuk memastikan bahwa
unit-unit usaha yang sedang dalam tahapan pra operasional mengarah secara
efektif dan efisien ke tahapan operasional. Direktur Considerations
pengembangan usaha juga bertanggung jawab untuk membantu memastikan

proyek-proyek eksplorasi di luar negeri dikelola dengan baik dan memiliki personil
yang memadai guna mencapai keberhasilan sesuai tujuan Perseroan.
Direktur Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Teknologi Informasi bertanggung
jawab langsung kepada Presiden Direktur dan bekerja sama dengan akuntan
publik Perseroan, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, Information
Technology Steering Committee dan Komite Sumber Daya Manusia. Dalam
bidang audit internal, bertanggung jawab untuk melaksanakan wewenang
Presiden Direktur terkait fungsi audit internal. Sejalan dengan penerapan metode
audit berbasis risiko, untuk sementara waktu Direktur audit internal bertanggung
jawab atas internalisasi dan penerapan sistem manajemen risiko korporat
Perseroan. Dalam bidang Teknologi Informasi Direktur juga untuk sementara
waktu bertanggung jawab untuk membantu Presiden Direktur dalam melindungi
harta perusahaan dengan mendisain, mengembangkan dan menerapkan
governance teknologi informasi yang terintregasi dengan cara yang efektif dan
efisien guna menghasilkan sistem teknologi informasi yang memadai yang
memenuhi kebutuhan BUMI saat ini dan masa mendatang.
Chief Financial Officer (CFO) bertugas membantu Presiden Direktur dalam
merancang kebijakan dan strategi keuangan Perseroan serta bertanggung jawab
terhadap keseluruhan masalah keuangan. Untuk tanggung jawab keuangan, CFO
melakukan fungsi kontrol dalam hal akuntansi, perpajakan, treasuri, keuangan
Perseroan, analisa bisnis dan pelaporan.
Direktur Investor Relations – Corporate Secretary bertanggung jawab kepada
Presiden Direktur dalam hal yang berhubungan dengan investor, sekretaris
perusahaan, komunikasi perusahaan, kehumasan, media relasi, dan corporate
governance termasuk tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam bidang yang
berhubungan dengan investor dan komunikasi, bertanggung jawab untuk
berhubungan dengan investor publik dan institusional, para analis keuangan,
media, publik dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam bidang sekretaris
perusahaan, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi
ketentuan yang berkaitan dengan peraturan dan masalah-masalah penting terkait
dengan Bapepam-LK dan Bursa Efek Indonesia. Dalam bidang tata kelola
perusahaan yang baik, bertanggung jawab dalam pengembangan aspek nilai dari
tata kelola perusahaan yang dapat dipercaya serta sesuai dengan kebijakan,
hukum, peraturan, dan perundangan yang berlaku.
Program Orientasi/Pengenalan Direksi Presiden Komisaris menyelenggarakan
program pengenalan resmi bagi anggota/anggota baru Direksi untuk memastikan
bahwa Direktur baru memiliki pemahaman menyeluruh mengenai tugas dan
tanggung jawab mereka, serta memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai
Perseroan.

Program pengenalan resmi harus mencakup penjelasan mengenai hal-hal berikut:
• Informasi mengenai Perseroan.
• Penerapan dari prinsippenyelenggaraan perusahaan yang baik.
• Fungsi, hak, tugas dan tanggung jawab, keanggotaan dan komposisi,
serta evaluasi kinerja dari Direksi.
• Sistem audit Perseroan.
• Strategi perusahaan dan proyek-proyek yang sedang berjalan
Selain kegiatan pelatihan yang diadakan Perseroan tersebut diatas, secara
khusus masing-masing anggota Direksi BUMI juga diberikan fleksibilitas untuk
dapat mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan menyusun rencana pelatihan
mereka masing-masing.
Penilaian Kinerja Direksi Sebagai upaya penerapan prinsip GCG, PT BUMI
RESOURCES TBK telah membuat pedoman penilaian kinerja semua elemen
organ Perseroan yang terangkum dalam Panduan Dewan BUMI. Panduan
tersebut menguraikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan evaluasi
kinerja Direksi baik secara individu maupun kelompok. Evaluasi kinerja Direksi
dilakukan secara berkala, paling sedikit setahun sekali oleh Dewan Komisaris dan
Presiden Direktur. Sedangkan evaluasi kinerja Presiden Direktur dilakukan oleh
Dewan Komisaris. Kriteria-kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja
individu anggota Direksi antara lain mencakup:
• Secara konsisten berupaya meningkatkan nilai pemegang saham
• Kompetensi dalam memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi strategi
Perseroan
• Memiliki pemahaman yang tinggi terhadap risiko utama yang
mempengaruhi perusahaan
• Memberikan arahan yang jelas kepada manajemen
• Kontribusi yang solid terhadap kerja sama Direksi
• Memberikan komitmen atas waktu yang diperlukan untuk menjalankan
tugasnya dengan baik
• Menghormati ide dari Direktur lain dan anggota manajemen.
Kriteria yang digunakan dalam melakukan penilaian kinerja Direksi secara
keseluruhan adalah:
• Diskusi dan pembahasan yang produktif dalam rapat Dewan
Komisaris dan Direksi.
• Hubungan yang kuat antara Direksi dan manajemen
• Kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan rapat, kertas kerja Direksi, dan
dukungan di bidang sekretariat.

