1. PengertianPengertian
HAMHAM
HAM
Hak dasar yg
dimiliki manusia
sebagai anugerah
Tuhan yg dibawa
sejak lahir
Hak dasar ini
meliputi:
•Hak hidup
•Hak kemerdekaan
•Hak memiliki
sesuatu
Berkembang menurut
kemajuan kebudayaan :
1.Personal Right
2.Property Right
3.Right of Legal Equality
4.Political Right
5.Social and Culture Right
6.Procedural Right

2. Pengertian HAM menurut ahliPengertian HAM menurut ahli
1. John Locke, HAM adlh hak yg dibawa sejak lahir yg scr kodrati
melekat pd setiap man & tdk dpt diganggu gugat (mutlak). Krn
man makhluk sosial, hak itu akan berhadapan dgn hak orlin
sehingga lahir kewajiban dan hak tsb makin berkembang.
2. Koentjoro Poerbapranoto, Hak asasi adlh hak yg dimiliki man
menurut kodratnya yg tdk dpt dipisahkan dari hakikatnya
sehingga sifatnya suci.
3. UU No39 tahun 1999 (Ttg HAM), HAM adlh seperangkat hak yg
melekat pd hakikat & keberadaan man sbg makhluk Tuhan
YME & merupakan anugerahNya yg wajib dihormati, dijunjung
tinggi & dilindungi ngr, hkm, pmrth & setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat & martabat man.

3. Dalam kamus Bahasa Indonesia Hak adalahDalam kamus Bahasa Indonesia Hak adalah
benar; wewenang : kekuasaan untuk melakukan ataubenar; wewenang : kekuasaan untuk melakukan atau
berbuat sesuatu; wewenang menurut hokum,berbuat sesuatu; wewenang menurut hokum,
sedangkan asasi berasal dari kata asas, yang artinyasedangkan asasi berasal dari kata asas, yang artinya
sesuatu yang menjadi landasar berfikir/berpendapat ;sesuatu yang menjadi landasar berfikir/berpendapat ;
dasar yang dijadikan pedomandasar yang dijadikan pedoman

4. Sejarah perkembangan HAMSejarah perkembangan HAM
1. Perjuangan Nabi Ibrahim melawan Raja Namrud, Nabi
Musa memerdekakan bgs Yahudi dari perbudakan Raja
Fir’aun.
2. Hukum Hammurabi pd masyarakat Babylonia
3. Solon di Athena (Yunani), ia membentuk Heliaie =
Mahkamah Keadilan bg org miskin & Ecdesia = Majelis
Rakyat
4. Flavius Anacius Justinianus (Kaisar Romawi) menciptakan
peraturan hkm modren yg terkodifikasi yaitu Corpus Luris
sbg jaminan atas keadilan & HAM
5. Magna Charta 1215 di Inggris masa pemerintahan
Lockland, isinya a.l: Rj tdk blh memungut pajak tanpa izin
Great Council, org tdk blh ditangkap tanpa alasan yg cukup
menurut hkm ngr

5. 6. Petition of Rights, 1629 di Inggris masa pmrthn Charles I,
isinya a.l:
- Pajak harus izin parlemen
- Tentara tdk blh diberi penginapan di rumah penduduk
- Org tdk blh ditangkap tanpa tuduhan yg sah
7. Habeas Corpus Act, 1679 di Inggris ms pmrthn Charles II
isinya a.l:
- Jk diminta, hakim harus dpt menunjukkan org yg
ditangkapnya lengkap dgn alasannya
- Org yg ditanggap harus diperiksa selambat lambatnya 2
hari sdh ditangkap
7. Bill of Rights, 1689 di Inggris ms pmrthn Willem III,
isinya a.l:
- Membuat UU harus dgn izin parlemen
- Pajak harus atas izin parlemen
- Mempunyai tentara tetap hrs dgn izin parlemen
- Kebebasan berbicara bagi parlemen
- Parlemen berhak mengubah keputusan raja

