Pemajuan, Perlindungan, dan Hak Asasi Manusia Kelas 10 (X) Bab 3

2. Waktu : 6 x 45 Menit
(Keseluruhan KD)
Standar
Kompetensi :
3. Menampilkan
peran serta dalam
upaya pemajuan,
penghormatan &
perlindungan Hak
Asasi Manusia.
Kompetensi Dasar :
3.1. Menganalisis upaya pemajuan,
penghormatan, & penegakan
HAM
3.2. Menampilkan peran serta dlm
upaya pemajuan, penghorma-
tan, dan penegakan HAM di
Indonesia.
3.3. Mendeskripsikan instrumen
hukum dan peradilan interna-
sional HAM.

3. Waktu : 4 x 45 Menit
Standar Kompetensi :
3. Menganalisis upaya pemajuan,
penghormatan, & penegakan HAM
Kompetensi Dasar :
3.1. Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan,
dan penegakan HAM .
3.2. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan,
penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia.

4. (Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :
 Menguraikan pengertian Hak Asasi Manusia.
 Mendeskripsikan macam-macam Hak Asasi
Manusia.
 Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan
dan penegakan Hak Asasi Manusia.
 Menganalisis hambatan dan tantangan dalam
upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan
Hak Asasi Manusia

5. Pengertian HAM
1. John Locke
2. Koentjoro P.
3. UU No.39/1999
Upaya-upaya yang
telah dilakukan
1. Pribadi
2. Ekonomi
3. Politik
4. Perlakuan yg sama
5. Sosial Budaya
6. Tata Cara Peradilan
UPAYA PEMAJUAN,
PENGHORMATAN,
& PENEGAKAN
HAM
Perkem HAM di Indonesia
Macam-macam
HAM
Peran Serta
Tantangan &
Hambatan
Hambatan Penegakan HAM
Tantangan Penegakan HAM
Rencan Aksi Nas HAM

6. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang
dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah
Tuhan yang melekat pada setiap diri manusia sejak
lahir (hak hidup, hak merdeka, dan hak memiliki).
1. Pengertian Dan Macam-macam HAM
Hak asasi manusia dalam pengertian hukum, tidak
dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu
sendiri, bahkan tidak dapat dicabut oleh suatu
kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena
manusia dapat kehilangan martabatnya.
a. Pengertian HAM

7. Lanjutan ...........
1. John Locke, Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir
yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat
diganggu gugat (bersifat mutlak). Dengan demikian, maka :
 Hak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat,
sehingga lahir kewajiban.
 Semakin berkembang meliputi berbagai bidang kebutuhan,
antara lain hak dibidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.
2. Koentjoro Poerbapranoto (1976), Hak asasi adalah hak yang bersifat
asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia nenurut kodratnya yang
tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci.
3. UU No. 39 Tahun 1999 (Tentang Hak Asasi Manusia), Hak asasi
manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

8. Pandangan dari berbagai tokoh yang mengidentifikasi macam-
macam hak asasi manusia
a. Macam-macam HAM
1. John Locke
2. Aristoteles
3. Montesquieu
4. J.J.
Rousseau
• Hak kemerdekaan beragama,
• Hak kemerdekaan berkumpul,
• Hak kemerdekaan atas diri sendiri,
• Hak menyatakan kebebasan warga
negara dari pemenjaraan sewenang-
wenang (bebas dari rasa takut), dan
• Hak kemerdekaan pikiran dan pers
Brierly
• Hak mempertahankan diri (self
reservation),
• Hak kemerdekaan (independence),
• Hak persamaan pendapat (equality),
• Hak untuk dihargai (respect),dan
• Hak bergaul satu dengan lain
(intercourse)

9. Lanjutan ...........
1.Hak-hak Asasi Pribadi (personal rights),
2.Hak-hak Asasi Ekonomi (property rights),
3.Hak-hak Asasi Politik (political rights),
4.Hak-hak Asasi untuk mendapatkan perlakuan yang
sama dalam hukum dan pemerintahan (rights of
legal equality).
5.Hak-hak Asasi Sosial dan Kebudayaan (social and
cultural rights),
6.Hak-hak Asasi manusia untuk mendapatkan
perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan
(procedural rights).
Perkembangan Pemaknaan Terhadap HAM :