• Komposisi anggota yang efektif, yang merupakan perpaduan yang tepat
atas keahlian dan pengalaman dari para anggota.
KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Perseroan memberikan imbalan jasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam
bentuk gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Remunerasi dibahas terlebih dahulu
oleh Komite Remunerasi dan Nominasi sebelum diajukan ke Dewan Komisaris
untuk kemudian diajukan oleh Dewan Komisaris ke RUPS pengesahan.
Kewenangan untuk menetapkan renumerasi Dewan Komisaris dan Direksi
didelegasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam Rapat Umum
Pemegang Saham. Prosedur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi termasuk
evaluasi tahunannya ditentukan dan dilakukan oleh Komite Remunerasi dan
Nominasi untuk kemudian diajukan kepada Dewan Komisaris. Di luar dari
remunerasi tunai terserbut, para anggota Direksi juga menerima tunjangan-
tunjangan yang mencakup fasilitas kesehatan, fasilitas komunikasi, biaya cuti
tahunan, hari cuti tahunan sesuai dengan kebijakan perusahaan, dan biaya
perjalanan dinas, serta kendaraan dinas dengan biaya operasional yang
ditanggung Perseroan dan dengan opsi, kendaraan tersebut dapat dimiliki setelah
5 tahun pemakaian dengan potongan 50% dari harga pasar yang berlaku.
KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
Untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan,
Perseroan telah membentuk tiga komite di bawah pengawasan Dewan Komisaris
yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Manajemen
Risiko.
KOMITE AUDIT
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan
tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit yang
telah disetujui oleh Dewan Komisaris.
Fungsi Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan
tanggung jawab pengawasannya terutama yang terkait dengan:
• Integritas dan mutu laporan keuangan yang dipublikasikan
• Efektivitas pelaksanaan audit oleh auditor eksternal maupun internal

• Kecukupan pengendalian internal
• Pelaksanaan pengendalian risiko
• Ketaatan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
KOMITE MANAJEMEN RISIKO
Tugas dan Tanggung Jawab Dibentuk pada tanggal 15 Maret 2007 melalui Surat
Keputusan Dewan Komisaris No.188/BR-BOC/III/07. Komite Manajemen Risiko
dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi dalam meyakini
adanya penerapan dan efektivitas dari pelaksanaan sistem manajemen risiko
korporat yang menyeluruh di dalam Perseroan.
Tugas dan tanggung jawab dari Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:
• Memberikan arahan dan rekomendasi atas kebijakan manajemen risiko
perusahan (filosofi, risk appetite dan toleransi, visi, misi, tujuan dan target,
dan strategi) yang telah ditetapkan oleh Direksi.
• Mengkaji danmemastikan bahwa kerangka manajemen risiko sesuai
dengan kebutuhan usaha BUMI.
• Memastikan bahwaPresiden Direktur Audit Internal, Manajemen Risiko
dan IT Direktur menunjukkan kepemimpinan dan arahan praktik
manajemen risiko dan secara proaktif meningkatkan kemampuan
manajemen risiko Perseroan.
• Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai pengelolaan risiko
stratejik perusahaan
• Mengkaji rekomendasi atas keputusan stratejik PT BUMI
RESOURCES TBK serta memberikan usulan kepada Direksi menyangkut
profil risiko (risiko-risiko apa saja yang dapat timbul) dan memberikan
rekomendasi atas batas toleransi serta rencana mitigasi risiko untuk
masing-masing risiko stratejik perusahaan.
• Mengkaji efektivitas kinerja dan penerapan manajemen risiko Perseroan
termasuk profil risiko dan memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk
memastikan bahwa risiko-risiko tersebut masih berada dalam batas
toleransi risiko perusahaan.
• Memberikan usulandan rekomendasi kepada Direksi dalam
meningkatkan kinerja dan penerapan manajemen risiko Perseroan.
• Melapor ke Dewan Komisaris mengenai efektivitas penerapan manajemen
risiko di BUMI termasuk hasil dari penanganan/penerapan rencana mitigasi
risiko utama.

• Bila diperlukan, menghadiri pertemuan ad-hoc dengan Direksi untuk
mendiskusikan risiko signifikan yang memerlukan perhatian khusus.
KOMITE PEDOMAN PERILAKU
Tugas dan Tanggung Jawab Guna memastikan penerapan Pedoman Perilaku
Perseroan dan pengoperasian Speak Up System yang efektif, pada tanggal 15
Juli 2008, Dewan Komisaris dan Direksi membentuk Komite Pedoman Perilaku
melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi No.658/BR-BOD/VII/08.
Tugas dan tanggung jawab Komite Pedoman Perilaku adalah sebagai berikut:
• Mempromosikan penerapan Pedoman Perilaku.
• Memberikan usulan perubahan Pedoman Perilaku guna meningkatkan
standar etika Perusahaan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
• Mengelola sentralisasi dan penggunaan jasa pihak ke tiga (outsourcing)
Speak Up System.
• Berusaha mengumpulkan/mendapatkan informasi awal yang memadai dari
Pelapor guna memungkinkan dilakukannya penyelidikan/ investigasi yang
memadai oleh bisnis unit atau pihak lain yang terkait.
• Mengevaluasi informasi dan data yang diterima sehubungan dengan
Speak Up System secara independen dan tidak memihak.
• Menjaga pelaksanaan kerahasiaan Speak Up System dengan memastikan
bahwa:
- Laporan mengenai adanya pelanggaran Pedoman Perilaku oleh
seseorang yang tidak didukung oleh fakta atau bukti-bukti nyata
tidak diproses dengan cara yang dapat merusak nama baik
seseorang.
- Identitas dari Pelapor dilindungi sehingga Pelapor tidak mengalami
masalah dalam kepegawaian mereka di BUMI atau anak
perusahaannya yang disebabkan oleh laporan yang diberikan.
• Meneruskan laporan pelanggaran Pedoman Perilaku yang
diterima kepada unit usaha terkait untuk di tindaklanjuti atau kepada pihak
berwenang lainnya yang diusulkan berdasarkan hasil diskusi dengan Divisi
Internal Audit atau Komite Audit Bumi.
• Memonitor penyelidikan/investigasi yang dilakukan oleh unit usaha
terkait dan memastikan bahwa penyelidikan/investigasi dilakukan secara
profesional dan tepat waktu.