6. 9. Declaration of Independence, 1776 di AS, menyatakan
“Semua org diciptakan sama. Mereka dikarunia olh Tuhan
Hak hak yg tdk dpt dicabut dr dirinya ialah hak hidup, hak
kebebasan & hak mengejar kebahagiaan”
10. Declaration des Droit de L’homme et du Citoyen, 1789 di
Prancis, masa Jenderal Lafayete, isinya a.l:
- Man lahir bebas & punya hak sama
- Hak itu ialah hak kebebasan, milik, keamanan dsb
11. The Four Freedoms, 1941 oleh F.D.Roosevelt
- Freedom of speech
- Freedom of religion
- Freedom fron want
- Freedom from fear
12. Universal Declaration of Human Rights, 1948, 30 pasal.
13. Covenants of Human Rights, 1966

7. Instrumen atau dasar hukum yang mengatur
HAM di Indonesia
1.1. PancasilaPancasila
2.2. UUD 1945UUD 1945
3.3. UU yang menjamin hak-hak kebebasan rakyat,UU yang menjamin hak-hak kebebasan rakyat,
diantaranya:diantaranya:
UU No.9 tahun 1998 tentang KemerdekaanUU No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM.UU No.39 tahun 1999 tentang HAM.
 UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAMUU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
3.3. Berbagai Konvensi yang diratifikasiBerbagai Konvensi yang diratifikasi
Upaya pemerintah dalam menegakanUpaya pemerintah dalam menegakan
HAMHAM

8. UUD 1945UUD 1945
 PembukaanPembukaan
 Alinea I :hak atas kemerdekaanAlinea I :hak atas kemerdekaan
 Alinea IV : Tujuan Negara dan PancasilaAlinea IV : Tujuan Negara dan Pancasila
 Pasal PasalPasal Pasal
 Psl 27 (1) hkm & Pmrthn, (2) kerja & hdp yg layak, (3)Psl 27 (1) hkm & Pmrthn, (2) kerja & hdp yg layak, (3)
bela ngrbela ngr
 Psl 28 berserikat & berkumpul serta mengeluarkanPsl 28 berserikat & berkumpul serta mengeluarkan
pendapatpendapat
 Psl 29 agamaPsl 29 agama
 Psl 30 hankamPsl 30 hankam
 Psl 31 pendidikanPsl 31 pendidikan
 Psl 32 kebudayaanPsl 32 kebudayaan
 Psl 33 EkonomiPsl 33 Ekonomi
 Psl 34 KesraPsl 34 Kesra

9. Pengakuan Bangsa IndonesiaPengakuan Bangsa Indonesia  HAMHAM
a. Pembukaan UUD 1945 Alinea Pertama
“…Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah
hak segala bangsa…”
b. Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat
“Kemudian daripada itu, …, Kemanusiaan yang
adil dan beradab, …”  landasan idiil pengakuan
& jaminan HAM di Indonesia.
Pasal 28 A – 28 J UUD 1945
- Pasal 28 A  Hak hidup, hak mempertahankan
hidup & kehidupan
- Pasal 28 B  Hak membentuk keluarga &
melanjutkan keturunan, Hak kelangsungan hidup-
tumbuh-berkembang utk anak, Hak perlindungan
dr kekerasan & diskriminasi

10. - Pasal 28 C  Hak mengembangkan diri, Hak
mendapatkan pendidikan & memperoleh
manfaat iptek & seni budaya, Hak memajukan
diri dlm perjuangkan hak scr kolektif
- Pasal 28 D  Hak pengakuan-jaminan-
perlindungan-kepastian hukum, Hak perlakuan
sama di hadapan hukum, Hak bekerja, Hak WN
memperoleh kesempatan sama dalam
pemerintahan, Hak status WN
- Pasal 28 E  Hak beragama & beribadah, Hak
memilih dikjar-pekerjaan-WN-tempat tinggal,
Hak kebebasan meyakini kepercayaan, Hak
kebebasan berserikat-berkumpul-mengeluarkan
pendapat.
- Pasal 28 F  Hak berkomunikasi & memperoleh
informasi, Hak mencari-memperoleh-memiliki-
menyimpan-mengolah-menyampaikan informasi

