[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas tentang waktu pelaksanaan pembelajaran Hak Asasi Manusia selama 6 x 45 menit dan 4 x 45 menit, mencakup standar kompetensi dan kompetensi dasar analisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM. Juga dijelaskan indikator hasil yang diharapkan seperti pengertian, macam-macam, dan upaya yang telah dilakukan untuk memajukan HAM.

2. Waktu : 6 x 45 MenitWaktu : 6 x 45 Menit
(Keseluruhan KD)(Keseluruhan KD)
StandarStandar
Kompetensi :Kompetensi :
3. Menampilkan3. Menampilkan
peran sertaperan serta
dalam upayadalam upaya
pemajuan,pemajuan,
penghormatan &penghormatan &
perlindunganperlindungan
Hak AsasiHak Asasi
Manusia.Manusia.
Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :
3.1.3.1. Menganalisis upayaMenganalisis upaya
pemajuan,pemajuan,
penghormatan, &penghormatan, &
penegakanpenegakan
HAMHAM
3.2.3.2. Menampilkan peran sertaMenampilkan peran serta
dlmdlm
upaya pemajuan,upaya pemajuan,
penghorma-penghorma-
tan, dan penegakan HAMtan, dan penegakan HAM
didi

3. Waktu : 4 x 45 MenitWaktu : 4 x 45 Menit
Standar Kompetensi :Standar Kompetensi :
3. Menganalisis upaya pemajuan,3. Menganalisis upaya pemajuan,
penghormatan, & penegakan HAMpenghormatan, & penegakan HAM
Kompetensi Dasar :
3.1. Menganalisis upaya pemajuan,
penghormatan,
dan penegakan HAM .
3.2. Menampilkan peran serta dalam upaya
pemajuan,
penghormatan dan penegakan HAM di

4. (Indikator)(Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :Hasil Yang Diharapkan :
 Menguraikan pengertian Hak Asasi Manusia.Menguraikan pengertian Hak Asasi Manusia.
 Mendeskripsikan macam-macam Hak AsasiMendeskripsikan macam-macam Hak Asasi
Manusia.Manusia.
 Menganalisis upaya pemajuan, penghormatanMenganalisis upaya pemajuan, penghormatan
dan penegakan Hak Asasi Manusia.dan penegakan Hak Asasi Manusia.
 Menganalisis hambatan dan tantangan dalamMenganalisis hambatan dan tantangan dalam
upaya pemajuan, penghormatan dan penegakanupaya pemajuan, penghormatan dan penegakan
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia

5. Pengertian HAMPengertian HAM
1.1. John LockeJohn Locke
2.2. Koentjoro P.Koentjoro P.
3.3. UU No.39/1999UU No.39/1999
Upaya-upaya yangUpaya-upaya yang
telah dilakukantelah dilakukan
1.1. PribadiPribadi
2.2. EkonomiEkonomi
3.3. PolitikPolitik
4.4. Perlakuan yg samaPerlakuan yg sama
5.5. Sosial BudayaSosial Budaya
6.6. Tata Cara PeradilanTata Cara Peradilan
UPAYA PEMAJUAN,UPAYA PEMAJUAN,
PENGHORMATAN,PENGHORMATAN,
& PENEGAKAN& PENEGAKAN
HAMHAM
Perkem HAM di IndonesiaPerkem HAM di Indonesia
Macam-macamMacam-macam
HAMHAM
Peran SertaPeran Serta
Tantangan &Tantangan &
HambatanHambatan
Hambatan Penegakan HAMHambatan Penegakan HAM
Tantangan Penegakan HAMTantangan Penegakan HAM
Rencan Aksi Nas HAMRencan Aksi Nas HAM

6. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yangHak asasi manusia merupakan hak dasar yang
dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerahdimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah
Tuhan yang melekat pada setiap diri manusia sejakTuhan yang melekat pada setiap diri manusia sejak
lahir (hak hidup, hak merdeka, dan hak memiliki).lahir (hak hidup, hak merdeka, dan hak memiliki).
1.1. Pengertian Dan Macam-macam HAMPengertian Dan Macam-macam HAM
Hak asasi manusia dalam pengertian hukum,
tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi
manusia itu sendiri, bahkan tidak dapat dicabut
oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab
lainnya, karena manusia dapat kehilangan
martabatnya.
a.a. Pengertian HAMPengertian HAM

7. Lanjutan ...........
1.1. John LockeJohn Locke , Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa, Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa
sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiapsejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap
manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak).manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak).
Dengan demikian, maka :Dengan demikian, maka :
 Hak asasi harus dikorbankan untuk kepentinganHak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan
masyarakat, sehingga lahir kewajiban.masyarakat, sehingga lahir kewajiban.
 Semakin berkembang meliputi berbagai bidangSemakin berkembang meliputi berbagai bidang
kebutuhan, antara lain hak dibidang politik, ekonomi,kebutuhan, antara lain hak dibidang politik, ekonomi,
dan sosial budaya.dan sosial budaya.
2.2. Koentjoro PoerbapranotoKoentjoro Poerbapranoto (1976), Hak asasi adalah hak(1976), Hak asasi adalah hak
yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusiayang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia
nenurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan darinenurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari
hakikatnya sehingga sifatnya suci.hakikatnya sehingga sifatnya suci.
3.3. UU No. 39 Tahun 1999UU No. 39 Tahun 1999 (Tentang Hak Asasi Manusia), Hak(Tentang Hak Asasi Manusia), Hak
asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat padaasasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhanhakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan
Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajibYang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,

