SlideShare a Scribd company logo
Pekerja Sosial dan
Perundang-undangan Sosial
Perundang-undangan
• Suatu sistem peraturan atau norma
yang diterapkan dan dipatuhi oleh
masyarakat
• Bersifat mengikat yang ditandai
dengan adanya penerapan sanksi
bagi setiap individu atau anggota
masyarakat yang melanggar
peraturan tersebut
• Perundang-undangan merupakan
suatu produk dari kebijakan
• Pemerintah merupakan pihak yang
memiliki kewenangan untuk
mengeluarkan suatu perundang-
undangan
Tata Urutan Perundang-Undangan
(UU No.10 tahun 2004)
• Undang-Undang Dasar (UUD 1945)
• Undang-Undang (UU)/Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (PERPU)
• Peraturan Pemerintah (PP)
• Peraturan Daerah (PERDA)
• Apa yang dimaksud dengan kata “sosial”
dalam perundang-undangan sosial?
a. Sosial = masyarakat?
b. Sosial = charity?
c. Sosial = aspek sosial?
• Perundang-undangan sosial dapat
didefinisikan sebagai produk dari
kebijakan sosial yang dikeluarkan
oleh pemerintah
• Secara sederhana perundang-
undangan sosial juga dapat diartikan
sebagai sistem peraturan mengenai
kesejahteraan sosial
• Restoration of impaired social
functioning
- Curative aspects
- Rehabilitative aspects
• Provision of resources
- Developmental
- Educational
• Prevention
- Prevention of problem
- Prevention of social ills
• Kenapa pekerja sosial harus
mengetahui atau harus belajar
tentang perundang-undangan?
• Karena pekerja sosial merupakan bagian
dari warga negara
• Karena pekerja sosial merupakan suatu
profesi yang diakui di masyarakat
• Karena pekerja sosial dapat berperan
sebagai advokat
• Karena pekerja sosial dapat berperan
sebagai perencana sosial
• Karena pekerja sosial dapat berperan
sebagai penyusun peraturan perundang-
undangan (regulator)
Pada prinsipnya, semua pekerja sosial harus :
1. Peduli terhadap pentingnya peraturan
sebagai bentuk tanggung jawab profesional
2. Memahami dan mengikuti aturan hukum
3. Memahami proses penyusunan undang-
undang
4. Memahami perbedaan urutan dalam tata
perundang-undangan
5. Memahami dampak dari peraturan yang
diterapkan (Hardy, 1997:12)
Terima Kasih

More Related Content

What's hot

Perubahan sosial dalam masyarakat pedesaan
Perubahan sosial dalam masyarakat pedesaanPerubahan sosial dalam masyarakat pedesaan
Perubahan sosial dalam masyarakat pedesaan
Veronica Silalahi II
 
Teori struktural fungsional - Talcot Parsons
Teori struktural fungsional - Talcot ParsonsTeori struktural fungsional - Talcot Parsons
Teori struktural fungsional - Talcot Parsons
Trisna Nurdiaman
 
Etika pembangunan
Etika pembangunanEtika pembangunan
Etika pembangunan
ANTON HILMAN
 
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikModul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
unitpublikasi
 
Organizational Diagnostic
Organizational DiagnosticOrganizational Diagnostic
Organizational Diagnostic
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Kebudayaan Dan Masyarakat (materi kuliah sosiologi)
Kebudayaan Dan Masyarakat (materi kuliah sosiologi)Kebudayaan Dan Masyarakat (materi kuliah sosiologi)
Kebudayaan Dan Masyarakat (materi kuliah sosiologi)
poltekkes bengkulu, keperawatan curup, kebidanan curup
 
Tentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
Tentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan SosialTentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
Tentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
Lukman Priasmoro
 
Manajemen kesehatan masyarakat
Manajemen kesehatan masyarakatManajemen kesehatan masyarakat
Tanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaanTanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaanHadi Purwanto
 