11. - Pasal 28 G  Hak perlindungan, Hak rasa aman &
perlindungan dr ancmn ketakutan, Hak bebas dr
penyiksaan/perlakuan merendahkan derajat
martabat manusia, Hak memperoleh suaka politik
- Pasal 28 H  Hak hidup sejahtera, Hak mendapat
kemudahan & perlakuan khusus utk peroleh
kesempatan & manfaat sama capai persamaan &
keadilan, Hak jaminan sosial, Hak milik pribadi
- Pasal 28 I  Hak utk hidup, Hak tdk disiksa, Hak
kemerdekaan pikiran-hati nurani, Hak tdk dituntut
atas dsr hukum yg berlaku surut, Hak bebas dr
perlakuan diskriminatif, Hak masyarakat tradisional
dihormati
- Pasal 28 J  wajib menghormati hak orang lain dan tunduk
pada UU

12.  UU 39/1999 ttg HAM +
- Ps 4  Hak utk hidup,
- Ps 10  Hak utk berkeluarga,
- Ps 11 s.d. 16  Hak utk mengembangkan diri,
- Ps 17 s.d. 19  Hak utk memperoleh keadilan,
- Ps 20 s.d. 27  Hak atas kebebasan pribadi,
- Ps 28 s.d. 35  Hak atas rasa aman,
- Ps 36 s.d. 42  Hak atas kesejahteraan,
- Ps 43-44  Hak turut serta dlm pemerintahan,
- Ps 45 s.d. 51  Hak wanita,
- Ps 52 s.d. 66  Hak anak
 UU 26/2000 ttg Pengadilan HAM

13. Bangsa IndonesiaBangsa Indonesia  PenegakanPenegakan HAMHAM
a. Pembentukan Lembaga
1. Komisi Nasional HAM [Dasar: Keppres No 5/93 tgl 7 Juni
1993  UU No 39/1999 ttg HAM]
♦ Lembaga mandiri, kedudukan setingkat lembaga negara
yg lain.
♦ Fungsi: pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan,
mediasi HAM.
♦ Tujuan:
- Mengembangkan kond yg kondusif plaks HAM suai PS,
UUD 45, Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM.
- Meningkatkan perlindungan & penegakan HAM guna
perkemb pribadi manusia Indonesia seutuhnya &
kemampuannya berpartisipasi dlm brbagai bid kehdupan.

14. 2. Pengadilan HAM [Dasar: UU No 26/2000 ttg
Pengadilan HAM]
- Pengadilan khusus di lingk pengadilan umum,
berkedudukan di kab/kota.
- Khususbertugas & berwenangmemeriksa &
memutus pelanggaran HAM berat (termasuk di luar
batas teritorial wil RI oleh WNI).
3. Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk atas usul
DPR, dengan Keppres.
-Peristiwa  Pelanggaran HAM berat sebelum terbit
UU No. 26/2006
4. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dibentuk
berdasarkan undang-undang  Alternatif
penyelesaian di luar Pengadilan HAM.

15. 5.5. Lembaga Swadaya MasyarakatLembaga Swadaya Masyarakat (LSM):(LSM):
 KONTRAS (Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan)KONTRAS (Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan)
 YLBHI (Yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia)YLBHI (Yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia)
 ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat)ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat)
 HRW (Human Right Watch)HRW (Human Right Watch)
b.b. Konvensi Internasional tentang HAMKonvensi Internasional tentang HAM  wujud nyatawujud nyata
keperdulian masy internasional:keperdulian masy internasional:
 The International on Civil & Political Rights (1966)The International on Civil & Political Rights (1966)
 The International Covenant on Economic, Social & CulturalThe International Covenant on Economic, Social & Cultural
Rights (1966)Rights (1966)
 Optional ProtocolOptional Protocol
 Declaration on the Rights of Peoples to Peace (1984)Declaration on the Rights of Peoples to Peace (1984)
 Declaration on the Rights to Development (1986)Declaration on the Rights to Development (1986)
 African Charter on Human & Peoples’ Rights (1981)African Charter on Human & Peoples’ Rights (1981)
 Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990)Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990)
 Bangkok Declaration (1993)Bangkok Declaration (1993)
 Deklarasi Wina (1993)Deklarasi Wina (1993)

