SlideShare a Scribd company logo
Partisipasi Humas dalam Mendorong
Implementasi Demokrasi yang Transparan
dan Akuntabel

BY GEBRIL DAULAI
Pokok Pikiran
• Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi
pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya
• Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia
• Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri
penting negara demokratis yang menjunjung tinggi
kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan
negara yang baik
• Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam
mengoptimalkan
pengawasan
publik
terhadap
penyelenggaraan negara dan Badan Publik
• Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya
untuk mengembangkan masyarakat informasi

BY GEBRIL DAULAI
Ciri-Ciri Keterbukaan
•
•
•
•
•

Menurut David Beetham dan Kevin Boyle :
Pemerintah menyediakan berbagai informasi faktual
terkait dengan kebijakan yang akan dan sudah diambil
Ada peluang bagi publik dan pers untuk mendapatkan
atau mengakses berbagai dokumen pemerintah
Terbukanya rapat-rapat pemerintah bagi publik dan
pers
Adanya konsultasi publik yang dilakukan secara
sistematik oleh pemerintah
Prinsip mengenai keterbukaan bukan berarti semua
informasi mengenai penyelenggaraan boleh diakses
oleh publik
BY GEBRIL DAULAI
Keterbukaan dan Akuntabilitas
di Era Demokrasi
• Keterbukaan dan akuntabilitas menjadi bukti bahwa pemerintahan
dapat bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukannya
kepada rakyat
• Keterbukaan dan akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan,
dukungan dan partisipasi masyarakat
• Keterbukaan dan akuntabilitas dapat mencegah pemerintahan
melakukan penyimpangan
• Keterbukaan dan akuntabilitas dapat meningkatkan rasa
kebersamaan dan persatuan antara rakyat dengan pemerintah
• Keterbukaan dan akuntabilitas mempermudah terjalinnya
hubungan kerja sama dengan lembaga lain
• Kebebasan pers dalam menyebarkan berita merupakan salah satu
bentuk keterbukaan

BY GEBRIL DAULAI
Konsep Keterbukaan dan Akuntabilitas
dalam Sistem Demokrasi
Konsepsi Akuntabilitas :
• Akuntabilitas mengharuskan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
Penyelenggara Negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
• Akuntabilitas berarti dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditelusuri,
dapat dijelaskan, dapat menjawab pertanyaan mengenai account atau
penjelasan dari sesuatu yang terjadi
• Akuntabilitas ditandai adanya akses yang mudah terhadap informasi,
adanya standar profesional dan integritas personal yang tinggi dari badan
publik dan adanya umpan balik dari masyarakat
• Akuntabilitas bertujuan untuk menjamin agar prosedur, aktivitas dan
luaran dari kebijakan pemerintahan dapat memenuhi tujuan dan standar
yang telah disepakati

BY GEBRIL DAULAI
Konsep Keterbukaan dan Akuntabilitas
dalam Sistem Demokrasi
Konsepsi Transparansi/Keterbukaan
• Transparansi ditandai dengan keinginan untuk membuka diri terhadap hak
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak
diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia
negara
• Transparansi adalah keadaan dimana setiap orang dapat mengetahui
proses pembuatan dan pengambilan keputusan di pemerintahan umum
• Transparansi ditandai dengan ketersediaan informasi secara bebas dan
dapat diakses secara langsung kepada pihak-pihak yang terkena dampak
secara langsung oleh keputusan tersebut
• Transparansi ditandai dengan adanya jaminan kepada masyarakat untuk
mengetahui siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya

BY GEBRIL DAULAI
Praktik Keterbukaan dan Akuntabilitas
dalam Tahapan Pemilu 2014
• Tahap Pendaftaran dan Verifikasi Parpol
1. Pemisahan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual
2. Pemisahan tim penerima berkas dengan tim
pemeriksa berkas
3. Penggunaan sistem informasi partai politik (sipol)
sebagai alat bantu konsolidasi dan pengolahan data
4. Penyerahan hasil verifikasi administrasi ke parpol
secara lengkap
5. Pleno terbuka secara berjenjang dalam penetapan
partai politik peserta Pemilu
BY GEBRIL DAULAI
Praktik Pemilu 2014
• Tahap Penetapan Jumlah Kursi dan Penyusunan Dapil
1. Membuka ruang konsultasi dengan publik
2. Memaparkan desain dapil yang sudah dirancang untuk
mendapat masukan dan tanggapan masyarakat
3. Membuka secara detail peta setiap dapil untuk dapat
dibaca secara bersama-sama dengan masyarakat
4. Memastikan bahwa desain dapil tidak hanya memenuhi
unsur
kesetaraan
nilai
suara,
proporsionalitas,
coterminous tetapi aspek kohesivitas dan integritas
wilayah menjadi sangat penting
5. Memastikan pembentukan dapil tidak memicu konflik di
tengah-tengah masyarakat
BY GEBRIL DAULAI
Praktik Pemilu 2014
• Tahap Pencalonan
1. Penggunaan sistem informasi pencalonan (silon)
untuk entri data calon
2. Pemeriksaan berkas dihadapan penghubung
parpol dan penandatanganan berita acara
secara bersama antar KPU dengan utusan parpol
3. Hasil pemeriksaan berkas diumumkan secara
luas melalui website KPU
4. DCS, DCSHP dan DCT beserta riwayat hidupnya
diumumkan secara luas melalui website KPU
dan media massa
BY GEBRIL DAULAI
Praktik Pemilu 2014
• Tahap Pemutakhiran Data Pemilih
1. Penggunaan sistem informasi data pemilih (sidalih)
dalam hal konsolidasi, distribusi dan publikasi data
2. Pengumuman DPS, DPSHP dan DPT secara online
3. Penyandingan DPSHP dengan DP4
4. Pencermatan ulang terhadap DPT yang sudah
ditetapkan
5. Tim teknis KPU Pusat turun membantu daerah-daerah
yang bermasalah dalam hal pengumpulan dan
pengolahan data pemilih
BY GEBRIL DAULAI
Praktek Pemilu 2014
• Tahap kampanye
1. Larangan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD
yang menjadi calon anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi
pemeran iklan layanan masyarakat pada institusinya
2. Pengaturan pemasangan baliho, billboard dan spanduk
untuk setiap parpol dan caleg
3. Pelaporan dana kampanye parpol secara berkala ke KPU
yang di dalamnya terdapat laporan dana kampanye caleg
4. Penetapan zona dan media pemasangan alat peraga
kampanye bekerja sama dengan Pemerintah Daerah
5. Pengaturan jadwal kampanye untuk setiap parpol
BY GEBRIL DAULAI
Praktek Pemilu 2014
• Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara
1. Penandaan khusus untuk formulir C1 dan C1 plano untuk
menjaga keaslian perolehan suara setiap parpol dan caleg
2. Penandaan khusus surat suara untuk menghindari
penggandaan surat suara
3. Pengawasan yang ketat oleh saksi parpol, pengawas pemilu
dan masyarakat dalam kegiatan penghitungan dan rekapitulasi
hasil Pemilu secara berjenjang
4. Jika dalam penghitungan suara menggunakan alat bantu
teknologi maka harus dipastikan teknologi tersebut akurat dan
aman
5. Melakukan pengawasan internal yang ketat terhadap proses
entri data
6. Memastikan keaslian dokumen sertifikat hasil penghitungan
suara yang dientri
BY GEBRIL DAULAI
Analisis Situasi (1)
• Dunia mengalami revolusi komunikasi ditandai dengan ledakan
(eksplosi) teknologi komunikasi, dimana terjadi peningkatan
penggunaan satelit, mikro-prosesor, komputer, pelayanan radio,
dan perubahan yang terjadi sebagai konsekuensi yang ditempa oleh
bidang sosial, ekonomi, politik, kultural, dan gaya hidup manusia
• Media mengalami konvergensi sebagai salah satu bentuk revolusi di
bidang komunikasi, dimana terjadi integrasi dari media massa,
