SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
PEDOMAN
ADMINISTRASI DESA
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NO 32/2006 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI DESA



                  OLEH :
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
   PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BEKASI
                   2012
Pokok Bahasan
       1. Pengertian
       2. Jenis Administrasi Desa
       3. Bentuk Administrasi Umum
       4. Bentuk Administrasi
          Penduduk
       5. Bentuk Administrasi
          Keuangan;
       6. Bentuk Administrasi
          Pembangunan;
       7. Bentuk Administrasi Badan
          Permusyawaratan Desa
          (BPD
PENGERTIAN
   Administrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data
    dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Buku
    Administrasi Desa;
   Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi
    mengenai kegiatan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum;
   Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi
    mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi
    Penduduk;
   Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi
    mengenai pengelolaan keuangan desa pada Buku Administrasi Keuargan;
   Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan
    informasi pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan pada
    Buku Administrasi Pembangunan;
   Administrasi Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut
    dengan BPD adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai BPD
JENIS ADMINISTRASI DESA




Jenis Administrasi Desa terdiri dari:
2.Administrasi Umum;
3.Administrasi Penduduk;
4.Administrasi Keuangan;
5.Administrasi Pembangunan;
6.Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
7.Administrasi Lainnya
Bentuk Administrasi Umum
Bentuk Administrasi Umum terdiri dari:
1. Buku Data Peraturan Desa;
2. Buku Data Keputusan Kepala Desa;
3. Buku Data Inventaris Desa;
4. Buku Data Aparat Pemerintah Desa;
5. Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa;
6. Buku Data Tanah di Desa;
7. Buku Agenda; dan
8. Buku Ekspidisi.
Bentuk Administrasi Penduduk


Bentuk Administrasi Penduduk terdiri dari:
1. Buku Data Induk Penduduk Desa;
2. Buku Data Mutasi Penduduk Desa;
3. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir
   Bulan; dan
4. Buku Data Penduduk Sementara
Bentuk Administrasi Keuangan Desa


Bentuk Administrasi Keuangan Desa terdiri dari:
1. Buku Anggaran Penerimaan;
2. Buku Anggaran Pengeluaran Rutin;
3. Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan;
4. Buku Kas Umum;
5. Buku Kas Pembantu Penerimaan;
6. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin;dan
7. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan
Bentuk Administrasi Pembangunan


Bentuk Administrasi Pembangunan terdiri dari:
1. Buku Rencana Pembangunan;
2. Buku Kegiatan Pembangunan;
3. Buku Inventaris Proyek; dan
4. Buku   Kader-kader Pembangunan/Pemberdayaan
   Masyarakat.
Bentuk Administrasi Badan
   Permusyawaratan Desa (BPD)

Bentuk Administrasi Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) terdiri dari:
1. Buku Data Anggota BPD;
2. Buku Data Keputusan BPD;
3. Buku Data Kegiatan BPD;
4. Buku Agenda BPD; dan
5. Buku Ekspidisi BPD.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN


1.   Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten
     meliputi :
     • menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Administrasi
        Desa;
     • memberikan pedoman teknis Pelaksanaan Administrasi Desa;
     • melakukan evaluasi dan pengawasan Pelaksanaan Administrasi
        Desa; dan
     • memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi Pelaksanaan
        Administrasi Desa;
1.   Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi :
     a. memfasilitasi Administrasi Desa;
     b. melakukan pengawasan Administrasi Desa; dan
     c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi Pelaksanaan
        Administrasi Desa;
SEKIAN
     DAN
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Pengelolaan keuangan desa revisi 2
Pengelolaan keuangan desa  revisi 2Pengelolaan keuangan desa  revisi 2
Pengelolaan keuangan desa revisi 2Pemdes Seboro Sadang
 
Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaBadan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaFormasi Org
 
SOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaSOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaFormasi Org
 
Badan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desaBadan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desaEka Saputra
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesEka Saputra
 
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektoratPengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektoratPemdes Seboro Sadang
 
Presentasi dana desa
Presentasi dana desaPresentasi dana desa
Presentasi dana desaProbo Asmara
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Yudhi Aldriand
 
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
14. inspektorat-materi-pengawasan-desasayaperempuan
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Yudhi Aldriand
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptxSuwantoSribhawono
 
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)Ryadhi EthniCitizen
 
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDTupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDUnggul Sagena
 
Pembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan DesaPembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan DesaArdi Susanto
 

What's hot (20)

Pengelolaan keuangan desa revisi 2
Pengelolaan keuangan desa  revisi 2Pengelolaan keuangan desa  revisi 2
Pengelolaan keuangan desa revisi 2
 
Presentasi musrenbang
Presentasi musrenbangPresentasi musrenbang
Presentasi musrenbang
 
Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaBadan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik Desa
 
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESAMATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
 
SOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaSOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah Desa
 
Badan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desaBadan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desa
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
 