• Mendiskusikan dengan Divisi Internal Audit atauKomite Audit
Bumi. apabila terdapat keraguan kepada siapa laporan harus diteruskan.
Hal ini mungkin diperlukan apabila laporan pelanggaran yang diterima
mengimplikasikan/melibatkan lebih dari satu orang/fungsi dari beberapa
departemen/ divisi atau melibatkan pejabat dengan posisi tinggi.
• Memberikan umpan balik kepada Pelapormengenai hasil penyelidikan /
investigasi.
• Mengusulkankepada Direksi jenispenghargaanyang akan diberikan
kepada pelapor yang memberikan laporan yang dapat dipertanggung -
jawabkan yang menunjukkan indikasi jelas adanya pelanggaran Pedoman
Perilaku.
KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA
Tugas dan Tanggung Jawab Untuk lebih meningkatkan efektivitas kinerja
organisasi yang berkaitan dengan fungsi sumber daya manusia, pada tanggal 8
Oktober 2010, Direksi telah membentuk Komite Sumber Daya Manusia melalui
Surat Keputusan Direksi No.959/BRBOD/X/10, dimana nantinya komite ini
akan secara aktif memberikan usulan kepada Direksi mengenai kebijakan-
kebijakan sumber daya manusia di kelompok usaha bumi, memonitor dan
mengevaluasi penerapan kebijakan-kebijakan sumber daya manusia yang ada di
kelompok usaha BUMI, dan melaporkan penerapan kebijakan-kebijakan tersebut
kepada Direksi.
Tugas dan tanggung jawab Komite Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:
• Mengkaji ulang pengembangan sumber daya manusia termasuk
perencanaan tenaga kerja dan struktur organisasi serta keselarasan
pengembangan dan rencana tersebut dengan anak perusahaan dan
diantara anak perusahaan;
• Mengkaji ulang keselarasan kebijakan dan praktik remunerasi dan
tunjangan yang berlaku di BUMI dengan anak perusahaan, dan diantara
anak perusahaan;
• Mengkaji ulang proses-proses perekrutan dan seleksi, remunerasi dan
tunjangan, serta perencanaan suksesi dan nominasi untuk tingkat
manajemen kelompok usaha BUMI (SVP/VP/GM) yang memiliki garis
pelaporan langsung kepada Direksi/CEO/Presiden Direktur;
• Memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas
kepada Direksi, untuk kemudian kepada CEO/Presiden Direktur untuk
mendapatkan persetujuan.

• Melakukan tugas dan tanggung jawab lainnya yang berkaitan dengan
hal-hal sumber daya manusia di BUMI dan anak perusahaan, diluar dari
yang sudah disebutkan di atas, sesuai dengan yang telah disepakati dan
diputuskan dalam rapat Komite.
IT STEERING COMMITTEE
Tugas dan Tanggung Jawab Untuk lebih merealisasikan visi Teknologi Informasi
BUMI untuk secara proaktif bermitra dengan bisnis dengan memberikan layanan
IT yang berkualitas dan efektif dalam hal biaya, sehingga BUMI dan anak
perusahaan dapat mempercepat pelaksanaan strategi bisnisnya , maka pada
tanggal 15 Desember 2010 Direksi telah membentuk IT Steering Committee
melalui Surat Keputusan Direksi No.1192/BR-BOD/ XII/10. Dalam fungsinya
membantu Direksi, komite ini akan mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2
(dua) kali dalam setahun, dan akan memastikan keselarasan antara inisiatif
teknologi informasi dengan tujuan bisnis pada tingkat tertinggi di Perseroan, yakni
melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang mencakup:
• Menjaga keselarasan strategis antara inisiatif TI dengan tujuan bisnis,
dengan cara:
a. Memberikan arahan strategis dan keselarasan antara TI dengan bisnis,
termasuk mengeluarkan panduan kebijakan tingkat tinggi (jika
diperlukan);
b. Mengevaluasi inisiatif TI yang diajukan untuk memastikan bahwa
inisiatif tersebut secara strategis sejalan dengan tujuan bisnis;
c. Melakukan verifikasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis.
• Memastikan bahwainisiatif TI memberikan manfaat kepada bisnis
dengan cara:
a. Mengawasi pemberian manfaat oleh TI kepada bisnis dan
memperhatikan aspek pengembalian dari investasi TI;
b. Meninjau, menyetujui, dan mengevaluasi inisiatif TI, mengawasi analisis
biaya/manfaat, dan meninjau portofolio untuk mengoptimalkan biaya.
• Mengawasi manajemen risiko dengan cara:
a. Memastikan manajemen memiliki sumber daya agar manajemen risiko
IT dilakukan dengan benar, dengan memperhatikan risiko investasi TI
dan melakukan konfirmasi bahwa risiko yang penting sudah dikelola
secara memadai;
b. Memastikan bahwa semua proyek TI memiliki komponen manajemen
risiko proyek.
• Mengawasi manajemen kinerja, dengan cara:

