Dokumen tersebut menggambarkan latar belakang dan pengalaman kerja Dadang Solihin sebagai pejabat pemerintah dan akademisi. Dadang Solihin memiliki pengalaman yang luas di berbagai lembaga pemerintahan dan akademik, serta banyak menduduki posisi kepemimpinan di berbagai organisasi.

2. Sejak 2015 ia dipercayai menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional
Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI), sejak 2016 ia menduduki posisi sebagai salah satu Ketua
Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI).
Pada awal 2019 ia terpilih sebagai Ketua Dewan Riset Daerah DKI periode 2018-2022. Dan pada
Agustus 2019 ia lulus sebagai Peserta Terbaik pada Pelatihan Fungsional Penjenjangan Perencana
Utama Angkatan XI dari LPEM-FEB Universitas Indonesia. Pada 2020 ia dipercaya menjabat Sekretaris
Jenderal Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL) Dewan Pengurus Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Dadang Solihin yang sehari-hari bekerja sebagai Deputi Gubernur DKI Bidang
Budaya dan Pariwisata ini adalah seorang Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas
Padjadjaran Bandung dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA.
Sebagai PNS, Dadang Solihin sudah berkarir lebih dari 33 tahun. Dimulai dari Bappenas
sejak awal 1988, dimana ia pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Ia juga pernah
menjadi Rektor Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta Masa Bakti 2015- 2018.
Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan
Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan
peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga
Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi
Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.
dadang-solihin.blogspot.com 2

3. dadang-solihin.blogspot.com 3

4. dadang-solihin.blogspot.com 4

5. dadang-solihin.blogspot.com
M A T E R I
• Apa itu Smart Government?
• Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik
• Apa itu Ketahanan Nasional?
• Tujuan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik
• Tugas Komisi Informasi Pusat
• Identifikasi Masa Depan KI Pusat
• Pilihan Kebijakan Optimalisasi KI Pusat
• Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan
5
Sumber:
1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008
3. Renstra Komisi Informasi Pusat 2017-2021
4. PERKI 1/2021 tentang Standar Layanan Informasi
Publik

6. Apa itu Smart Government?
dadang-solihin.blogspot.com 6
• Smart Government: Istilah yang merujuk pada pengimplementasian ICT pada layanan
publik di bidang pemerintahan secara efektif.
• Penyebabnya: V.U.C.A
• Caranya: Dynamic Governance (Prof. Boon Siong Neo).
• Prinsipnya: Good Governance, yaitu interaksi antar stakeholders bersendikan nilai-nilai
yang good.
• Strateginya: Innovation  One Stop Service, dll
• Alatnya: Digital Government.
• Stakeholdersnya: Pentahelix.

7. Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik
dadang-solihin.blogspot.com
• Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi
pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta
merupakan bagian penting bagi Ketahanan Nasional;
• Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia
dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri
penting negara demokratis yang menjunjung tinggi
kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan
negara yang baik;
• Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam
mengoptimalkan pengawasan publik terhadap
penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan
segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
• Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya
untuk mengembangkan masyarakat informasi.
7
Dasar Pemikiran

8. Apa itu Ketahanan Nasional?
dadang-solihin.blogspot.com
• Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu
bangsa yang terdiri atas Ketangguhan serta Keuletan,
• dan kemampuan untuk mengembangkan Kekuatan
Nasional,
• dalam menghadapi segala macam dan bentuk Ancaman,
Tantangan, Hambatan dan Gangguan,
• baik yang datang dari dalam maupun dari luar,
• secara langsung maupun tidak langsung,
• yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas,
kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan
dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional.
8
Definisi Tannas
Sumber: Lemhannas RI

9. Hak atas Informasi Publik
dadang-solihin.blogspot.com
• Salah satu elemen penting dalam mewujudkan
penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik
untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
• Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin
terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik,
penyelenggaraan negara tersebut makin dapat
dipertanggungjawabkan.
• Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan
untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam
proses pengambilan keputusan publik.
• Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti
tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.
9
Hak Publik

