Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to PSP
Similar to PSP (20)
PSP
- 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Program Sekolah Penggerak
- 2. Daftar Isi ▪ Konsep Program Sekolah Penggerak 1 ▪ Peran Balai Besar Guru Penggerak 2 ▪ Rekap Data Sekolah Penggerak di Provinsi Jawa Barat 3 2
- 3. 1. KONSEP PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK
- 4. VISI PENDIDIKAN INDONESIA “ “ mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global PELAJAR PANCASILA Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia Mandiri Bernalar Kritis Kreatif Bergotong Royong Berkebinekaan Global
- 5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Terdapat berbagai program transformasi dalam upaya mencapai visi pendidikan Indonesia 5 Penggantian UN Kampus Merdeka Penyesuaian Kebijakan Dana BOS Program Organisasi Penggerak Guru Penggerak Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi Program Sekolah Penggerak SMK Pusat Keunggulan KIP Kuliah Merdeka Perluasan Program Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kampus Merdeka Vokasi Episode Merdeka Belajar lainnya MB 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB 5 MB 6 MB 7 MB 8 MB 9 MB 10 MB 11 MB XX VISI PENDIDIKAN INDONESIA
- 6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi PSP, POP, dan PGP memiliki tujuan utama yang sama yakni mewujudkan Profil Pelajar Pancasila 6 Program untuk meningkatkan kualitas belajar siswa yang terdiri dari 5 jenis intervensi untuk mengakselerasi sekolah bergerak 1-2 tahap lebih maju dalam kurun waktu 3 tahun ajaran melalui peningkatan kompetensi kepada Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Guru Program Organisasi Penggerak Program Pendidikan Guru Penggerak Catatan: Sekolah yang menjadi sasaran POP tidak dapat mendaftar PSP ataupun sebaliknya Program Sekolah Penggerak Penjelasan Program Durasi Program Seleksi Kepala Sekolah dan Fasilitator Sekolah Penggerak 3 tahun Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah Sasaran Program untuk mencetak pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila Guru, Pengajar Praktik, dan Fasilitator 9 bulan (angkatan 1-4) dan 6 bulan angkatan 5-13) Guru Program pemberdayaan masyarakat secara masif melalui dukungan pemerintah untuk peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah berdasarkan model- model pelatihan yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pendidikan yang sudah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan memiliki model-model pelatihan 2 tahun Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah
- 7. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 7 Sekolah Penggerak sebagai katalis Gambaran Akhir Sekolah Penggerak Secara Umum Sekolah Penggerak adalah katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia ● Sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila ● Diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru) Hasil Belajar (literasi dan numerasi) : Di atas level yang diharapkan Pembelajaran: Berpusat pada murid Lingkungan Belajar: Aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan Refleksi diri dan pengimbasan: ● Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri ● Refleksi guru dan perbaikan pembelajaran terjadi ● Sekolah melakukan pengimbasan
- 8. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 4 Tahapan Proses Transformasi Sekolah Indonesia 8
- 9. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 9 Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya Program Sekolah Penggerak merupakan 01 Program kolaborasi antara Kemdikbud dengan Pemerintah Daerah di mana komitmen Pemda menjadi kunci utama 02 03 04 Intervensi dilakukan secara holistik, mulai dari SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan Pemerintah Daerah Memiliki ruang lingkup yang mencakup seluruh kondisi sekolah, tidak hanya sekolah unggulan saja, baik negeri dan swasta Pendampingan dilakukan selama 3 tahun ajaran dan sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri 05 Program dilakukan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Sekolah Penggerak
- 10. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Percepatan Digitalisasi sekolah Percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila Mendapatkan pendampingan intensif untuk transformasi sekolah Meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun ajaran Meningkatnya Kompetensi kepala Sekolah, Guru Kesempatan untuk menjadi katalis perubahan bagi sekolah lain Manfaat untuk sekolah 10