10. Lanjutan ...........
Istilah hak dasar atau hak asasi manusia antara lain,
tercantum dalam UUD 1945, Konstitusi RIS 1949,
UUD sementara 1950, Ketetapan MPRS
No. XIV/MPRS/1966, dan Ketetapan No.
XVII/MPR/1998.
Bahwa setelah dikeluarkannya :
 Tap MPR No. XVII/MPR/1998,
 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan
 UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

11. Salah satu tonggak dalam upaya
pemajuan, penghormatan dan penegakan
HAM, adalah ketika organisasi Persatuan
Bangsa Bangsa (PBB) membentuk Komisi
PBB untuk Hak Asasi Manusia pada 1946.
Langkah untuk pemajuan, penghormatan
dan penegakan HAM, ketika Majelis Umum
PBB mengeluarkan Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia (Universal Declaration
of Human Rights) pada 10 Desember 1948.
c. Upaya Pemajuan, Penghormatan, dan
Penegakan HAM

12. Lanjutan ...........
No Tahun Nama Dokumen Isi/Keterangan
1 2500 s.d.
1000 SM
----
Hukum Hamurabi
Perjuangan Nabi Ibrahim melawan kelaliman Raja Namrud yang
memaksakan harus menyembah patung (berhala). Nabi Musa,
memerdekakan bangsa Yahudi dari perbudakan Raja Fir’aun
(Mesir).
2 600 SM ---- Di Athena (Yunani), Solon telah menyusun undang-undang yang
menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warganya.
3 527 s.d.
322S
M
Corpus Luris
----
Kaisar Romawi F.A. Justinianus menciptakan peraturan hukum
modern yang terkodifikasi yang Corpus Luris sebagai jaminan
atas keadilan dan hak asasi manusia.
4 30 SM
s.d.
632 M
Kitab Suci Injil
Kitab Suci
Al-Qur’an
Dibawa oleh Nabi Isa Almasih sebagai peletak dasar etika
Kristiani dan ide pokok tingkah laku manusia agar senantiasa
hidup dalam cinta kasih, baik kepada Tuhan maupun sesama
manusia.
Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW banyak mengajarkan
tetang toleransi, berbuat adil, tidak boleh memaksa, bijaksana,
menerapkan kasih sayang, memberikan rahmat kepada seluruh
alam semesta, dan sebagainya.
Perkembangan upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan
hak asasi manusia dari berbagai sumber atau dokumen:

13. 5 1215 Magna Charta
(Masa Pem.
Lockland di
Inggris)
•Raja tidak boleh memungut pajak kalau tidak dengan izin dari
Great Council. Orang tidak boleh ditangkap, dipenjara, disiksa
atau disita miliknya tanpa cukup alasan menurut hukum
negara.
6 1629 Pettion of Rights
(Masa
Pemerintahan
Charles I di
Inggris)
•Pajak dan hak-hak istimewa harus denga izin parlemen.
•Tentara tidak boleh diberi penginapan di rumah-rumah
penduduk. Dalam keadaan damai, tentara tidak boleh
menjalankan hukum perang.
•Orang tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan yang sah.
7 1679 Habeas Corpus
Act (Masa
Pemerintahan
Charles II di
Inggris)
•Jika diminta, hakim harus dapat menunjukan orang yang
ditangkapnya lengkap dengan alasan penangkapan itu.
•Orang yang ditangkap harus diperiksa selambat-lambatnya
dua hari setelah ditangkap.
8 1689 Bill of Rights
(Masa
Pemerintahan
Willwem III di
Inggris)
•Membuat undang-undang harus dengan izin parlemen
•Pengenaan pajak harus atas izin parlemen
•Mempunyai tentara tetap harus dengan izin parlemen.
•Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat bagi
parlemen. Parlemen berhak mengubah keputusan raja
9 1776 Declaration of
Independence
(Amerika
Serikat)
•Bahwa semua orang yang diciptakan sama. Mereka
dikaruniai oleh Tuhan ; hak hidup, hak kebebasan, dan hak
mengejar kebahagiaaan (life, liberty, and pursuit of happiness).
Amerika Serikat dianggap sebagai negara pertama yang
mencantumkan hak asasi dalam konstitusi (dimuat secara
resmi dalam Constitusi of USA tahun 1787) atas jasa presiden
Thomas Jefferson.
Lanjutan ...........