10. Hak atas Informasi Publik
dadang-solihin.blogspot.com
1. Right to Know, hak untuk mengetahui,
2. Right to Inspect, hak untuk melihat dan
memeriksa,
3. Right to Obtain the Copy, hak untuk
mendapatkan salinan dokumen atau hak akses
aktif,
4. Right to be Informed, hak untuk diinformasikan
atau hak akses pasif, dan
5. Right to Disseminate, hak untuk
menyebarluaskan informasi.
10
Hak Publik

11. Tujuan Keterbukaan Informasi Publik
dadang-solihin.blogspot.com
1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan
kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan
keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan
kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan
publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang
transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat
hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan
kehidupan bangsa; dan/atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan
badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
11
UU 14/2008

12. Tugas Komisi Informasi Pusat
dadang-solihin.blogspot.com
• Komisi Informasi Pusat adalah KI yang berkedudukan di Ibu Kota
Negara.
• KI Pusat bertugas:
1. Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa
melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
2. Menerima, memeriksa, dan memutus sengketa Informasi
Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau
Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk;
3. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya
kepada Presiden dan DPR RI setahun sekali atau sewaktu-
waktu jika diminta.
12

13. dadang-solihin.blogspot.com
Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)
13
1. Memberikan kepastian hukum
bagi masyarakat dan Badan Publik
dalam penyelenggaraan layanan
Informasi Publik;
2. Mewujudkan tanggung jawab
Badan Publik dalam pengelolaan
dan pemanfaatan Informasi Publik;
3. Memberikan arahan kebijakan
kepada Badan Publik dalam rangka
mewujudkan layanan Informasi
Publik yang transparan, efektif,
efisien dan akuntabel.
MAKSUD
1. Menetapkan standar minimal bagi Badan
Publik dalam melaksanakan Layanan
Informasi Publik;
2. Meningkatkan pelayanan Informasi Publik
di lingkungan Badan Publik untuk
menghasilkan layanan Informasi Publik yang
berkualitas;
3. Membangun SDM di lingkungan Badan
Publik yang profesional, beretika, berdedikasi
dan mampu mengedepankan kepentingan
umum;
4. Memberikan jaminan kepastian hukum dan
perlindungan bagi Pemohon Informasi
Publik;
5. Mewujudkan masyarakat yang inovatif.
TUJUAN

14. dadang-solihin.blogspot.com 14

15. Kewenangan yang Dimiliki KI Pusat
dadang-solihin.blogspot.com 15
• Kewenangan yang diberikan UU 14/2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik kepada KI merupakan
kekuatan yang cukup besar dan strategis untuk:
1. Menyelesaikan sengketa informasi,
2. Menyusun regulasi tentang keterbukaan informasi publik,
3. Membentuk masyarakat informasi.
• Adalah sebuah tantangan untuk memaksimalkan
kewenangan KI dalam menjangkau masyarakat pada tingkat
basis dan mendorong serta memasifkan keterbukaan
informasi publik untuk mewujudkan masyarakat informasi.

16. Kekuatan yang Telah Terbentuk
dadang-solihin.blogspot.com 16
• Kelembagaan KI yang sudah berjalan tiga periode telah berhasil membentuk kekuatan internal. Di
antaranya adalah tersedianya infrastruktur dalam Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) yang
cukup memadai.
• Komisi Informasi Pusat didukung oleh tim kerja (Komisioner, Staf, Tenaga Ahli, dan Asisten Ahli)
yang solid dan kompeten.
• Kekuatan lain adalah tingginya dukungan organisasi masyarakat sipil atau CSO terhadap Komisi
Informasi.
• KI juga telah memiliki jaringan profesional yang mendukung kerja-kerjanya seperti dengan
Mahkamah Agung, Kepolisian, kementerian, dan lembaga non-struktural lainnya.
• Di sisi lain, fakta tunggakan seribu lebih perkara dan kecenderungan peningkatan sengketa
informasi publik akhir-akhir ini adalah tantangan bagi KI untuk mempersiapkan sistem pelayanan
sengketa informasi yang lebih memadai.