- 11. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Program dilakukan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Sekolah Penggerak 34 Provinsi 111 Kab/Kota 2.500 SP Tahun Ajaran 2021-2022 Tahun Ajaran 2024-2025 Tahun Ajaran 2022-2023 Tahun Ajaran 2023-2024 Tahun Ajaran 20XX-20XX Tahun Ajaran 20XX-20XX 34 Provinsi 250 Kab/Kota 10.000 SP* (akumulasi) 34 Provinsi 514 Kab/Kota 20.000 SP* (akumulasi) 34 Provinsi 514 Kab/Kota 40.000 SP* (akumulasi) 34 Provinsi 514 Kab/Kota Penambahan jumlah SP 34 Provinsi 514 Kab/Kota 100% sekolah menjadi Sekolah Penggerak 11 *) bisa berubah sesuai hasil seleksi
- 12. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Siapa saja yang berperan dalam Program Sekolah Penggerak? 12 Platform Teknologi sebagai pendukung Mitra Perguruan tinggi, lembaga sosial, kepala desa, pemimpin, dsb. Pemda Komite Orang Tua Pemangku Kepentingan FasilItator Sekolah Penggerak Komite Pembelajaran Guru Guru Murid ● Berkolaborasi dalam komunitas praktisi dengan kepala Sekolah Penggerak lain ● Kepala sekolah mendapatkan pelatihan manajemen dan instructional leadership ● Dipilih oleh Kepala sekolah untuk membantu Pembelajaran Guru ● Menjadi fasilitator pembelajaran Guru Akan menggunakan Kurikulum Merdeka: ● Pembelajaran intrakurikuler yang terdiferensiasi ● Proyek kokurikuler lintas mata pelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum ● Akan menggunakan platform pembelajaran mandiri guru ● Menerapkan prinsip pengajaran & penilaian yang efektif Kepala Sekolah dan MKKS ● FSP melakukan pendamping an pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru ● Pengawas sekolah melakukan melakukan pendampingan kepada kepala sekolah dan guru Pengawas Sekolah dan MKPS
- 13. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Program Sekolah Penggerak terdiri dari lima intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan 01.Pendampingan konsultatif dan asimetris Program kemitraan antara Kemendikbud-ristek dan pemerintah daerah di mana Kemendikbud memberikan pendampingan implementasi Sekolah Penggerak 02.Penguatan SDM sekolah Penguatan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik, dan Guru melalui program pelatihan dan pendampingan berkala dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemdikbud. 03.Kurikulum Merdeka Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai nilai-nilai Pancasila, melalui kegiatan pembelajaran di dalam dan luar kelas. 04.Perencanaan berbasis data Manajemen berbasis sekolah: perencanaan berdasarkan refleksi diri sekolah 05.Digitalisasi sekolah Penggunaan berbagai platform digital bertujuan mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang disesuaikan Profil Pelajar Pancasila 13
- 14. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemdikbud melalui UPT di masing masing provinsi akan memberikan pendampingan bagi Pemda provinsi dan kab/kota dalam perencanaan Program Sekolah Penggerak. UPT Kemdikbud di masing masing provinsi akan memberikan pendampingan Pemda selama implementasi Sekolah Penggerak seperti fasilitasi Pemda dalam sosialisasi terhadap pihak pihak yang dibutuhkan hingga mencarikan solusi terhadap kendala lapangan pada waktu implementasi 01. Pendampingan konsultatif dan asimetris Program kemitraan antara Kemendikbud-ristek dan Pemerintah Daerah dimana Kemendikbud-ristek memberikan pendampingan implementasi Sekolah Penggerak 14
- 15. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 02. Penguatan SDM Sekolah Penguatan Kepala Sekolah dan Guru, serta Pengawas Sekolah melalui program pelatihan dan pendampingan berkala bersama FSP yang disediakan oleh Kemendikbud Ristek. 15 Pelatihan untuk Kepala Sekolah, guru, dan pengawas 1. Pelatihan implementasi Kurikulum Merdeka bagi kepala sekolah, guru dan pengawas (dilakukan 1 kali di tingkat nasional)** 2. Diseminasi pelatihan implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat satuan pendidikan) ** *perwakilan guru dari setiap jenjang satuan pendidikan 3-5 guru, difasilitasi oleh Pelatih Ahli ** dilakukan oleh Kepala Sekolah dan guru yang telah mengikuti pelatihan tingkat nasional Pendampingan untuk Kepala Sekolah, guru, dan pengawas 1. Lokakarya tingkat regional dan provinsi mengenai implementasi Kurikulum Merdeka 2. Belajar melalui komunitas praktisi 3. Refleksi berkelompok bersama pelatih ahli Dilakukan secara berkala dalam 1 tahun dengan FSP Implementasi Teknologi 1. Literasi teknologi 2. Platform Merdeka Mengajar 3. Platform rapor pendidikan
