materi kuliah hukum dan ham

1. HAM adalah sejumlah hak dasar yang dimiliki oleh
manusia sejak lahir sesuai dengan kodratnya yang
merupakan anugerah dari Tuhan.
Miriam Budiarjo :
HAM adalah hak yang dimiliki manusia yang telah
diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan
kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat.
Oemar Seno Adji :
HAM adalah hak yang melekat pada martabat
manusia sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha
Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh
siapapun, dan seolah-olah merupakan holy area.

2. HAM merupakan sejumlah hak yang berakar dalam tabiat
setiap pribadi yang justru karena kemanusiaannya tidak
dapat dicabut oleh siapapun juga, karena kalau dicabut
hilang pula kemanusiaannya.
HAM yang dimiliki manusia sejak lahir itu misalnya hak
hidup, hak milik, hak kebebasan, dan hak-hak dasar lain
yang melekat pada diri manusia.

3. HAM sesungguhnya telah diperjuangkan sejak abad
XIII di Inggris.
1. Revolusi Inggris
Berturut-turut perjuangan rakyat Inggris menghasilkan
beberapa piagam antara lain :
a. Magna Charta (1215)
Terjadi pada masa pemerintahan John Lackland,
isinya :
- Raja tidak boleh memungut pajak kalau tidak
seijin “Great Council”.
- Orang tidak boleh ditangkap, dipenjara, disiksa atau
disita miliknya tanpa cukup alasan menurut hukum
negara.

4. b. Petition of Rights (1629)
Terjadi pada masa pemerintahan charles I, isinya
:
- Pajak dan hak-hak istimewa harus
dengan ijin parlemen
- Tentara tidak boleh diberikan penginapan
di rumah-rumah penduduk
- Dalam keadaan damai tentara tidak boleh
menjalankan hukum perang
- Orang tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan
yang sah.

5. c. Habeas Corpus Act (1679)
Terjadi pada masa Charles II, isinya :
- Jika diminta hakim harus dapat
menunjukkan orang yang ditangkapnya
dengan alasan dari penangkapan
- Orang yang ditangkap harus diperiksa
selambat-lambatnya dalam dua hari
setelah ditangkap

6. d. Bill of Rights (1689)
Semula bernama Declaration of Rights yang
dikeluarkan oleh Raja Willem III. Setelah
diresmikan oleh Parlemen menjadi Undang-
undang namanya berubah menjadi Bill of Rights,
isinya :
- membuat undang-undang harus seijin
parlemen
- pajak harus seijin parlemen
- mempunyai tentara harus ijin parlemen
- kebebasan berbicara dan berpendapat bagi
parlemen
- parlemen berhak mengubah keputusan raja
- pemilihan parlemen harus bebas

7. The Declaration of American Independence 4 Juli 1776,
isinya : “ Bahwa semua orang diciptakan sama. Mereka
dikarunia oleh Tuhan hak-hak yang tidak dapat dicabut
daripadanya, ialah : hak hidup, hak kebebasan, dan hak
mengejar kebahagiaan (life, liberty and persuit of
happiness).

8. Menentang kekuasaan mutlak Raja Louis XVI.
UUD Perancis berbunyi : “La Declaration des
droit de L’homme et du citoyen”, atau
pernyataan hak-hak manusia dan
penduduknya, isinya antara lain :
- Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai
hak-
hak yang sama
- Hak-hak itu ialah hak kebebasan, hak milik,
keamanan dan sebagainya.