17. Tantangan yang Dihadapi
dadang-solihin.blogspot.com 17
• Persoalan relasi dengan media masih menjadi tantangan yang perlu dipecahkan oleh KI periode
2021 – 2025. Pendidikan publik mengenai keterbukaan informasi dan peran KI penting dilakukan
dalam rangka membentuk masyarakat informasi. Termasuk penggunaan media sosial yang masih
membutuhkan penguatan dalam pengelolaannya.
• Tantangan lain adalah produk-produk KI yang perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Produk
seperti putusan sengketa, peraturan-peraturan, dan media kampanye perlu didukung dengan kajian
dan penelitian yang lebih komprehensif. Kajian-kajian dan sikap KI pada satu kasus tertentu
membutuhkan dukungan strategi komunikasi yang terencana dengan baik.
• Sebagai lembaga, faktor sumber daya manusia perlu mendapat perhatian khusus. Kekurangan staf
untuk mendukung kinerja penyelesaian sengketa merupakan tantangan tersendiri di samping masih
perlunya peningkatan kapasitas staf yang sudah ada. Hal ini perlu didukung dengan sistem
kepegawaian yang lebih jelas dan pasti disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya kerja yang ingin
dibangun KI.

18. Visi yang Telah Dicapai
dadang-solihin.blogspot.com 18
2009 – 2013 Menjadi lembaga yang mandiri, kredibel, dan
berperan sebagai ikon pengembangan budaya
transparansi di Indonesia.
2013 – 2017 Sebagai lembaga mandiri, kredibel, dan
menjadi ikon dalam mewujudkan
penyelenggaraan negara yang akuntabel serta
masyarakat informasi yang partisipatif.
2017 – 2021 Terwujudnya masyarakat informasi yang maju,
partisipatif, dan berkepribadian bangsa melalui
Komisi Informasi yang mandiri dan berkeadilan
menuju Indonesia cerdas dan sejahtera.
2021 – 2025 ???

19. dadang-solihin.blogspot.com 19

20. dadang-solihin.blogspot.com
Potensi yang Ditemukan
20
• Dari kondisi objektif KI Pusat setelah dilakukan
environmental scanning dengan analisa SOAR, maka
didapat masing-masing lima-enam variabel untuk
Strengths, Opportunities, Aspirations, dan Results.
• Variabel-variabel ini merupakan potensi yang ditemukan
dalam rangka membangun konsepsi optimalisasi KI
Pusat untuk mendapatkan sosok KI Pusat yang
diharapkan.
• Aspek yang dinilai terhadap setiap variabel terpilih
adalah:
1. Nilai Urgensi (NU) berdasarkan skala Likerts 1 (tidak
penting) sampai dengan 5 atau 6 (penting sekali), dan
2. Bobot Faktor (BF) berdasarkan persentase.

21. dadang-solihin.blogspot.com
Strengths
21
No Variabel NU BF NUxBF
1 Kewenangan untuk menyelesaikan sengketa informasi (st1). 4 20 80
2 Kewenangan untuk menyusun regulasi tentang keterbukaan
informasi publik (st2).
5 25 125
3 Tersedianya infrastruktur dalam Penyelesaian Sengketa
Informasi (PSI) yang cukup memadai (st3).
3 15 45
4 Tim kerja (Komisioner, Staf, Tenaga Ahli, dan Asisten Ahli)
yang solid dan kompeten (st4).
6 30 180
5 Tingginya dukungan organisasi masyarakat sipil (CSO)
terhadap Komisi Informasi (st5).
2 5 10
6 Memiliki jaringan profesional yang mendukung kerja-
kerjanya seperti dengan Mahkamah Agung, Kepolisian,
kementerian, dan lembaga non-struktural lainnya (st6).
1 5 5
Jumlah 100 445

22. dadang-solihin.blogspot.com
Opportunities
22
No Variabel NU BF NUxBF
1 Perkembangan teknologi informasi dalam mendukung keterbukaan
informasi (op1).
5 30 150
2 Pengarusutamaan keterbukaan informasi pada badan publik dan
masyarakat oleh KI untuk memperkuat pelayanan dan kesejahteraan
publik (op2).
3 20 60
3 Maraknya kebijakan pemerintah dalam penggunaan teknologi
informasi untuk pelayanan publik dan isu tata kelola data (op3).
4 25 100
4 Komitmen pemerintah untuk tergabung dalam inisiatif-inisiatif global
seperti Open Governmnet Indonesia (OGI), Sustainable Development
Goals (SDGs) dan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).
KI perlu merumuskan peran agar dapat mengambil bagian dalam
pelaksanaan inisiatif-inisiatif tersebut (op4).
1 10 10
5 Meskipun KI Pusat dan KI Provinsi tidak ada hubungan secara
struktural, akan tetapi KI Pusat tetaplah memiliki tanggungjawab dan
peran untuk pemberdayaan KI Provinsi (op5).
2 15 30
Jumlah 100 350

