Dokumen tersebut membahas upaya penegakan HAM di Indonesia oleh kelompok siswa SMA, mencakup sejarah perkembangan HAM di dunia dan Indonesia, pelanggaran HAM, dan lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan HAM di Indonesia.

1. UPAYA PENEGAKKAN
HAM DI INDONESIA
OLEH KELOMPOK 3/X MIA 2
SMA NEGERI 1 CILACAP

2. ANGGOTA KELOMPOK :
1. Alma Nabila R. (01)
2. Ardhia Pramesti (03)
3. Ferrari Alamanda K. (11)
4. Silvi Nur Rohma (22)
5. Thiffani Okta Z. (26)

3. A. PROSES PEMAJUAN, PENGHORMATAN DAN
PENEGAKAN HAM
1. Sejarah Perkembangan HAM di Dunia
Hak asasi manusia lahir tidak terlepas dari sejarah
penindasan dan perlakuan sewenang- wenang pihak penguasa
kepada rakyat atau bawahannya. Bentuk tindakan yang dilakukan
adalah perlakuan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit,
budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial.
Para pakar berpendapat kelahiran HAM dalam bentuk
peraturan tertulis berawal dari dunia barat, khususnya di Inggris
pada tahun 1215. Masyarakat menentang kepemimpinan Raja John
yang sewenang- wenang terhadap rakyat dan bangsawan.Hal ini
melahirkan Magna Charta atau Piagam Agung yang mengurangi
kekuasaan raja secara absolut dan menjadi tanda bagi lahirnya
perlindungan terhadap HAM yang menjadi inspirasi.

4.  Isi Magna Charta (1215) sebagai
berikut :
1. Raja beserta keturunannya berjanji akan
menghormati kemerdekaan, hak, dan
kebebasan Gereja Inggris.
2. Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang
bebas untuk memberikan hak-hak.
3. Para petugas keamanan dan pemungut pajak
akan menghormati hak-hak penduduk.
4. Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut
seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah.
5. Seseorang yang bukan budak tidak akan
ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa
perlindungan negara dan tanpa alasan hukum
sebagai dasar tindakannya.
6. Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum
sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan
mengoreksi kesalahannya.
7. Kekuasaan raja harus dibatasi.
8. Hak Asasi Manusia (HAM) lebih penting
daripada kedaulatan, hukum atau kekuasaan.

5.  Petition of Rights (Petisi
Hak) 1215
Pada dasarnya Petition of
Rights (Petisi Hak) berisi pertanyaan-pertanyaan
mengenai hak-hak rakyat
beserta jaminannya. Petisi ini diajukan
oleh para bangsawan kepada raja di
depan parlemen pada tahun 1628. Isinya
secara garis besar menuntut hak-hak
sebagai berikut:
1. Pajak dan pungutan istimewa harus
disertai persetujuan parlemen.
2. Warga negara tidak boleh dipaksakan
menerima tentara di rumahnya.
3. Tentara tidak boleh menggunakan
hukum perang dalam keadaan damai.

6.  Habeas Corpus Act 1679
(Pemerintahan Charles II, Inggris)
Isinya adalah sebagai berikut :
- Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2
hari setelah penahanan.
- Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang
sah menurut hukum
 Declaration Des Droits de
I’Homme et du Citoyen 1776 (Revolusi
Perancis)
Pernyataan hak asasi manusia dan warga
negara sebagai hasil Revolusi Perancis dibawah pimpinan
Jenderal Laffayete ini antara lain menyebutkan:
-Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak-hak yang
sama.
- Hak-hak tersebut antara lain hak kebebasan, hak miliki,
dan hak keamanan

7.  Bill of Rights (RUU Hak)
Bill of Rights (RUU Hak) merupakan
undang-undang yang dicetuskan tahun
1689 dan diterima parlemen Inggris, yang
isinya mengatur tentang:
1. Kebebasan dalam pemilihan anggota
parlemen.
2. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan
pendapat.
3. Pajak, undang-undang dan pembentukan
tentara tetap harus seizin parlemen.
4. Hak warga negara untuk memeluk
agama menurut kepercayaan masing-masing.
5. Parlemen berhak untuk mengubah
keputusan raja.