Proses sosial dan interaksi sosial
Proses sosial dan interaksi sosialProses sosial dan interaksi sosial
Proses sosial dan interaksi sosial
Muchlis Soleiman
 
Identifikasi Stakeholder
Identifikasi StakeholderIdentifikasi Stakeholder
Identifikasi Stakeholder
CIFOR-ICRAF
 
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat DesaPemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dadang Solihin
 
Komunikasi interpersonal
Komunikasi interpersonalKomunikasi interpersonal
Komunikasi interpersonalKinanti Tyas
 
Psikologi pekerjaan sosial ( HBSE)
Psikologi pekerjaan sosial ( HBSE)Psikologi pekerjaan sosial ( HBSE)
Psikologi pekerjaan sosial ( HBSE)
Dewi Kartika
 
Analisis SWOT dalam Organisasi
Analisis SWOT dalam OrganisasiAnalisis SWOT dalam Organisasi
Analisis SWOT dalam Organisasi
Fahmi Hakam
 
Tipe tipe model kebijakan
Tipe tipe model kebijakanTipe tipe model kebijakan
Tipe tipe model kebijakanNuzulul Putri
 
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publikAktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Siti Sahati
 
Konsep Masyarakat dan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia
Konsep Masyarakat dan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Konsep Masyarakat dan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia
Konsep Masyarakat dan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia sahraintan
 

What's hot (20)

Perubahan sosial dalam masyarakat pedesaan
Perubahan sosial dalam masyarakat pedesaanPerubahan sosial dalam masyarakat pedesaan
Perubahan sosial dalam masyarakat pedesaan
 
Teori struktural fungsional - Talcot Parsons
Teori struktural fungsional - Talcot ParsonsTeori struktural fungsional - Talcot Parsons
Teori struktural fungsional - Talcot Parsons
 
Etika pembangunan
Etika pembangunanEtika pembangunan
Etika pembangunan
 
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikModul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
 
Organizational Diagnostic
Organizational DiagnosticOrganizational Diagnostic
Organizational Diagnostic
 
Metode penelitian sosial
Metode penelitian sosialMetode penelitian sosial
Metode penelitian sosial
 
Kebudayaan Dan Masyarakat (materi kuliah sosiologi)
Kebudayaan Dan Masyarakat (materi kuliah sosiologi)Kebudayaan Dan Masyarakat (materi kuliah sosiologi)
Kebudayaan Dan Masyarakat (materi kuliah sosiologi)
 
Tentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
Tentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan SosialTentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
Tentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
 
Manajemen kesehatan masyarakat
Manajemen kesehatan masyarakatManajemen kesehatan masyarakat
Manajemen kesehatan masyarakat
 
Tanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaanTanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaan
 
Proses sosial dan interaksi sosial
Proses sosial dan interaksi sosialProses sosial dan interaksi sosial
Proses sosial dan interaksi sosial
 
Identifikasi Stakeholder
Identifikasi StakeholderIdentifikasi Stakeholder
Identifikasi Stakeholder
 
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat DesaPemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat Desa
 
Komunikasi interpersonal
Komunikasi interpersonalKomunikasi interpersonal
Komunikasi interpersonal
 
Psikologi pekerjaan sosial ( HBSE)
Psikologi pekerjaan sosial ( HBSE)Psikologi pekerjaan sosial ( HBSE)
Psikologi pekerjaan sosial ( HBSE)
 
Analisis SWOT dalam Organisasi
Analisis SWOT dalam OrganisasiAnalisis SWOT dalam Organisasi
Analisis SWOT dalam Organisasi
 
Tipe tipe model kebijakan
Tipe tipe model kebijakanTipe tipe model kebijakan
Tipe tipe model kebijakan
 
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publikAktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
 
Pertemuan ke 8 - paradigma & teori kebijakan sosial
Pertemuan ke 8 - paradigma & teori kebijakan sosialPertemuan ke 8 - paradigma & teori kebijakan sosial
Pertemuan ke 8 - paradigma & teori kebijakan sosial
 
