3. Sifat HAM
Klasik
(timbul dari
keberadaan manusia
itu sendiri)
seperti, hak hidup
dan beragama
Sosial
(berhubungan
dengan kebutuhan
manusia)
seperti, hak
bersekolah.
4. Berlaku bagi semua
orang, apa pun jenis
kelaminnya, statusnya,
agamanya, suku
bangsa atau
kebangsaannya
Siapa pun,
dengan alasan
apa pun, tidak
dapat dan tidak
boleh mencabut
atau mengambil
hak asasi
seseorang
Ketiga kategori HAM tidak
dapat dipisah-pisahkan,
baik dalam penerapan,
pemenuhan, pemantauan
maupun penegakannya.
HAM saling tergantung
satu sama lainnya,
sehingga pemenuhan hak
asasi yang satu akan
mempengaruhi pemenuhan
hak asasi lainnya.
Terdapat
keseimbangan
dan keselarasan
di antara Hak
Asasi dengan
kewajiban/
tanggung jawab
Pelaksanaan HAM
mempertimbangkan
kekhususan nasional dan
regional serta berbagai latar
belakang sejarah, budaya
dan agama
Universal
Tidak dapat
dilepaskan
Tidak dapat
dipisahkan
Saling
tergantung
Keseimbangan
Partikularisme
5.
6. G 30 S PKI pelanggaran HAM tentang
pembantaian, korbannya adalah 7 jendral
yang dibunuh dengan sadis.
Bom Bali pelanggaran HAM tentang
terorisme, tercatat 202 korban (33 korban
WNI dan sisanya WNA).
Pembunuhan Angeline pelanggaran HAM
tentang perlindungan anak, Angeline
dibunuh dengan sadis kemudian diperkosa
dan dikubur dibawah kandang ayam.
Namun... Masih banyak lagi kasus pelanggaran HAM di
Indonesia, seperti Tragedi Tanjung Priok, Peristiwa Sampit,
Tragedi Trisakti (penembakkan misterius), kekerasan anak di
Jakarta Internasional school, Bom Sarinah, dll.
Yang bisa kita jumpai di lingkungan sekolah, seperti :
• Guru membeda-bedakan siswanya di sekolah
• Guru memberikan sanksi atau hukuman kepada siswanya
secara fisik
• Siswa mengejek/menghina siswa yang lain.
• Siswa memalak atau menganiaya siswa yang lain.
• Siswa melakukan tawuran pelajar dengan teman
sekolahnya ataupun dengan siswa dari sekolah yang lain.
Jadi, sebisa mungkin kita hindari
semua hal ini mulai sejak dini
7. Menghancurkan sebagian atau
seluruh kelompok SARA, berupa :
1. Membunuh setiap anggota
kelompok
2. Menciptakan kondisi kehidupan
kelompok yang bisa
mengakibatkan kemusnahan
secara fisik baik seluruh atau
sebagiannya.
3. Memindahkan paksa anak-anak
dari kelompok tertentu ke
dalam kelompok yang lain.
Serangan yang ditujukan secara
langsung terhadap penduduk sipil,
berupa :
1.Pembunuhan.
2.Pemusnahan.
3.Perbudakan.
4.Pengusiran secara paksa.
5.Penjajahan.
6.Penyiksaan.
7.Kekerasan seksual
8.Penganiayaan.
9.Penghilangan orang secara paksa.
Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=uMxOFqv70sk
8. SEJARAH PERKEMBANGAN HAM
1. PERKEMBANGAN HAM PD MASA SEJARAH
Perjuangan Nabi Musa dlm membebaskan umat Yahudi dari
perbudakan (Thn 6000 SM).
Hukum Hammurabi di Babylonia yg memberi jaminan keadilan bg
warga negara (Thn 2000 SM).
Sokrates (469 – 399 SM), Plato (429 – 347 SM), & Aristoteles (384 –
322 SM) sebagai filsuf Yunani peletak dasar diakuinya HAM, mereka
mengajarkan utk mengkritik pemerintah yang tidak berdasarkan
keadilan, cita-cita, dan kebijaksanaan.
Perjuangan Nabi Muhammad Saw utk membebaskan para bayi
wanita & wanita dari penindasan bangsa Quraisy (Thn 600 M).
Latar belakang sejarah HAM pada hakikatnya muncul
karena inisiatif manusia terhadap harga diri &
martabatnya, sebagai akibat tindakan sewenang-wenang
dari penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan &
tirani (kezaliman).
9. 2. PERKEMBANGAN HAM DI INGGRIS
Thn 1215 Piagam Magna Charta atau Piagam Agung. Raja John
bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat & kelompok bangsawan.
Lahir Piagam Magna Charta yg membatasi kekuasaan raja.
Thn 1628 Lahir Piagam Petition of Rights yg isinya : pajak & pungutan
istimewa hrs disertai persetujuan, warga negara tdk blh dipaksakan
menerima tentara di rumahnya, & tentara tidak boleh menggunakan
hukum perang dlm keadaan damai.