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektoratPengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
 
Presentasi dana desa
Presentasi dana desaPresentasi dana desa
Presentasi dana desa
 
Tahapan pilkades
Tahapan pilkadesTahapan pilkades
Tahapan pilkades
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
 
Musyawarah Desa
Musyawarah DesaMusyawarah Desa
Musyawarah Desa
 
Lppd
LppdLppd
Lppd
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
 
Evaluasi laporan keterangan bpd
Evaluasi laporan keterangan bpdEvaluasi laporan keterangan bpd
Evaluasi laporan keterangan bpd
 
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
 
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDTupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
 
Pembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan DesaPembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan Desa
 

Similar to Administrasi Desa Pedoman Pemerintahan

Pedoman Administrasi Desa
Pedoman  Administrasi Desa Pedoman  Administrasi Desa
Pedoman Administrasi Desa Sukardi Juniardi
 
Permendagri 32 2006 Pedoman Administrasi Desa
Permendagri 32 2006 Pedoman Administrasi DesaPermendagri 32 2006 Pedoman Administrasi Desa
Permendagri 32 2006 Pedoman Administrasi DesaBobby Denil Lesmana
 
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptxKEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptxHelmiAhmad9
 
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptxALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptxerisugiartoeri
 
PB.2.4 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.pptx
PB.2.4 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.pptxPB.2.4 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.pptx
PB.2.4 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.pptxBudyHermawan3
 
RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptx
RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptxRKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptx
RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptxKecamatanRanaMese
 
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptxPERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptxGunawanFebrianto
 
Perencanaan Pembangunan Desa
Perencanaan Pembangunan DesaPerencanaan Pembangunan Desa
Perencanaan Pembangunan DesaSiti Sahati
 
RKP-Des Cilayung 2014
RKP-Des Cilayung 2014RKP-Des Cilayung 2014
RKP-Des Cilayung 2014Abdul Kohar
 
Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerigi Tua
 
Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Umi Arifah
 
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.pdf
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.pdfADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.pdf
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.pdfSuryaNWijaya
 
Perangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdf
Perangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdfPerangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdf
Perangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdfHarisKunaifi2
 
Perdes apb des 2014 jadi
Perdes apb des 2014 jadiPerdes apb des 2014 jadi
Perdes apb des 2014 jadiJusa Erza
 
Perdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batulohe
Perdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batulohePerdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batulohe
Perdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batuloheAsdar Kajank
 
Pto pnpm m pd integrasi 2013 revisi 3
Pto pnpm m pd integrasi 2013 revisi 3Pto pnpm m pd integrasi 2013 revisi 3
Pto pnpm m pd integrasi 2013 revisi 3Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptx
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptxTeknis Penyusunan RPJMDesa.pptx
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptxRenandaAndari1
 
Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptx
Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptxPeran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptx
Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptxhalagam
 
SPB. 4.1 Pokok Kebijakan PKD.pptx
SPB. 4.1 Pokok Kebijakan PKD.pptxSPB. 4.1 Pokok Kebijakan PKD.pptx
SPB. 4.1 Pokok Kebijakan PKD.pptxZakirNaik5
 

Similar to Administrasi Desa Pedoman Pemerintahan (20)

Pedoman Administrasi Desa
Pedoman  Administrasi Desa Pedoman  Administrasi Desa
Pedoman Administrasi Desa
 
Permendagri 32 2006 Pedoman Administrasi Desa
Permendagri 32 2006 Pedoman Administrasi DesaPermendagri 32 2006 Pedoman Administrasi Desa
Permendagri 32 2006 Pedoman Administrasi Desa
 
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptxKEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
 
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptxALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
 
PB.2.4 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.pptx
PB.2.4 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.pptxPB.2.4 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.pptx
PB.2.4 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.pptx
 
RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptx
RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptxRKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptx
RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptx
 
#Administrasi dan pelaporan
#Administrasi dan pelaporan#Administrasi dan pelaporan
#Administrasi dan pelaporan
 
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptxPERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa
Perencanaan Pembangunan DesaPerencanaan Pembangunan Desa
Perencanaan Pembangunan Desa
 
RKP-Des Cilayung 2014
RKP-Des Cilayung 2014RKP-Des Cilayung 2014
RKP-Des Cilayung 2014
 
Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desa
 
Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa
 
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.pdf
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.pdfADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.pdf
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.pdf
 
Perangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdf
Perangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdfPerangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdf
Perangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdf
 
Perdes apb des 2014 jadi
Perdes apb des 2014 jadiPerdes apb des 2014 jadi
Perdes apb des 2014 jadi
 
Perdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batulohe
Perdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batulohePerdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batulohe
Perdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batulohe
 
Pto pnpm m pd integrasi 2013 revisi 3
Pto pnpm m pd integrasi 2013 revisi 3Pto pnpm m pd integrasi 2013 revisi 3
Pto pnpm m pd integrasi 2013 revisi 3
 