Konsep Masyarakat dan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia
Konsep Masyarakat dan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Konsep Masyarakat dan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia
Konsep Masyarakat dan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia
 

Viewers also liked

UU Kesos No 11 2009
UU Kesos No 11 2009UU Kesos No 11 2009
UU Kesos No 11 2009
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Permendagri 19 th 2010
Permendagri 19 th 2010Permendagri 19 th 2010
Permendagri 19 th 2010
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Uu 24 tahun 2011 tentang bpjs
Uu 24 tahun 2011 tentang bpjsUu 24 tahun 2011 tentang bpjs
Uu 24 tahun 2011 tentang bpjsdhoan Evridho
 
Kepmensos no. 50 tahun 2013
Kepmensos no. 50 tahun 2013Kepmensos no. 50 tahun 2013
Kepmensos no. 50 tahun 2013
IdnJournal
 

Viewers also liked (6)

UU Kesos No 11 2009
UU Kesos No 11 2009UU Kesos No 11 2009
UU Kesos No 11 2009
 
Rca
RcaRca
Rca
 
Permendagri 19 th 2010
Permendagri 19 th 2010Permendagri 19 th 2010
Permendagri 19 th 2010
 
Renstra Kementerian Sosial RI Thn. 2010-2014
Renstra Kementerian Sosial RI Thn. 2010-2014Renstra Kementerian Sosial RI Thn. 2010-2014
Renstra Kementerian Sosial RI Thn. 2010-2014
 
Uu 24 tahun 2011 tentang bpjs
Uu 24 tahun 2011 tentang bpjsUu 24 tahun 2011 tentang bpjs
Uu 24 tahun 2011 tentang bpjs
 
Kepmensos no. 50 tahun 2013
Kepmensos no. 50 tahun 2013Kepmensos no. 50 tahun 2013
Kepmensos no. 50 tahun 2013
 

Similar to 1. perundang undangan sosial dan peksos

Pkn tentang Pemerintahan Indonesia
Pkn tentang Pemerintahan IndonesiaPkn tentang Pemerintahan Indonesia
Pkn tentang Pemerintahan Indonesia
nazirahatqa
 
Pkn nkri suhwbsbshbsbshdhdbdbdubsbdjdbbdndj
Pkn nkri suhwbsbshbsbshdhdbdbdubsbdjdbbdndjPkn nkri suhwbsbshbsbshdhdbdbdubsbdjdbbdndj
Pkn nkri suhwbsbshbsbshdhdbdbdubsbdjdbbdndj
CoinBlack
 
Harmonisasi Pemerintah Daerah & Pusat
Harmonisasi Pemerintah Daerah & PusatHarmonisasi Pemerintah Daerah & Pusat
Harmonisasi Pemerintah Daerah & Pusat
Ega Anistia
 
2 - Pengertian, Unsur & Ciri Hukum.ppt
2 - Pengertian, Unsur & Ciri Hukum.ppt2 - Pengertian, Unsur & Ciri Hukum.ppt
2 - Pengertian, Unsur & Ciri Hukum.ppt
AbdulRahman870170
 
COMMON GOOD BIOETIKA.pptx
COMMON GOOD BIOETIKA.pptxCOMMON GOOD BIOETIKA.pptx
COMMON GOOD BIOETIKA.pptx
AmyShientiarizki
 
Perundang-undangan Sosial (Social Legislation)
Perundang-undangan Sosial (Social Legislation)Perundang-undangan Sosial (Social Legislation)
Perundang-undangan Sosial (Social Legislation)
Aulia Fitria Sari
 
Masyarakat Tanpa Hukum
Masyarakat Tanpa HukumMasyarakat Tanpa Hukum
Masyarakat Tanpa Hukum
TahtaPrakosa
 
KEWENANGAN_LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA_MENURU.pptx
KEWENANGAN_LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA_MENURU.pptxKEWENANGAN_LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA_MENURU.pptx
KEWENANGAN_LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA_MENURU.pptx
Ocdiansyah
 
Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD
Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRDTugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD
Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD
Dadang Solihin
 
Pokok pikiran pembukaan UUD 1945
Pokok pikiran pembukaan UUD 1945Pokok pikiran pembukaan UUD 1945
Pokok pikiran pembukaan UUD 1945
Jojo Junghead
 
Hak, Kewajiban Dan Perilaku Dalam Konstitusi
Hak, Kewajiban Dan Perilaku Dalam KonstitusiHak, Kewajiban Dan Perilaku Dalam Konstitusi
Hak, Kewajiban Dan Perilaku Dalam Konstitusi
Aji Sanjaya
 
Pengantar hukum
Pengantar hukumPengantar hukum
Pengantar hukum
dionteguhpratomo
 
Materi Politik Hukum.pptx
Materi Politik Hukum.pptxMateri Politik Hukum.pptx
Materi Politik Hukum.pptx
NdodIswahyudi
 
Keadilan dan ketertiban
Keadilan dan ketertibanKeadilan dan ketertiban
Keadilan dan ketertibanAfdal Zikri
 
ARTI PENTING HUKUM BAGI MANUSIA DAN HIDUP
ARTI PENTING HUKUM BAGI MANUSIA DAN HIDUPARTI PENTING HUKUM BAGI MANUSIA DAN HIDUP
ARTI PENTING HUKUM BAGI MANUSIA DAN HIDUP
RaswanRaswan2
 
MAKALAH mengenai pancasila Republik Indonesia
MAKALAH mengenai pancasila Republik IndonesiaMAKALAH mengenai pancasila Republik Indonesia
MAKALAH mengenai pancasila Republik Indonesia
GregoryStevanusGulto
 
Sistem ekonomi Indonesia saat ini adalah campuran dari berbagai pendekatan, n...
Sistem ekonomi Indonesia saat ini adalah campuran dari berbagai pendekatan, n...Sistem ekonomi Indonesia saat ini adalah campuran dari berbagai pendekatan, n...
Sistem ekonomi Indonesia saat ini adalah campuran dari berbagai pendekatan, n...
muhammadmasyhuri9
 
02-Sistem-Ekonomi-Indonesia dalam perspektif ekonomi manajerial
02-Sistem-Ekonomi-Indonesia dalam perspektif ekonomi manajerial02-Sistem-Ekonomi-Indonesia dalam perspektif ekonomi manajerial
02-Sistem-Ekonomi-Indonesia dalam perspektif ekonomi manajerial
muhammadmasyhuri9
 
Aspek hukum-praktek-kebidanan
Aspek hukum-praktek-kebidananAspek hukum-praktek-kebidanan
Aspek hukum-praktek-kebidananNova Ci Necis
 

Similar to 1. perundang undangan sosial dan peksos (20)

Pkn tentang Pemerintahan Indonesia
Pkn tentang Pemerintahan IndonesiaPkn tentang Pemerintahan Indonesia
Pkn tentang Pemerintahan Indonesia
 
Pkn nkri suhwbsbshbsbshdhdbdbdubsbdjdbbdndj
Pkn nkri suhwbsbshbsbshdhdbdbdubsbdjdbbdndjPkn nkri suhwbsbshbsbshdhdbdbdubsbdjdbbdndj
Pkn nkri suhwbsbshbsbshdhdbdbdubsbdjdbbdndj
 
Harmonisasi Pemerintah Daerah & Pusat
Harmonisasi Pemerintah Daerah & PusatHarmonisasi Pemerintah Daerah & Pusat
Harmonisasi Pemerintah Daerah & Pusat
 
2 - Pengertian, Unsur & Ciri Hukum.ppt
2 - Pengertian, Unsur & Ciri Hukum.ppt2 - Pengertian, Unsur & Ciri Hukum.ppt
2 - Pengertian, Unsur & Ciri Hukum.ppt
 