Thn 1679 Lahir Habeas Corpus Act. Dokumen ini berisi undang-undang
yg mengatur ttg penahanan seseorg, Isinya : Seseorg yg ditahan segera
diperiksa dlm waktu dua hari setelah penahanan & Alasan penahanan
seseorg hrs diserta bukti yg sah menurut hukum.
Thn 1689 Lahir Bill of Rights. Merupakan undang-undang yg diterima
Parlemen Inggris sbg bentuk perlawanan terhdp Raja James II. Isinya :
Kebebasan dlm pemilihan anggota Parlemen; Kebebasan berbicara &
mengeluarkan pendpt; Pajak, undang-undang, & pembentukan tentara
ttp hrs seizin Parlemen; Hak W.N. utk memeluk agama menurut
kepercayaannya masing-masing; & Parlemen berhak utk mengubah
keputusan Raja.
10. 3. PERKEMBANGAN HAM DI AMERIKA SERIKAT
Perjuangan HAM di AS di dasari pemikiran John
Locke ttg hak- hak alamiah seperti; hak hidup
(life), hak kebebasan (liberty), & hak milik
(property). Dasar inilah dijadikan landasan bagi
pengakuan HAM yang terdapat pada Declarations of
Independence ofThe United States.
Di AS perjuangan HAM krn rakyat AS yg berasal dari
Eropa sbg emigran merasa tertindas oleh Pemerin-
tah Inggris, yang pada waktu itu merupakan jajahan
Inggris.
AS berhasil mencapai kemerdekaan pada 4 Juli 1776.
Dalam sejarah perjuangan HAM, AS dapat dikatakan
sebagai negara pertama yang menetapkan dan
melindungi HAM dalam Konstitusinya.
11. 4. PERKEMBANGAN HAM DI PRANCIS
Perjuangan HAM di Prancis dirumuskan dlm suatu
naskah pd awal Revolusi Prancis (1789) sebagai
pernyataan tdk puas dari kaum borjuis & rakyat
terhdp kesewenang-wenang Raja Louis XVI. Naskas
ini dikenal dgn Droits de L’homme et Du Citoyen
(pernyataan mengenai HAM & warga negara). Dekla-
rasi ini menyatakan; “HAM ialah hak-hak alamiah yg
dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dpt
dipisahkan daripada hakikatnya karena bersifat suci”.
Revolusi Prancis terkenal sebagai perjuangan
penegakkan HAM di Eropa. Dalam Revolusi ini muncul
semboyan; liberty, egality & fraternity (kebebasan,
persamaan & persaudaraan).Pada Tahun 1791
Deklarasi ini dimasukkan dlm Konstitusi Prancis.
12. 5. ATLANTIC CHARTERTAHUN 1941
Atlantic Charter muncul pada saat terjadinya
Perang Dunia II yg dipelopori oleh F. D. Roosevelt
yang menyebutkan The Four Freedom, dianggap
sebagai tiang penjaga HAM yang mendasar,
yaitu :
Kebebasan utk beragama (freedom of religion)
Kebebasan utk berbicaradan berpendapat
(freedom of speech and thought)
Kebebasan dari rasa takut (freedom of fear)
Kebebasan dari kemelaratan (freedom of want)
13. 6. HASIL SIDANG MAJELIS UMUM PBBTHN 1966
Sidang Majelis Umum PBB di akui covenants on Human
Rights dalam Hukum Internasional dan diratifikasi oleh
negara-negara anggota PBB, antara lain :
The International on Civil and Political Rights (konvensi
tentang hak sipil dan politik)
The International Covenant on Economic, Social, and
Cultural Rights, yaitu berisi syarat-syarat dan nilai-nilai
bg sistem demokrasi ekonomi, sosial, dan budaya
(konvensi ttg hak ekonomi, sosial dan budaya)
Optional Protocol, adanya kemungkinan seorang
warga negara yg mengadukan pelanggaran HAM
kpd The Human Rights Committee PBB setelah melalui
upaya pengadilan di negaranya.
14. TIGA GENERASI HAM
Berdasarkan sejarah perkembangannya, terdapat 3 Generasi HAM
yaitu :
Generasi Pertama; adalah Hak Sipil dan Politik yg bermula di
Eropa, seperti: hak atas hidup, hak atas kebebasan & keamanan,
hak atas kesamaan di muka peradilan, hak kebebasan berpikir &
berpendapat, hak beragama, hak berkumpul, dan hak untuk
berserikat.
Generasi Kedua; adalah Hak Ekonomi, Sosial & Budaya yg
diperjuangkan oleh negara sosialis Eropa Timur sepert: hak atas
pekerjaan, hak atas penghasilan yg layak, hak membentuk serikat
pekerja, hak atas pangan, kesehatan, perumahan, pendidikan, &
hak atas jaminan sosial.