8.  Declaration Of Independence Of Amerika
tahun 1776
Piagam yang berisikan bahwa semua
manusia itu diciptakan sama dan dikaruniai
hak-hak yaitu hak untuk hidup, hak untuk
kebebasan, dan hak untuk mengejar
kebahagiaan.
 Atlantic Charter tahun 1941
Piagam ini merupakan kesepakatan antara F. D.
Roosevelt dan Winston C. pada
Tanggal 14 Agustus 1941 yang menyebutkan 5
kebebasan dasar manusia, yaitu:
- Freedom from fear (kebebasan dari rasa takut)
- Freedom of religion (kebebasan untuk beragama dan
beribadah)
- Freedom of expression (kebebasan berbicara,
mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan
berorganisasi)
- Freedom of want (kebebasan dari kemiskinan dan
kekurangan)

9.  Universal Declaration of Human
Rights (UDHR) tahun 1948
Deklarasi ini berisi pernyataan sedunia
tentang hak asasi manusia yang terdiri dari 30
pasal. Piagam ini menyerukan kepada semua
anggota dan bangsa didunia untuk menjamin
dan mengakui hak-hak asasi manusia yang
dimuat didalam konstitusi negara masing-masing.
 Cairo Declaration on Human Right in Islam (1990)
Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam
merupakan deklarasi dari negara-negara anggota Organisasi
Konferensi Islam di Kairo pada tahun 1990 yang memberikan
gambaran umum pada Islam tentang hak asasi manusia dan
menegaskan Islam syariah sebagai satu-satunya sumber.
Deklarasi ini menyatakan tujuannya untuk menjadi pedoman umum
bagi negara anggota OKI di bidang hak asasi maunsia.

10. 2. SEJARAH PERKEMBANGAN HAM DI INDONESIA
a) Periode Sebelum Kemerdekaan (1908- 1945)
Ditandai dengan kemunculan berbagai organisasi pergerakan nasional.
Berikut ini adalah organisasi yang lahir pada periode ini :
Budi Utomo (1908)
Memperjuangkan hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan
pendapat.
Sarekat Islam (1911)
Memperjuangkan penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan
dan diskriminasi.
Indische Partij (1912)
Memperjuangkan hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan perlakuan
yang sama.
Perhimpunan Indonesia (1925)
Memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri
Pendidikian Nasional Indonesia (1931)
Memperjuangakan hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk
mengeluarkan pendapat, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak
persamaan di muka hukum, dan hak untuk turut dalam penyelenggaraan
negara.

11. B) PERIODE SESUDAH KEMERDEKAAN

12. 3. INSTRUMEN HUKUM HAM
INTERNASIONAL
 Setelah perang dunia II berakhir, dunia
internasional memberikan perhatian lebih pada
permasalahan HAM. Perang dunia II telah
mengakibatkan korban jiwa yang begitu banyak,
sehingga melahirkan kesadaran untuk semakin
menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Maka PBB
mendeklarasikan The Universal Declaration Of
Human Rights (UDHR) .
 Instrumen hukum internasional antara lain :
Ratifikasi PBB,
1. Mengenai diskriminasi terhadap perempuan tahun
1979 dengan UU NO.7 Tahun 1984
2. Mengenai Hak- hak politik perempuan tahun 1953
dengan UU NO.68 Tahun 1958
3. Menentang penyiksaan dan perlakuan atau
penghukuman dengan UU NO. 5 tahun 1998
4. Tentang hak- hak anak dengan Kepres RI No. 36
tahun 1990
5. Tentang penghapusan segala bentuk dikriminasi