COMMON GOOD BIOETIKA.pptx
COMMON GOOD BIOETIKA.pptxCOMMON GOOD BIOETIKA.pptx
COMMON GOOD BIOETIKA.pptx
 
Perundang-undangan Sosial (Social Legislation)
Perundang-undangan Sosial (Social Legislation)Perundang-undangan Sosial (Social Legislation)
Perundang-undangan Sosial (Social Legislation)
 
Masyarakat Tanpa Hukum
Masyarakat Tanpa HukumMasyarakat Tanpa Hukum
Masyarakat Tanpa Hukum
 
KEWENANGAN_LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA_MENURU.pptx
KEWENANGAN_LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA_MENURU.pptxKEWENANGAN_LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA_MENURU.pptx
KEWENANGAN_LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA_MENURU.pptx
 
Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD
Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRDTugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD
Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD
 
Pokok pikiran pembukaan UUD 1945
Pokok pikiran pembukaan UUD 1945Pokok pikiran pembukaan UUD 1945
Pokok pikiran pembukaan UUD 1945
 
Hak, Kewajiban Dan Perilaku Dalam Konstitusi
Hak, Kewajiban Dan Perilaku Dalam KonstitusiHak, Kewajiban Dan Perilaku Dalam Konstitusi
Hak, Kewajiban Dan Perilaku Dalam Konstitusi
 
Pengantar hukum
Pengantar hukumPengantar hukum
Pengantar hukum
 
Presentasi csr 20 april 2013
Presentasi csr 20 april 2013Presentasi csr 20 april 2013
Presentasi csr 20 april 2013
 
Materi Politik Hukum.pptx
Materi Politik Hukum.pptxMateri Politik Hukum.pptx
Materi Politik Hukum.pptx
 
Keadilan dan ketertiban
Keadilan dan ketertibanKeadilan dan ketertiban
Keadilan dan ketertiban
 
ARTI PENTING HUKUM BAGI MANUSIA DAN HIDUP
ARTI PENTING HUKUM BAGI MANUSIA DAN HIDUPARTI PENTING HUKUM BAGI MANUSIA DAN HIDUP
ARTI PENTING HUKUM BAGI MANUSIA DAN HIDUP
 
MAKALAH mengenai pancasila Republik Indonesia
MAKALAH mengenai pancasila Republik IndonesiaMAKALAH mengenai pancasila Republik Indonesia
MAKALAH mengenai pancasila Republik Indonesia
 
Sistem ekonomi Indonesia saat ini adalah campuran dari berbagai pendekatan, n...
Sistem ekonomi Indonesia saat ini adalah campuran dari berbagai pendekatan, n...Sistem ekonomi Indonesia saat ini adalah campuran dari berbagai pendekatan, n...
Sistem ekonomi Indonesia saat ini adalah campuran dari berbagai pendekatan, n...
 
02-Sistem-Ekonomi-Indonesia dalam perspektif ekonomi manajerial
02-Sistem-Ekonomi-Indonesia dalam perspektif ekonomi manajerial02-Sistem-Ekonomi-Indonesia dalam perspektif ekonomi manajerial
02-Sistem-Ekonomi-Indonesia dalam perspektif ekonomi manajerial
 
Aspek hukum-praktek-kebidanan
Aspek hukum-praktek-kebidananAspek hukum-praktek-kebidanan
Aspek hukum-praktek-kebidanan
 

More from HIMA KS FISIP UNPAD (20)

Persos
PersosPersos
Persos
 
Scenario planning
Scenario planningScenario planning
Scenario planning
 
Instrumen perencanaan
Instrumen perencanaanInstrumen perencanaan
Instrumen perencanaan
 
Relevansi stukep kessos
Relevansi stukep kessosRelevansi stukep kessos
Relevansi stukep kessos
 
Perkawinan
PerkawinanPerkawinan
Perkawinan
 
Mortalitas
MortalitasMortalitas
Mortalitas
 
Fertilitas
FertilitasFertilitas
Fertilitas
 
Demografi dan studi kependudukan
Demografi dan studi kependudukanDemografi dan studi kependudukan
Demografi dan studi kependudukan
 
