Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosTV Desa
PENGUATAN LEMBAGA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI KARANG TARUNA SEBAGAI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Disampaikan oleh Dedddy WInarwan dari Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Dalam Acara Malam Mingguan Desa Bareng Kemendagri - Sabtu 18 Juli 2020
-----
https://youtu.be/T5ZY-jsBD5Q
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosTV Desa
PENGUATAN LEMBAGA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI KARANG TARUNA SEBAGAI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Disampaikan oleh Dedddy WInarwan dari Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Dalam Acara Malam Mingguan Desa Bareng Kemendagri - Sabtu 18 Juli 2020
-----
https://youtu.be/T5ZY-jsBD5Q
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk Jangka Waktu 6 (Enam) Tahun
Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari rencana RPJM untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
2. Dasar Hukum
UUNomor6 Tahun2014tentang Desa
Undang-Undang
• PP Nomor43Tahun2014
• PP Nomor60Tahun2015
Peraturan Pemerintah
Permendagri Nomor 114Tahun2014
tentang Pedoman PenyusunanRPJM
Desa dan RKP Desa
Peraturan Menteri
Perbup Nomor 31 Tahun2015tentang
tentang Pedoman PenyusunanRPJM
Desa dan RKP Desa
Peraturan Bupati
formasi.org| membangunnegaradaridesa
3. Desa Membangun Membangun Desa
KonsepPembangunan Desa
formasi.org| membangunnegaradaridesa
Pembangunan
Desa
Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan,dan kegotongroyongan gunamewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan
sosial
4. KewenanganDesa
formasi.org| membangunnegaradaridesa
Kewenangan Desa meliputi kewenangandi bidang penyelenggaraanPemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa, dan pemberdayaan masyarakatDesa berdasarkan prakarsa masyarakat,hakasal usul, dan adat istiadat Desa
HAK ASAL USUL LOKAL BERSKALA DESA PENUGASAN PENUGASAN LAINNYA
hak yang merupakanwarisan
yang masihhidup dan prakarsa
Desa atau prakarsamasyarakat
Desa sesuaidengan
perkembangankehidupan
masyarakat
kewenanganuntuk mengatur dan
menguruskepentinganmasyarakat
Desa yang telah dijalankan olehDesa
atau mampudan efektifdijalankan
oleh Desaatau yang muncul karena
perkembanganDesa danprakasa
masyarakatDesa
kewenanganyang ditugaskan oleh
Pemerintah,PemerintahDaerah
Provinsi, atau PemerintahDaerah
Kabupaten/Kota
Kewenanganlainyang ditugaskan
oleh Pemerintah,Pemerintah
Daerah Provinsi, atau Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
5. Tujuan PembangunanDesa
formasi.org| membangunnegaradaridesa
melalui pemenuhankebutuhandasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa,
pengembangan potensi ekonomi lokal,serta pemanfaatan sumber dayaalam dan
lingkungansecara berkelanjutan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
Meningkatkan kualitas hidup manusia
penanggulangan kemiskinan
8. Perencanaan Pembangunan Desa
formasi.org| membangunnegaradaridesa
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa untuk jangka waktu
6 (enam) tahun
Rencana KerjaPemerintah Desa, merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1
(satu) tahun
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa
formasi.org| membangunnegaradaridesa
Pemerintah Desa menyusunRKP Desa
sebagai penjabaran RPJM Desa
RKPDesa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan
informasi dari pemerintah daerah berkaitan dengan pagu
indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah
RKPDesa mulai
disusun oleh
pemerintah Desa pada
bulan Juli
RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling
lambat akhirbulan September
RKP Desa menjadi dasar penetapan APB
Desa
10. Tahap PenyusunanRKP Desa
formasi.org| membangunnegaradaridesa
Musyawarah Desa
ForummusyawarahyangdipimpinBPDdalamrangkapenyusunan
rencanapembangunanDesa
01
02 Sosialisasi
Forumuntukmengajakwargaturutberpartisipasidalam
penyusunanRKPDesa
03Lokakarya Desa
Forumdiskusiterfokusuntukmerumuskanbahanmasukan
rancanganRKP Desa
04 Musrenbang Desa
ForumpembahasandanpenyepakatanrancanganRKP Desabersama
masyarakatluas
05Penetapan RKPDesa
ForumpembahasandanpenyepakatanPerdesRKP Desaantara
BPDbersamaKepalaDesa
11. Musyawarah Desa
formasi.org| membangunnegaradaridesa
Kepesertaan
Pimpinan musyawarahdesa adalah
BPD.
