Pengelolaan CSR (TJSL) BUMN terkait Pembangunan Berkelanjutan (SDGS/TPB)
1. I N S T I T U T E
Pengelolaan CSR (TJSL) terkait
Pembangunan Berkelanjutan
2. • Komitmen Pemerintah Indonesia, sebagai
representasi masyarakat Indonesia, untuk
berperan aktif mewujudkan pembangunan
berkelanjutan (sustainable development)
Introduction
4. PRINSIP Program TJSL BUMN ...
a. Terintegrasi, yaitu berdasarkan analisa risiko
dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan
dengan pemangku kepentingan;
b. Terarah, yaitu memiliki arah yang jelas untuk
mencapai tujuan perusahaan;
c. Terukur dampaknya, yaitu memiliki kontribusi
dan memberikan manfaat yang menghasilkan
perubahan atau nilai tambah bagi pemangku
kepentingan dan perusahaan; dan
d. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggung
jawabkan sehingga menjauhkan dari potensi
penyalahgunaan dan penyimpangan.
Psl 4 Permen BUMN No. PER-05/MBU/04/2021
5. PILAR UTAMA
PROGRAM CSR
(TJSL) BUMN
SOSIAL
HUKUM dan
TATA
KELOLA
EKONOMI
LINGKUNGAN
Pilar Utama Program TJSL BUMN
Psl 5 Permen BUMN No. PER-05/MBU/04/2021
6. Pilar Utama Program TJSL BUMN ...
Program TJSL BUMN dilaksanakan berdasarkan pilar utama:
a. Sosial, untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia
yang berkualitas secara adil dan setara untuk
meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat;
b. Lingkungan, untuk pengelolaan sumberdaya alam dan
lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga
seluruh kehidupan;
c. Ekonomi, untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi
berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan
usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai,
energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan;
dan
d. Hukum dan tata kelola, untuk terwujudnya kepastian
hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel
dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan
dan mencapai negara berdasarkan hukum.
Psl 5 Permen BUMN No. PER-05/MBU/04/2021
8. Sustainable Development Goals (SDGs)
• Isu terkini adalah tentang 17 butir tujuan
Sustainable Development Goals (SDGs) yang
dikeluarkan oleh organisasi internasional United
Nations (UN) pada tahun 2015 yang lalu.
(SDGs)
9. SDGs …
• SDGS adalah pembangunan berkelanjutan yang
disepakati oleh forum PBB (Perserikatan Bangsa-
Bangsa) yang memiliki 17 tujuan dengan 169 capain
yang telah dideklarasi oleh 193 anggota PBB.
• SDGs memiliki tujuan utama yaitu untuk mengakhiri
kemiskinan, melindungi bumi dan memastikan
kemakmuran dicapai oleh setiap negara di tahun 2030
mendatang.
• SDGs di Indonesia tersebut tidak lepas dari dukungan
dan kerjasama dengan mitra pembangunan dari
negara sahabat Indonesia.
• Banyak Kedutaan Negara2 Sahabat yang telah
berpartisifasi dalam implementasi SDGs di Indonesia.
10. • SDGs ini merupakan langkah global yang sistematis
dan perlu melibatkan multipihak agar TPB/SDGs
tercapai.
• Indonesia berkomitmen tinggi untuk
mengimplementasikan SDGs, baik di tingkat nasional
maupun subnasional, bahkan hingga ke tingkat
komunitas atau masyarakat.
Indonesia telah mulai mengimplementasikan SDGs
tersebut, sejak dicanangkan oleh Presiden
Indonesia sejak Sidang Kabinet 31 Desember 2015
lalu.
Telah ditetapkan PerPres No. 59/2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB)/SDGs tersebut.
SDGs …
11. • Telah dibentuk Tim Koordinasi Nasional TPB
tersebut di Indonesia, yang diketuai langsung oleh
Presiden RI, dan BAPPENAS ditunjuk sebagai
Badan yang mengkoordinasi dan mengawasi
langsung pelaksanaan TPB/SDGs tersebut.
• Menteri PPN/Kepala BAPPENAS telah
menerbitkan Peraturan Menteri No. 7/2018
tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan,
Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs.
• Telah juga disiapkan Roadmap s/d 2030: Rencana
Aksi Nasional + Rencana Aksi Daerah (5 tahunan
s/d Tahun 2030 nanti).