16. c.c. Keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi InternasionalKeikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Internasional
 Ratifikasi perjanjianRatifikasi perjanjian: pengikatan diri suatu negara utk melaksanakan: pengikatan diri suatu negara utk melaksanakan
ketentuan2 dlm perjanjian, & ketentuan2 itu mnjdi hukum nasionalnya.ketentuan2 dlm perjanjian, & ketentuan2 itu mnjdi hukum nasionalnya.
 Konvensi internasional ttg HAM yg diratifikasi oleh Indonesia:Konvensi internasional ttg HAM yg diratifikasi oleh Indonesia:
a. Konvensi Jenewa 12 Agust 1949 (UU No.59 th 1958)a. Konvensi Jenewa 12 Agust 1949 (UU No.59 th 1958)
b. Convention on the Political Rights of Woman (UU No.68 th 1958)b. Convention on the Political Rights of Woman (UU No.68 th 1958)
c. Convention of the Elimination of Discrimination Against Womenc. Convention of the Elimination of Discrimination Against Women
(UU(UU No.7 th 1984)No.7 th 1984)
d. Convention of the Rights of the Child (Keppres No.36 th 1990)d. Convention of the Rights of the Child (Keppres No.36 th 1990)
e. Convention on the Prohibition of the Development, Production ande. Convention on the Prohibition of the Development, Production and
Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxic Weapons and onStockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxic Weapons and on
their Destruction (Keppres No.58 th 1991)their Destruction (Keppres No.58 th 1991)
f. International Convention Against Apartheid in Sports (UU No.48 thf. International Convention Against Apartheid in Sports (UU No.48 th
1993)1993)
g. Torture Convention (UU No.5 th 1998)g. Torture Convention (UU No.5 th 1998)
h. ILO Convention No.87 Concerning Freedom of Association andh. ILO Convention No.87 Concerning Freedom of Association and
Protection on the Rights to Organise (UU No.83 th 1998)Protection on the Rights to Organise (UU No.83 th 1998)
i. Convention on the Elimination of Racial Discrimination (UU No.29i. Convention on the Elimination of Racial Discrimination (UU No.29
th 1999)th 1999)

17. Proses penegakkan HAM umumnyaProses penegakkan HAM umumnya
dilakukan dengan dua pendekatan sekaligus,dilakukan dengan dua pendekatan sekaligus,
yaitu:yaitu:
PencegahanPencegahan
Adalah upaya untuk menciptakan kondisiAdalah upaya untuk menciptakan kondisi
yang semakin kondusif bagiyang semakin kondusif bagi
penghormatan HAM. Upaya ini melaluipenghormatan HAM. Upaya ini melalui
berbagai cara persuasif.berbagai cara persuasif.
PenindakanPenindakan
Adalah upaya untuk menangani kasusAdalah upaya untuk menangani kasus
pelanggaran HAM berdasarkan ketentuanpelanggaran HAM berdasarkan ketentuan
hukum yang berlaku.hukum yang berlaku.

18. Pentingnya proses penegakan HAM setidaknyaPentingnya proses penegakan HAM setidaknya
didasarkan pada pertimbangan berikut:didasarkan pada pertimbangan berikut:
 Kenyataan sejarah di berbagai belahan dunia menunjukkan,Kenyataan sejarah di berbagai belahan dunia menunjukkan,
bahwa HAM seringkali dilecehkan, diingkari, bahkan secarabahwa HAM seringkali dilecehkan, diingkari, bahkan secara
sistematis dilanggar oleh penguasa dan berbagai pihak yangsistematis dilanggar oleh penguasa dan berbagai pihak yang
merasa berkuasa.merasa berkuasa. Bertolak dari pada itu, HAM perlu terusBertolak dari pada itu, HAM perlu terus
menerus ditegakkan.menerus ditegakkan.
 HAM merupakan ukuran tertinggi bagi keberhasilanHAM merupakan ukuran tertinggi bagi keberhasilan
pembangunan suatu bangsa. Semakin suatu bangsapembangunan suatu bangsa. Semakin suatu bangsa
menghormati HAM, maka masyarakatnyapun akan semakinmenghormati HAM, maka masyarakatnyapun akan semakin
merasakan keadilan dan kesejahteraan.merasakan keadilan dan kesejahteraan.
 Kondisi HAM suatu negara merupakan salah satu ukuranKondisi HAM suatu negara merupakan salah satu ukuran
penting yang menentukan kehormatan negara tersebut dipenting yang menentukan kehormatan negara tersebut di
mata internasional. Negara yang tidak mengindahkan HAMmata internasional. Negara yang tidak mengindahkan HAM
akan terkucil dari pergaulan internasional. Bahkan negaraakan terkucil dari pergaulan internasional. Bahkan negara
tersebut bisa menerima sanksi-sanksi yang dapat merugikantersebut bisa menerima sanksi-sanksi yang dapat merugikan
kepentingan nasionalnya.kepentingan nasionalnya.

