Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah dalam merevitalisasi pendidikan vokasi melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Peraturan ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui peningkatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.
1. 1
Revitalisasi Penyelenggaraan
Pendidikan Vokasi sebagai
Implementasi Perpres 68 Tahun 2022
Denpasar, 25 Juli 2022
Plt. Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. PENDIDIKAN VOKASI
SEBAGAI PILAR UTAMA SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING
Transformasi Ekonomi dimulai pada tahun 2020-2024
untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju
“Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi
daya saing manufaktur dan jasa modern, yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi
kemakmuran bangsa, demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”
(Pidato Presiden RI pada Sidang Paripurna MPR: Pelantikan Presiden dan
Wakil Presiden Terpilih periode 2019-2024, 20 Oktober 2019)
Sebagai titik tolak menuju Visi Indonesia Maju di tahun 2045,
pembangunan pada tahun 2020-2024 difokuskan kepada
Ketahanan Ekonomi untuk
pertumbuhan berkualitas dan
berkeadilan
Pengembangan wilayah untuk
mengurangi kesenjangan
SDM berkualitas dan berdaya saing
Revolusi mental dan pembangunan
kebudayaan
Infrastruktur untuk ekonomi dan
pelayanan dasar
Lingkungan hidup, ketahanan
bencana, dan perubahan iklim
Stabilitas polhukhankam dan
transformasi pelayanan publik
ARAHAN PRESIDEN 7 AGENDA PEMBANGUNAN
2
3. VISI PENDIDIKAN
INDONESIA 2035
Membangun rakyat Indonesia
untuk menjadi pembelajar
seumur hidup yang unggul, terus
berkembang, sejahtera dan
berakhlak mulia dengan
menumbuhkan nilai-nilai budaya
Indonesia dan Pancasila
SDM yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat
yang memilikikompetensi global dan berperilaku
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
Kreatif
Bergotong Royong
Beriman, Bertakwa kepada
Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia
Mandiri
Berkebhinekaan
Global
Bernalar Kritis
3
4. ARAH KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN VOKASI
2015 2016 2017 2018 2019-2024
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan SDM
Fokus Pemerintah pada Tahun 2018 & 2024 adalah
pembangunan kualitas SDM, melalui pengembangan vokasi
"Kita harus terus memperbaiki piramida kualifikasi
tenaga kerja kita agar menjadi tenaga kerja yang
terlatih, terampil agar terserap semuanya ke
dalam industri-industri kita,"
- Presiden Joko Widodo
”Kita harus meningkatkan kapasitas SDM kita agar
lebih produktif dan lebih kompetitif, dan pendidikan
vokasi menempati posisi penting dalam strategi
pengembangan SDM kita”
- Presiden Joko Widodo
“Optimalisasi keterlibatan DUDI dalam
penyelenggaran pendidikan vokasi adalah
kunci terwujudnya link and match.”
- Mendikbudristek Nadiem Makarim
4
5. • Otonomi satuan pendidikan
5
Infrastruktur dan Teknologi
Kebijakan, Prosedur, dan
Pendanaan
Kepemimpinan, Masyarakat,
dan Budaya
Kurikulum, Pedagogi, dan
Asesmen
MERDEKA BELAJAR
dapat dicapai melalui perbaikan pada:
Seluruh pemangku
kepentingan
pendidikan (termasuk
siswa) menjadi agen
perubahan serta
memberikan pengaruh
dan dukungan
sepenuhnya
Pendidikan Berkualitas
bagi Seluruh Rakyat
Indonesia
Institusi
Pendidikan
Organisasi Masyarakat, Komunitas lokal,