14. 10 1789 Declaration des
Droits de
L’homme et du
Citoyen
(Perancis)
Pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara sebagai
hasil revolusi Perancis di bawah pimpinan Jendral Laffayete,
antara lain menyebutkan:
•Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak-hak yang sama
•Hak-hak itu ialah hak kebebasan, hak milik, keamanan dan
sebagainya.
11 1918 Rights of
Determination
Tahun-tahun berikutnya, pencantuman hak asasi manusia dalam
konstitusi diikuti oleh Belgia (1831), Unisoviet (1936), Indonesia
(1945), dan sebagainya.
Naskah yang diusulkan oleh Presiden Woodrow Wilson yang
memuat 14 pasal dasar untuk mencapai perdamaian yang adil.
12 1941 Atlantic Charter
(dipelopori oleh
Franklin D.
Rooselvt)
Muncul pada saat berkobarnya Perang Dunia II, kemudian
disebutkan empat kebebasan (The Four Freedoms) antara lain:
•Kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan
berorganisasi. Kebebasan untuk beragama dan beribadah,
Kebebasan dari kemiskinan dan kekurangan, Kebebasan
seseorang dari rasa takut.
13 1948 Universal
Declaration of
Human Rights
Pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia yang terdiri
dari 30 pasal. Piagam tersebut menyerukan kepada semua
anggota dan bangsa di dunia untuk menjamin dan mengakui hak-
hak asasi manusia dimuat di dalam konstitusi negara masing-
masing.
Lanjutan ...........

15. 1. Berikan penjelasan yang dimaksud dengan “melekat pada setiap diri
manusia” dan “tidak dapat dilaksanakan secara mutlak” dalam
pengertian Hak Asasi Manusia !
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Pengertian HAM, Ma-
cam-macam HAM, Upaya pemajuan, Penghormatan dan Penega-
kan HAM, dilanjutkan Penugasan dng menjawab pertanyaan sbb :
2. Dalam perkembangan lebih lanjut tentang macam-macam hak-hak
asasi manusia, terdapat hak asasi pribadi dan hak asasi politik. Beri
penjelasan singkat pada kolom di bawah ini !
Hak Asasi Pribadi Hak Asasi Politik
……………………………………………. …………………………………………
Penugasan Praktik Kewarganegaraan 1
3. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa PBB mengeluarkan Univer-
sal Declaration of Human Right pada tanggal 10 Des 1948 ! ................
a. Melekat pada setiap diri manusia : ...........................................
b. Tidak dapat dilaksanakan secara mutlak : ....................................

16. 2. Peran Serta Dalam Upaya Pemajuan, Peng-
hormatan, dan Penegakan HAM di Indonesia
Peran serta dan upaya pemajuan, penghormatan dan
penegakan HAM di Indonesia, telah dilakukan baik
oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat
(LSM).
Peran Serta Pemerintah :
1) Pada tanggal 7 Juni 1993, telah diupayakan berdirinya Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
2) Disahkannya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak
Asasi Manusia pada tanggal 13 November 1998.
3) Dalam amandemen UUD 1945, persoalan HAM mendapat
perhatian khusus, yaitu dengan ditambahkannya Bab XA tentang
Hak Asasi Manusia yang terdiri atas pasal 28 A hingga 28 J.

17. Lanjutan ...........
4) Berdirinya pengadilan HAM yang dibentuk berdasarkan Undang-
Undang No. 26 tahun 2000.
5) Pembentukan Komisi Penyelidik Pelanggraan (KPP) HAM tahun
2003 yang mempunyai tugas pokok untuk menyelidiki
kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM, antara lain kasus di
Tanjung Priok dan Timor-Timur.
Peran Serta LSM :
Berbagai LSM, telah melakukan advokasi thd para korban keja-
hatan HAM, antara lain Yayasan Lembaga Bantuan Hukum In-
donesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Keke-
rasan (KonTras), Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manu-
sia (Elsham). Mereka berperan dalam memberikan bantuan
hukum kepada korban kejahatan HAM serta menyebarluaskan
pentingnya perhatian thd persoalan HAM.