- 16. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pengembangan Kompetensi Kepala Sekolah dan Guru di Sekolah Penggerak Belajar di komunitas praktisi Pelatihan Komite Pembelajaran mengenai implementasi Kurikulum Merdeka (tingkat nasional) Lokakarya di tingkat regional dan provinsi difasilitasi Fasilitator Refleksi kelompok bersama Fasilitator Kepala sekolah di Sekolah Penggerak memiliki peran menggembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpusat pada peserta didik dan menerapkan nilai-nilai kebhinekaan, inklusi, dan ramah anak merdeka belajar dengan upaya: ● Mengembangkan kompetensi diri dan guru-gurunya sebagai pembelajar sepanjang hayat ● Mengelola pengembangan kurikulum yang holistik dan sesuai tahap perkembangan peserta didik dan secara berkelanjutan ● Mengembangkan sekolah dengan memaksimalkan kolaborasi sumber daya sekolah dalam membangun jejaring dan menggerakkan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk program pengembangan sekolah. Peran Kepala Sekolah di Sekolah Penggerak
- 17. Secara teknis, kepala sekolah berperan dalam: ● Menyelenggarakan sekaligus menjadi narasumber dalam in house training (IHT) bersama dengan guru yang telah mengikuti pelatihan nasional, ● Melakukan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional kepada guru, ● Membuat perencanaan sekolah berdasarkan data rapor pendidikan dengan melibatkan orang tua murid dan komunitas ● Mengorganisasi dan mengevaluasi pelaksanaan Komunitas Praktisi di sekolah ● Memimpin satuan pendidikan untuk menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan, BAGAIMANA KEPALA SEKOLAH BERPERAN DALAM PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DI SATUAN PENDIDIKAN YANG DIPIMPIN?
- 18. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pengembangan Kompetensi Pengawas Sekolah Penggerak di Sekolah Penggerak 18 Aktif di komunitas praktisi Pelatihan Komite Pembelajaran mengenai implementasi Kurikulum Merdeka (tingkat nasional) Lokakarya di tingkat regional/ provinsi Peran Pengawas Sekolah di Sekolah Penggerak Pengawas Sekolah di Program Sekolah Penggerak memiliki peran: ● Memberdayakan kepala sekolah dan guru agar dapat mengembangkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada murid melalui pendampingan berkala melalui penerapan Kurikulum Merdeka ● Mendampingi kepala sekolah dan guru agar dapat melakukan analisis hasil belajar murid ● Mendukung kepala sekolah melakukan pengembangan sekolah berdasarkan kebutuhan murid dengan memaksimalkan kolaborasi Pelatihan Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah tingkat nasional
- 19. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mata pelajaran ● Pembelajaran terdiferensiasi ● Capaian pembelajaran disederhanakan ● Siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi ● Guru leluasa memilih perangkat ajar sesuai kebutuhan Pembelajaran berbasis projek ● Berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum ● Pembelajaran interdisipliner di luar kegiatan kelas ● Melibatkan masyarakat ● Muatan lokal dikembangkan sesuai dengan isu nasional dan global Dipelajari melalui PELAJAR PANCASILA Beriman, Bertakwa kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia Mandiri Bernalar Kritis Kreatif Bergotong Royong Berkebinekaan Global 03. Kurikulum Merdeka / Kurikulum Merdeka Kurikulum Merdeka dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya 19
- 20. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Video Kurikulum Merdeka 20
- 21. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 21 Pembelajaran yang berpusat pada murid akan didukung dengan bahan ajar, modul ajar, dan platform digital Bahan Ajar Modul Ajar Platform Guru Contoh modul ajar Contoh modul ajar Buku teks Buku non-teks
- 22. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 04. Perencanaan berbasis data 22 Perencanaan berbasis data memanfaatkan Profil Pendidikan sebagai dasar penyusunan perencanaan untuk perbaikan berkesinambungan.