dan elemen masyarakat lainnya
• Kolaborasi dan pembinaan (lokal dan
global) antara guru, satuan pendidikan, dan
industri
• Kompetensi guru, kepala sekolah, dan
pemerintah daerah
• Platform pendidikan nasional berbasis
teknologi
• Kontribusi eksternal (pemerintah dan
swasta)
• Mekanisme akreditasi
• Pembelanjaan anggaran pendidikan yang
efektif dan akuntabel
• Infrastuktur sekolah/ kelas masa depan
Masyarakat
Keluarga
Guru
Dunia Usaha/
Industri
Sumber: Kemendikbud
“Dorong Pembelajaran Siswa”
Hasil belajar berkualitas
Memiliki pengetahuan dan keterampilan
yang relevan, hasil penelitian berkualitas
tinggi, >90% tingkat penempatan kerja
“Bangun Karakter Siswa”
Karakter kebangsaan
Menghayati nilai-nilai nasionalisme dan
Pancasila, berkesadaran penuh baik dalam
konteks agama, budaya, dan sejarah
“Tidak ada Anak yang
Tertinggal”
Distribusi yang merata
baik secara geografis maupun status sosial
ekonomi, dan berkebutuhan khusus/disabilitas
“Sekolahkan Anak Indonesia”
Angka Partisipasi Tinggi
>95% di seluruh jenjang PSDM1
>70% pada jenjang pendidikan tinggi
• Kurikulum dan asesmen nasional
• Program pelatihan dan pengembangan
kompetensi untuk guru yang berkelanjutan
6. 6
Arahan di masa depan
Situasi sekarang
Kategori
Ekosistem
Guru
Pedagogi
Kurikulum
Sistem
Penilaian
Belajar sebagai kewajiban
Sistem yang tertutup (pemangku kepentingan
bekerja dengan sistem mereka sendiri)
Guru sebagai penyampai informasi/pengetahuan
Pelatihan guru berdasarkan teori
Pedagogi berbasis konten, kurikulum, dan penilaian
Pendekatan “satu ukuran untuk semua” (One-Size
fits all)
Kurikulum berdasarkan konten dan diwajibkan
Fokus kepada kegiatan akademik
Penilaian bersifat sumatif/ menghukum
Standardisasi penilaian
Belajar menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan
Sistem terbuka (kerja sama antarpemangku kepentingan)
Guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar
Pelatihan guru berdasarkan praktik
Pedagogi berbasis kompetensi dan nilai-nilai, kurikulum,
dan penilaian
Pendekatan berbasis kebutuhan individu dan berpusat
pada siswa
Kurikulum berdasarkan kompetensi dan sebagai
kerangka/menu
Fokus kepada keterampilan lunak (soft skill) dan
pengembangan karakter
Penilaian bersifat formatif/ mendukung
Penilaian berdasarkan portofolio
MERDEKA BELAJAR: Arah Perubahan Sistem Pendidikan di Masa Depan
8. KONDISI PENDIDIKAN VOKASI
Tantangan di Pendidikan Vokasi Sisi Lain di Pendidikan Vokasi
Tingginya pengangguran kelompok
lulusan pendidikan vokasi
Mismatch lulusan pendidikan dan
pelatihan vokasi
Kebutuhan update Standar kompetensi
kerja & kurikulum yang selaras dengan
dunia kerja
Kurangnya tenaga pendidik/instruktur
secara kuantitas maupun kualitas
1
2
3
4
Bonus demografi
usia produktif > non produktif
Kebijakan pemerintah dengan adanya Super
Tax Deduction pada pendidikan vokasi
Adanya peningkatan sarana dan prasarana
pendidikan (setelah terbitnya Inpres
Revitalisasi SMK)
1
2
3
8
………………………………
5
Adanya komitmen tinggi dari pemerintah
untuk mengembangkan pendidikan vokasi
4
10. LINK & MATCH PENDIDIKAN VOKASI
DENGAN DUNIA KERJA
Sumber: peta jalan pendidikan 2020-2035 Kemdikbudristek
10
11. AFIRMASI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN VOKASI
UU No 20 Tahun 2003
Tentang Sistem
Pendidikan Nasional
PP No 57 Tahun 2021
Tentang Standar
Nasional Pendidikan
INPRES No 9 Tahun 2016
Tentang Revitalisasi