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptx
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptxTeknis Penyusunan RPJMDesa.pptx
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptx
 
Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptx
Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptxPeran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptx
Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptx
 
SPB. 4.1 Pokok Kebijakan PKD.pptx
SPB. 4.1 Pokok Kebijakan PKD.pptxSPB. 4.1 Pokok Kebijakan PKD.pptx
SPB. 4.1 Pokok Kebijakan PKD.pptx
 

More from Yudhi Aldriand

PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahPP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahYudhi Aldriand
 
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...Yudhi Aldriand
 
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiPeraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiYudhi Aldriand
 
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...Yudhi Aldriand
 
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...Yudhi Aldriand
 
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Yudhi Aldriand
 
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Yudhi Aldriand
 
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Yudhi Aldriand
 
Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Yudhi Aldriand
 
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...Yudhi Aldriand
 
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Yudhi Aldriand
 
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaPermen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaYudhi Aldriand
 
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desaPermen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desaYudhi Aldriand
 
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...Yudhi Aldriand
 
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakUU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakYudhi Aldriand
 
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAWSekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAWYudhi Aldriand
 
Pemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktuPemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktuYudhi Aldriand
 
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaBPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaYudhi Aldriand
 
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaYudhi Aldriand
 
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanUu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanYudhi Aldriand
 

More from Yudhi Aldriand (20)

PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahPP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
 
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
 
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiPeraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
 
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
 
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
 
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
 
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
 
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
 
Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016
 
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
 
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
 
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaPermen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
 
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desaPermen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
 
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
 
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakUU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
 
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAWSekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
 
Pemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktuPemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktu
 
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaBPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
 
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
 
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanUu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
 

Administrasi Desa Pedoman Pemerintahan

  • 1. PEDOMAN ADMINISTRASI DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 32/2006 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI DESA OLEH : KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BEKASI 2012
  • 2. Pokok Bahasan 1. Pengertian 2. Jenis Administrasi Desa 3. Bentuk Administrasi Umum 4. Bentuk Administrasi Penduduk 5. Bentuk Administrasi Keuangan; 6. Bentuk Administrasi Pembangunan; 7. Bentuk Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD
  • 3. PENGERTIAN  Administrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa;  Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum;  Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi Penduduk;  Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada Buku Administrasi Keuargan;  Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi Pembangunan;  Administrasi Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan BPD adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai BPD
  • 4. JENIS ADMINISTRASI DESA Jenis Administrasi Desa terdiri dari: 2.Administrasi Umum; 3.Administrasi Penduduk; 4.Administrasi Keuangan; 5.Administrasi Pembangunan; 6.Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan 7.Administrasi Lainnya
  • 5. Bentuk Administrasi Umum Bentuk Administrasi Umum terdiri dari: 1. Buku Data Peraturan Desa; 2. Buku Data Keputusan Kepala Desa; 3. Buku Data Inventaris Desa; 4. Buku Data Aparat Pemerintah Desa; 5. Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa; 6. Buku Data Tanah di Desa; 7. Buku Agenda; dan 8. Buku Ekspidisi.
  • 6. Bentuk Administrasi Penduduk Bentuk Administrasi Penduduk terdiri dari: 1. Buku Data Induk Penduduk Desa; 2. Buku Data Mutasi Penduduk Desa; 3. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan; dan 4. Buku Data Penduduk Sementara
  • 7. Bentuk Administrasi Keuangan Desa Bentuk Administrasi Keuangan Desa terdiri dari: 1. Buku Anggaran Penerimaan; 2. Buku Anggaran Pengeluaran Rutin; 3. Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan; 4. Buku Kas Umum; 5. Buku Kas Pembantu Penerimaan; 6. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin;dan 7. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan
  • 8. Bentuk Administrasi Pembangunan Bentuk Administrasi Pembangunan terdiri dari: 1. Buku Rencana Pembangunan; 2. Buku Kegiatan Pembangunan; 3. Buku Inventaris Proyek; dan 4. Buku Kader-kader Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat.
  • 9. Bentuk Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bentuk Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari: 1. Buku Data Anggota BPD; 2. Buku Data Keputusan BPD; 3. Buku Data Kegiatan BPD; 4. Buku Agenda BPD; dan 5. Buku Ekspidisi BPD.
  • 10. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten meliputi : • menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Administrasi Desa; • memberikan pedoman teknis Pelaksanaan Administrasi Desa; • melakukan evaluasi dan pengawasan Pelaksanaan Administrasi Desa; dan • memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi Pelaksanaan Administrasi Desa; 1. Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi : a. memfasilitasi Administrasi Desa; b. melakukan pengawasan Administrasi Desa; dan c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi Pelaksanaan Administrasi Desa;
  • 11. SEKIAN DAN TERIMA KASIH