a. Meninjau pengukuran kinerja TI dan kontribusi TI kepada bisnis;
b. Menentukan ukuran keberhasilan proyek, menindaklanjuti kemajuan
proyek-proyek utama TI, dan memonitor serta memberikan arahan
proses utama dari tata kelola TI.
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Tinjauan atas praktik dan usaha perbaikan pengendalian internal PT BUMI
RESOURCES TBK adalah sebagai berikut:
- Komponen lingkungan pengendalian (control environment): PT BUMI
RESOURCES TBK telah mengedepankan pentingnya penerapan
Pedoman Perilaku secara berkelanjutan di seluruh organisasi PT BUMI
RESOURCES TBK untuk memastikan bahwa karyawannya memiliki
integritas yang tinggi dan menerapkan etika dalam semua kegiatan mereka.
Pelatihan dan program pengembangan yang terkait telah disediakan
kepada karyawan PT BUMI RESOURCES TBK dan anak perusahaannya
untuk memastikan bahwa semua karyawan telah kompeten dan dilengkapi
dengan pengetahuan dan kemampuan yang cukup dalam melaksanakan
peran dan tanggung jawab mereka. Direksi dan Dewan Komisaris telah
memberikan perhatian dan arahan penuh untuk memastikan lingkungan
pengendalian berlaku sebagai suatu landasan yang kuat untuk semua
komponen lain dalam pengendalian internal.
- Komponen penilaian risiko (risk assessment): PT BUMI RESOURCES TBK
telah menunjuk Risk Officer di PT BUMI RESOURCES TBK dan anak
perusahaannya untuk membantu Risk Owner dalam mengidentifikasi,
menganalisis, merencanakan serta melaksanakan dan memantau kegiatan
mitigasi. BUMI telah mendokumentasikan dan mengkomunikasikan kepada
karyawan terkait, kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko Korporat
(Enterprise Risk Management – ERM). Termasuk dalam kebijakan
dan prosedur ERM ini adalah Tujuan, Pihak yang bertanggung jawab,
Struktur Organisasi Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja Manajemen
Risiko, Kebijakan Risiko dan Proses Manajemen Risiko (yaitu: identifikasi,
evaluasi, mitigasi, pemantauan dan pelaporan risiko). Setiap kali muncul
risiko yang signifikan, risiko ini akan segera dianalisa dan rencana mitigasi
yang tepat akan dirancang, diimplementasikan dan dimonitor. Selain itu,
penilaian risiko secara keseluruhan dan terperinci telah dilakukan secara
teratur di BUMI dan anak perusahaan atas proses bisnis kunci. Dalam hal
penilaian risiko kecurangan (Fraud Risk Assesment), penilaian ini telah
dilakukan secara berkelanjutan. Secara ringkas, proses manajemenrisiko

telah mencakup proses penentuan tujuan, identifikasi kejadian, penilaian
risiko, dan tanggapan atas risiko.
- Komponen kegiatan pengendalian (control activity): Rencana mitigasi risiko
(risk mitigation plan) telah ditinjau dan diperbarui di PT BUMI RESOURCES
TBK, KPC, Arutmin dan anak perusahaan lain yang besar. Dokumentasi
dan rancangan kegiatan pengendalian telah ditingkatkan sebagai bagian
dari penyusunan, update dan perbaikan SOP berkelanjutan di PT BUMI
RESOURCES dan anak perusahaannya. SOP ini telah dikomunikasikan
dan disosialisasikan kepada karyawan terkait dan implementasinya telah
ditinjau dan dipantau secara berkelanjutan untuk memastikan kinerja
berkualitas tinggi yang konsisten dalam semua kegiatan pengendalian di
BUMI dan anak perusahaannya.
- Komponen informasi dan komunikasi (information and communication):
Manajemen operasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa
sistem pengendalian internal beroperasi secara efektif melalui identifikasi,
pencatatan dan komunikasi informasi yang relevan dalam bentuk dan
jangka waktu yang memadai sehingga mereka dapat menjalankan
tanggung jawab mereka dengan baik. Selanjutnya, BUMI telah sepenuhnya
menerapkan Speak-Up System untuk memastikan bahwa semua
pelanggaran signifikan atas Pedoman Perilaku akan diselidiki dan
ditindaklanjuti secara tepat.
- Komponen pemantauan (monitoring): Kegiatan pemantauan telah
dilakukan melalui pengawasan secara mendalam dan berkelanjutan pada
semua tingkatan manajemen di semua divisi di bawah Grup BUMI untuk
mengidentifikasi potensi penyimpangan yang dapat menghambat
pencapaian tujuan perusahaan dan untuk melakukan perbaikannya dengan
segera. Divisi Audit Internal juga mengevaluasi dan memantau proses dan
praktik pengendalian internal di bawah Grup PT BUMI RESOURCES.
Untuk memperkuat sumber dayanya, Divisi Audit Internal PT BUMI
RESOURCES telah merekrut seorang superintendent audit internal pada
tahun 2010, dalam rangka melakukan proses audit internal yang lebih
lengkap dan komprehensif di PT BUMI RESOURCES dan anak
perusahaan, dan juga untuk memastikan Divisi Audit Internal dilengkapi
dengan pengetahuan dan kemampuan audit internal yang memadai.
Konsultan Independen (yaitu PricewaterhouseCoopers dan Ernst & Young)
masih membantu Divisi Audit Internal untuk melakukan telaah atas
pengendalian internal atas area tertentu yang signifikan di BUMI, KPC dan
Arutmin. Divisi Audit Internal telah memantau secara aktif proses telaah
pengendalian internal oleh konsultan ini untuk memastikan efektivitas
telaah dalam menyelesaikan isu pengendalian internal yang potensial.
Hasil telaah telah dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Pembahasan telah dilakukan secara rutin dengan Komite Audit pada
tingkat induk dan anak perusahaan atas masalah-masalah terkait dengan
audit internal untuk memastikan bahwa Komite Audit memperoleh cukup
informasi untuk menjalankan fungsi pengawasannya.
Divisi Internal audit telah memantau secara berkelanjutan praktik pengendalian
internal serta pelaksanaan rencana mitigasi risiko dan bekerja sama dengan
Komite Audit PT BUMI RESOURCES (dan juga Komite Audit KPC dan Arutmin)
dan fungsi-fungsi lain dalam organisasi PT BUMI RESOURCES TBK untuk
memastikan bahwa kegiatan pengendalian telah dirancang dengan baik untuk
mengurangi risiko signifikan dan beroperasikan secara efektif dalam semua
proses bisnis utama pada PT BUMI RESOURCES TBK dan anak perusahaannya.
DIVISI AUDIT INTERNAL
Divisi Audit Internal menyediakan jasa assurance dan konsultasi yang independen
dan obyektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan membantu
manajemen PT BUMI RESOURCES TBK dalam mencapai sasarannya melalui
pendekatan yang sistematis dan terarah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan
pada efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola
(governance). Untuk tujuan ini, Kepala Audit Internal bertanggung jawab secara
langsung kepada Presiden Direktur dan bekerja erat dengan Komite Audit dan
konsultan internal audit secara independen. Beliau bertanggung jawab untuk
merencanakan, menjalankan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan
audit dalam rangka mencapai sasaran Divisi Audit Internal.
Dalam memenuhi tanggung jawab mereka, Auditor Internal PT BUMI
RESOURCES merujuk kepada Standar Internasional untuk Praktik Profesional
Audit Internal (International Standards for the Professional Practice of Internal
Auditing) yang diterbitkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA), termasuk
mematuhi Kode Etik Audit Internal yang juga dikeluarkan oleh IIA. Semua kegiatan
Divisi Audit Internal bebas dari pengaruh komponen apapun di BUMI dalam
pemilihan area, metodologi, cakupan, prosedur, frekuensi, waktu pelaksanaan
(timing) audit dalam rangka memastikan independensi dan obyektivitas dalam
melaksanakan tugas Audit Internal.
Semua Auditor Internal PT BUMI RESOURCES dilarang:
- Untuk melaksanakan tugas operasional perusahaan termasuk menerapkan
rekomendasi audit internal.
- Untuk terlibat dalam transaksi operasional harian. - Untuk berada di dalam
garis tugas (command line) kegiatan operasional, kecuali dalam kegiatan
yang berhubungan dengan audit internal.