18. 3. Hambatan dan Tantangan Dalam Upaya
Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan
HAM di Indonesia
a. Perkembangan HAM di Indonesia :
 Era 1945 s.d. 1955, bangsa Indonesia banyak disibukkan oleh
perjua-ngan untuk mempertahankan kemerdekaan dan terjadinya
rongrongan oleh berbagai pemberontakan sehingga masalah HAM
masih terabaikan.
 Era Orde Lama (1955-1965) hingga peristiwa G 30S PKI 1965,
masih terjadi krisis politik & kekacauan sosial sehingga persoa-
lan HAM tidak memperoleh perhatian.
 Era Orde Baru (1966-1998), dalam perjalanannya rezim ini ku-
rang konsisten terhadap masalah HAM. Meskipun telah berhasil
membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

19.  Era Reformasi, telah banyak melahirkan produk
peraturan perundangan tentang hak asasi manusia :
1. Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak
Asasi Manusia
2. UU No. 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Konven-
si menentang penyiksaan dan perlakuan atau peng-
hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau
merendahkan martabat manusia.
3. Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasio-
nal Anti Kekerasan terhadap perempuan.
4. Keppres No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi
Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia.
Lanjutan ...........

20. 5. Inpres No. 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan
penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi dalam
semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan,
perencanaan program, ataupun pelaksanaan
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
6. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
7. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak
Asasi Manusia.
8. Amandemen kedua UUD 1945 (2000) Bab XA Pasal
28A-28J mengatur secara eksplisit Pengakuan dan
Jaminan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
Lanjutan ...........

21. b. Hambatan Penegakan HAM :
Hambatan umum dalam pelaksanaan dan
penegakan HAM di Indonesia :
• Faktor Kondisi Sosial-Budaya
• Faktor Komunikasi dan Informasi
• Faktor Kebijakan Pemerintah
• Faktor Perangkat Perundangan
• Faktor Aparat dan Penindakannya (Law
Enforcement).

22. c. Tantangan Penegakan HAM :
Tantangan dlm penegakan HAM di Indonesia untuk masa-masa
yang akan datang, telah digagas oleh Presiden Soeharto pada
saat akan menyampaikan pidatonya di PBB dalam Konfrensi
Dunia ke-2 (Juni 1992) dengan judul “Deklarasi Indonesia
Tentang HAM”.
1. Prinsip Universlitas,
2. Prinsip Pembangunan Nasional,
3. Prinsip Kesatuan Hak-Hak Asasi Manusia (Prinsip
Indivisibility),
4. Prinsip Objektifitas atau Non Selektivitas,
5. Prinsip Keseimbangan,
6. Prinsip Kompetensi Nasional,
7. Prinsip Negara Hukum.

23. Lanjutan ...........
Tantangan lain, adalah berkaitan adanya “pelanggaran
berat” sebagaimana dimaksudkan dalam UU Nomor 26
Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu
Kejahatan Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan.
Kejahatan Genosida,
adalah setiap perbuatan
yang dilakukan dengan
maksud untuk menghan-
curkan/memusnahkan
seluruh atau sebagian
kelompok bangsa, ras,
kelompok etnik, dan
kelompok agama.
Kejahatan Terhadap
Kemanusiaan, adalah
perbuatan yg dilakukan
dengan serangan yang
meluas atau sistematik
yang diketahui bahwa
serangan tersebut
ditujukan langsung thd
penduduk sipil.

24. d. Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia
Kepres No.129 Tahun 1998
tentang Rencana Aksi Nasional
Hak-hak Asasi Manusia
(RANHAM) Indonesia yg
kemudian diubah dengan
Kepres No. 61 Tahun 2003. Mrp
upaya nyata untuk menjamin
peningkatan penghormatan,
pemajuan, pemenuhan, dan
perlindungan HAM di Indonesia
dengan mempertimbangkan
nilai-nilai agama, adat-istiadat,
dan budaya bangsa yg
berdasarkan Pancasila dan UUD
1945.
6 (enam) Program Utama
RANHAM 2004 – 2009 :
• Pembentukan dan pengua-
tan institusi pelaksanaan
RANHAM,
• Persiapan ratifikasi instru-
men HAM Internasional,
• Persiapan harmonisasi pera-
turan perundang-undangan,
• Diseminasi dan pendidikan
Hak Asasi Manusia,
• Penerapan norma dan
standar HAM, dan
• Pemantauan, evaluasi dan
pelaporan.