23. dadang-solihin.blogspot.com
Aspirations
23
No Variabel NU BF NUxBF
1 Diperlukan adanya pendidikan publik mengenai keterbukaan informasi
dan peran penting KI dalam rangka membentuk masyarakat informasi.
(as1).
4 20 80
2 Dibutuhkan adanya penguatan dalam penggunaan media sosial dan
pengelolaan relasi dengan mass media (as2).
6 35 210
3 Produk seperti putusan sengketa, peraturan-peraturan, dan media
kampanye perlu didukung dengan kajian dan penelitian yang lebih
komprehensif (as3).
5 30 150
4 Kajian-kajian dan sikap KI pada satu kasus tertentu membutuhkan
dukungan strategi komunikasi yang terencana dengan baik (as4).
2 5 10
5 Diperlukan penambahan staf untuk mendukung kinerja penyelesaian
sengketa dan peningkatan kapasitas staf yang sudah ada (as5).
3 8 24
6 Diperlukan sistem kepegawaian yang lebih jelas dan pasti disesuaikan
dengan kebutuhan dan budaya kerja yang dibangun KI (as6).
1 2 2
Jumlah 100 476

24. dadang-solihin.blogspot.com
Results
24
No Variabel NU BF NUxBF
1 Meningkatnya peran KI dalam mendorong Badan Publik agar mematuhi
dan melaksanakan UU KIP (re1).
5 25 125
2 Meningkatnya peran Komisi Informasi Pusat dalam mengawal peraturan
perundangan lainnya agar tidak bertentangan dan kontra produktif
dengan UU KIP (re2).
3 10 30
3 Meningkatnya partisipasi aktif KI dalam forum internasional terkait
keterbukaan informasi publik dan jaminan akses informasi untuk
mengakselerasi kampanye keterbukaan informasi publik (re3).
1 5 5
4 Berkurangnya tunggakan perkara dan sengketa informasi publik (re4). 4 25 100
5 KI memiliki sistem pelayanan sengketa informasi yang lebih memadai
(re5).
2 5 10
6 Terwujudnya kerjasama untuk meningkatkan kolaborasi antara KI dengan
stakeholders terkait dukungan kerja-kerja KI (re6).
6 30 180
Jumlah 100 450

25. dadang-solihin.blogspot.com 25

26. Strategi Apa yang Terpilih?
dadang-solihin.blogspot.com 26

27. dadang-solihin.blogspot.com
Gunakan Kekuatan untuk Mencapai Harapan
27
ASPIRATIONS/ HARAPAN
1. Diperlukan adanya pendidikan publik mengenai keterbukaan
informasi dan peran penting KI dalam rangka membentuk
masyarakat informasi. (as1)
2. Dibutuhkan adanya penguatan dalam penggunaan media sosial
dan pengelolaan relasi dengan mass media (as2)
3. Produk seperti putusan sengketa, peraturan-peraturan, dan
media kampanye perlu didukung dengan kajian dan penelitian
yang lebih komprehensif. (as3)
4. Kajian-kajian dan sikap KI pada satu kasus tertentu
membutuhkan dukungan strategi komunikasi yang terencana
dengan baik. (as4)
5. Diperlukan penambahan staf untuk mendukung kinerja
penyelesaian sengketa dan peningkatan kapasitas staf yang
sudah ada. (as5)
6. Diperlukan sistem kepegawaian yang lebih jelas dan pasti
disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya kerja yang
dibangun KI. (as6)
STRENGTH/ KEKUATAN
1. Kewenangan untuk menyelesaikan sengketa
informasi (st1)
2. Kewenangan untuk menyusun regulasi tentang
keterbukaan informasi publik (st2)
3. Tersedianya infrastruktur dalam Penyelesaian
Sengketa Informasi (PSI) yang cukup memadai (st3)
4. Tim kerja (Komisioner, Staf, Tenaga Ahli, dan Asisten
Ahli) yang solid dan kompeten (st4)
5. Tingginya dukungan organisasi masyarakat sipil
(CSO) terhadap Komisi Informasi (st5)
6. Memiliki jaringan profesional yang mendukung kerja-
kerjanya seperti dengan Mahkamah Agung,
Kepolisian, kementerian, dan lembaga non-struktural
lainnya (st6)