8. Pandangan dari berbagai tokoh yang mengidentifikasi macam-Pandangan dari berbagai tokoh yang mengidentifikasi macam-
macam hak asasi manusiamacam hak asasi manusia
a.a. Macam-macam HAMMacam-macam HAM
1.1. JohJohn Locken Locke
2.2. AristotelesAristoteles
3.3. MontesquieMontesquie
uu
4.4. J.J.J.J.
RousseauRousseau
• Hak kemerdekaan beragama,Hak kemerdekaan beragama,
• Hak kemerdekaan berkumpul,Hak kemerdekaan berkumpul,
• Hak kemerdekaan atas diri sendiri,Hak kemerdekaan atas diri sendiri,
• Hak menyatakan kebebasan wargaHak menyatakan kebebasan warga
negara dari pemenjaraan sewenang-negara dari pemenjaraan sewenang-
wenang (bebas dari rasa takut),wenang (bebas dari rasa takut),
dandan
• Hak kemerdekaan pikiran dan persHak kemerdekaan pikiran dan pers
BrierlyBrierly
• Hak mempertahankan diri (Hak mempertahankan diri ( selfself
reservationreservation),),
• Hak kemerdekaan (Hak kemerdekaan (independenceindependence),),
• Hak persamaan pendapat (Hak persamaan pendapat ( equalityequality),),
• Hak untuk dihargai (Hak untuk dihargai ( respectrespect),dan),dan
• Hak bergaul satu dengan lainHak bergaul satu dengan lain
((intercourseintercourse))

9. Lanjutan ...........
1.1.Hak-hak Asasi Pribadi (Hak-hak Asasi Pribadi (personal rightspersonal rights),),
2.2.Hak-hak Asasi Ekonomi (Hak-hak Asasi Ekonomi (property rightsproperty rights),),
3.3.Hak-hakHak-hak Asasi Politik (Asasi Politik (politicalpolitical rightsrights),),
4.4.Hak-hak Asasi untuk mendapatkan perlakuan yangHak-hak Asasi untuk mendapatkan perlakuan yang
sama dalam hukum dan pemerintahan (sama dalam hukum dan pemerintahan (rights ofrights of
legal equalitylegal equality).).
5.5.Hak-hakHak-hak Asasi Sosial dan Kebudayaan (Asasi Sosial dan Kebudayaan (social andsocial and
cultural rightscultural rights),),
6.6.Hak-hakHak-hak Asasi manusia untuk mendapatkanAsasi manusia untuk mendapatkan
perlakuan tata cara peradilan dan perlindunganperlakuan tata cara peradilan dan perlindungan
((procedural rightsprocedural rights).).
Perkembangan Pemaknaan Terhadap HAM :Perkembangan Pemaknaan Terhadap HAM :

10. Lanjutan ...........
Istilah hak dasar atau hak asasi manusia antaraIstilah hak dasar atau hak asasi manusia antara
lain, tercantum dalam UUD 1945, Konstitusi RISlain, tercantum dalam UUD 1945, Konstitusi RIS
1949, UUD sementara 1950, Ketetapan MPRS1949, UUD sementara 1950, Ketetapan MPRS
No. XIV/MPRS/1966, dan KetetapanNo. XIV/MPRS/1966, dan Ketetapan
No. XVII/MPR/1998.No. XVII/MPR/1998.
Bahwa setelah dikeluarkannya :Bahwa setelah dikeluarkannya :
 Tap MPR No. XVII/MPR/1998,Tap MPR No. XVII/MPR/1998,
 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia,UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia,
dandan
 UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM.UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

11. Salah satu tonggakSalah satu tonggak dalam upayadalam upaya
pemajuan, penghormatan danpemajuan, penghormatan dan
penegakan HAM, adalah ketikapenegakan HAM, adalah ketika
organisasi Persatuan Bangsa Bangsaorganisasi Persatuan Bangsa Bangsa
(PBB) membentuk(PBB) membentuk Komisi PBB untukKomisi PBB untuk
Hak Asasi Manusia pada 1946Hak Asasi Manusia pada 1946 ..
Langkah untuk pemajuan,Langkah untuk pemajuan,
penghormatan dan penegakan HAM,penghormatan dan penegakan HAM,
ketika Majelis Umum PBBketika Majelis Umum PBB
mengeluarkan Deklarasi Universal Hakmengeluarkan Deklarasi Universal Hak
Asasi ManusiaAsasi Manusia ((Universal Declaration ofUniversal Declaration of
Human RightsHuman Rights)) pada 10 Desember 1948.pada 10 Desember 1948.
c.c. Upaya Pemajuan, Penghormatan, danUpaya Pemajuan, Penghormatan, dan
Penegakan HAMPenegakan HAM

12. Lanjutan ...........
No Tahun Nama
Dokumen
Isi/Keterangan
1 2500
s.d.
1000
SM
----
Hukum
Hamurabi
Perjuangan Nabi Ibrahim melawan kelaliman Raja Namrud
yang memaksakan harus menyembah patung (berhala). Nabi
Musa, memerdekakan bangsa Yahudi dari perbudakan Raja
Fir’aun (Mesir).
2 600 SM ---- Di Athena (Yunani), Solon telah menyusun undang-undang
yang menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap
warganya.
3 527
s.d.
322
SM
Corpus Luris
----
Kaisar Romawi F.A. Justinianus menciptakan peraturan
hukum modern yang terkodifikasi yang Corpus Luris sebagai
jaminan atas keadilan dan hak asasi manusia.
4 30 SM
s.d.
632 M
Kitab Suci Injil
Kitab Suci
Al-Qur’an
Dibawa oleh Nabi Isa Almasih sebagai peletak dasar etika
Kristiani dan ide pokok tingkah laku manusia agar senantiasa
hidup dalam cinta kasih, baik kepada Tuhan maupun sesama
manusia.
Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW banyak
mengajarkan tetang toleransi, berbuat adil, tidak boleh
memaksa, bijaksana, menerapkan kasih sayang, memberikan
rahmat kepada seluruh alam semesta, dan sebagainya.
Perkembangan upaya pemajuan, penghormatan dan penegakanPerkembangan upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan
hak asasi manusia dari berbagai sumber atau dokumen:hak asasi manusia dari berbagai sumber atau dokumen:

13. 5 1215 Magna Charta
(Masa Pem.
Lockland di
Inggris)
•Raja tidak boleh memungut pajak kalau tidak dengan izin dari
Great Council. Orang tidak boleh ditangkap, dipenjara, disiksa
atau disita miliknya tanpa cukup alasan menurut hukum
negara.
6 1629 Pettion of
Rights (Masa
Pemerintahan
Charles I di
Inggris)
•Pajak dan hak-hak istimewa harus denga izin parlemen.
•Tentara tidak boleh diberi penginapan di rumah-rumah
penduduk. Dalam keadaan damai, tentara tidak boleh
menjalankan hukum perang.
•Orang tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan yang sah.
7 1679 Habeas Corpus
Act (Masa
Pemerintahan
Charles II di
Inggris)
•Jika diminta, hakim harus dapat menunjukan orang yang
ditangkapnya lengkap dengan alasan penangkapan itu.
•Orang yang ditangkap harus diperiksa selambat-lambatnya dua
hari setelah ditangkap.
8 1689 Bill of Rights
(Masa
Pemerintahan
Willwem III di
Inggris)
•Membuat undang-undang harus dengan izin parlemen
•Pengenaan pajak harus atas izin parlemen
•Mempunyai tentara tetap harus dengan izin parlemen.
•Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat bagi
parlemen. Parlemen berhak mengubah keputusan raja
9 1776 Declaration of
Independence
(Amerika
Serikat)
•Bahwa semua orang yang diciptakan sama. Mereka dikaruniai
oleh Tuhan ; hak hidup, hak kebebasan, dan hak mengejar
kebahagiaaan (life, liberty, and pursuit of happiness). Amerika
Serikat dianggap sebagai negara pertama yang mencantumkan
hak asasi dalam konstitusi (dimuat secara resmi dalam
Constitusi of USA tahun 1787) atas jasa presiden Thomas
Jefferson.
Lanjutan ...........

14. 10 1789 Declaration des
Droits de
L’homme et du
Citoyen
(Perancis)
Pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara sebagai
hasil revolusi Perancis di bawah pimpinan Jendral Laffayete,
antara lain menyebutkan:
•Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak-hak yang sama
•Hak-hak itu ialah hak kebebasan, hak milik, keamanan dan
sebagainya.
11 1918 Rights of
Determination
Tahun-tahun berikutnya, pencantuman hak asasi manusia
dalam konstitusi diikuti oleh Belgia (1831), Unisoviet (1936),
Indonesia (1945), dan sebagainya.
Naskah yang diusulkan oleh Presiden Woodrow Wilson
yang memuat 14 pasal dasar untuk mencapai perdamaian yang
adil.
12 1941 Atlantic
Charter
(dipelopori
oleh Franklin
D. Rooselvt)
Muncul pada saat berkobarnya Perang Dunia II, kemudian
disebutkan empat kebebasan (The Four Freedoms) antara lain:
•Kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat, berkumpul,
dan berorganisasi. Kebebasan untuk beragama dan beribadah,
Kebebasan dari kemiskinan dan kekurangan, Kebebasan
seseorang dari rasa takut.
13 1948 Universal
Declaration of
Human Rights
Pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia yang terdiri
dari 30 pasal. Piagam tersebut menyerukan kepada semua
anggota dan bangsa di dunia untuk menjamin dan mengakui
hak-hak asasi manusia dimuat di dalam konstitusi negara
masing-masing.
Lanjutan ...........

15. 1.1. Berikan penjelasan yang dimaksud dengan “melekat pada setiap diriBerikan penjelasan yang dimaksud dengan “melekat pada setiap diri
manusia” dan “tidak dapat dilaksanakan secara mutlak” dalammanusia” dan “tidak dapat dilaksanakan secara mutlak” dalam
pengertian Hak Asasi Manusia !pengertian Hak Asasi Manusia !
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Pengertian HAM,
Ma-cam-macam HAM, Upaya pemajuan, Penghormatan dan
Penega-kan HAM, dilanjutkan Penugasan dng menjawab
pertanyaan sbb :
2.2. Dalam perkembangan lebih lanjut tentang macam-macam hak-hakDalam perkembangan lebih lanjut tentang macam-macam hak-hak
asasi manusia, terdapat hak asasi pribadi dan hak asasi politik. Beriasasi manusia, terdapat hak asasi pribadi dan hak asasi politik. Beri
penjelasan singkat pada kolom di bawah ini !penjelasan singkat pada kolom di bawah ini !
Hak Asasi Pribadi Hak Asasi Politik
……………………………………………. …………………………………………
Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 1
3.3. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa PBB mengeluarkanBerikan tanggapan penjelasan, mengapa PBB mengeluarkan Univer-Univer-
sal Declaration of Human Rightsal Declaration of Human Right pada tanggal 10 Des 1948 ! ................pada tanggal 10 Des 1948 ! ................
a. Melekat pada setiap diri manusia : ...........................................
b. Tidak dapat dilaksanakan secara mutlak : ....................................