19. Proses Penegakan HAM di IndonesiaProses Penegakan HAM di Indonesia
1. Melalui Ratifikasi/Pengesahan1. Melalui Ratifikasi/Pengesahan
2. Melalui Peradilan2. Melalui Peradilan
Pengesahan instrumen instrumen internasional tentang HAM,Pengesahan instrumen instrumen internasional tentang HAM,
yang akan menunjang pembangunan nasionalyang akan menunjang pembangunan nasional
Diatur dalam UU No.26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM.Diatur dalam UU No.26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM.
Pengadilan HAM berkedudukan di Kabupaten / Kota yg daerahPengadilan HAM berkedudukan di Kabupaten / Kota yg daerah
hukumnya meliputi daerah hukum PNhukumnya meliputi daerah hukum PN
Tahap tahapTahap tahap
pengadilan HAMpengadilan HAM
1. Penyelidikan o/ Komnas HAM1. Penyelidikan o/ Komnas HAM
2. Penyidikan o/ Jaksa Agung2. Penyidikan o/ Jaksa Agung
3. Penangkapan o/ JA dg bukti3. Penangkapan o/ JA dg bukti
permulaan yg cukuppermulaan yg cukup
4. Pemeriksaan disidang pengadilan4. Pemeriksaan disidang pengadilan

20. Pengadilan Ad Hoc adalah pengadilan HAM yg dibentuk atas
usul DPR, karena adanya peristiwa tertentu yg dinyatakan
melalui Kepres.
Korban pelanggaran HAM dapat diberi:
1. Kompensasi = imbalan
2. Restitusi = ganti rugi
3. Rehabilitasi = pemulihan
Hambatan & Tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia
1. Perilaku yg tidak adil & diskriminatif
2. Pelaksanaan, penghormatan HAM yg masih jauh dari
memuaskan
3. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik

21. BentukBentuk//upayaupaya pencegahanpencegahan
adalah sebagai berikutadalah sebagai berikut
1.1. Penciptaan perundang-undangan, termasukPenciptaan perundang-undangan, termasuk
didlmnya ratifikasi instrumen HAM internasional.didlmnya ratifikasi instrumen HAM internasional.
2.2. Penciptaan lembagaPenciptaan lembaga22 pemantaupemantau && pengawaspengawas
pelaksanaan HAM. (berbagai opelaksanaan HAM. (berbagai oggi non pi non pmrthmrth/LSM yg/LSM yg
bergerak dlm bdg pemantauan HAM).bergerak dlm bdg pemantauan HAM).
3.3. Pembentukan lembaga peradilan HAM.Pembentukan lembaga peradilan HAM.
4.4. Pelaksanaan pPelaksanaan pddkddk HAM pd masyHAM pd masy,, melalui pmelalui pddkddk dlmdlm
keluarga, sklhkeluarga, sklh && masy. Dlm hal ini media masa cetakmasy. Dlm hal ini media masa cetak
maupun elektronik serta omaupun elektronik serta ogigi non pemerintah/LSM ygnon pemerintah/LSM yg
bergerak dlm penyadaran masy memiliki peran ygbergerak dlm penyadaran masy memiliki peran yg
amat besaramat besar

22. Tugas (individu)Tugas (individu)
1.1. Kerjakan Uji Kompetensi bagian A danKerjakan Uji Kompetensi bagian A dan
B, dikertas selembar.B, dikertas selembar.
2.2. Jelaskan mengapa hak asasi perluJelaskan mengapa hak asasi perlu
diperjuangkan.diperjuangkan.
3.3. Jelaskan mengapa hak asasi selaluJelaskan mengapa hak asasi selalu
diimbangi dengan kewajiban.diimbangi dengan kewajiban.
4.4. Bagaimana pendapatmu terhadap upayaBagaimana pendapatmu terhadap upaya
pemerintah dalam mengadakanpemerintah dalam mengadakan
perlindungan dan penegakan HAM.perlindungan dan penegakan HAM.