25. Penugasan Praktik Kewarganegaraan 2
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Hambatan dan
Tantangan dalam upaya pemajuan penegakan HAM di Indonesia,
lakukan Strategi Pembelajaran dengan Penugasan Cooperative
Integrated Reading and Composition (CIRC) atau Kooperatif
Terpadu Membaca dan Menulis.
Langkah-langkah :
1. Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 3 – 4 orang.
2. Diberikan “wacana” atau kliping sesuai dengan topik bahasan.
3. Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan
menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap
wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.
4. Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.
5. Buatlah kesimpulan bersama.
6. Penutup.

26. Waktu : 2 x 45 Menit
Standar Kompetensi :
3. Menganalisis upaya pemajuan,
penghormatan, & penegakan HAM
Kompetensi Dasar :
3.3. Mendeskripsikan instrumen hukum dan peradilan
Internasional HAM .

27. (Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :
 Mendeskripsikan instrumen hukum
Internasional HAM
 Menguraikan komponen-komponen
peradilan Internasional.
 Menganalisis peradilan Internasional
Hak Asasi Manusia

28. Instrumen Hukum Internasional PBB
1. Mahkamah
Internasional
2. Mahkamah Pidana
Internasional
3. Panel Khusus dan
Spesial Pidana
Internasional
PERADILAN
INTERNASIONAL
HAK ASASI
MANUSIA
Komponen-
komponen
Peradilan
Internasional
Peradilan Internasional Hak Asasi Manusia

29. 4. Instrumen Hukum dan Peradilan HAM
Internasional
Piagam PBB menyatakan bahwa salah satu
tujuan didirikannya adalah untuk
menyebarluaskan dan mendorong
penghormatan terhadap hak asasi manusia
dan kebebasan dasar bagi semua tanpa
memandang perbedaan ras, jenis kelamin,
bahasa, dan agama.
No Tahun Uraian/Keterangan
1. 1958 Lahirnya Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan.
a. Instrumen Hukum HAM Internasional

30. 2. 1966 Covenants of Human Rights telah diratifikasi oleh negara-negara
anggota PBB, isinya mencakup :
 The International on Civil and Pilitical Rights, yaitu memuat
tentang hak-hak sipil dan hak-hak politik pria dan wanita.
 Optional Protocol, yaitu adanya kemungkinan seorang warga
negara mengadukan pelanggaran hak assi kepada PBB setelah
melalui upaya pengadilan di negaranya.
 The International Covenant of Economic, Social and Cultural
Rights, yaitu berisi syarat-syarat dan nilai-nilai bagi sistem
demokrasi ekonomi, sosial, dan budaya.
3. 1976 Konvensi Internasional tentang Hak-hak Khusus.
4. 1984 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskrimansi
Terhadap Wanita.
5. 1990 Konvensi tentang Hak-hak Anak.
6. 1993 Konvensi Anti-Apartheid Olahraga.
7. 1998 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman La-
in yg Kejam, Tidak Manusiawi, & Merendahkan Martabat Manusia.
8. 1999 Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskrimansi Rasial.
Lanjutan ...........

31. Sejarah mencatat bahwa dari masa ke masa, terdapat berbagai
kejahatan kemanusiaan yang membawa banyak korban manusia,
baik yang meninggal maupun yang dilukai hak-hak dasarnya sebagai
manusia. Berikut ini adalah beberapa catatan tentang peristiwa-
peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang sempat menjadi isu
internasional.
Lanjutan ...........
No Ngr & Th Kejadian/Peristiwa
1 Jerman
1923
Setelah kemenangan pemilu melalui Partai Buruh
Jerman Sosialis, Adolf Hitler mendirikan negara
totaliter. Lawan-lawan politiknya ditangkapi dan
berbagai kejahatan kemanusiaan dilakukannya, dari
gerakan pembasmian orang-orang Yahudi, agresi ke
Austria dan Cekoslowakia (1938), hingga meletupkan
Perang Dunia II dengan menyerbu Polandia (1939).