Divisi Audit Internal memiliki akses penuh ke semua fungsi, catatan, aset fisik dan
karyawan PT BUMI RESOURCES.
Divisi Audit Internal mempunyai tugas sebagai berikut:
- Merancang dan menjalankan rencana audit internal tahunan untuk
memastikan sasaran pengendalian internal telah dirancang dan beroperasi
secara tepat. Sasaran pengendalian internal ini adalah keandalan dan
ketepatan informasi keuangan dan operasi, efektivitas dan efisiensi dalam
operasi, perlindungan aset fisik, dan kepatuhan pada semua undang-
undang, peraturan dan kontrak yang relevan.
- Menguji dan mengevaluasi sistem pengendalian internal, manajemen risiko
dan praktik tata kelola sesuai dengan kebijakan BUMI, serta menyediakan
masukan untuk memperbaiki praktik sistem pengendalian internal,
manajemen risiko, dan tata kelola.
- Menganalisa dan mengevaluasi pengendalian internal yang berhubungan
dengan efektivitas dan efisiensi operasional atas area keuangan,
akuntansi, operasi, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi,
dan area penting lainnya.
- Menyediakan rekomendasi obyektif atas proses dan kegiatan yang
dievaluasi kepada manajemen dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi
yang ada secara berkelanjutan.
- Menyediakan dan menjelaskan laporan audit kepada Direksi, Dewan
Komisaris, termasuk Komite Audit PT BUMI RESOURCES TBK (dan
Komite Audit KPC dan Arutmin, yang dibentuk pada tahun 2010).
- Memantau status penerapan rekomendasi audit internal sebelumnya.
- Bekerja erat dengan Komite Audit dalam menjalankan fungsi
pengawasannya sehubungan dengan kegiatan audit internal serta
penjagaan kualitas (quality assurance) atas kegiatan audit internal
- Melaksanakan audit khusus sesuai kebutuhan manajemen PT BUMI
RESOURCES TBK.
- Berdasarkan permintaan, menyediakan jasa konsultasi untuk membantu
manajemen PT BUMI RESOURCES TBK dalam mencapai target dan
sasaran mereka.
- Menyediakan dukungan kepada Code of Conduct Committee dalam
menindaklanjuti laporan pelanggaran Pedoman Perilaku melalui Speak-Up
System.
Untuk memperkuat praktik audit internal yang ada, Divisi Audit Internal akan
mempekerjakan auditor internal tambahan, mengembangkan pengetahuan dan
kemampuan auditor internal secara berkelanjutan dengan cara menghadiri
konferensi, seminar dan sertifikasi audit internal serta memperbaiki struktur