16. 2.2. Peran Serta DalamPeran Serta Dalam Upaya Pemajuan, Peng-Upaya Pemajuan, Peng-
hormatan, dan Penegakan HAM di Indonesiahormatan, dan Penegakan HAM di Indonesia
Peran serta dan upaya pemajuan, penghormatan danPeran serta dan upaya pemajuan, penghormatan dan
penegakan HAM di Indonesia, telah dilakukan baikpenegakan HAM di Indonesia, telah dilakukan baik
oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakatoleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat
(LSM).(LSM).
Peran Serta
Pemerintah :1) Pada tanggal 7 Juni 1993, telah diupayakan berdirinya
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
2) Disahkannya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998
tentang Hak Asasi Manusia pada tanggal 13 November
1998.
3) Dalam amandemen UUD 1945, persoalan HAM
mendapat perhatian khusus, yaitu dengan
ditambahkannya Bab XA tentang Hak Asasi Manusia

17. Lanjutan ...........
4)4) Berdirinya pengadilan HAM yang dibentuk berdasarkanBerdirinya pengadilan HAM yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang No. 26 tahun 2000Undang-Undang No. 26 tahun 2000 ..
5)5) Pembentukan Komisi Penyelidik Pelanggraan (KPP)Pembentukan Komisi Penyelidik Pelanggraan (KPP)
HAM tahun 2003 yang mempunyai tugas pokok untukHAM tahun 2003 yang mempunyai tugas pokok untuk
menyelidiki kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM,menyelidiki kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM,
antara lain kasus di Tanjung Priok dan Timor-Timur.antara lain kasus di Tanjung Priok dan Timor-Timur.
Peran Serta
LSM :Berbagai LSM, telah melakukan advokasi thd para korban
keja-hatan HAM, antara lain Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum In-donesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan
Tindak Keke-rasan (KonTras), Lembaga Studi dan Advokasi
Hak Asasi Manu-sia (Elsham). Mereka berperan dalam
memberikan bantuan hukum kepada korban kejahatan HAM
serta menyebarluaskan pentingnya perhatian thd persoalan
HAM.

18. 3.3. Hambatan dan Tantangan DalamHambatan dan Tantangan Dalam UpayaUpaya
Pemajuan, Penghormatan, dan PenegakanPemajuan, Penghormatan, dan Penegakan
HAM di IndonesiaHAM di Indonesia
a. Perkembangan HAM di
Indonesia :
 Era 1945 s.d. 1955, bangsa Indonesia banyak disibukkan oleh
perjua-ngan untuk mempertahankan kemerdekaan dan terjadinya
rongrongan oleh berbagai pemberontakan sehingga masalah HAM
masih terabaikan.
 Era Orde Lama (1955-1965) hingga peristiwa G 30S PKI 1965,
masih terjadi krisis politik & kekacauan sosial sehingga persoa-
lan HAM tidak memperoleh perhatian.
 Era Orde Baru (1966-1998), dalam perjalanannya rezim ini ku-
rang konsisten terhadap masalah HAM. Meskipun telah berhasil
membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

19.  Era Reformasi, telah banyak melahirkan produk
peraturan perundangan tentang hak asasi
manusia :
1. Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang
Hak Asasi Manusia
2. UU No. 5 Tahun 1998 tentang pengesahan
Konven-si menentang penyiksaan dan
perlakuan atau peng-hukuman lain yang
kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan
martabat manusia.
3. Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi
Nasio-nal Anti Kekerasan terhadap
perempuan.
4. Keppres No. 129 Tahun 1998 tentang
Lanjutan ...........

20. 5. Inpres No. 26 Tahun 1998 tentang
Menghentikan penggunaan istilah pribumi
dan nonpribumi dalam semua perumusan
dan penyelenggaraan kebijakan,
perencanaan program, ataupun pelaksanaan
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
6. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia
7. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan
Hak Asasi Manusia.
8. Amandemen kedua UUD 1945 (2000) Bab XA
Pasal 28A-28J mengatur secara eksplisit
Pengakuan dan Jaminan Perlindungan
terhadap Hak Asasi Manusia.
Lanjutan ...........

21. b. Hambatan Penegakan
HAM :
Hambatan umum dalam pelaksanaan danHambatan umum dalam pelaksanaan dan
penegakan HAM di Indonesia :penegakan HAM di Indonesia :
• Faktor Kondisi Sosial-BudayaFaktor Kondisi Sosial-Budaya
• Faktor Komunikasi dan InformasiFaktor Komunikasi dan Informasi
• Faktor Kebijakan PemerintahFaktor Kebijakan Pemerintah
• Faktor Perangkat PerundanganFaktor Perangkat Perundangan
• Faktor Aparat dan Penindakannya (LawFaktor Aparat dan Penindakannya (Law
Enforcement).Enforcement).

22. c. Tantangan Penegakan HAM
:
Tantangan dlm penegakan HAM di Indonesia untuk masa-masaTantangan dlm penegakan HAM di Indonesia untuk masa-masa
yang akan datang, telah digagas oleh Presiden Soeharto padayang akan datang, telah digagas oleh Presiden Soeharto pada
saat akan menyampaikan pidatonya di PBB dalam Konfrensisaat akan menyampaikan pidatonya di PBB dalam Konfrensi
Dunia ke-2 (Juni 1992) dengan judul “Dunia ke-2 (Juni 1992) dengan judul “Deklarasi IndonesiaDeklarasi Indonesia
Tentang HAMTentang HAM”.”.
1.1. Prinsip Universlitas,Prinsip Universlitas,
2.2. Prinsip Pembangunan Nasional,Prinsip Pembangunan Nasional,
3.3. Prinsip Kesatuan Hak-Hak Asasi Manusia (PrinsipPrinsip Kesatuan Hak-Hak Asasi Manusia (Prinsip
Indivisibility),Indivisibility),
4.4. Prinsip Objektifitas atau Non Selektivitas,Prinsip Objektifitas atau Non Selektivitas,
5.5. Prinsip Keseimbangan,Prinsip Keseimbangan,
6.6. Prinsip Kompetensi Nasional,Prinsip Kompetensi Nasional,
7.7. Prinsip Negara Hukum.Prinsip Negara Hukum.