Generasi Ketiga; adalah Hak Perdamaian dan Pembangunan yang
telah diperjuangkan olh negara-negara berkembang (Asia-Afrika)
seperti: hak bebas dari ancaman musuh, hak setiap bangsa untuk
merdeka, hak sederajat dgn bangsa lain, & hak mendapatkan
kedamaian.
15. “first generation of rights”,
diatur dalam beberapa pasal
Deklarasi Universal Hak-Hak
Asasi Manusia, dan dalam
Kovenan Internasional
mengenai Hak-hak Sipil dan
Politik.
“second generation of
rights”, diatur dalam
beberapa pasal DUHAM,
dan secara khusus dalam
Kovenan Internasional
mengenai Hak-hak
Ekonomi, Sosial dan
Budaya).
“the third generation of rights”.
Hak atas perdamaian, lingkungan, dan
pembangunan, tercantum dalam Resolusi
Majelis Umum PBB, tahun 1986, dan Deklarasi
HAM Dunia diWina, tahun 1993.
18. Pembukaan
UUD 1945
Alinea pertama
Hak kemerdekaan dan
kebebasan
Alinea kedua
Hak politik dan
kesejahteraan bangsa
Alinea ketiga
Hak untuk beragama
Alinea keempat
Hak perlindungan
keamanan dan
hukum serta
kemerdekaan bagi
seluruh dunia
19. HAK ASASI
MANUSIA
dalam
UUD 1945
membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan, hak anak atas kelangsungan
hidup, tumbuh, dan berkembang serta
perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi
(Pasal 28B) **
mengembangkan diri, mendapat
pendidikan, memperoleh manfaat
dari IPTEK, seni dan budaya,
memajukan diri secara kolektif
(Pasal 28C) **
kebebasan memeluk agama,
meyakini kepercayaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat
tinggal, kebebasan berserikat,
berkumpul dan berpendapat
(Pasal 28E) **
berkomunikasi, memperoleh,
mencari, memiliki, menyimpan,
mengolah dan menyampaikan
informasi,
(Pasal 28F) **
pengakuan yang sama di hadapan
hukum, hak untuk bekerja dan
kesempatan yg sama dalam
pemerintahan, berhak atas status
kewarganegaraan
(Pasal 28D) **
hidup sejahtera lahir dan batin,
memperoleh pelayanan kesehatan,
mendapat kemudahan dan perlakuan
khusus untuk memperoleh
kesempatan dan manfaat guna
mencapai persamaan dan keadilan
(Pasal 28H) **
perlindungan, pemajuan,
penegakan, dan pemenuhan HAM
adalah tanggung jawab negara,
terutama pemerintah
(Pasal 28I) **
berkewajiban menghargai hak orang
dan pihak lain serta tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan UU
(Pasal 28J) **
untuk hidup serta
mempertahankan
hidup dan kehidupan
(Pasal 28A) **
perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, harta benda,
dan rasa aman serta untuk bebas dari
penyiksaan
(Pasal 28G) **
20. MPR menetapkan aturan HAM pada tanggal 13 November
1998, yang terdiri atas pembukaan, 10 bab, 44 pasal yang
harus dilindungi dan ditegakkan. Isinya :
1. Hak untuk hidup
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak keadilan
4. Hak atas kebebasan informasi
5. Hak kemerdekaan
6. Hak keamanan
7. Hak kesejahteraan
8. Kewajiban
9. Perlindungan dan pemajuan
HAK ASASI
MANUSIA dalam
Undang-Undang
Pasal 10 : Hak berkeluarga
dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah
Pasal 11-16 : Hak pengembangan diri,
seperti pmenuhan kebutuhan dasar,
meningkatkan kualitas hidup, mem-
peroleh manfaat ilmu pengetahuan,
dll
Pasal 20-27 : Hak atas kebebasan
pribadi, seperti memeluk agama,
keyakkinan politik, berpendapat,
bebas bergerak dan bertempat
tinggal
Pasal 28-35 : Hak atas rasa
aman , seperti perlindungan
terhadap ancaman (terorisme),
penyiksaan, penghilangan
nyawa, dll.
Pasal 17-19 : Hak untuk memperoleh
keadilan, seperti memperoleh
kepastian dan persamaan dalam
perlakuan hukum
Pasal 43-44 : Hak turut serta dalam
pemerintahan, seperti pelaksanaan
pemilu, partisipasi langsung atau tidak
langsung, diangkat pejabat dan
mengajukan usul pada pemerintah
Pasal 45-51 :
Hak wanita, yaitu tidak ada
deskriminasi/hak yang sama antara
pria dan wanita dalam berbagai
bidang
Pasal 52-60 :
Hak anak, yaitu mendapatkan
perlindungan, bebas berekspresi,
perlakuan khusus bagi ABK,
perlindungan dari masalah sosial
Pasal 9 : Hak untuk
hidup, yaitu memper-
oleh lingkungan
kehidupan yang baik
Pasal 36-42 : Hak atas kesejahteraan,
seperti hak milik pribadi, memperoleh
pekerjaan yang layak, dan jaminan
sosial