- 23. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 23 Berdasarkan model input, proses, output, profil pendidikan dikelompokkan dalam 5 dimensi yang berisi berbagai kelompok indikator Dimensi A 1. Capaian hasil belajar a. Capaian perkembangan anak i. Pembelajaran ii. Sosial emosional iii.Fisik b. Mutu hasil belajar murid i. Kemampuan literasi ii. Kemampuan numerasi iii.Karakter 2. Mutu Lulusan SMK i. Penyerapan ii. Pendapatan iii.Kompetensi kejuruan Mutu dan relevansi hasil belajar murid Pemerataan pendidikan yang bermutu Mutu dan relevansi pembelajaran Kompetensi dan kinerja PTK Pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel Kualitas Capaian Pembelajaran Siswa Kualitas Proses Belajar Siswa Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sekolah Dimensi B 1. Kesenjangan mutu hasil belajar 2. Akses peserta didik Dimensi D 1. Kualitas pembelajaran 2. Refleksi dan perbaikan pembelajaran 3. Kepemimpinan instruksional 4. Pemanfaatan TIK untuk pembelajaran 5. Iklim keamanan sekolah 6. Iklim kebinekaan dan inklusivitas sekolah 7. Link and match dengan Dunia Kerja Dimensi C 1. Kompetensi GTK dan pengembangannya 2. Jumlah dan kinerja GTK sebagai Penggerak 3. Kinerja administratif GTK 4. Pemerataan distribusi guru 5. Pemenuhan kebutuhan guru Dimensi E 1. Partisipasi warga sekolah 2. Pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu 3. Pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran 4. proporsi APBD untuk pendidikan Output Proses Input
- 24. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 24 Profil Pendidikan merupakan laporan yang disusun dari berbagai sumber data yang andal dan diproses secara terpadu di Kemdikbud Laporan Evaluasi Bentuk evaluasi Sumber data (re)akreditasi sekolah oleh BAN (visitasi hanya pada sekolah dengan kriteria tertentu) Asesmen Nasional (AKM, Survei Karakter, & Survei Lingkungan Belajar) Dapodik Platform digital guru dan kepala sekolah Tracer Study SMK Data GTK EMIS & Simpatika BAN PAUD, BPS, dst. Evaluasi diri Pemda (mandiri, bagian siklus perencanaan) PROFIL Profil Satuan Pendidikan Profil Pendidikan Daerah (isi komprehensif, bersifat diagnostik) Evaluasi diri sekolah (mandiri, bagian siklus perencanaan) Evaluasi Pendidikan Daerah RAPOR Rapor Satuan Pendidikan Rapor Pendidikan Daerah (lebih terfokus, data objektif) Evaluasi diri internal Evaluasi eksternal Insentif kinerja sekolah dari Kemendikbud RKAS RKPD SPM
- 25. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 05. Platform Teknologi Program Sekolah Penggerak 25 Merdeka Mengajar mendukung guru mengajar lebih baik, meningkatkan kompetensi, dan berkembang secara karir Rapor Pendidikan memberikan gambaran dan diagnosa pada sistem pendidikan sebuah sekolah dan gambaran kualitas pendidikan di daerah tertentu Sumber Daya Sekolah melaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) secara daring yang dananya bersumber dari dana bantuan pemerintah 1 2 3