13. 4. INSTRUMEN HUKUM HAM
DI INDONESIA
1. PANCASILA
2. UUD 1945 beserta amandemen
3. Ketentuan MPR No. XVII/MPR/1998
tentang HAM
4. UU No. 5 tahun 1998
5. UU No. 9 tahun 1998
6. UU No. 39 tahun 1999
7. UU No. 26 tahun 2000
8. UU RI No. 23 tahun 2002
9. UU No. 11 tahun 2005
10. UU RI No. 21 tahun 2007

14. B. PELANGGARAN HAM DAN PENANGANAN
KASUS PELANGGARAN HAM
1. Pelanggaran HAM
Berikut ini adalah contoh kasus-kasus pelanggaran HAM :
a. Pelanggaran HAM dilingkungan keluarga, misalnya:
1) orang tua memaksakan keinginan mereka terhadap anaknya
2) orang tua menyiksa, menganiaya, atau membunuh anaknya.
3) anak melawan, menganiaya, atau mebunuh orang tua atau
saudaranya.
4) majikan atau anggota keluarga yang lain memperlakukan
pekerja rumah tangga dengan cara yang sewenang-wenang.
b. Pelanggaran HAM dilingkungan sekolah, misalnya:
1) guru pilih kasih terhadap murid-muridnya.
2) guru memberikan sanksi fisik berlebihan kepada muridnya.
3) siswa menaniaya, menyakiti secara fisik atau mental terhadap
siswa
4) siswa melakukan tawuran terhadap teman satu sekolah atau

15. c. Pelanggaran HAM di lingkungan masyarakat, misalnya:
1) perbuatan main hakim sendiri terhadap seorang pencuri atau
pelaku kejahatan lainya
2) tindakan merusak sarana dan fasilitas umum, dan
3) pertikaian antarkelompok atau antarsuku
2. Penegakan HAM
Penegakan HAM diatur oleh UU No.26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM. Selain itu, penyelesaian pelanggaran HAM
bisa diatur dalam KUHP dan undang-undang lain, yaitu melalui
pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara (PTUN),
lembaga praperadilan, dan Komnas HAM.

16. A) Prosedur Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM
Proses Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Menurut UU Nomor 26
Tahun 2000 Sebagai Berikut.
1) Penyelidikan, Penyidikan, Dan Penangkapan
Penyelidikan Dilakukan Oleh Komnas HAM
2) Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Jaksa Agung
Dalam Pelaksanaan Tugasnya, Jaksa Agung Dapat Mengangkat Penyidik
Ad Hoc Yang Terdiri Atas Unsur Pemerintah Dan Masyarakat
3) Penuntutan
Penututan Dilakukan Oleh Jaksa Agung Yang Dapat Mengangkat Penuntut
Umum Ad Hoc Yang Terdiri Dari Unsur Pemerintah Dan Masyarakat.
4) Pemeriksaan Di Pengadilan
Berkas Perkara Disertakan Kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia Oleh
Jaksa Agung Untuk Kemudian Diperiksa Dan Diputuskan.

17. 3. Kelembagaan HAM Di Indonesia
Dalam Upaya Perlindungan Dan Penegakan Ham,terbentuklah Lembaga-lembaga Yang
Membantu Manangani Masalah-masalah Ham.
A.Komnas Ham
Komisi Nasional HAM Dibentuk Dengan Keppres No. 50 Tahun 1993 Pada Tanggal 17 Juni
1993 Dan Kemudian Dikukuhkan Melalui UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Ham.Komnas
Ham Merupakan Lembaga Mandiri Yang Manjalankan Fungsi
Pengkajian,penelitian,penyuluhan, Pemantauan, Dan Mediasi Tentang HAM.
B. Pengadilan Ham
Pengadilan Ham Di Indonesia Dibentuk Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang
Pengadilan Ham.Pengadilan Ham Merupakan Pengadilan Khusus Yang Berada Di
Lingkungan Pengadilan Umum Dan Berkedudukan Di Daerah Kabupaten Atau Kota.Tugas
Dan Wewenang Pengadilan Ham Adalah Memeriksa Dan Memutus Perkara Pelanggaran
Ham Yang
C. Pengadilan Ad Hoc
Pengadilan Ac Hoc Hanya Dapat Dibentuk Melalui Usul DPR Dengan Dasar Keputusan
Presiden (Pasal 43 Ayat 2).
D. Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (KKR)
KKR Adalah Lembaga Yang Melakukan Penyelesaian Terhadap Kasus Pelanggaran Ham Di
Luar Pengadilan Ham.Komisi Ini Dibentuk Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2004