4. perkembangan ham di indonesia`
4. perkembangan ham di indonesia`4. perkembangan ham di indonesia`
4. perkembangan ham di indonesia`
 
3. perkembangan ham di dunia
3. perkembangan ham di dunia3. perkembangan ham di dunia
3. perkembangan ham di dunia
 
2. pengantar konsep ham
2. pengantar konsep ham2. pengantar konsep ham
2. pengantar konsep ham
 
1. pertimbangan filosofis peraturan tentang hak asasi manusia
1. pertimbangan filosofis peraturan tentang hak asasi manusia1. pertimbangan filosofis peraturan tentang hak asasi manusia
1. pertimbangan filosofis peraturan tentang hak asasi manusia
 
Menyusun out line bab ii
Menyusun out line bab iiMenyusun out line bab ii
Menyusun out line bab ii
 
Kasus skripsi
Kasus skripsiKasus skripsi
Kasus skripsi
 
Panduan penyusunan-dan-penulisan-skripsi
Panduan penyusunan-dan-penulisan-skripsiPanduan penyusunan-dan-penulisan-skripsi
Panduan penyusunan-dan-penulisan-skripsi
 
5 6.proses penelitian
5 6.proses penelitian5 6.proses penelitian
5 6.proses penelitian
 
Sistematika penulisan skripsi ks
Sistematika penulisan skripsi ksSistematika penulisan skripsi ks
Sistematika penulisan skripsi ks
 
Proposal penelitian 2012
Proposal penelitian 2012Proposal penelitian 2012
Proposal penelitian 2012
 
Perancangan program
Perancangan programPerancangan program
Perancangan program
 
Perspektif pekerjaan sosial
Perspektif pekerjaan sosialPerspektif pekerjaan sosial
Perspektif pekerjaan sosial
 

1. perundang undangan sosial dan peksos

  • 2. Perundang-undangan • Suatu sistem peraturan atau norma yang diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat • Bersifat mengikat yang ditandai dengan adanya penerapan sanksi bagi setiap individu atau anggota masyarakat yang melanggar peraturan tersebut
  • 3. • Perundang-undangan merupakan suatu produk dari kebijakan • Pemerintah merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suatu perundang- undangan
  • 4. Tata Urutan Perundang-Undangan (UU No.10 tahun 2004) • Undang-Undang Dasar (UUD 1945) • Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (PERPU) • Peraturan Pemerintah (PP) • Peraturan Daerah (PERDA)
  • 5. • Apa yang dimaksud dengan kata “sosial” dalam perundang-undangan sosial? a. Sosial = masyarakat? b. Sosial = charity? c. Sosial = aspek sosial?
  • 6. • Perundang-undangan sosial dapat didefinisikan sebagai produk dari kebijakan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah • Secara sederhana perundang- undangan sosial juga dapat diartikan sebagai sistem peraturan mengenai kesejahteraan sosial
  • 7. • Restoration of impaired social functioning - Curative aspects - Rehabilitative aspects • Provision of resources - Developmental - Educational • Prevention - Prevention of problem - Prevention of social ills
  • 8. • Kenapa pekerja sosial harus mengetahui atau harus belajar tentang perundang-undangan?
  • 9. • Karena pekerja sosial merupakan bagian dari warga negara • Karena pekerja sosial merupakan suatu profesi yang diakui di masyarakat • Karena pekerja sosial dapat berperan sebagai advokat • Karena pekerja sosial dapat berperan sebagai perencana sosial • Karena pekerja sosial dapat berperan sebagai penyusun peraturan perundang- undangan (regulator)
  • 10. Pada prinsipnya, semua pekerja sosial harus : 1. Peduli terhadap pentingnya peraturan sebagai bentuk tanggung jawab profesional 2. Memahami dan mengikuti aturan hukum 3. Memahami proses penyusunan undang- undang 4. Memahami perbedaan urutan dalam tata perundang-undangan 5. Memahami dampak dari peraturan yang diterapkan (Hardy, 1997:12)