28. dadang-solihin.blogspot.com 28

29. dadang-solihin.blogspot.com
KI Pusat yang Diharapkan
1. Memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa informasi.
2. Memiliki kewenangan untuk menyusun regulasi tentang keterbukaan informasi publik.
3. Tersedianya infrastruktur dalam Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) yang cukup memadai.
4. Memiliki tim kerja (Komisioner, Staf, Tenaga Ahli, dan Asisten Ahli) yang solid dan kompeten.
5. Memiliki dukungan yang tinggi dari organisasi masyarakat sipil (CSO) terhadap Komisi Informasi.
6. Memiliki jaringan profesional yang mendukung kerja-kerjanya seperti dengan Mahkamah Agung, Kepolisian,
kementerian, dan lembaga non-struktural lainnya.
7. Adanya pendidikan publik mengenai keterbukaan informasi dan peran KI penting dalam rangka membentuk
masyarakat informasi.
8. Adanya penguatan dalam penggunaan media sosial dan pengelolaan relasi dengan mass media (as2)
9. Adanya dukungan dengan kajian dan penelitian yang lebih komprehensif untuk produk seperti putusan sengketa,
peraturan-peraturan, dan media kampanye.
10. Adanya dukungan strategi komunikasi yang terencana dengan baik terhadap kajian-kajian dan sikap KI pada satu
kasus tertentu.
11. Adanya penambahan staf untuk mendukung kinerja penyelesaian sengketa dan peningkatan kapasitas staf yang
sudah ada.
12. Adanya sistem kepegawaian yang lebih jelas dan pasti disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya kerja yang
dibangun KI.
29

30. dadang-solihin.blogspot.com 30

31. dadang-solihin.blogspot.com
Rationalitas Kebijakan Optimalisasi KI Pusat
1. Kewenangan yang diberikan undang-undang kepada KI Pusat untuk menyelesaikan sengketa informasi
dan menyusun regulasi tentang keterbukaan informasi publik merupakan kekuatan yang cukup besar
dan strategis. Namun masih diperlukan optimalisasi KI Pusat guna Keterbukaan Informasi Publik dalam
rangka Ketahanan Nasional.
2. Berdasarkan analisis SOAR, variabel yang memiliki Nilai Urgensi dan Bobot Faktor tertinggi adalah:
a. Strengths: Tim kerja (Komisioner, Staf, Tenaga Ahli, dan Asisten Ahli) yang solid dan kompeten
(st4),
b. Opportunities: Adanya perkembangan teknologi informasi dalam mendukung keterbukaan
informasi (op1)
c. Aspirations: Dibutuhkan adanya penguatan dalam penggunaan media sosial dan pengelolaan
relasi dengan mass media (as2),
d. Results: Terwujudnya kerjasama untuk meningkatkan kolaborasi antara KI dengan stakeholders
terkait dukungan kerja-kerja KI (re6).
31

32. Dibutuhkan
adanya
penguatan dalam
penggunaan
media sosial dan
pengelolaan
relasi dengan
mass media
(as2)
Terwujudnya
kerjasama untuk
meningkatkan
kolaborasi antara KI
dengan stakeholders
terkait dukungan
kerja-kerja KI (re6)
Isu Strategis
Variabel yang Memiliki NU dan BF Tertinggi
dadang-solihin.blogspot.com 32
Memiliki Tim
kerja
(Komisioner,
Staf, Tenaga Ahli,
dan Asisten Ahli)
yang solid dan
kompeten (st4)
Adanya
perkembangan
teknologi
informasi dalam
mendukung
keterbukaan
informasi (op1)