23. Lanjutan ...........
Tantangan lain, adalah berkaitan adanya “pelanggaran
berat” sebagaimana dimaksudkan dalam UU Nomor 26
Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,
yaitu Kejahatan Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan.
Kejahatan Genosida,
adalah setiap perbuatan
yang dilakukan dengan
maksud untuk menghan-
curkan/memusnahkan
seluruh atau sebagian
kelompok bangsa, ras,
kelompok etnik, dan
kelompok agama.
Kejahatan TerhadapKejahatan Terhadap
KemanusiaanKemanusiaan,, adalahadalah
perbuatan yg dilakukanperbuatan yg dilakukan
dengan serangan yangdengan serangan yang
meluas atau sistematikmeluas atau sistematik
yang diketahui bahwayang diketahui bahwa
serangan tersebutserangan tersebut
ditujukan langsung thdditujukan langsung thd
penduduk sipil.penduduk sipil.

24. d. Rencana Aksi Nasional HAM
Indonesia
Kepres No.129 Tahun 1998Kepres No.129 Tahun 1998
tentang Rencana Aksi Nasionaltentang Rencana Aksi Nasional
Hak-hak Asasi ManusiaHak-hak Asasi Manusia
(RANHAM) Indonesia yg(RANHAM) Indonesia yg
kemudian diubah dengankemudian diubah dengan
Kepres No. 61 Tahun 2003. MrpKepres No. 61 Tahun 2003. Mrp
upaya nyata untuk menjaminupaya nyata untuk menjamin
peningkatan penghormatan,peningkatan penghormatan,
pemajuan, pemenuhan, danpemajuan, pemenuhan, dan
perlindungan HAM di Indonesiaperlindungan HAM di Indonesia
dengan mempertimbangkandengan mempertimbangkan
nilai-nilai agama, adat-istiadat,nilai-nilai agama, adat-istiadat,
dan budaya bangsa ygdan budaya bangsa yg
berdasarkan Pancasila dan UUDberdasarkan Pancasila dan UUD
1945.1945.
6 (enam) Program Utama6 (enam) Program Utama
RANHAM 2004 – 2009 :RANHAM 2004 – 2009 :
• Pembentukan dan pengua-Pembentukan dan pengua-
tan institusi pelaksanaantan institusi pelaksanaan
RANHAM,RANHAM,
• Persiapan ratifikasi instru-Persiapan ratifikasi instru-
men HAM Internasional,men HAM Internasional,
• Persiapan harmonisasi pera-Persiapan harmonisasi pera-
turan perundang-undangan,turan perundang-undangan,
• Diseminasi dan pendidikanDiseminasi dan pendidikan
Hak Asasi Manusia,Hak Asasi Manusia,
• Penerapan norma danPenerapan norma dan
standar HAM, danstandar HAM, dan
• Pemantauan, evaluasi danPemantauan, evaluasi dan
pelaporan.pelaporan.

25. Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 2
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Hambatan danSetelah mempelajari materi-materi tentang : Hambatan dan
Tantangan dalam upaya pemajuan penegakan HAM di Indonesia,Tantangan dalam upaya pemajuan penegakan HAM di Indonesia,
lakukan Strategi Pembelajaran dengan Penugasanlakukan Strategi Pembelajaran dengan Penugasan CooperativeCooperative
Integrated Reading and CompositionIntegrated Reading and Composition (CIRC) atau Kooperatif(CIRC) atau Kooperatif
Terpadu Membaca dan Menulis.Terpadu Membaca dan Menulis.
Langkah-langkah :Langkah-langkah :
1.1. Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 3 – 4 orang.Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 3 – 4 orang.
2.2. Diberikan “wacana” atau kliping sesuai dengan topik bahasan.Diberikan “wacana” atau kliping sesuai dengan topik bahasan.
3.3. Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan danSetiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan
menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadapmenemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap
wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.
4.4. Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.
5.5. Buatlah kesimpulan bersama.Buatlah kesimpulan bersama.
6.6. Penutup.Penutup.

26. Waktu : 2 x 45 MenitWaktu : 2 x 45 Menit
Standar Kompetensi :Standar Kompetensi :
3. Menganalisis upaya pemajuan,3. Menganalisis upaya pemajuan,
penghormatan, & penegakan HAMpenghormatan, & penegakan HAM
Kompetensi Dasar :
3.3. Mendeskripsikan instrumen hukum dan
peradilan
Internasional HAM .

27. (Indikator)(Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :Hasil Yang Diharapkan :
 Mendeskripsikan instrumen hukumMendeskripsikan instrumen hukum
Internasional HAMInternasional HAM
 Menguraikan komponen-komponenMenguraikan komponen-komponen
peradilan Internasional.peradilan Internasional.
 Menganalisis peradilan InternasionalMenganalisis peradilan Internasional
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia

28. Instrumen Hukum InternasionalInstrumen Hukum Internasional PBBPBB
1.1. MahkamahMahkamah
InternasionalInternasional
2.2. Mahkamah PidanaMahkamah Pidana
InternasionalInternasional
3.3. Panel Khusus danPanel Khusus dan
Spesial PidanaSpesial Pidana
InternasionalInternasional
PERADILANPERADILAN
INTERNASIONALINTERNASIONAL
HAK ASASIHAK ASASI
MANUSIAMANUSIA
Komponen-Komponen-
komponenkomponen
PeradilanPeradilan
InternasionalInternasional
Peradilan Internasional Hak Asasi ManusiaPeradilan Internasional Hak Asasi Manusia