SDGs …
12. Sustainable Finance
(Keuangan Berkelanjutan)
• Keuangan Berkelanjutan adalah dukungan
menyeluruh dari sektor jasa keuangan
untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi
berkelanjutan dengan menyelaraskan
kepentingan ekonomi, sosial, dan
lingkungan hidup.
Definisi
15. 8 Prinsip ...
• Investasi bertanggung jawab (responsible investment)
adalah pendekatan investasi yang mempertimbangkan
faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola
dalam keputusan investasi.
• Dengan demikian bank dapat mengelola risiko secara
lebih baik dan menghasilkan keuntungan jangka
panjang yang berkelanjutan.
• Prinsip ini berlaku untuk penghimpunan dan penyaluran
dana yang mempertimbangkan peningkatan keuntungan
ekonomi, kesejahteraan sosial, kualitas lingkungan
hidup, dan penegakan tata kelola sebagai tujuan akhir.
• Penerapan prinsip ini dilakukan secara bertahap sesuai
dengan kondisi keuangan, struktur, dan kompleksitas
masing-masing bank.
• Ukuran praktisnya adalah alokasi aset dan kewajiban
bank yang mempertimbangkan dampak risiko ekonomi,
sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola.
1
16. • Dalam menerapkan prinsip ini, setiap bank harus
menetapkan dan menerapkan strategi dan praktik
bisnis berkelanjutan pada setiap pengambilan
keputusan.
• Bank menekankan pencapaian tujuan jangka panjang
dan penetapan strategi jangka pendek yang
merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan
jangka panjang.
• Strategi dan praktik bisnis dimaksud meliputi visi, misi,
struktur organisasi, rencana strategis, standar
prosedur operasional, program kerja sampai pada
penetapan faktor risiko dalam penghimpunan atau
penyaluran dana.
2
8 Prinsip ...
17. • Setiap bank harus memiliki prinsip kehati-hatian
dalam mengukur risiko sosial dan lingkungan
hidup dari aktivitas penghimpunan dan penyaluran
dana.
• Aktivitas tersebut termasuk identifikasi,
pengukuran, mitigasi, pengawasan, dan
pemantauan.
• Risiko sosial dan lingkungan hidup dalam aktivitas
bank mencakup dampak sosial dan lingkungan
hidup yang bersifat negatif dari proyek atau
kegiatan yang dibiayai.
3
18. • Penegakan tata kelola bagi bank diterapkan
melalui manajemen dan operasi bisnis yang
mencakup, antara lain transparansi,
akuntabel, bertanggung jawab, independen,
profesional, setara dan wajar.
4
19. • Setiap bank harus menyiapkan dan
menyediakan laporan yang informatif mencakup
strategi, tata kelola, kinerja dan prospek
perusahaan/lembaga.
• Laporan harus mudah dipahami, dapat
dipertanggungjawabkan dan disampaikan
melalui media komunikasi yang efektif dan dapat
dijangkau oleh seluruh pemangku kepentingan.
• Pelaporan yang wajib disusun oleh bank adalah
RAKB dan Laporan Keberlanjutan.
• Penjelasan tentang dua laporan tersebut
dipaparkan di bagian VI dan VII dari Pedoman
Teknis OJK.
5
20. • Setiap bank harus berupaya untuk menjamin
ketersediaan dan keterjangkauan produk dan/atau
jasa sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan
masyarakat termasuk yang belum memiliki akses
terhadap produk dan/atau jasa perbankan.
• Jenis produk dan/atau jasa perbankan yang
ditawarkan diharapkan mencakup seluruh sektor
ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
dan kebijakan pemerintah.
6
21. • Dalam menetapkan prioritas sektor, setiap
bank harus mempertimbangkan sektor-sektor
unggulan prioritas yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah melalui Rencana Pembangunan
Jangka Menengah dan Jangka Panjang
(RPJMN dan RPJP).
• Hal ini dilakukan untuk mendukung
pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan, termasuk penanganan
perubahan iklim.
7
22. • Dalam rangka menyelaraskan
strategi/kebijakan, peluang bisnis, dan inovasi
produk dengan kepentingan nasional, bank
berpartisipasi aktif dalam
forum/kegiatan/kerjasama terkait Keuangan
Berkelanjutan, baik dalam tingkat
regional/nasional/lokal.
8