Dokumen tersebut membahas partisipasi masyarakat dalam pembentukan provinsi melalui pemekaran menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen ini menganalisis perbandingan ketentuan yang mengatur partisipasi masyarakat pada UU sebelumnya dengan UU terbaru, serta mengkaji mengapa UU terbaru tidak mensyaratkan persetujuan musyawarah desa dalam pembentukan provinsi

1. OLEH:
CIPTA INDRALESTARI
RACHMAN
13/357316/PHK/07879
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBENTUKAN PROVINSI MELALUI
PEMEKARAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
MAGISTER HUKUM
PRODI KENEGARAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA
2015

2. PROVINSI
Kabupaten/Kota
PEMERINTAH PUSAT
PEMERINTAHAN DAERAH
Pelimpahan
kewenangan/
desentralisasi
Pasal 18 ayat (1) UUDNRI 1945

3. PROVINSI, KABUPATEN/KOTA
DAERAH OTONOM
Wilayah Pemerintahan Daerah Masyarakat
PEMBENTUKAN DAERAH
Memberikan persetujuan
Bersedia menjadi
cakupan wilayah
Ditetapkan melalui UU

4. M E T O D E P E N E L I T I A N
PENELITIAN INI MERUPAKAN PENELITIAN YURIDIS
NORMATIF, MAKA SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN
ADALAH DATA SEKUNDER (DATA YANG DIPEROLEH DARI
STUDI KEPUSTAKAAN).
UNTUK MENDUKUNG DATA SEKUNDER, PENELITI JUGA
MENGGUNAKAN DATA PRIMER BERUPA KOMUNIKASI
LANGSUNG (WAWANCARA) KEPADA RESPONDEN TERKAIT.

5. 1. Apakah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah lebih mengakomodir prinsip partisipasi
masyarakat dalam proses pembentukan provinsi melalui
pemekaran dibandingkan Undang-Undang tentang
Pemerintahan Daerah pasca orde baru?
2. Mengapa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah tidak mensyaratkan adanya keputusan
musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah
provinsi pada persyaratan administratif pembentukan provinsi?

6. HASIL
PENELITIAN

8. 1.a. Perbandingan Muatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan
Provinsi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang
Pemerintahan Daerah pasca orde baru
UU HAL YANG DIIDENTIFIKASI
PERSYARATAN TATA CARA
UU No.
22/99 dan
PP No.
129/2000
Tidak menyebutkan secara tegas
(Pasal 5 ayat (1) UU No.22/99 jo Pasal 3
PP. 129/2000)
Disebutkan bahwa adanya kemauan politik dari
masyarakat setempat yang ditunjukan dengan
adanya pernyataan melalui LSM maupun
organisasi politik, serta adanya persetujuan dari
Kepala Daerah dan DPRD yang bersangkutan
(Pasal 16 ayat (1) huruf (a) PP 129/2000)
UU No.
32/2004
dan PP No.
78/2007
Partisipasi masyarakat tergambar dari
persyaratan administratif yakni
persetujuan dari DPRD dan Kepala Daerah
(Pasal 5 ayat (2) UU No. 32/2004 jo
Pasal 5 ayat (1). (3) dan (4) PP 78/2007
Keterlibatan masyarakat sebagai dasar dalam
proses pembentukan melalui adanya keputusan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)dan Forum
Komunikasi Kelurahan atau nama lain (Pasal 5
ayat (3) dan (4) , Pasal 14 PP 78/2007)
UU No.
23/2014
Partisipasi masyarakat tergambar dari
persyaratan dasar administratif
pembentukan daerah persiapan yakni
pesetujuan dari DPRD dan Kepala Daerah
(Pasal 37 huruf a UU No 23/2014)
Masyarakat bukan hanya terlibat dalam
pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga
berpartisipasi dan mengawasi secara langsung
dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah
persiapan (Pasal 41 ayat (3) dan penjelasannya
UU No. 23/2014)