29. 4.4. Instrumen HukumInstrumen Hukum dan Peradilan HAMdan Peradilan HAM
InternasionalInternasional
Piagam PBB menyatakan bahwa salah
satu tujuan didirikannya adalah untuk
menyebarluaskan dan mendorong
penghormatan terhadap hak asasi
manusia dan kebebasan dasar bagi
semua tanpa memandang perbedaan
ras, jenis kelamin, bahasa, dan agama.
No Tahun Uraian/Keterangan
1. 1958 Lahirnya Konvensi tentang Hak-hak Politik
Perempuan.
a.a. Instrumen Hukum HAMInstrumen Hukum HAM
InternasionalInternasional

30. 2
.
196
6
Covenants of Human Rights telah diratifikasi oleh
negara-negara
anggota PBB, isinya mencakup :
 The International on Civil and Pilitical Rights, yaitu
memuat tentang hak-hak sipil dan hak-hak politik pria
dan wanita.
 Optional Protocol, yaitu adanya kemungkinan seorang
warga negara mengadukan pelanggaran hak assi
kepada PBB setelah melalui upaya pengadilan di
negaranya.
 The International Covenant of Economic, Social and
Cultural Rights, yaitu berisi syarat-syarat dan nilai-
nilai bagi sistem demokrasi ekonomi, sosial, dan
budaya.3
.
197
6
Konvensi Internasional tentang Hak-hak Khusus.
4
.
198
4
Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskrimansi Terhadap Wanita.
5
.
199
0
Konvensi tentang Hak-hak Anak.
Lanjutan ...........

31. Sejarah mencatat bahwa dari masa ke masa, terdapat
berbagai kejahatan kemanusiaan yang membawa banyak
korban manusia, baik yang meninggal maupun yang
dilukai hak-hak dasarnya sebagai manusia. Berikut ini
adalah beberapa catatan tentang peristiwa-peristiwa
pelanggaran hak asasi manusia yang sempat menjadi isu
internasional.
Lanjutan ...........
NoNo Ngr & ThNgr & Th Kejadian/PeristiwaKejadian/Peristiwa
11 JermanJerman
19231923
Setelah kemenangan pemilu melaluiSetelah kemenangan pemilu melalui Partai BuruhPartai Buruh
Jerman Sosialis,Jerman Sosialis, Adolf HitlerAdolf Hitler mendirikan negaramendirikan negara
totaliter. Lawan-lawan politiknya ditangkapi dantotaliter. Lawan-lawan politiknya ditangkapi dan
berbagai kejahatan kemanusiaan dilakukannya, dariberbagai kejahatan kemanusiaan dilakukannya, dari
gerakan pembasmian orang-orang Yahudi, agresi kegerakan pembasmian orang-orang Yahudi, agresi ke
Austria dan Cekoslowakia (1938), hingga meletupkanAustria dan Cekoslowakia (1938), hingga meletupkan
Perang Dunia II dengan menyerbu Polandia (1939).Perang Dunia II dengan menyerbu Polandia (1939).

32. 22 Uni SovietUni Soviet
19791979
85.000 tentara85.000 tentara Uni SovietUni Soviet, mengadakan invansi, mengadakan invansi
(penyerbuan) ke Kabul (Afganistan) yang mendukung(penyerbuan) ke Kabul (Afganistan) yang mendukung
pemerintahan Babrak Karmal melalui kudeta sehinggapemerintahan Babrak Karmal melalui kudeta sehingga
menimbulkan korban perang berkepanjangan sampaimenimbulkan korban perang berkepanjangan sampai
tahun 1990-an.tahun 1990-an.
33 UgandaUganda
19711971
Idi AminIdi Amin yang menjadi presiden Uganda pada 1971-yang menjadi presiden Uganda pada 1971-
1979 telah menjalankan pemerintahannya dengan1979 telah menjalankan pemerintahannya dengan
otoriter, lalim dan penuh teror. Mulai denganotoriter, lalim dan penuh teror. Mulai dengan
pengusiran 80.000 keturunan Asia, penangkapanpengusiran 80.000 keturunan Asia, penangkapan
semena-mena, hingga tidak kurang 300.000 orangsemena-mena, hingga tidak kurang 300.000 orang
korban pembunuhan tanpa proses peradilan.korban pembunuhan tanpa proses peradilan.
44 AmerikaAmerika
SerikatSerikat
19891989
Pembantaian anak-anak, pelakunyaPembantaian anak-anak, pelakunya Patrick EdwardPatrick Edward P. IaP. Ia
memberondong murid SD di Cleveland (California)memberondong murid SD di Cleveland (California)
dengan korban 5 tewas dan 30 luka-luka. Semua korbandengan korban 5 tewas dan 30 luka-luka. Semua korban
adalah anak Asia sehingga diduga unsuradalah anak Asia sehingga diduga unsur rasialisme.rasialisme.
Peristiwa serupa pernah terjadi antara tahun 1985-Peristiwa serupa pernah terjadi antara tahun 1985-
1988 di Alabama, Illionis, Chicago, Philadelphia, dan1988 di Alabama, Illionis, Chicago, Philadelphia, dan
Florida.Florida.
Lanjutan ...........