18. E. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KPAI Dibentuk Sesuai UU No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.Tugas Komisi Ini Antara Lain Melakukan Sosialisasi
Seluruh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan
Dengan Perlindungan Anak,menerima Pengaduan
Masyarakat,mengawasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak,serta
Memberikan Laporan,saran,masukan Dan Pertimbangan Kepada
Presiden Dalam Rangka Perllindungan Anak.
F. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
LSM Merupakan Organisasi Nonpemerintah Yang Berfokus Pada
Pengembangan Ham,antara Lain YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum Indonesia),kontras (Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban
Kekerasan),phbi (Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia),
Dan Elsam(lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat)

19. C.TANTANGAN PENEGAKKAN HAM DI
INDONESIA
 Penegakkan ham merupakan salah satu isu penting dalam kehidupan
bernegara dan bermasyarakat.
Kendala penegakkan ham
 Kendala pelaksanaan penegakkan ham di indonesia dipengaruhi oleh
beberapa factor, yaitu faktor internal dan eksternal.
 Faktor internal berasal dari diri individu antara lain:
1. Belum adanya pemahaman dan kesadaran yang sama tentang konsep
ham antara indvidu dan secara universal.
2. Adanya perbedaan stratifikasi dan status sosia, seperti tingkat endidikn,
keturunan, tingkat dan ekonomi.
 Faktor eksternal berasal dari luar individu:
1. Kurangnya kepastian hukum terhadap pelanggaran HAM
2. Kurang berfungsinya lembaga penegak hukum.
 Norma adat atau budaya lokal biasanya bertentangan dengan HAM
 Letak geografis indonesia dan kurangnya ketersediaan sarana dan
prasarana yang membatasi komunikasi antardaerah.

20. Keterlibatan Masyarakat dalam Penegakkan HAM
Partisipasi masyarakat dalam upaya penegakkan ham di indonesia
sangat ditentukan oleh pandangan pemerintah sebagai pemilik
kekuasaan Negara.
Hal ini terlihat dari isi pasl 100-103 UU tentang HAM yaitu:
1. Setiap orang,kelompok,organisasi masyarakat, LSM, atau lembaga
kemasyarakat lainnya yang berhak berpartisipasi dalam
perlindungan,penegakkan dan pemajuan HAM.
2. Masyarakat berhak menyampaikan laporan atas terjadinya
pelanggaran HAM, usulan perumusan kebijakan HAM,penelitian,
pendidikan, penyebarluasan informasi mengenai HAM kepada Komnas
HAM atau lembaga lain yang berwewenang dalam rangka
perlindungan,penegakkan, dan pemajuan HAM.
3. Partisipasi dalam penegakkan HAM dapat dimulai dari lingkungan
terdekat separti keluarga dengan menghormati orang tuadan anggota
keluarga lain.
4. Sebagai pelajar, dapat diwujudkan dengan menaati peraturan sekolah
dengan baik.
5. Sebagai anggota masyarakat, partisipasi dpat diwujudkan denag
mengembangkan sikap tenggang rasa, menjunung tinggi nilai
kemanusiaan, mengutamakan musyawarah mufakat.
6. Sebagai warga Negara: dengan mematuhi instrument-instrument HAM
yang tealah ditetapkan.