Peserta meliputi pemerintah desa,
lembaga kemasyarakatandesa, dan
masyarakat
Waktu
BPD menyelenggarakan
musyawarahDesa paling lambat
bulan Juni
Materi
Pencermatanulang dokumenRPJM
Desa dan pembentukantim
verifikasi yangberasal dari warga
masyarakat Desa sesuai dengan
jenis kegiatandan keahlian yang
dibutuhkan
Keluaran
Berita Acara kesepakatan hasil
pencermatanulang dokumenRPJM
Desa dan tim verifikasi
12. Sosialisasi
formasi.org| membangunnegaradaridesa
Kepesertaan
Peserta terdiridari unsur
pemerintah desa, BPD, LKD,dan
masyarakat dengan
mempertimbangkan
keterwakilan perempuan
Waktu
Sosialisasi dilaksanakan
pada bulan Juni
Narasumber
Pemerintah desa dapat
mengundang narasumber dari
unsur pendamping desa,
pemerintah kecamatan
dan/atau pemerintah
kabupaten
Materi
Berisi tentang informasi-
informasi yang berkaitan
dengan penyusunan RKP
Desa dan pembentukan Tim
Penyusun RKP Desa
Keluaran
Masyarakat memahami
proses penyusunan RKP
Desa dan terbentuknya Tim
Penyusun RKP Desa
13. Tim PenyusunRKP Desa
formasi.org| membangunnegaradaridesa
Kewenangan
Tim penyusun RKP Desa dibentuk oleh Kepala
Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa
JumlahKeanggotaan
Jumlah keanggotaan tim paling sedikit 7 dan paling
banyak 11 orang,dengan mengikutsertakan kaum
perempuan paling sedikit 30 % dari jumlah tim
UnsurKeanggotaan
Tim Penyusun RKP Desa terdiri dari:
a. Kepala Desa selaku pembina
b. Sekretaris Desa selaku ketua
c. Ketua LKMDsebagai sekretaris
d. anggota yang meliputi: perangkat Desa (Kadus),
LKMD,kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan
unsur masyarakat.
Waktu
Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa dilaksanakan
paling lambat bulan Juni tahun berjalan
14. Lokakarya Desa
formasi.org| membangunnegaradaridesa
Tim penyusun RKP Desa melaksanakan
Lokakarya Desa pada bulan Juli
Rancangan RKP Desa
Lokakarya Desa difasilitasi oleh Tim Penyusun
RKP Desa dan diikuti peserta dari:Pemerintah
Desa, BPD, LKD,Unsur perwakilan wilayah,
Pelaku ekonomi, kelomok anak, kelompok
perempuan, masyarakat miskin dan keterwakilan
masyarakat lainnya
a. pencermatan rencana Pendapatan Asli Desa
b. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan
masuk ke Desa
c. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
d. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya
e. analisa keadaan darurat
f. pencermatan kesepakatan kerjasama antar Desa dan/atau dengan
pihak ketiga
g. pembahasan daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan Desa
h. penyusunan rancangan RKP Desa
i. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa
Waktu
Kepesertaan
Materi
Keluaran
15. Analisa KeuanganDesa
formasi.org| membangunnegaradaridesa
PENDAPATANTRANSFER
PerkiraanPendapatan Transfer berdasarkan pada Pengumpulandata dan
informasi yangdidapat dari pemerintah (DD), PemerintahProvinsi (Bankeu)
dan Pemerintah Kabupaten (Bankeu, ADD, BHPR)
Dana Desa
600.000k
ADD
350.000k
BHPR
25.000k
BANKEU
35.000k
2017 2018 2019 2020
86.200k 92.600k 92.600k ?