33. dadang-solihin.blogspot.com
Tim Kerja yang Solid dan Kompeten (Strength)
33
1. Punya Visi dan
Misi yang Sama
Dari mulai pimpinan hingga anggota tim harus memiliki visi dan misi yang sama. Sehingga dalam
setiap tindakan yang diambil merupakan pengejawantahan dari visi dan misi tim. Bukan visi dan misi
individu.
2. Bangun Rasa
Saling Percaya
Rasa saling percaya menjadi syarat mutlak untuk bisa membangun kerja tim yang solid. Karena tidak
akan ada kerja tim yang sukses jika anggotanya tidak saling percaya. Akhirnya seluruh anggota hanya
bekerja masing-masing secara individual.
3. Komunikasi
Intensif
Lakukan komunikasi secara intensif. Baik melalui meeting pagi atau pertemuan lain yang dilakukan
oleh seluruh anggota tim kerja. Sehingga setiap orang akan mengerti tugas dan target yang harus
dilaksanakan. Komunikasi tidak perlu harus selalu bertatap muka. Saat ini sudah banyak aplikasi
komunikasi yang bisa digunakan.
4. Adakan Kegiatan
Bersama
Dalam usaha membangun kerja tim yang solid, mutlak harus sering melakukan kegiatan bersama,
khususnya hal-hal di luar pekerjaan, seperti olah raga, dll.
5. Buat Sistem
Penghargaan
Pacu motivasi bekerja seluruh tim dengan membuat sistem penghargaan. Siapa pun yang punya
prestasi, laik diganjar dengan reward. Inti dari pemberian penghargaan ini adalah agar seluruh tim
merasa kerja keras mereka dihargai oleh organisasi. Selain itu, dengan sistem penghargaan, anggota
tim yang lain pun akan terpacu untuk memberi yang terbaik.

34. dadang-solihin.blogspot.com
Tim Kerja yang Solid dan Kompeten (Strength)
34
6. Pahami Peran dan
Tanggung Jawab
Membangun kerja tim yang kompak dan efektif pasti butuh pemahaman tentang peran dan tanggung
jawab. Sehingga mereka bisa lebih fokus dalam menyelesaikan tugas masing-masing.
7. Tingkatkan
Kompetensi Tim
Seperti halnya peran dan tanggung jawab, tingkat kompetensi yang dimiliki tim pun pasti berbeda. Jika
ternyata tingkat kompetensi antaranggota tim terlalu jauh perbedaannya, saatnya untuk
meningkatkannya melalui pelatihan.
8. Saling menghormati
dan Menghargai
Perbedaan pendapat dan perselisihan adalah sebuah hal yang jamak terjadi dalam sebuah tim. Justru
dari perbedaan itu, tim akan semakin kaya dengan ide dan pemikiran yang bisa memudahkan jalan
menuju target yang dicanangkan.
9. Komitmen yang
Kuat
Untuk membentuk sebuah kerja tim yang kompak dan solid dibutuhkan komitmen yang kuat dari setiap
anggota. Karena setiap orang akan saling menopang kerja anggota yang lain. Satu orang pincang,
maka proses kerja pun tidak akan maksimal.
10. Evaluasi Rutin Kunci sukses sebuah kerja tim adalah evaluasi. Dari evaluasi ini bisa dilihat mana yang sudah berjalan
sesuai rencana, mana yang harus mendapat suntikan motivasi, atau kekurangan apa yang harus
diperbaiki.

35. dadang-solihin.blogspot.com
Teknologi Informasi dalam
Mendukung Keterbukaan Informasi (Opportunities)
35
• Penguatan komitmen Badan Publik untuk
menyediakan informasi yang akurat, transparan dan
akuntabel dalam setiap program dan kegiatan yang
dilaksanakan.
• Penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik melalui
pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi
digital serta media baru dan dengan melakukan
edukasi literasi digital kepada masyarakat.
• Akselerasi peningkatan pengetahuan mengenai
keterbukaan informasi publik melalui inovasi agar
masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan
sesuai dengan bidangnya masing-masing.

36. dadang-solihin.blogspot.com
Penguatan Penggunaan Media Sosial
dan Pengelolaan Relasi dengan Mass Media (Aspirations)
36
• Serving the media (pelayanan kepada media),
• Establishing a reputations for reliability (menegakkan reputasi
organisasi agar tetap dipercaya),
• Supplying good copy (memasok naskah informasi yang baik),
• Cooperations in providing material (kerjasama dalam menyediakan
bahan informasi),
• Providing verification facilities (menyediakan fasilitas verifikasi),
• Building personal relationship with the media (membangun
hubungan secara personal dengan media).

