Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Powerpoint desa

18,061 views

Published on

ujian praktek 2

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

Powerpoint desa

  1. 1. Tujuan Penulisan Sesuai dengan amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Governance) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis. Rumusan Masalah 1. Apakah pengertian desa? 2. Seperti apa sistem pemerintahan desa? 3. Bagaimana membangun desa yang baik dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku? VISI Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efesien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. MISI Mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, bisa diandalkan dan berperan aktif dallam masyarakat
  2. 2. Sistem Pemerintahan Desa Sistem pemerintahan desa
  3. 3.  Sistem Sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas  Pemerintahan pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislative, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan Negara.
  4. 4.  Desa Desa merupakan daerah yang memiliki kepadatan penduduk rendah, bermata pencaharian dibidang agraris, memiliki bangunan tempat tinggal yang terpencar-pencar, penduduk yang memiliki hubungan social yang sang at tinge Serta bersifat homogen.
  5. 5.  Sistem Pemerintahan Desa Sistem pemerintahan desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga. Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, serta dikepalai oleh seorang kepala desa. Sistem pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawarahan desa. Pemerintahan adalah kepala desa dan perangkat desa.
  6. 6. PEMERINTAHAN DESA Dipimpin oleh seorang kepala desa Kepala desa dipilih oleh masyarakat desa (melalui pilkades) Kepala desa tidak bertanggungjawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturan kepada desa c. Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota
  7. 7. 1. Nilai Kejujuran Pejabat pemerintah desa maupun kecamatan harus memiliki sikap kejujuran dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga membentuk masyarakat yang baik pula. 2. Nilai Demokratis Dalam pelaksanaan pemerintahan, nilai demokratis harus diwujudkan. Misalnya dalam pemilihan kepala desa . 3. Nilai Tanggung Jawab Pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus bertanggungjawab tidak sewenang-wenang .
  8. 8. 1. Norma Agama Pemerintah dalam menjalankan tugasnya tidak hanya bertanggungjawab pada masyarakat tetapi juga dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Norma Susila Tujuan norma kesusilaan, yaitu mewujudkan keharmonisan hubungan antar manusia. Sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut, sebagai pemerintah desa maupun kecamatan harus memelihara ketentraman dan kedamaian di wilayahnya. 3. Norma Hukum Tujuan norma hukum yaitu menciptakan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah desa maupun kecamatan harus turut membina ketertiban di wilayahnya.
  9. 9. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mengemban amanat masyarakat dan menjalankannya dengan baik, dengan itu semua masyarakat akan menganut dengan sistem pemerintahan yangb dijalankan
  10. 10. 1. Dengan adanya struktur desa dan pembagian tugasnya, dapat memaksimalkan upaya pengembangan desa. 2. Pemerintah desa membina kehidupan masyarakat desa. 3. Pemerintah desa memiliki peran dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. 4. Sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan. 5. Pemilihan kepala desa secara umum melatih masyarakat bersikap jujur, adil, serta demokratis.
  11. 11. 1. Penyalahgunaan kekuasaan pejabat pemerintah desa, misalnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Rendahnya SDM pejabat pemerintah desa mengakibatkan kurang maksimalnya pengembangan desa, misalnya pamong tani desa tidak memberikan penyuluhan tentang panca usaha tani dapat mengakibatkan hasil pertanian yang kurang berkualitas. 3. Kebijakan pemerintah desa yang tidak didukung masyarakat desa akan menyulitkan pemerintah desa dalam mencapai tujuan 4. Ketidakmampuan pejabat pemerintah desa dalam menyelesaikan perselisihan antar warga desa dapat mengancam ketrentaman desa
  12. 12. Kepala Desa Tujuan dan tanggung jawab kepala desa sebagai berikut: Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa Membina kehidupan masyarakat desa Membina perekonomian desa Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
  13. 13. Perangkat Desa Pengkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa terdiri atas : Sekretaris desa Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/walikota. Unsur Kewilayahan Unsur kewilayahan berkedudukan sebagai pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas diwilayah dusun. Unsur kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun. Pelaksanaan Teknis lapangan Unsur pelaksanaan teknis lapangan dibentuk sesuai kondisi sosial budaya, kebutuhan dan kemampuan desa. Misalnya : ulu-ulu atau pamong tani desa, mudin , jagabaya
  14. 14. Badan Permusyawaratan Desa Badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa. Selain lembaga pemerintahan desa diatas, penyelengggaraan pemerintahan desa juga didukung adanya beberapa lmbaga lain, diantaranya : Lembaga Kemasyarakatan Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan desa. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
  15. 15. Rukun Warga Rukun Warga (RW) adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah dusun. Rukun warga tidak termasuk pembagian wilayah administrasi pemerintahan. Sebuah RW terdiri atas sejumlah rukun tetangga (RT) Rukun Tetangga Rukun Tetangga (RT) adalah pembagian wilayah di Indonesia dibawah rukun warga. Rukun tetangga bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintahan. Sejumlah RT terdiri atas sejumlah rumah (kepala keluarga)
  16. 16. JABATAN WARGA KELAS ATAS WARGA KELAS MENENGAH WARGA MISKIN Kepala Desa 55% 25% 18% BPD 15% 52% 25% RT 15% 13% 27% RW 15% 10% 30%
  17. 17. Warga kelas atas Warga kelas menengah warga miskin 0% 20% 40% 60% Kepala Desa BPD RT RW 55% 15% 15% 15% 25% 52% 13% 10% 18% 25% 27% 30% data2015 Kepala Desa BPD RT RW Warga kelas atas 55% 15% 15% 15% Warga kelas menengah 25% 52% 13% 10% warga miskin 18% 25% 27% 30% Hasil Survey 2015
  18. 18. Sumber pendapatan desa terdiri atas: 1. Pendapatan Asli Desa, Antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong 2. Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 3.Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; 4.hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. 5. Pinjaman desa
  19. 19.  S E L E S A I 

×