organisasinya secara berkelanjutan dengan cara membekali auditor dengan
Teknik Audit Berbantuan Komputer (CAAT), manual dan Sistem Manajemen
Internal Audit untuk memelihara efektivitas dan efisiensi pelaksanaan jasa audit
bernilai tambah kepada BUMI.
Saat ini, Divisi Audit Internal telah memiliki tiga auditor bersertifikat Certified
Internal Auditor (CIA) dari the Institute of Internal Auditor dan satu auditor yang
memperoleh Sertifikat IV dalam Investigasi Pemerintah dari Layanan Forensik
Australia (Australian Forensic Services).
SEKRETARIS PERUSAHAAN DAN KEGIATAN KETERBUKAAN INFORMASI
Tugas dan Tanggung Jawab Tugas dan tanggung jawab dari Sekretaris
Perusahaan PT BUMI RESOURCES TBK adalah meliputi:
• Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dalam mempertahankan
komunikasi yang baik dan efektif ke publik.
• Sekretaris Perusahaan bertindak sebagai penghubung dan
memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan Bapepam-LK
dan Bursa Efek Indonesia, pemodal, analis, media, dan publik.
• Sekretaris Perusahaan harus selalu mengikuti semua peraturan
yang berkaitan dengan pasar modal dan Bursa Efek Indonesia khususnya
hukum dan peraturan yang berlaku, dan mengambil tindakan yang sesuai
dan memberikan saran dan masukan kepada Direksi guna memastikan
bahwa Perusahaan telah mentaati Undang-Undang Perusahaan Terbatas,
ketentuan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia, serta hukum dan
peraturan lainnya.
• Sekretaris Perusahaan membantu pekerjaan kesekretariatan untuk
mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas
mereka dengan mengkoordinasi rapat Dewan Komisaris dan Direksi dan
Rapat Umum Pemegang Saham dan menyiapkan agenda yang relevan,
mengawasi pengelolaan dokumentasi Dewan Komisaris dan Direksi,
mengkoordinasi dan menindaklanjuti penugasan komite Dewan Komisaris
dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta
manajemen senior.
Sesuai dengan peraturan Bapepam Kep-63/PM/1996, peraturan No. IX.I.4-
1996, Sekretaris Perusahaan juga menyimpan dan memutakhirkan daftar
pemegang saham, serta memfasilitasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham dan Rapat Umum. Sekretaris Perusahaan juga melaksanakan koordinasi

keikutsertaan Perseroan dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan
Bapepam-LK dan Bursa Efek Indonesia dalam rangka untuk mempromosikan
kegiatan pasar modal kepada masyarakat luas, disamping kegiatan-kegiatan lain
yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap pengembangan
masyarakat dan lingkungan
Penyampaian Laporan Periodik PT BUMI RESOURCES TBK selalu
memperhatikan ketepatan penerbitan dan akurasi dari laporan sebagai bentuk
ketaatan terhadap perundangan, hukum, peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek.
Laporan periodik tersebut termasuk Laporan Pengembangan Kegiatan Eksplorasi,
Laporan Keuangan Kwartal, Semester maupun Tahunan.
Pengungkapan Informasi Perseroan PT BUMI RESOURCES TBK berkomitmen
untuk menjaga standar yang tinggi atas pengungkapan informasi Perseroan guna
memastikan bahwa semua investor dan calon investor mempunyai akses yang
sama atas informasi yang berkualitas dan relevan. PT BUMI RESOURCES TBK
membuat kebijakan atas Pengungkapan Informasi Kepada Publik dan Regulator
guna menjaga informasi yang sensitif dan secara efektif menyebarkan data
Perseroan yang bernilai dan informatif.
Pengungkapan Informasi Perseroan selama tahun 2010 meliputi iklan,informasi
keuangan / pernyataan kepada publik berupa press release, konferensi media dan
keikutsertaan dalam investor summit yang diselenggarakan oleh Bapepam-LK dan
Bursa Efek Indonesia, public exposes, pertemuan dengan analis, dan wawancara
dengan media (formal maupun informal), juga korespondensi dengan Bapepam-
LK dan Bursa Efek Indonesia.
Laporan Tahunan PT BUMI RESOURCES TBK diterbitkan setiap tahun dalam dua
bahasa, Bahasa Indonesia dan Inggris. Laporan tersebut memberikan informasi
mengenai kinerja PT BUMI RESOURCES TBK, baik kinerja keuangan maupun
operasional. Laporan Tahunan juga memberikan informasi mengenai usaha
Perseroan yang berkelanjutan guna mengembangkan kemampuan sumber daya
manusia, praktik Good Corporate Governance, tanggung jawab sosial perusahaan
serta informasi mengenai laporan keuangan.
Profil Perseroan yang berisi informasi mengenai visi, misi, strategi, operasi dan
produk, anak perusahaan, serta tinjauan ke depan Perseroan dan informasi
Perseroan juga tersedia untuk publik. Bagi yang ingin mendapatkan informasi
mengenai Perseroan, salinan atas informasi yang dikirimkan Perseroan ke Bursa
Efek Indonesia, press release, public exposes atau pertemuan dengan analis,
laporan keuangan kuartal dan semester, Laporan Tahunan, profil Perseroan dan