33. PBB telah membentuk komisi untukPBB telah membentuk komisi untuk
Hak Asasi Manusia (Hak Asasi Manusia (The UnitedThe United
Nations Commission on HumanNations Commission on Human
Rights).Rights).
Memiliki kekuasaan untuk mengadiliMemiliki kekuasaan untuk mengadili
dan menghukum para penjahatdan menghukum para penjahat
kemanusiaan Internasional (pelanggarkemanusiaan Internasional (pelanggar
HAM berat). Terdiri dari 18 negaraHAM berat). Terdiri dari 18 negara
anggota, berkembang menjadi 43anggota, berkembang menjadi 43
anggota. Indonesia diterima tahunanggota. Indonesia diterima tahun
1991.1991.
b. Peradilan Internasionalb. Peradilan Internasional
HAMHAM

34. Cara kerja komisi PBB, sebagai berikut :Cara kerja komisi PBB, sebagai berikut :
 Melakukan pengkajian thd pelanggaran-pelanggaranMelakukan pengkajian thd pelanggaran-pelanggaran
yg dilakukan.yg dilakukan.
 Seluruh temuan Komisi ini dibuat dalamSeluruh temuan Komisi ini dibuat dalam YearbookYearbook
of Human Rightsof Human Rights yang disampaikan kepada sidangyang disampaikan kepada sidang
umum PBB.umum PBB.
 Setiap warga negara dan atau negara anggota PBBSetiap warga negara dan atau negara anggota PBB
berhak mengadu kepada komisi ini.berhak mengadu kepada komisi ini.
 Mahkamah Internasional, segera menindak lanjutiMahkamah Internasional, segera menindak lanjuti
pengaduan. Hasil pengkajian/temuan, ditindaklan-pengaduan. Hasil pengkajian/temuan, ditindaklan-
juti untuk diadakan pendidikan, penahan, danjuti untuk diadakan pendidikan, penahan, dan
proses peradilan.proses peradilan.
Lanjutan ...........

35. Proses Peradilan Hak Asasi ManusiaProses Peradilan Hak Asasi Manusia
Internasional (Dalam Bagan)Internasional (Dalam Bagan)
Lanjutan ...........
MAJELISMAJELIS
UMUMUMUM
REKOMENDASIREKOMENDASI
MAHKAMAHMAHKAMAH
INTERNASIONALINTERNASIONAL
KOMISIKOMISI
HAMHAM
PBBPBB
YEARYEAR
BOOKBOOK
ONON
HUMANHUMAN
RUGHTSRUGHTS
LAPORAN :LAPORAN :
1. Negara1. Negara
Anggota PBBAnggota PBB
2. Warga Negara2. Warga Negara
PerseoranganPerseorangan
PELANGGARANPELANGGARAN
HAMHAM
INTERNASIONALINTERNASIONAL
OPINIOPINI
DUNIADUNIA
INTER-INTER-
NASIONALNASIONAL

36. Lanjutan ...........
Beberapa contoh pelaksanaan dan proses pengadilan
internasional yang mengadili pelanggaran HAM :
 Tahun 1987, Klaus Barbie (Nazi Jerman) dihukum
seumur hidup, bersalah karena telah menyiksa 842
orang Yahudi dan partisan Perancis (343 tewas).
 Februari 1993, DK PBB mengeluarkan resolusi 808
untuk mengadili para penjahat perang pelanggar HAM
di bekas negara Yugoslavia yang melakukan etnic
cleansing. Pemimpin yang dianggap paling
bertanggung jawab adalah Slobodan Milosevic dan
Ratko Mladic.
 Maret 1993, Komisi HAM PBB telah mempublikasikan
sebuah laporan yang menyatakan bahwa militer El
Salvador bertanggung jawab atas pelanggaran HAM
selama perang 12 tahun.

37. Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 3
Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran,Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran,
majalah,majalah,
internet, buletin dan sebagainya, kemudian lakukan hal-halinternet, buletin dan sebagainya, kemudian lakukan hal-hal
berikut :berikut :
1.1. Rumuskan kembali bagaimana suatu bangsa secara hukum maupun politisRumuskan kembali bagaimana suatu bangsa secara hukum maupun politis
dpt dikategorikan telah melaksanakan prinsip-prinsip HAM dengan baik !dpt dikategorikan telah melaksanakan prinsip-prinsip HAM dengan baik !
2.2. Berikan penjelasan hubungan antara upaya pemajuan, penghormatan danBerikan penjelasan hubungan antara upaya pemajuan, penghormatan dan
penegakan HAM dunia denganpenegakan HAM dunia dengan Universal Declaration of Human RightsUniversal Declaration of Human Rights))
Tahun 1948Tahun 1948 !!
3.3. Berikan penjelasan kembali mengapa instrumen hukum HAM sangatBerikan penjelasan kembali mengapa instrumen hukum HAM sangat
penting dalam upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM dipenting dalam upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di
dunia !dunia !
4.4. Berikan sekurang-kurangnya 2 (dua) contoh persamaan dan berbedaanBerikan sekurang-kurangnya 2 (dua) contoh persamaan dan berbedaan
bentuk pelanggaran HAM internasional sebelum dan setelah lahirnyabentuk pelanggaran HAM internasional sebelum dan setelah lahirnya
Universal Declaration of Human RightsUniversal Declaration of Human Rights) Tahun 1948.) Tahun 1948.
5.5. Identifikasikan kembali apakah instrumen hukum HAM internasional telahIdentifikasikan kembali apakah instrumen hukum HAM internasional telah
berlaku efektif di banyak negara !berlaku efektif di banyak negara !

38. SOAL ESSAY/URAIANSOAL ESSAY/URAIAN
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !
1.1. Jelaskan mengapa persoalan HAM harus kitaJelaskan mengapa persoalan HAM harus kita
perjuangkan sampai kapanpun !perjuangkan sampai kapanpun !
2.2. Jelaskan makna dideklarasikannya “UniversalJelaskan makna dideklarasikannya “Universal
Declaration of Human Right” bagi negara-negaraDeclaration of Human Right” bagi negara-negara
anggota PBB !anggota PBB !
3.3. Berikan beberapa contoh tentang hambatan dalamBerikan beberapa contoh tentang hambatan dalam
upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM diupaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di
lingkungan anda, dari faktor kondisi sosial budayanya !lingkungan anda, dari faktor kondisi sosial budayanya !
4.4. Jelaskan dampak positif dibentuknya Komisi NasionalJelaskan dampak positif dibentuknya Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) tahun 1993 bagiHak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) tahun 1993 bagi
penegakan HAM di Indonesia !penegakan HAM di Indonesia !
5.5. Jelaskan mengapa pelanggaran HAM InternasionalJelaskan mengapa pelanggaran HAM Internasional
sangat sulit untuk diselesaikan !sangat sulit untuk diselesaikan !