- 26. 2. PERAN BALAI BESAR GURU PENGGERAK
- 27. Peran dan tanggung jawab BBGP dalam Program Sekolah Penggerak 1. Melaksanakan Pelatihan Komite Pembelajaran 2. Melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan untuk persiapan Pelatihan Komite Pembelajaran 3. Melakukan koordinasi dengan Ditjen GTK dalam persiapan Pelatihan Komite Pembelajaran 4. Melakukan pemetaan pengelompokan FSP dan sekolah 5. Melakukan perjanjian kerjasama dengan Fasilitator Sekolah Penggerak 6. Menunjuk Koordinator Fasilitator Sekolah Penggerak 1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pendampingan IHT di satuan pendidikan 2. Menyelenggarakan kegiatan pendampingan Fasilitator Sekolah Penggerak 3. Melalui koordinator Fasilitator Sekolah Penggerak, melakukan monitoring kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Fasilitator Sekolah Penggerak. 4. Memfasilitasi rapat koordinasi bulanan antara Koordinator Fasilitator Sekolah Penggerak dengan Fasilitator Sekolah Penggerak 5. Berkoordinasi dengan BBPMP untuk pelaksanaan PMO level daerah dan pelaksanaan Forum Pemangku Kepentingan Daerah 1. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan program daerah 2. Melakukan koordinasi dengan pihak Ditjen GTK dalam memberikan masukan dan melakukan perbaikan berkelanjutan 3. Memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja Fasilitator Sekolah Penggerak 4. Aktif menjadi bagian dari proses penjaminan mutu PSP Persiapan Implementasi Evaluasi 27
- 28. 3. REKAP DATA SEKOLAH PENGGERAK DI PROVINSI JAWA BARAT
- 29. Sebaran Jenjang KS Pelaksana PSP Angkatan 3 Kepala Sekolah Pelaksana PSP Angkatan 3 berjumlah 4.999 orang dengan rincian per jenjang pada grafik di atas. Jumlah tersebut dapat berubah mengingat periode unggah Surat Kesehatan KS baru akan dilakukan pada akhir Januari 2023.
- 30. Sebaran Jenjang & Provinsi KS PSP Angkatan 3 (1) NO PROVINSI PAUD SD SMP SMA SLB TOTAL 1 Aceh 50 101 45 13 1 210 2 Bali 17 35 26 6 0 84 3 Banten 41 52 31 13 4 141 4 Bengkulu 19 23 12 4 2 60 5 DI Yogyakarta 80 59 35 7 4 185 6 DKI Jakarta 23 22 17 4 0 66 7 Gorontalo 27 52 27 6 0 112 8 Jambi 13 21 26 9 1 70 9 Jawa Barat 228 181 110 16 7 542 10 Jawa Tengah 254 275 144 27 2 702 11 Jawa Timur 373 326 174 25 10 908 12 Kalimantan Barat 11 16 20 4 0 51 13 Kalimantan Selatan 24 23 27 8 0 82 14 Kalimantan Tengah 17 20 16 11 1 65 15 Kalimantan Timur 21 25 19 5 0 70 16 Kalimantan Utara 4 8 4 5 0 21 17 Kepulauan Bangka Belitung 11 20 6 6 0 43