Sekolah Menengah Kejuruan
PERPRES no 68 Tahun 2022
Tentang Revitalisasi Pendidikan
Vokasi dan Pelatihan Vokasi
11
PP No. 45/2019 – Super Tax Deduction
…………………
12. PERPRES No 68 Tahun 2022
Revitalisasi Pendidikan Vokasi & Pelatihan Vokasi
SIPK kebutuhan tenaga kerja kompeten, jumlah, jenis
jenjang, lokasi
Penyelenggaraan Pendidikan SMK berbasis kompetensi,
Link & Match, SMK Unggulan
Penyelarasan Pendidikan Tinggi Vokasi, Link & Match, Dual
System
Penyelenggaraan Pelatihan, kursus keterampilan berbasis
kompetensi, Future Job, Skilling, Reskilling, Upskilling
Penjaminan Mutu pendidikan dan pelatihan vokasi, sertifikat
kompetensi,akreditasi sertifikat lulusan
Peran Pemangku Kepentingan K/L, PEMDA, KADIN, BNSP
Ruang Lingkup:
Upaya pembenahan PVPV secara
menyeluruh, berkesinambungan,
terintegrasi & terkoordinasi
SDM kompeten, dibutuhkan pasar kerja atau
mampu berwirausaha
• Keunggulan spesifik lembaga PVPV
• Akses, mutu & relevansi penyelenggaraan
PVPV
• Partisipasi dunia kerja
Tujuan:
RPVPV:
12
13. PENYELENGGARAAN PVPV
Prinsip Dasar:
• Orientasi kebutuhan dunia kerja & wirausaha
• Berbasis kompetensi
• Pelajaran sepanjang hayat
• Penyelenggaraan scr inklusif
• Tanggungjawab bersama (pusat, daerah,
dunia kerja)
K/L menjamin pemenuhan pendidik &
instruktur dgn standar kompetensi
Peningkatan kompetensi pendidik & instruktur;
rekuitmen dari industri yg berpengalaman & purna
tugas; praktisi sebagai pendidik & instruktur
Dukungan wajib dari KADIN, asosiasi pengusaha &
asosiasi profesi utk pemenuhan tersedianya
pendidik & instruktur; & penyediaan sarpras PVPV
Pendidikan
Vokasi
Pendidikan
Kejuruan
Pendidikan
Tinggi Vokasi
Pelatihan
Vokasi
Pelatihan
Kerja
Kursus
keterampilan
• Tanggung jawab Kemdikbudristek
• Pendidikan vokasi utk pemenuhan
kebutuhan sdm
• Pelaksanaan pendidikan kejuruan
berkoordinasi dgn Kemdagri
• Tanggung jawab Kemnaker
• Pelatihan vokasi utk pembekalan,
peningkatan & alih kompetensi
kerja, sesuai dgn kebutuhan dunia
kerja & standard kompetensi kerja
• Penyelenggaraan & pembinaan
pelatihan vokasi mrpk tugas K/L,
koordinasi dgn kemnaker &
Kemdagri
13
14. PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN VOKASI
SASARAN RENCANA TINDAK
Terselenggara program
pendidikan link & match
pada SMK & PTV
1. Membangun kolaborasi dan fasilitasi kerjasama Kemdikbudristek dgn K/L, Pemerintah
Daerah dan dunia kerja
2. Pembinaan & pendampingan progam link & match
Terselenggara program
unggulan pada SMK dan
PTV
1. Mengembangkan program kolaborasi untuk implementasi program unggulan SMK PK &
PTV unggulan
2. Pembinaan & pendampingan SMK PK & PTV unggulan
Terpenuhinya tenaga
pendidik dan instruktur
yang memenuhi Standar
Kompetensi Kerja
1. Rekrutmen tenaga pendidik dan instruktur sesuai kebutuhan lembaga pendidikan vokasi.
2. Penempatan praktisi atau tenaga ahli industri sebagai pendidik dan instruktur
3. Pelatihan Upskilling, reskilling
4. Sertifikasi profesi tenaga pendidik
Tersedianya sarana &
prasarana pembelajaran
sesuai kompetensi
1. Memiliki sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan (workshop, laboratorium &
teaching factory)yang modern
2. Pengembangan project based learning yang menghasilkan kebutuhan pasar
14
15. PENYELARASAN PVPV
• Tanggung jawab Kemdikbudristek & Kemnaker, pelaksanaan bersama
K/L terkait & KADIN, asosiasi pengusaha, asosiasi profesi/industri.