23. Pelanggaran HAM berat
Perihal pelanggaran berat yang dimaksudkan, sesuai dengan
UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,
mencakup Kejahatan Genosida dan Kejahatan
Kemanusiaan.

24. I) Kejahatan Genosida
Adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau
sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik,
kelompok agama, dengan cara:
a.membunuh anggota kelompok;
b.mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat
terhadap anggota-anggota kelompok;
c.menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan
mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau
sebagiannya;
d.memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah
kelahiran di dalam kelompok; atau
e.memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok
tertentu ke kelompok lain.

25. 2)KejahatanTerhadapKemanusiaan
Adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang
meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan
langsung terhadap penduduk sipil, berupa:
a.pembunuhan
b. pemusnahan
c. perbudakan;
d.pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
e.perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-
wenang f.penyiksaan;
g.perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan,
pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual
lain yang setara;
h.penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari
persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis
kelamin, tau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang
dilarang menurut hukum internasional;
i.penghilangan orang secara paksa; atau
j.kejahatan apartheid.

26. Pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang
berat, dilakukan oleh majelis hakim pengadilan HAM yang
berjumlah lima orang terdiri atas dua orang hakim pada
Pengadilan HAM yang bersangkutan dan tiga orang hakim ad
hoc.
Hakim ad hoc adalah hakim yang diangkat dan luar hakim
karier yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi
tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara
kesejahteraan yang berintikan keadilan, memahami dan
menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.
PERADILAN HAM BERAT

27. Peradilan HAM Internasional
1948 PBB mengeluarkan Dekiarasi Universal Hak Asasi
Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang menjadi
dasar hukum internasional baru bagi persoalan HAM.
lembaga bernama Interna­tional Criminal Court mulai bekerja
pada 2002 untuk mengadili kejahatan perang, pembersihan
etnik (genosida), kejahatan terhadap kemanusiaan, dan
kejahatan agresi

28. Proses Peradilan HAM Internasional
Dalam rangka menyelesaikan masalah pelanggaran HAM mi
pula, PBB membentuk Komisi PBB untuk Hak Asasi manusia
(The United Nations Commission on Human Right)
Cara kerja Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia untuk sampai pada proses
peradilan internasional,
Melakukan pengkajian (studies) terhadap pelanggaran-pelanggaran yang
dilakukan, baik dalam suatu negara tertentu maupun secara global.
Terhadap kasus-kasus pelanggaran yang terjadi, kegiatan Komisi terbatas
pada himbauan serta persuasi. Kekuatan himbauan dan persuasi terletak
pada tekanan opini dunia internasional terhadap pemerintah yang
bersangkutan.
Seluruh temuan Komisi mi dimuat dalam Yearbook of Human Rights yang
disampaikan kepada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Mahkamah Internasional sesuai dengan tugasnya, segera
menindakianjuti baik pengaduan oleh anggota maupun warga negara
anggota PBB, serta hasil pengkajian dan temuan Komisi Hak Asasi
Manusia PBB untuk diadakan penyidikan, penahanan, dan proses
peradilan.

29. PERADILAN HAK AZASI MANUSIA INTERNASIONAL
DibentukICC ( INTERNATIONAL CRIME COURT) 17 Juni 1998 di Roma.
Dalam konferensi / sidang Unitet Nations Diplomatic Conference On
Criminal Court.
Disepakati bahwa kejahatan kejahatan itu adalah:
1.The Crime Of Genocide (permusuhan masal thd kelompok etnis atau
agama tertentu
2.Crime Against Humanity (kejahatan melawan kemanusiaan)
3.War Crimes (kejahatan perang)
4.The Crimes of Agression (penyerangan suatu bangsa atau negara
terhadap negara )lain

30. SANKSI INTERNASIONAL ATAS PELANGGARAN HAM
1.Di berlakukannya travel warning terhadap warga negaranya
2.pengalihan investasi atau penanaman modal asing
3.Pemutusan hubungan diplomatik
4.Pengurangan bantuan ekonomi
5.Pengurangan tingkat kerjasama
6.Pemboikotan produk eksport
7.Embargo Ekonomi