PENDAPATANASLIDESA
PerkiraanPendapatan Asli Desa berdasarkan realisasi anggaran pada tahun-
tahun sebelumnya,dengan batasan minimal sama dengan tahun
sebelumnya
16. Analisa RPJM Desa
formasi.org| membangunnegaradaridesa
Pengertian
serangkaiankegiatan untukmengetahui
rencanakegiatanprioritas RPJM Desa pada
tahun bersangkutan
Tujuan
mengidentifikasi dan menginventarisir
kegiatan yangada dalam RPJM Desa pada
tahun bersangkutan
Metode
Peninjauan dokumenRPJM Desa
17. ContohAnalisa RPJM Desa
formasi.org| membangunnegaradaridesa
RPJM Desa Skala Desa
NO NAMA KEGIATAN TAHUN N+1 INDIKATOR KINERJA VOLUME LOKASI
1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
RPJM Desa Skala Supra Desa
NO NAMA KEGIATAN TAHUN N+1 INDIKATOR KINERJA VOLUME LOKASI
1 Bidang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur
2. Bidang Ekonomi
3 Bidang Sosial Budaya
18. Analisa KebijakanSupra Desa
formasi.org| membangunnegaradaridesa
Pengertian
proses pencermatan semua kebijakan
pembangunan pemerintah, pemerintah propinsi
dan pemerintah kabupaten yang berimplikasi
terhadap kebijakan pembangunan desa
Tujuan
mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang timbul
akibat adanya kebijakan surpra desa dan
mengidentifikasi kegiatan yang dilaksanakan
supra desa di desa
Metode
pengumpulan data dan informasi, analisis regulasi
dan diskusi
19. ContohAnalisa Kebijakan Supra Desa
formasi.org| membangunnegaradaridesa
NO BENTUK KEBIJAKAN
INDIKASI AKIBAT ADANYA KEBIJAKAN
KETERANGAN
KEGIATAN VOLUME LOKASI
1 SKB4 MENTERI Padat KaryaTunai pada kegiatan
infrastruktur di desa
Ls Desa sebanyak minimal 30% DD yang
digunakan untuk infrastruktur
*Penyelarasankebijakansupra desa
NO ASAL PROGRAM NAMA PROGRAM/ KEGIATAN PAGUANGGARAN PELAKSANA
1 Pemerintah Kabupaten Pembangunan irigasitersier 200.000.000 Dinas sumberdaya airdan
mineral
*Daftar programmasukkedesa
21. ContohEvaluasi Pembangunan Desa
formasi.org| membangunnegaradaridesa
NO
NAMA
KEGIATAN
VOLUME LOKASI
TINGKAT PENYELESAIAN REKOMENDASI
SELESAI
BELUM
SELESAI
TIDAK
DILAKSANA
-KAN
KET
DILANJUT-
KAN
TIDAK
DILANJUT
-KAN
CATATAN
1 Pembangunan
jalan rabat beton
100 m RW.01 √ - - Terbangun jalan 100
m
- √ sudah selesai
pelaporan
2 Pembangunan
gedung PAUD
1 unit RW.01 - √ - Pembangunan Baru
Mencapai 80 %
karena
terjadi kenaikan
harga-harga
bangunan
√ - Dianggarkan
kembali pada tahun
berikutnya
3 Pelatihan
ketrampilan bagi
kelompok Tani
1 paket Desa - - √ √ - Dianggarkan
kembali pada tahun
berikutnya
4 Pemugaran rumah
tidak layak huni
10 paket Desa - √
-
- Dilaksanakan
sebanyak 9 paket
oleh pemerintah
desa, dan 1 paket
oleh pihak CSR PT.
Bubar
- √ Anggaran disilvakan
untuk kegiatan
lainnya
22. Analisa Keadaan Darurat
formasi.org| membangunnegaradaridesa
Pengertian
pencermatankeadaanyangharussegeraditanganikarena
adanyabencana,keadaandaruratdan/ataukeadaan
mendesak
Tujuan
mengidentifikasikegiatan-kegiatantanggapdaruratyang
timbulakibatadanyabencana,keadaandaruratdan/atau
keadaanmendesakdi desa
Metode
pengumpulandatadaninformasi,analisisdan diskusi
NO BENTUK/ KEJADIANTAK TERDUGA
DAMPAKYANG
DITIMBULKAN
ALTERNATIF
KEGIATAN
TANGGAP
DARURAT
VOLUME LOKASI
1 Banjir akibat sungai meluap Tanggulrusakberat
Rehabilitasi tanggul
sungai
1 unit RW. 01
24. Analisa Kegiatan Wajibdan Rutin
formasi.org| membangunnegaradaridesa
Pengertian
Prosespencermatankegiatanyangbersifatwajibdanrutin
dalampenyelenggaraanpemerintahandesa
Tujuan
Mengidentifikasikegiatan-kegiatanyangharus
dilaksanakansecararutinolehpemerintahandesa
Metode
analisisdandiskusi
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA VOLUME LOKASI
1
Penghasilan tetap dan tunjangan
Kepala Desa
Terpenuhi kebutuhan penghasilan tetap kepala desa 12 bulan Desa
2 Penyusunan RKP Desa Tersusunnya dokumen RKPDesa Tahun 2021 1 paket Desa
3 Pengangkatan Perangkat Desa Terisinya formasi Kasi Pelayanan 1 paket Desa
25. Analisa Desain Kegiatan
formasi.org| membangunnegaradaridesa
Pengertian
serangkaiankegiatan untuk
mendesain bentuk kegiatan dan
menyusunanggaran biaya
sebuah kegiatan
Tujuan
Mengidentifikasi kebutuhananggaran
sebuah kegiatan dan sebagai bahan
pedoman dalam pelaksanaan kegiatan
Metode
Survei,analisis dan diskusi
28. Penyusunan Draft Matirk RKP Desa
formasi.org| membangunnegaradaridesa
Analisa RPJM Desa
