Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia (HAM), mulai dari pengertian HAM, perkembangan pemikiran tentang HAM dari masa ke masa, bentuk-bentuk HAM, dan pengaturan HAM dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Secara ringkas, HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia tanpa memandang perbedaan, yang telah diakui secara internasional melalui deklarasi

1. HAK ASASI MANUSIA (HAM)
1) PENGERTIAN DAN HAKIKAT HAM
1. Pengertian :
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan terjemahan dari istilah human rights atau the right
of human. Secara terminologi istilah ini artinya adalah Hak-Hak Manusia. Namun dalam
beberapa literatur pemakaian istilah Hak Asasi Manusia (HAM) lebih sering digunakan. Di
Indonesia hak-hak manusia pada umumnya lebih dikenal dengan istilah “hak asasi” sebagai
terjemahan dari basic rights (Inggris) dan grondrechten (Belanda).
HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya
(Kaelan: 2002).
Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights,
United Nations, HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya
manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.
John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh
Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.
Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak
Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

2. 1. Hakikat HAM :
HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara
otomatis.
HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis,
pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak
seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain.
2) PERKEMBANGAN PEMIKIRAN TENTANG HAM
a. Sebelum Deklarasi Universal HAM 1948 :
1) Magna Charta
Pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan
Eropa dimulai dengan lahirnya magna Charta yang antara lain memuat pandangan bahwa raja
yang tadinya memiliki kekuasaan absolute (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak
terikat dengan hukum yang dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta
pertanggung jawabannya dimuka hukum(Mansyur Effendi,1994).
2) The American declaration
Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration
of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquuieu. Mulailah dipertegas
bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila
sesudah lahir ia harus dibelenggu.
3) The French declaration
Selanjutnya, pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration (Deklarasi Perancis),
dimana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law
yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah. Dalam kaitan
itu berlaku prinsip presumption of innocent, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian
ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Kemudian prinsip itu dipertegas oleh
prinsip Freedom of Expression ( Kebebasan mengeluarkan pendapat ), Freedom of Religion (
Kebebasan menganut keyakinan / agama yang dikehendaki ), The Right of Property (
Perlindungan hak milik ) dan hak-hak dasar lainnya. Jadi dalam French Declaration sudah
tercakup hak-hak yang menjamin tumbuhnya demokrasi maupun Negara hukum .
4) The four freedom
Dari Presiden Roosevelt pada tanggal 06 Januari 1941.Ada empat hak kebebasan
berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai
dengan ajaran agama yang diperlukannya, hak kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian
setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi

3. penduduknya, hak kebebasan dari ketakutan, yang meliputi usaha, pengurangan persenjataan,
sehingga tidak satupun bangsa berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan
terhadap Negara lain.
Perkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari:
Tonggak awal berlakunya HAM internasional ialah pada Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia (DUHAM) pada 10 Desember 1948 di Paris, Prancis. Disini tonggak deklarasi
universal mengenai hak asasi manusia yang mengakui hak setiap orang diseluruh dunia.
Deklarasi ini ditanda tangani oleh 48 negara dari 58 negara anggota PBB dan disetujui oleh
majelis umum PBB. Perumusan penghormatan dan pengakuan norma-norma HAM yang
bersifat universal, nondiskriminasi, dan imparsial telah berlangsung dalam sebuah proses yang
sangat panjang.
b. Setelah Deklarasi Universal HAM 1948
Secara garis besar, perkembangan pemikiran tentang HAM pasca perang dunia II dibagi
menjadi 4 generasi, yaitu :
Generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang
hukum dan politik. Ini disebabkan oleh dampak perang dunia ke dua, dimana Negara
baru ingin membuat tertib hukum baru.
Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak
sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukan
perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia.
Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua, yang menyebabkan
ketidakseimbangan pada kehidupan bemasyarakat, sehingga melahirkan generasi
ketiga yang menyatukan antara politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum dalam satu
wadah disebut dengan hak melaksanakan pembangunan.

4. Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses
pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak
negatif seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu program
pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan
melainkan memenuhi kebutuhan sekelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat
dipelopori oleh Negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan
deklarasi hak asasi manusia yang disebut Declaration of the basic Duties of Asia People
and Government.
c. Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia:
Wacana HAM di indonesia telah berlangsung seiring dengan berdirinya Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara garis besarnya perkembangan pemikiran HAM di
indonesia dapat dibagi ke dalam dua periode: sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan sesudah
kemerdekaan.
1) Periode Sebelum Kemerdekaan (1908-1945)
Pemikiran HAM dalam periode sebelum kemerdekaan dapat dijumpai dalam sejarah
kemunculan organisasi pergerakan nasional, seperti Boedi Oetomo (1908), Sarekat Islam
(1911), indische partij (1912), partai komunis indonesia (1927), lahirnya organisasi pergerakan
nasional itu tidak dapat dilepaskan dari sejarah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh
penguasaan kolonial, penjajahan, dan pemerasan hak-hak masyarakat terjajah. Pemikiran HAM
periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada Indische Partij adalah hak untuk
mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakukan yang sama hak kemerdekaan.
2) Periode Setelah Kemerdekaan
Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3 UUD
dalam 4 periode, yaitu:
 Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945.
 Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku konstitusi Republik
Indonesia Serikat.
 Periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959, berlaku UUD 1950.
 Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku Kembali UUD 1945.
3)HAM DALAM TINJAUAN ISLAM
Islam adalah agama universal yang mengajarkan keadilan bagi semua manusia tanpa
pandang bulu. Sebagai agama kemanusiaan, Islam meletakkan manusia pada posisi yang
sangat mulia. Manusia digambarkan oleh Al-Qu’ran sebagai makhluk yang paling sempurnah
dan harus dimuliakan. HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah SWT kepada setiap
manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak
yang diberikan Allah itu bersifat permanen dan kekal.