32. 2 Uni Soviet
1979
85.000 tentara Uni Soviet, mengadakan invansi
(penyerbuan) ke Kabul (Afganistan) yang mendukung
pemerintahan Babrak Karmal melalui kudeta sehingga
menimbulkan korban perang berkepanjangan sampai
tahun 1990-an.
3 Uganda
1971
Idi Amin yang menjadi presiden Uganda pada 1971-
1979 telah menjalankan pemerintahannya dengan
otoriter, lalim dan penuh teror. Mulai dengan pengusiran
80.000 keturunan Asia, penangkapan semena-mena,
hingga tidak kurang 300.000 orang korban pembunuhan
tanpa proses peradilan.
4 Amerika
Serikat
1989
Pembantaian anak-anak, pelakunya Patrick Edward P. Ia
memberondong murid SD di Cleveland (California) dengan
korban 5 tewas dan 30 luka-luka. Semua korban adalah
anak Asia sehingga diduga unsur rasialisme. Peristiwa
serupa pernah terjadi antara tahun 1985-1988 di
Alabama, Illionis, Chicago, Philadelphia, dan Florida.
Lanjutan ...........

33. PBB telah membentuk komisi untuk Hak
Asasi Manusia (The United Nations
Commission on Human Rights).
Memiliki kekuasaan untuk mengadili
dan menghukum para penjahat
kemanusiaan Internasional (pelanggar
HAM berat). Terdiri dari 18 negara
anggota, berkembang menjadi 43
anggota. Indonesia diterima tahun 1991.
b. Peradilan Internasional HAM

34. Cara kerja komisi PBB, sebagai berikut :
 Melakukan pengkajian thd pelanggaran-pelanggaran
yg dilakukan.
 Seluruh temuan Komisi ini dibuat dalam Yearbook
of Human Rights yang disampaikan kepada sidang
umum PBB.
 Setiap warga negara dan atau negara anggota PBB
berhak mengadu kepada komisi ini.
 Mahkamah Internasional, segera menindak lanjuti
pengaduan. Hasil pengkajian/temuan, ditindaklan-
juti untuk diadakan pendidikan, penahan, dan
proses peradilan.
Lanjutan ...........

35. Proses Peradilan Hak Asasi Manusia
Internasional (Dalam Bagan)
Lanjutan ...........
MAJELIS
UMUM
REKOMENDASI
MAHKAMAH
INTERNASIONAL
KOMISI
HAM
PBB
YEAR
BOOK
ON
HUMAN
RUGHTS
LAPORAN :
1. Negara
Anggota PBB
2. Warga Negara
Perseorangan
PELANGGARAN
HAM
INTERNASIONAL
OPINI
DUNIA
INTER-
NASIONAL

36. Lanjutan ...........
Beberapa contoh pelaksanaan dan proses pengadilan
internasional yang mengadili pelanggaran HAM :
 Tahun 1987, Klaus Barbie (Nazi Jerman) dihukum
seumur hidup, bersalah karena telah menyiksa 842
orang Yahudi dan partisan Perancis (343 tewas).
 Februari 1993, DK PBB mengeluarkan resolusi 808
untuk mengadili para penjahat perang pelanggar HAM
di bekas negara Yugoslavia yang melakukan etnic
cleansing. Pemimpin yang dianggap paling bertanggung
jawab adalah Slobodan Milosevic dan Ratko Mladic.
 Maret 1993, Komisi HAM PBB telah mempublikasikan
sebuah laporan yang menyatakan bahwa militer El
Salvador bertanggung jawab atas pelanggaran HAM
selama perang 12 tahun.

37. Penugasan Praktik Kewarganegaraan 3
Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah,
internet, buletin dan sebagainya, kemudian lakukan hal-hal
berikut :
1. Rumuskan kembali bagaimana suatu bangsa secara hukum maupun
politis dpt dikategorikan telah melaksanakan prinsip-prinsip HAM dengan
baik !
2. Berikan penjelasan hubungan antara upaya pemajuan, penghormatan
dan penegakan HAM dunia dengan Universal Declaration of Human
Rights) Tahun 1948 !
3. Berikan penjelasan kembali mengapa instrumen hukum HAM sangat
penting dalam upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di
dunia !
4. Berikan sekurang-kurangnya 2 (dua) contoh persamaan dan berbedaan
bentuk pelanggaran HAM internasional sebelum dan setelah lahirnya
Universal Declaration of Human Rights) Tahun 1948.
5. Identifikasikan kembali apakah instrumen hukum HAM internasional telah
berlaku efektif di banyak negara !