• Prioritas pendirian lembaga PVPV di Kawasan Ekonomi Khusus,
Kawasan Industri, Wilayah pusat pertumbuhan industri & kawasan
berikat. (dgn insentif, kemudahan izin, dll)
Pengakuan sertifikat
kompetensi
Penyusunan Standar
Kompetensi Kerja
Akses magang & praktik
kerja industri
Penelitian & hilirisasinya
Rekrutmen kerja
Praktisi/ tenaga ahli utk
pendidik & instruktur
Pendirian lembaga
PVPV
Penyelarasan
PVPV dengan
dunia kerja
Penyusunan &
penyesuaian kurikulum
15
16. PENYELARASAN DAN PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN VOKASI
SASARAN RENCANA TINDAK
Terselaraskannya
kompetensi lulusan dengan
kebutuhan dunia kerja
untuk SMK dan PTV
1. Penyusunan dan penyesuaian kurikulum berbasis kompetensi (SKKNI, Standar
Internasional & Standar Khusus)
2. Penyelenggaraan akses magang, praktik kerja industri dan kelas industri bagi mahasiswa
dan pendidik
3. Pengakuan sertifikat kompetensi/profesi lulusan
4. Rekuitmen kerja bagi lulusan yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan kebutuhan
5. Penguatan penelitian dan pengembangan serta hilirisasinya
Meningkatnya jumlah
lembaga pendidikan vokasi
berkinerja tinggi
1. Pengembangan jumlah lembaga pendidikan vokasi Pusat Unggulan
2. Pendirian lembaga pendidikan vokasi sesuai kebutuhan dunia kerja, yang diprioritaskan
di kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, wilayah pusat pertumbuhan industri, dan
kawasan berikat.
Terjaminnya mutu lulusan
dan penyelenggaraan.
1. Sertifikasi kompetensi lulusan dan PTK
2. Internasionalisasi sertifikasi
3. Akreditasi satuan pendidikan vokasi
4. Memiliki asesor, TUK dan LSP untuk penyelenggaraan sertifikasi kompetensi siswa-
mahasiswa & lulusan
5. Penelusuran lulusan
16
17. PENJAMINAN MUTU PVPV
Akreditasi
Lembaga
Sertifikasi kompetensi
profesi peserta didik/latih
• Dilaksanakan oleh badan sertifikasi yg memiliki
lisensi dari BNSP.
• Lembaga sertifikasi profesi melaksanakan uji
kompetensi dengan asesor dari dudika
• Sertifikasi mengacu Standar Kompetensi kerja
Internasional/ Standar Kompetensi Kerja Khusus
Ditetapkan oleh Badan/Lembaga
Akreditasi Nasional
17
Dilaksanakan proses
penelusuran lulusan
secara berkala, hasil
dilaporkan pd K/L yang
bertanggung jawab
membina lembaga
penyelenggara PVPV
18. LINK & MATCH PENDIDIKAN VOKASI
DENGAN DUNIA KERJA*
2%
21%
41%
34%
2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
< 300 Juta 300 juta s.d. 500 juta 500 juta s.d. 1 milyar 1 milyar s.d. 3 milyar > 3 milyar
21%
22%
56%
1% 1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Industri Kecil Industri Besar Industri Menengah Institusi NGO
Responden yang terlibat sebanyak 126 industri yang bekerjasama dengan 160 SMK PK skema PD (per juni 2022). Didapatkan hasil :
• Industri yang menjadi responden didominasi dari sektor industri kreatif dan teknologi manufaktur dan rekayasa.
• Sebanyak 56% dari total responden atau 71 industri dari Industri skala Menengah yang menjadi responden terbanyak.
• Pada alokasi dana padanan oleh industri, sebanyak 52 industri atau 41% dari total responden memberikan dana padanan pada 500jt-1M,
dan porsi terbesar berasal dari Industri skala Menengah sebanyak 32 industri.
• Dana/investasi padanan industri berupa in cash atau in kind (misal : pelatihan, bantuan alat, bantuan sarpras untuk teaching factory).
• Pendaftar atau industri yang memanfaatkan program SMK PK Skema pemadanan dukungan ini mayoritas dari Industri skala menengah.
• Industri Skala Menengah : mempunyai tenaga kerja 20-99 orang.
18
*study kasus SMK SPD, 2022