Analisa Kebijakan Supra Desa
Evaluasi Pembangunan
Analisa Keadaan Darurat
Analisa Kerjasama Desa
Analisa Kegiatan Wajib dan Rutin
Analisa Pendapatan Asli Desa
Pagu IndikatifDesa
Analisa Pendapatan Lain-lain
DraftMatirkRKP Desa
MatrikSkala Desa
MatrikSkala Supra Desa
29. Matrik Skala Desa (RKP Desa)
formasi.org| membangunnegaradaridesa
NO
BIDANG,SUB BIDANG,
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
VOLUME LOKASI
SIFAT SUMBERDANA
B R DD ADD BHP/BHR BANKEU PAD LAINNYA TOTAL
1 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan
Pembangunan
3 Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan
4 Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
30. Matrik Skala Supra Desa (DU-RKP Desa)
formasi.org| membangunnegaradaridesa
NO KEGIATAN INDIKATORKINERJA VOLUME LOKASI PAGUANGGARAN KET
1 Bidang Pengembangan Wilayah dan
Infrastruktur
2. Bidang Ekonomi
3 Bidang Sosial Budaya
31. Daftar Usulan Tim Pelaksana
Tim Penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana
kegiatan pembangunan Desa sesuai jenis rencana kegiatan
Tim yang melaksanakan berasal dariunsur pemerintah desa,
lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat
Tim pelaksana terdiri dari:Ketua, Sekretaris dan Anggota
Tim pelaksana harus mengikutsertakan kaum perempuan
formasi.org| membangunnegaradaridesa
32. Rancangan RKPDesa
RancanganRKP DesaMemuat:
analisa prioritas RPJM Desa
evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya
prioritasprogram,kegiatan, dan anggaranDesa yang dikelola oleh Desa
prioritasprogram,kegiatan, dan anggaranDesa yang dikelola melalui kerja sama antarDesa dan pihak ketiga
rencana program,kegiatan, dan anggaranDesa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dariPemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
rencana program,kegiatan, dan anggaranDesa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dariPemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
SistematikaDokumenRKP Desa:
Pendahuluana
Gambaran umum Desab
Rumusan programdan kegiatanc
Arah kebijakan keuangan Desad
Prioritasprogramdan kegiatane
Penutupf
Penyusunan rancangan dokumen RKP
Desa berpedoman kepada hasil
kesepakatan musyawarah Desa dan
hasil lokakarya Desa
formasi.org| membangunnegaradaridesa
33. Lanjutan .........
formasi.org| membangunnegaradaridesa
Penyusunan rancangan dokumen RKP Desa
berpedoman kepada hasil
kesepakatan musyawarah Desa dan hasil lokakarya
Desa
Rancangan RKP Desa dilampiri rencana
kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya
Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya,
diverifikasi oleh tim verifikasi
34. Keluaran
RKP Desa (Skala Desa tahun N+1
dan DU-RKP Desa tahun N+2)
dan Delegasi Desa (6 orang) serta
Berita Acara Musrenbangdes
Materi
Pembahasan dan Penyepakatan
rancangan RKP Desa hasil
Lokakarya Desa dan Pemilihan
delegasi Desa
Kepesertaan
Peserta terdiripemerintah desa,
lembaga kemasyarakatan desa,
dan masyarakat
srenbangdes Penyusunan
P Desa dilaksanakan paling
mbat minggu ke IV bulan
Agustus
Waktu
Musrenbangdes
formasi.org| membangunnegaradaridesa
35. Kepala Desa menyusun
rancanganperaturan Desa
tentang RKP Desa
Rancangan RKPDesa menjadi
lampiran
rancanganperaturan Desa
tentang RKP Desa
Pembahasan dan Penyepakatan
formasi.org| membangunnegaradaridesa
Kepala Desa mengarahkan Tim
Penyusun RKP Desa melakukan
perbaikan
dokumen rancangan RKP Desa
berdasarkan hasil kesepakatan
musrenbangdes
Rancangan peraturan Desa tentang
RKP Desa dibahas dan disepakati
bersama oleh Kepala Desa dan BPD
untuk
ditetapkan menjadi peraturan Desa
tentang RKP Desa
36. Perubahan RKPDesa
formasi.org| membangunnegaradaridesa
RKP Desa berubahkarena:
• terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik,
krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yangberkepanjangan
• terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah
Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan
pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan
pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa
Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan
Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKPDesa perubahan
Peraturan Desa tentang RKP Desa Perubahan dijadikan sebagai dasar
dalam penyusunan perubahan APB Desa