38. SOAL ESSAY/URAIAN
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !
1. Jelaskan mengapa persoalan HAM harus kita perjuangkan
sampai kapanpun !
2. Jelaskan makna dideklarasikannya “Universal Declaration
of Human Right” bagi negara-negara anggota PBB !
3. Berikan beberapa contoh tentang hambatan dalam upaya
pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di
lingkungan anda, dari faktor kondisi sosial budayanya !
4. Jelaskan dampak positif dibentuknya Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia (KOMNAS HAM) tahun 1993 bagi penegakan
HAM di Indonesia !
5. Jelaskan mengapa pelanggaran HAM Internasional sangat
sulit untuk diselesaikan !

39. STUDI KASUS
“Teror 11 September
Jadi Alat Pembenaran Untuk Langgar HAM”
Peraih Nobel Perdamaian Shirin Ebadi asal Iran, mengatakan serangan 11
September 2001 di AS telah menjadi alat pembenaran untuk melanggar
hukum internasional dan hak asasi manusia. Dalam dua tahun terakhir ini,
beberapa negara telah melanggar prinsip-prinsip universal dan hukum Hak
Asasi Manusia dengan dalih melawan “terorisme”.
Para pembela HAM semakin miris saat menyaksikan pelanggaran terhadap
hukum internasional, tidak hanya oleh mereka yang selama ini telah
dikenal menentang hukum internasional itu, tetapi prinsip ini juga
dilanggar negara-negara Barat yang “demokratis” dan mengaku “pembela
HAM”. Disisi lain, masih terdapat keputusan dan resolusi Dewan
Keamanan PBB yang “diskriminatif” dalam 12 tahun terakhir. Contoh
nyata adalah dalam resolusi untuk Irak (sanksi ekonomi, senjata dan aksi
militer) begitu efektif. Namun untuk Israel, resolusi PBB mengenai
pendudukan wilayah-wilayah Palestina tidak pernah dijalankan dengan
benar.
(Sumber : Disarikan dari Media Indonesia, 11/12/2003)

40. Lanjutan ...........
Tagihan Tugas :
• Setelah disimak dan baca baik-baik, ceritakan
kembali apa yang ada dibenak anda ?
• Berikan beberapa indikasi dari kasus “pelanggaran
hukum internasional” dan “HAM” oleh koalisi (AS,
Inggris, Spanyol) dlm invasi ke Afghanistan & Irak !
• Dalam konflik “Israel – Palestina”, mengapa resolusi
PBB tidak efektif terhadap Israel yang menduduki
sebagian wilayah Palestina ?
• Sikap anda terhadap issu penangkapan presiden Irak
Saddam Hussein yang dituduh Amerika Serikat
sebagai diktator dan tiran ?

41. Amerika Serikat paska runtuhnya blok timur, menjadi
satu-satunya polisi dunia (mono polar) yang
belakangan ini sepak terjangnya cenderung “arogan”.
Peristiwa penyerangan WTC dan Pentagon di Amerika
Serikat tanggal 11 September 2001, menjadi pijakan
untuk memerangi terorisme global. Negara-negara
yang dianggap “terlibat” (orangnya atau pendanaan)
dikampanyekan untuk di hukum dengan cara Amerika,
meskipun banyak ditentang oleh negara-negara lain
anggota PBB. Dua korban invasi Amerika Serikat
dengan sekutunya di tahun 2002 – 2003, adalah
Afghanistan dan Irak.
INQUIRI

42. Tagihan Tugas :
• Menurut anda, dimanakah sisi benar dan salahnya
Amerika dan sekutunya dalam menginvasi ke
Afghanistan dan Irak ?
• Dari sudut Hak Asasi Manusia Internasional,
mungkinkah Amerika Serikat dan Sekutunya dapat
dituntut dihadapan Mahkamah Internasional ?
Berikan Alasannya !
1. Apa solusinya yang terbaik jika anda sekarang ini :
a. menjadi salah satu anggota DK PBB
b. menjadi Sekjen PBB
c. menjadi salah satu warga Afghanistan atau Irak
Lanjutan ...........