informasi terkait lainnya dapat di akses di website PT BUMI RESOURCES TBK
yaitu www.bumiresources.com.
Paparan Publik Seperti telah disinggung di atas, PT BUMI RESOURCES TBK
telah melaksanakan kegiatan public expose bersamaan dengan keikutsertaan
Perseroan dalam acara Investor Summit and Capital Market Expo 2010 pada
tanggal 11 November 2010 di Jakarta. Dilaksanakannya kegiatan tersebut
adalah sebagai bentuk kepatuhan Perseroan terhadap peraturan terkait, yakni
diantaranya Peraturan Bursa Efek Indonesia No I-E tentang Kewajiban
Penyampaian Informasi, dimana didalamnya juga mengatur tentang kewajiban
perusahaan tercatat untuk melakukan public expose tahunan sekurang-kurangnya
1 (satu) kali dalam setahun.
KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN
Pedoman Perilaku “Cara Kita Melakukan Usaha” PT BUMI RESOURCES TBK
mengatur kebijakan tentang benturan kepentingan sesuai dengan peraturan dari
Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. IX. E. 1
dan Anggaran Dasar Perusahaan.
Melalui Pedoman Perilaku PT BUMI RESOURCES TBK dan Panduan Dewan
yang sesuai dengan Indonesian Code of Good Corporate Governance bagian 4,
PT BUMI telah secara eksplisit meletakkan panduan untuk mencegah terjadinya
benturan kepentingan pribadi, baik yang terjadi maupun yang mempunyai potensi
benturan kepentingan dengan BUMI secara keseluruhan.
Setiap anggota Komisaris, Direktur, manajemen dan karyawan harus secara hati-
hati menghindari benturan kepentingan apapun antara kepentingan pribadi,
profesional, atau kepentingan usaha mereka dengan kepentingan Perseroan,
dalam setiap tindakan yang diambil mereka dalam mewakili Perseroan sesuai
dengan kapasitas mereka. Salah satu ukuran untuk mencegah terjadinya benturan
kepentingan adalah adanya kewajiban bagi setiap karyawan yang memiliki
kepentingan langsung maupun tidak langsung dalam hubungan dengan individu
atau organisasi yang ingin melakukan transaksi dengan BUMI untuk
memberitahukan benturan kepentingan dan tidak boleh ikut serta untuk berdiskusi
atau pengambilan keputusan terhadap transaksi tersebut
Dalam rangka untuk memperbaiki praktik-praktik GCG yang sudah diterapkan dan
untuk memperkenalkan Pedoman Perilaku Perseroan, kebijakan mengenai
benturan kepentingan akan ditambahkan dengan adanya Pernyataan Benturan
Kepentingan yang harus ditandatangani oleh setiap individu BUMI setiap
tahunnya. Dengan menandatangani pernyataan tersebut, yang bersangkutan

menyatakan telah membaca dan memahami kebijakan benturan kepentingan dan
bila melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
Perseroan yang berlaku.
MANAJEMEN RISIKO
Dalam dunia bisnis yang dinamis dan penuh persaingan, PT BUMI RESOURCES
TBK tidak akan mampu mengelola risiko stratejik maupun taktis dengan hanya
bersikap pasif. Oleh karena itu Perseroan telah mengembangkan berbagai cara
dan pendekatan guna menggali berbagai dimensi risiko yang dihadapi Perseroan
terkait dengan kegiatan serta kemungkinan terjadinya risiko tersebut sehingga kita
mampu mengelola risiko dan menjadikannya hal yang menguntungkan Perseroan
KASUS HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN
Perseroan dan unit usaha menghadapi beberapa kasus hukum yang merupakan
kewajiban kontinjen terhadap berbagai klaim dari pihak ketiga yang timbul dari
transaksi bisnisnya dan berbagai penetapan perpajakan tertentu, yang kini masih
dalam proses pengadilan atau sedang dalam proses banding, yang hasil akhirnya
belum bisa ditentukan pada saat ini, antara lain: - Penambangan Tanpa Ijin (PETI)
dalam wilayah pertambangan Arutmin dan Kuasa Pertambangan yang tumpang
tindih dengan wilayah pertambangan Arutmin. - Kompensasi atas jasa hasil
produksi batubara dengan PPN Masukan. - Klaim kepemilikan atas tanah yang
masih terletak di area pertambangan KPC, oleh unsur masyarakat; - Ijin dari
Menteri Kehutanan Indonesia terkait dengan sebagian wilayah kontrak karya
pertambangan yang berada pada kawasan hutan lindung atau taman nasional.
PERLINDUNGAN KONSUMEN
Dengan mengacu pada prinsip-prinsip GCG, BUMI bertekad untuk memberikan
pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggannya. BUMI menjual produkproduknya
kepada pemakai akhir, dimana seluruh pelanggan BUMI adalah perusahaan. Oleh
karena itu, setiap penjualan batubara harus selalu di dukung dengan suatu kontrak
yang memberikan perlindungan ekstra untuk hak dan kewajiban dari masing-
masing pihak. Selain itu, setiap pelanggan secara aktif didorong untuk melaporkan
setiap pelanggaran Pedoman Perilaku BUMI secara langsung melalui Speak Up
System.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL & PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN
LINGKUNGAN
Komitmen PT Bumi Resources Tbk. (“BUMI” atau “Perseroan”) dalam
pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) terbangun atas dasar
komitmen yang terinternalisasi dalam tubuh Perseroan melalui misi yang diemban
yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah operasi penambangan
dan menjaga kelestarian lingkungan di seluruh areal operasi pertambangan.
Perseroan menyadari sepenuhnya, tujuan program pembangunan masyarakat
dan lingkungan akan sulit dicapai melalui kegiatan-kegiatan insidental yang hanya
bersifat charity. Perseroan mengemas program-program CSR dalam rangkaian
program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (community
development) yang berkesinambungan.
Dampak lingkungan hidup merupakan aspek yang secara terintegrasi
dipertimbangkan di dalam setiap tahapan kegiatan operasional Perseroan. Oleh
karenanya semua karyawan Perseroan harus bertindak dan bertanggung jawab
terhadap kelestarian lingkungan hidup. Guna mencapai semua tujuan tersebut,
BUMI menerapkan sistem manajemen lingkungan dengan prinsip Plan-Do-Check-
Review yang diterapkan di unit usaha yang mengacu pada standar ISO 14001.
Perseroan bertekad untuk secara efektif mengelola dampak lingkungan hidup
sebagai akibat dari kegiatan operasionalnya melalui upaya-upaya pencegahan
pencemaran dan meminimalkan polusi dari aktivitas penambangan. Selain itu,
Perseroan juga berkomitmen untuk mengembalikan lahan bekas tambang menjadi
lahan yang produktif, stabil dan aman serta terus berupaya menjaga
keanekaragaman hayati.
Perseroan juga selalu berperan aktif dalam upaya meningkatkan integrasi dan
keseimbangan prioritas sosial, lingkungan hidup dan perekonomian. Dalam hal ini,
Perseroan akan terus berupaya membantu pemerintah dalam mengentaskan
kemiskinan, meningkatkan taraf kesehatan dan kualitas hidup masyarakat yang
lebih baik.
Melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat untuk mendukung
pembangunan perekonomian regional berdasarkan sumber daya setempat, serta
membangun dan memelihara kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat
setempat dan pihak-pihak terkait lainnya merupakan dua hal lain yang
dilaksanakan secara simultan.