37. dadang-solihin.blogspot.com
Kolaborasi dengan Stakeholdres Terkait (Result)
37
• Kolaboratif bermakna bekerja sama dengan
seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai
tujuan bersama dengan membentuk tim dan
membangun kemitraan yang efektif.
• Perilaku yang Kolaboratif:
a. Saling percaya;
b. Saling menghormati;
c. Aktif dalam perbincangan tematik;
d. Produktif dan kreatif menangani konflik; dan
e. Mampu melakukan coaching dan mentoring.

38. dadang-solihin.blogspot.com 38

39. dadang-solihin.blogspot.com
Kesimpulan
39
• Kewenangan yang diberikan undang-undang
kepada KI Pusat untuk menyelesaikan
sengketa informasi dan menyusun regulasi
tentang keterbukaan informasi publik
merupakan kekuatan yang cukup besar dan
strategis.
• Namun masih diperlukan optimalisasi Komisi
Informasi Pusat guna keterbukaan informasi
publik dalam rangka ketahanan nasional.

40. dadang-solihin.blogspot.com
Rekomendasi Kebijakan: VMTS
40
Visi 2021-2025:
“Menjadi Komisi Informasi Pusat yang handal, profesional,
dan modern dalam meningkatkan Keterbukaan Informasi
Publik dalam rangka Ketahanan Nasional”

41. dadang-solihin.blogspot.com
Misi
41
1. Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat agar mampu mengakses dan menggunakan
informasi secara bertanggungjawab dan aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan serta
pelaksanaan kebijakan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
2. Menguatkan kelembagaan Komisi Infomasi melalui konsolidasi, publikasi dan pendalaman
wawasan, kompetensi serta distribusi tanggungjawab sesuai prinsip kesetaraan dan
keadilan.
3. Mengoptimalkan kualitas kebijakan dan penyelesaian sengketa informasi publik dengan
mengedepankan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana.
4. Membangun kolaborasi dengan stakeholders strategis.
5. Meningkatkan kapasitas dan peran badan publik agar lebih proaktif dalam memberikan
pelayanan informasi publik.

42. dadang-solihin.blogspot.com
Tujuan
42
1. Meningkatkan jumlah akses dan penggunaan informasi publik oleh komunitas masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan informasi publik oleh badan publik.
3. Meningkatkan kualitas SDM Komisi Informasi pada bidang kepemimpinan, protokoler, integritas,
menulisdan legal drafting.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Informasi Provinsi dalam penyelesaian sengketa
informasi, strategi komunikasi, dan kolaborasi keterbukaan.
5. Menyusun dokumen strategi komunikasioleh Komisi Informasi serta monitoring dan evaluasi
pelaksanaan strategi komunikasi.
6. Melaksanakan kajian-kajian tematis terkait keterbukaan informasi publik.
7. Menerbitkan jurnal, kajian dan buku oleh Komisi Informasi.
8. Menyelesaikan kasus dan tunggakan kasus sengketa informasi publik.
9. Membangun sistem manajemen perkara berbasis web aplikasi.
10. Meningkatkan kolaborasi dengan stakeholders strategis.

43. dadang-solihin.blogspot.com
Sasaran
43
1. Meningkatnya jumlah akses dan penggunaan informasi publik oleh komunitas masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengelolaan informasi publik oleh badan publik.
3. Meningkatnya kualitas SDM Komisi Informasi pada bidang kepemimpinan, protokoler, integritas,
menulisdan legal drafting.
4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan Komisi Informasi Provinsi dalam penyelesaian sengketa
informasi,strategi komunikasi, dan kolaborasi keterbukaan.
5. Adanya dokumen strategi komunikasi oleh Komisi Informasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan
strategi komunikasi.
6. Tersedianya kajian-kajian tematis terkait keterbukaan informasi publik.
7. Adanya penerbitan jurnal, kajian dan buku oleh Komisi Informasi.
8. Terselesaikannya kasus dan tunggakan kasus sengketa informasi publik.
9. Adanya sistem manajemen perkara berbasis web aplikasi.
10. Meningkatnya kolaborasi dengan stakeholders strategis.

44. dadang-solihin.blogspot.com 44