5. Terdapat tiga (3) bentuk hak asasi manusia (HAM):
a) Hak dasar (hak daruri), sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan
hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga hilang eksistensinya, bahkan hilang harkat
kemanusiaannya. Contohnya adalah hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak untuk memiliki
harta benda.
b) Hak sekunder, yakni hak-hak yang apabila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya
hak-hak dasarnya sebagai manusia.misalnya, jika seorang kehilangan haknya untuk
memperoleh sandang pangan yang layak, maka akan berakibat hilangnya hak hidup.
c) Hak tersier, yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.
 Islam dan Kebebasan Beragama
Kebebasan berkeyakinan merupakan salah satu ajaran islam yang sangat sarat dengan
prinsip universal HAM tentang kebebasan bersama atau sebaliknya. Pemaksaan keyakinan
beragama tidak saja bertentangan dengan prinsip HAM, tetapi juga tidak pernah diajarkan oleh
islam.
Dalam perspektif membangun toleransi antar umat beragama, ada lima prinsip yang bisa
dijadikan pedoman semua pemeluk agama dalam kehidupan sehari-hari:
1) Tidak satupun agama yang mengajarkan penganutnya untuk menjadi jahat
2) Adanya persamaan yang dimiliki agama-agama, misalnya ajaran tentang berbuat baik
sesama
3) Adanya perbedaan mendasar yang diajarkan agama-agama.
4) Adanya bukti kebenaran agama
5) Tidak boleh memaksa seseorang menganut suatu agama atau suatu kepercayaan.

6.  Islam, HAM, dan Isu Lingkungan Hidup
Selain sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan gender
dan kebebasan berkeyakinan, islam sangat mengecam segala perbuatan manusia yang
merusak ekosistem bumi atau lingkungan hidup dan segala isinya adalah titipan Allah kepada
umat manusia yang harus dipelihara kelestarian dan kemanfaatannya bagi kesejahteraan hidup
manusia.Sejalan dengan pandangan ini,
munculnya isu-isu tentang HAM dan lingkungan hidup, salah satunya isu tentang
perubahan iklim,adalah sangat selaras dengan prinsip ajaran islam tentang alam kehidupan.
Hubungan antara perusakan lingkungan dengan HAM adalah bahwa kerusakan suatu
ekosistem bumi dapat mengancam kelangsungan hidup suatu kelompok masyarakat
penggundulan hutan, kawasan daerah tinggi, dan hutan lindung yang dilindungi undang-undang
di suatu kawasan dapat berakibat bencana alam banjir dan longsor yang sangat merugikan
kehidupan masyarakat yang nerada dikawasan yang lebih rendah, khususnya masyarakat
miskin. Terkait dengan hubungan HAM dan lingkungan hidup, tidakan merusak kelestarian
lingkungan hidup merupakan bagian dari pelanggaran HAM.
3. Bentuk Hak Asasi Manusia (HAM)
Dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, ada beberapa bentuk :
1) Hak untuk hidup.
2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
3) Hak mengembangkan diri.
4) Hak memperoleh keadilan.
5) Hak atas kebebasan pribadi.
6) Hak atas rasa aman.
7) Hak atas kesejahteraan.
8) Hak turut serta dalam pemerintahan.
9) Hak wanita.
10) Hak anak.
4. Pejabaran HAM dalam UUD 1945
SPengingkaran terhadap hak berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu,
negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan
melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa HAM harus
menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara. Kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain, hal ini tercermin
dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya.
SPengaturan mengenai HAM pada dasarnya sudah tercantum dalam berbagai peraturan
perundang-undangan. Namun untuk memayungi seluruh peraturan perundang-undangan yang
sudah ada, perlu dibentuk UU tentang HAM, yaitu UU No.39 Tahun 1999. Undang-undang ini

7. secara rinci mengatur mengenai hak-hak asasi manusia, selain itu diatur juga mengenai
kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan HAM.
Disamping itu, UU ini mengatur menegenai Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia sebagai lembaga mandiri yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung
jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi
tentang HAM.
Dalam UU No.39 Tahun 1999 diatur pula tentang partisipasi masyarakat berupa pengaduan
dan gugatan atas pelanggaran HAM, pengajuan usulan mengenai perumusan kebijakan yang
berkaitan dengan HAM kepada Komnas HAM, penelitian, pendidikan dan penyebarluasan
informasi mengenai HAM.
UU tentang HAM ini merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan
tentang HAM. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas HAM
dikenakan sanksi pidana, perdata atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.