Prinsip tripartit (keterlibatan perusahaan, institusi pemerintah, dan masyarakat)
dalam penyusunan dan pelaksanaan program CSR merupakan upaya yang selalu
Perseroan lakukan agar tingkat keberhasilan program lebih maksimal dan mampu
menumbuhkan rasa memiliki (self belonging) pada masing-masing pihak sehingga
tujuan masyarakat mandiri dan sejahtera secara berkelanjutan dapat tercapai.
Paparan lengkap tentang program-program CSR dapat dilihat pada bagian
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan.
V. KESIMPULAN DAN SARAN
Perseroan menyadari bahwa penerapan GCG harus dilakukan secara
berkelanjutan. Karena itu sosialisasi atas GCG maupun peningkatan praktik GCG
serta implementasinya terus dilakukan sepanjang tahun maupun tahun-tahun
berikutnya.
Berikut rencana peningkatan praktik GCG tahun berikutnya adalah :
1. Me-review dan melakukan perbaikan Panduan Dewan (Board Manual)
BUMI
2. Melengkapi piagam komite-komite yang belum ada, serta me-review dan
memperbaharui, jika diperlukan, atas piagam-piagam komite yang sudah
ada
3. Mengkaji secara berkala struktur organisasi Perseroan dan jika diperlukan,
melakukan perbaikan dengan melengkapi/menambah organ yang belum
lengkap dalam organisasi, serta memperbaiki jalur komunikasi dan/atau
pelaporan yang ada di dalam struktur.
4. Me-review SOP dan pedoman kerja yang ada di unit-unit bisnis/divisi, serta
melengkapi SOP dan pedoman kerja yang diperlukan.
5. Memfasilitasi kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan atas GCG, Pedoman
Perilaku dan Enterprise Risk Management ke seluruh manajemen eksekutif
dan seluruh karyawan BUMI dan anak perusahaan melalui berbagai
saluran komunikasi yang ada
6. Melanjutkan penerapan IT governance
7. Melanjutkan pelaksanaan review/audit rutin berbasis risiko di unit-unit
bisnis
8. Melakukan self assessment atas kerangka kerja dan penerapan GCG di
Perseroan

Melanjutkan dan me-review penerapan Early Warning System dan
Management Reporting System yang sudah berjalan, serta melakukan
perbaikan-perbaikan jika diperlukan.
DAFTAR PUSTAKA
Tjager, I. N. (2003). Corporate governance: Tantangan dan kesempatan bagi
komunitas bisnis Indonesia. Jakarta: Prenhalindo.
BAPEPAM. (2006). Studi penerapan prinsip-prinsip OECD 2004 dalam peraturan
Bapepam mengenai corporate governance. Diunduh pada 4 April 2010, dari
http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/kajian_pm/studi-
2006/studipenerapan-oecd.pdf
Tangkilisan, H. N. S. (2003). Manajemen Keuangan bagi Aplikasi Kredit
Perbankan, Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance.
Yogyakarta: Penerbit Balairung.
Shleifer, A., & Vishny, R.W. (1997). A Survey of Corporate Governance, Journal
of Finance 52, 2, 737-783
Rezaee, Z. (2007). Corporate Governance Post Sarbanes-Oxley. Hoboken: John
Wiley & Sons, Inc.
FCGI, (n.d.). Latar Belakang Pemunculan Good Corporate Governance, diunduh
dari http://www.fcgi.or.id/governance/about-good-corporate-governance.html.
Komite Cadburry (1992) Report on the Financial Aspects of Corporate
Governance, London: Gee.
Daniri M. A. (2005). Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya di
Indonesia. Jakarta: Ray Indonesia, , 2005.
Wicaksana B. A. K. (2010). Dampak Diversitas Kebangsaan Anggota Dewan
Komisaris Dan Direksi Pada Kinerja Pasar Perusahaan. Jurnal Dinamika
Manajemen Vol. 1, No. 1, pp: 9-17
Surya, I. & Yustiavandana, I. (2006). Penerapan Good Corporate Governance:
Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha. Jakarta: Kencana.
Zarkasyi, W. (2008). Good Corporate Governance Pada Badan Usaha
Manufaktur, Perbankan, Dan Jasa Keuangan Lainnya. Bandung: Alfabeta

GCG Implementasi PT Bumi

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to GCG Implementasi PT Bumi

Similar to GCG Implementasi PT Bumi (20)

More from Ririen Eka

More from Ririen Eka (9)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

GCG Implementasi PT Bumi