39. STUDI KASUSSTUDI KASUS
““Teror 11 SeptemberTeror 11 September
Jadi Alat Pembenaran Untuk Langgar HAM”Jadi Alat Pembenaran Untuk Langgar HAM”
Peraih Nobel Perdamaian Shirin Ebadi asal Iran, mengatakan serangan 11Peraih Nobel Perdamaian Shirin Ebadi asal Iran, mengatakan serangan 11
September 2001 di AS telah menjadi alat pembenaran untuk melanggarSeptember 2001 di AS telah menjadi alat pembenaran untuk melanggar
hukum internasional dan hak asasi manusia. Dalam dua tahun terakhir ini,hukum internasional dan hak asasi manusia. Dalam dua tahun terakhir ini,
beberapa negara telah melanggar prinsip-prinsip universal dan hukum Hakbeberapa negara telah melanggar prinsip-prinsip universal dan hukum Hak
Asasi Manusia dengan dalih melawan “Asasi Manusia dengan dalih melawan “terorismeterorisme”.”.
Para pembela HAM semakin miris saat menyaksikan pelanggaran terhadapPara pembela HAM semakin miris saat menyaksikan pelanggaran terhadap
hukum internasional, tidak hanya oleh mereka yang selama ini telahhukum internasional, tidak hanya oleh mereka yang selama ini telah
dikenal menentang hukum internasional itu, tetapi prinsip ini jugadikenal menentang hukum internasional itu, tetapi prinsip ini juga
dilanggar negara-negara Barat yang “demokratis” dan mengaku “pembeladilanggar negara-negara Barat yang “demokratis” dan mengaku “pembela
HAM”. Disisi lain, masih terdapat keputusan dan resolusi DewanHAM”. Disisi lain, masih terdapat keputusan dan resolusi Dewan
Keamanan PBB yang “Keamanan PBB yang “diskriminatifdiskriminatif” dalam 12 tahun terakhir. Contoh” dalam 12 tahun terakhir. Contoh
nyata adalah dalam resolusi untuk Irak (sanksi ekonomi, senjata dan aksinyata adalah dalam resolusi untuk Irak (sanksi ekonomi, senjata dan aksi
militer) begitu efektif. Namun untuk Israel, resolusi PBB mengenaimiliter) begitu efektif. Namun untuk Israel, resolusi PBB mengenai
pendudukan wilayah-wilayah Palestina tidak pernah dijalankan denganpendudukan wilayah-wilayah Palestina tidak pernah dijalankan dengan
benar.benar.
((Sumber : Disarikan dari Media Indonesia, 11/12/2003)Sumber : Disarikan dari Media Indonesia, 11/12/2003)

40. Lanjutan ...........
Tagihan Tugas :Tagihan Tugas :
• Setelah disimak dan baca baik-baik, ceritakanSetelah disimak dan baca baik-baik, ceritakan
kembali apa yang ada dibenak anda ?kembali apa yang ada dibenak anda ?
• Berikan beberapa indikasi dari kasus “pelanggaranBerikan beberapa indikasi dari kasus “pelanggaran
hukum internasional” dan “HAM” oleh koalisi (AS,hukum internasional” dan “HAM” oleh koalisi (AS,
Inggris, Spanyol) dlm invasi ke Afghanistan & Irak !Inggris, Spanyol) dlm invasi ke Afghanistan & Irak !
• Dalam konflik “Israel – Palestina”, mengapa resolusiDalam konflik “Israel – Palestina”, mengapa resolusi
PBB tidak efektif terhadap Israel yang mendudukiPBB tidak efektif terhadap Israel yang menduduki
sebagian wilayah Palestina ?sebagian wilayah Palestina ?
• Sikap anda terhadap issu penangkapan presiden IrakSikap anda terhadap issu penangkapan presiden Irak
Saddam Hussein yang dituduh Amerika SerikatSaddam Hussein yang dituduh Amerika Serikat
sebagai diktator dan tiran ?sebagai diktator dan tiran ?

41. Amerika Serikat paska runtuhnya blok timur, menjadi
satu-satunya polisi dunia (mono polar) yang
belakangan ini sepak terjangnya cenderung “arogan”.
Peristiwa penyerangan WTC dan Pentagon di Amerika
Serikat tanggal 11 September 2001, menjadi pijakan
untuk memerangi terorisme global. Negara-negara
yang dianggap “terlibat” (orangnya atau pendanaan)
dikampanyekan untuk di hukum dengan cara
Amerika, meskipun banyak ditentang oleh negara-
negara lain anggota PBB. Dua korban invasi
Amerika Serikat dengan sekutunya di tahun 2002 –
2003, adalah Afghanistan dan Irak.
INQUIRIINQUIRI

42. Tagihan Tugas :
• Menurut anda, dimanakah sisi benar dan
salahnya Amerika dan sekutunya dalam
menginvasi ke Afghanistan dan Irak ?
• Dari sudut Hak Asasi Manusia Internasional,
mungkinkah Amerika Serikat dan Sekutunya
dapat dituntut dihadapan Mahkamah
Internasional ? Berikan Alasannya !
1. Apa solusinya yang terbaik jika anda sekarang
ini :
a. menjadi salah satu anggota DK PBB
b. menjadi Sekjen PBB
c. menjadi salah satu warga Afghanistan atau
Irak
Lanjutan ...........