- 31. Sebaran Jenjang & Provinsi KS PSP Angkatan 3 (2) NO PROVINSI PAUD SD SMP SMA SLB TOTAL 18 Kepulauan Riau 5 13 12 9 4 43 19 Lampung 45 24 32 4 4 109 20 Maluku 5 21 15 10 0 51 21 Maluku Utara 12 12 11 7 3 45 22 Nusa Tenggara Barat 30 95 18 19 3 165 23 Nusa Tenggara Timur 12 32 32 0 0 76 24 Papua 24 18 18 8 1 69 25 Papua Barat 6 11 11 4 0 32 26 Riau 34 41 48 12 2 137 27 Sulawesi Barat 6 11 15 7 1 40 28 Sulawesi Selatan 33 49 51 6 0 139 29 Sulawesi Tengah 24 23 13 2 0 62 30 Sulawesi Tenggara 21 22 27 11 0 81 31 Sulawesi Utara 12 29 34 6 0 81 32 Sumatera Barat 37 69 24 11 3 144 33 Sumatera Selatan 31 41 22 17 1 112 34 Sumatera Utara 64 79 48 9 1 201 TOTAL 1614 1849 1170 311 55 4999
- 32. JUMLAH SEKOLAH PENGGERAK ANGKATAN 3 DI JAWA BARAT 32
- 33. Jumlah Sekolah Penggerak di Kab/Kota 33
- 34. SEKOLAH PENGGERAK PER JENJANG DI JAWA BARAT (1) 34 KOTA SEKOLAH PAUD SD SLB SMA SMP Grand Total Kab. Bandung 16 19 3 1 9 48 Kab. Bandung Barat 5 1 6 Kab. Bekasi 16 5 2 2 25 Kab. Bogor 21 6 1 28 Kab. Ciamis 14 11 7 32 Kab. Cianjur 4 1 5 Kab. Cirebon 4 9 9 22 Kab. Garut 8 2 10
- 35. SEKOLAH PENGGERAK PER JENJANG DI JAWA BARAT (2) 35 Kab. Indramayu 1 12 3 16 Kab. Karawang 3 1 1 5 Kab. Kuningan 19 8 3 30 Kab. Majalengka 10 9 2 21 Kab. Pangandaran 1 7 3 11 Kab. Purwakarta 2 21 1 14 38 Kab. Subang 12 11 1 3 27 Kab. Sukabumi 10 2 1 1 2 16 Kab. Sumedang 20 17 1 5 7 50
- 36. SEKOLAH PENGGERAK PER JENJANG DI JAWA BARAT (3) 36 Kab. Tasikmalaya 13 5 11 29 Kota Bandung 6 1 1 8 Kota Banjar 3 1 1 5 Kota Bekasi 1 1 Kota Bogor 4 3 1 2 2 12 Kota Cimahi 2 2 9 13 Kota Cirebon 3 8 2 4 17 Kota Depok 12 10 1 4 27 Kota Sukabumi 11 4 7 22 Kota Tasikmalaya 7 7 4 18 Grand Total 224 186 7 16 109 542
- 37. FASILITATOR SEKOLAH PENGGERAK ANGKATAN 3 ● Terdapat 995 Fasilitator Inti yang akan mendampingi 4.999 Kepala Sekolah Pelaksana Program Sekolah Penggerak (PSP) Angkatan 3. ● Selain fasilitator inti, terdapat pula 237 Fasilitator yang menjadi akselerasi/ cadangan. ● Penugasan Fasilitator Inti atau Akselerasi serta desain pendampingan Angkatan 3 akan diinfokan kemudian, karena masih menunggu arahan dan keputusan pimpinan. ● Terkait peran ganda, FSP hanya dapat bertugas jika peran sebelumnya telah selesai ditandai dengan Surat Keterangan Selesai Bertugas atau Sertifikat. ● Berikut sebaran FSP Angkatan 3 berdasarkan jenjang dan Provinsi. 37
- 38. Sebaran FSP Angkatan 3 dengan Jenjang: PAUD NO PROVINSI SEKOLAH FSP RASIO 1 Aceh 50 9 1 : 6 2 Bali 17 3 1 : 6 3 Banten 41 6 1 : 7 4 Bengkulu 19 4 1 : 5 5 DI Yogyakarta 80 10 1 : 8 6 DKI Jakarta 23 5 1 : 5 7 Gorontalo 27 5 1 : 6 8 Jambi 13 3 1 : 5 9 Jawa Barat 228 45 1 : 6 10 Jawa Tengah 254 28 1 : 10 11 Jawa Timur 373 44 1 : 9 12 Kalimantan Barat 11 3 1 : 4 13 Kalimantan Selatan 24 5 1 : 5 14 Kalimantan Tengah 17 1 1 : 17 15 Kalimantan Timur 21 2 1 : 11 16 Kalimantan Utara 4 1 1 : 4 17 Kepulauan Bangka Belitung 11 1 1 : 11 FSP Inti Provinsi dengan rasio berwarna merah kemungkinan akan melakukan pendampingan lintas angkatan karena rasio antar sekolah dan FSP terlalu besar (di atas 1:8). Pendampingan Lintas Angkatan