9. Empat macam kebebasan yang dicetuskan oleh
Franklin Delano Roosevelt, isinya :
1. Freedom of spech and expression
(kebebasan berbicara dan berpendapat)
2. Freedom of Religion (kebebasan beragama)
3. Freedom from Fear (Bebas dari rasa takut)
4. Freedom from Want (Bebas dari Kemiskinan)

10. • UN Charter, 1945 Article 1(3): One of the purposes of the
UN is
« To achieve international co-
operation in … promoting and
encouraging respect for human
rights and for fundamental
freedoms for all without
distinction as to race, sex,
language, or religion »
Article 55(c): The UN shall promote
« universal respect for, and observance
of, human rights and fundamental
freedoms for all without distinction as
to race, sex, language, or religion »

14. • ”House of Rights”:
Rene Cassin

15. Preamble and Article 1:
Equality, dignity and brotherhood
Articles
2-11:
Personal
rights
Articles
12-17:
Relation-
ship
between
people
Articles
18-21:
Public
freedoms
Political
rights
Articles
22-27:
Economic
Social
Cultural
rights
Articles 28 -30:
International order for implementation

16. 1. International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights (Perjanjian Internasional mengenai
Hak-hak Ekonomi, Sosial dan budaya) berlaku tanggal
3 januari 1976. Ada 115 negara yang telah meratifikasi
/menyetujui perjanjian ini sampai dengan Agustus
1992
2. Internasional Covenant on Civil and Political
Rights (Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak
Sipil dan Politik), berlaku tanggal 23 Maret 1976, Ada
112 negara yang telah meratifikasi/menyetujui
perjanjian ini sampai dengan Agustus 1992
Kedua Perjanjian itu dicetuskan pada tanggal 16
Desember 1966 oleh Majelis Umum PBB.

17. Selain itu juga terdapat 2 Optional Protocol (protocol
pilihan) yang dicetuskan yaitu :
• Protokol Pilihan I tentang Perjanjian Internasional
mengenai Hak-hak Sipil dan Politik pada tanggal 16
Desember 1966
• Protokol Pilihan II tentang Perjanjian Internasional
mengenai Hak-hak Sipil dan Politik pada tanggal 15
Desember 1989 mengatur tentang Penghapusan
hukuman Mati. Sampai dengan 31 Desember 1991
sebanyak 12 negara telah melakukan ratifikasi.
Sedangkan untuk protocol pilihan untuk Perjanjian
Internasional mengenai Ekonomi, social dan budaya
sampai saat ini masih dalam pembahasan PBB.

18. Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak
Ekonomi, Sosial dan budaya, sebanyak 31
pasal, isinya secara garis besar yaitu :
• Hak untuk bekerja dalam kondisi yang adil dan
menguntungkan
• Hak atas perlindungan social, atas standar hidup
yang pantas dan hak atas standar kesejahteraan
fisik dan mental yang tertinggi yang bisa dicapai
• Hak atas pendidikan dan hak untuk menikmati
manfaat kebebasan kebudayaan dan kemajuan
ilmu pengetahuan.

19. • Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan
Politik sebanyak 53 pasal, isinya secara garis besar
yaitu :
• Kebebasan bergerak
• Persamaan di depan hukum
• Praduga tak bersalah
• Kebebasan berpikir
• Kesadaran beragama

20. • Kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat
• Berserikat secara damai
• Kebebasan berserikat
• Berpartisipasi dalam masalah pemerintahan dan pemilu
• Perlindungan terhadap kaum minoritas

21. 1. CERD (Convention on Elimination of All Forms of
Racial Discrimination)
“Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk
Diskriminasi Rasial”, 21 Desember 1965, Indonesia
telah meratifikasi dengan menetapkan UU No. 29
tahun 1999 tentang Pengesahan CERD.
2. CEDAW (Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination Against Women
“Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan”,
18 Desember 1979, Indonesia telah meratifikasi
dengan menetapkan UU No. 7 tahun 1984 tentang
Pengesahan CEDAW

22. 3. CAT (Convention Against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment),
“Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau
Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau
Merendahkan Martabat”, 10 Desember 1984, Indonesia
telah meratifikasi dengan menetapkan UU No. 5 tahun
1998 tentang Pengesahan CAT
4. CRC (Convention on the Rights of The Child),
“Konvensi Hak-hak Anak”, 20 November 1989.
5. MWC (Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families),
“Konvensi Perlindungan terhadap Hak-hak Semua Buruh
Migran dan Anggota Keluarganya”, 2003

23. Terima kasih