- 39. Sebaran FSP Angkatan 3 dengan Jenjang: SD FSP Inti Provinsi dengan rasio berwarna merah kemungkinan akan melakukan pendampingan lintas angkatan karena rasio antar sekolah dan FSP terlalu besar (di atas 1:8). Pendampingan Lintas Angkatan NO PROVINSI SEKOLAH FSP RASIO 1 Aceh 101 22 1 : 5 2 Bali 35 7 1 : 5 3 Banten 52 9 1 : 6 4 Bengkulu 23 5 1 : 5 5 DI Yogyakarta 59 12 1 : 5 6 DKI Jakarta 22 6 1 : 4 7 Gorontalo 52 4 1 : 13 8 Jambi 21 5 1 : 5 9 Jawa Barat 181 38 1 : 5 10 Jawa Tengah 275 49 1 : 6 11 Jawa Timur 326 66 1 : 5 12 Kalimantan Barat 16 6 1 : 3 13 Kalimantan Selatan 23 5 1 : 5 14 Kalimantan Tengah 20 3 1 : 7 15 Kalimantan Timur 25 4 1 : 7 16 Kalimantan Utara 8 2 1 : 4 17 Kepulauan Bangka Belitung 20 2 1 : 10
- 40. Sebaran FSP Angkatan 3 dengan Jenjang: SMP FSP Inti Provinsi dengan rasio berwarna merah kemungkinan akan melakukan pendampingan lintas angkatan karena rasio antar sekolah dan FSP terlalu besar (di atas 1:8). Pendampingan Lintas Angkatan NO PROVINSI SEKOLAH FSP RASIO 1 Aceh 45 13 1 : 4 2 Bali 26 5 1 : 6 3 Banten 31 6 1 : 6 4 Bengkulu 12 3 1 : 4 5 DI Yogyakarta 35 6 1 : 6 6 DKI Jakarta 17 4 1 : 5 7 Gorontalo 27 2 1 : 14 8 Jambi 26 6 1 : 5 9 Jawa Barat 110 30 1 : 4 10 Jawa Tengah 144 29 1 : 5 11 Jawa Timur 174 35 1 : 5 12 Kalimantan Barat 20 6 1 : 4 13 Kalimantan Selatan 27 5 1 : 6 14 Kalimantan Tengah 16 4 1 : 4 15 Kalimantan Timur 19 4 1 : 5 16 Kalimantan Utara 4 1 1 : 4 17 Kepulauan Bangka Belitung 6 1 1 : 6
- 41. Sebaran FSP Angkatan 3 dengan Jenjang: SMA FSP Inti Provinsi dengan rasio berwarna merah kemungkinan akan melakukan pendampingan lintas angkatan karena rasio antar sekolah dan FSP terlalu besar (di atas 1:8). Pendampingan Lintas Angkatan NO PROVINSI SEKOLAH FSP RASIO 1 Aceh 13 7 1 : 2 2 Bali 6 1 1 : 6 3 Banten 13 3 1 : 5 4 Bengkulu 4 1 1 : 4 5 DI Yogyakarta 7 2 1 : 4 6 DKI Jakarta 4 1 1 : 4 7 Gorontalo 6 2 1 : 3 8 Jambi 9 2 1 : 5 9 Jawa Barat 16 4 1 : 4 10 Jawa Tengah 27 6 1 : 5 11 Jawa Timur 25 7 1 : 4 12 Kalimantan Barat 4 2 1 : 2 13 Kalimantan Selatan 8 3 1 : 3 14 Kalimantan Tengah 11 0 - 15 Kalimantan Timur 5 1 1 : 5 16 Kalimantan Utara 5 1 1 : 5 17 Kepulauan Bangka Belitung 6 0 -
- 42. Sebaran FSP Angkatan 3 dengan Jenjang: SLB FSP Inti Provinsi dengan rasio berwarna merah kemungkinan akan melakukan pendampingan lintas angkatan karena tidak tersedia FSP Angkatan 3 pada jenjang tersebut. Pendampingan Lintas Angkatan NO PROVINSI SEKOLAH FSP RASIO 1 Aceh 1 0 2 Bali 0 - 3 Banten 4 1 1 : 4 4 Bengkulu 2 1 1 : 2 5 DI Yogyakarta 4 1 1 : 4 6 DKI Jakarta 0 - 7 Gorontalo 0 - 8 Jambi 1 1 1 : 1 9 Jawa Barat 7 2 1 : 4 10 Jawa Tengah 2 1 1 : 2 11 Jawa Timur 10 4 1 : 3 12 Kalimantan Barat 0 - 13 Kalimantan Selatan 0 - 14 Kalimantan Tengah 1 0 15 Kalimantan Timur 0 - 16 Kalimantan Utara 0 - 17 Kepulauan Bangka Belitung 0 -
- 43. Terima kasih 43