komputer dan telekomunikasi menjadi sebuah kesatuan secara
teknologis dan institusi mendasar dalam bentuk digitalisasi
• Konvergensi media mampu mengubah gaya hidup dan isu-isu sosial
yang berkembang di tengah-tengah masyarakat
• Penyebaran informasi tidak lagi bersifat cepat, aktual, massif dan
global tetapi juga lebih interaktif
• Pemerintah dituntut untuk membangun sistem dan metode
berkomunikasi secara interaktif dengan warganya
BY GEBRIL DAULAI
Analisis Situasi (2)
• Revolusi di bidang komunikasi membuat publik menjadi konsumen
berita (news getter) sekaligus produsen berita (news maker)
• Ruang diskusi publik berubah dari psycal space (ruang fisik)
menjadi virtual space (ruang maya)
• Diskusi, pertukaran informasi, ide dan upaya saling mempengaruhi
berlangsung tanpa terhambat batas-batas negara
• Revolusi komunikasi telah mendorong percepatan revolusi politik
di sejumlah negara seperti yang terjadi di Mesir
• Negara tidak lagi memungkinkan melakukan kontrol terhadap lalu
lintas informasi dan ide di ruang maya
• Negara demokrasi penting menyiapkan sumberdaya yang handal
untuk masuk dalam ruang-ruang diskusi di dunia maya dan
mempengaruhi opini publik baik dalam kontek nasional, regional
dan global
BY GEBRIL DAULAI
Analisis Situasi (3)
• Konglomerasi media menjadi salah satu ancaman bagi
keberlangsungan demokrasi
• Konglomerasi media dapat mengubah orientasi media dari layanan
informasi untuk kepentingan rakyat menjadi kepentingan bisnis dan
politik pemilik modal semata
• Konglomerasi media mengakibatkan kemerdekaan pers sebagai
salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip
demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum dapat terabaikan
• Sebagian besar media arus utama di Indonesia memiliki afiliasi
politik dengan partai politik tertentu
• Media arus utama belum sepenuhnya berperan dalam mendorong
demokrasi yang transparan dan akuntabel
• Media arus utama belum mendorong sepenuhnya terwujudnya
demokrasi substantif
• Orientasi pemberitaan media lebih dominan pada institusi
penyelenggara Pemilu daripada pada institusi demokrasi
BY GEBRIL DAULAI
Analisis Situasi (4)
• Media belum sepenuhnya mampu menjadi instrumen representasi
kepentingan publik
• Media belum sepenuhnya menjadi arena interaksi dan konstruksi
kesadaran tentang Keindonesian
• Media belum sepenuhnya menjadi arena kontestasi politik dan
pembentukan opini publik yang sehat
• Media belum sepenuhnya menjadi arena interaksi gagasan antar
elemen masyarakat sipil di tingkat lokal dan nasional
• Media belum sepenuhnya berperan dalam menjaga tatanan budaya
Indonesia yang berlandaskan Pancasila yang bersumber dari nilainilai agama, moral dan kebudayaan Indonesia
• Media belum memberikan ruang apresiasi terhadap capaiancapaian pembangunan yang dilakukan para penyelenggara negara
baik di tingkat pusat maupun daerah

BY GEBRIL DAULAI
Peran Strategis Humas
• Sinergi informasi publik di internal organisasi dan
lembaga-lembaga mitra
• Mempengaruhi opini publik melalui agenda setting
dengan memanfaatkan semua jenis media baik media
arus utama, tradisional, online maupun new media
• Mengoptimalkan jaringan komunikasi dan informasi
yang dimiliki baik di internal maupun dengan mitra
• Membentuk tim pemantau lalu lintas informasi untuk
setiap jenis media
• Membentuk tim analisis informasi, counter berita dan
news maker untuk setiap jenis media
BY GEBRIL DAULAI
Posisi
Masyarakat :
1. Tahu
2. Paham
3. Sadar
4. Bertindak

1. Sosialisasi Politik
2. Pendidikan Politik
3. Kesadaran Politik

Penggodokan,
Pengelolaan dan
penyediaan
informasi oleh
Humas

1.Cerdas
2. Kritis
3. Rasional
4. Mandiri

Partisipasi
Politik
Meningkat

1.
2.
3.
4.
5.

1.Penyelenggara
2. Peserta
3. Pemilih
4. Pemerintah

Pemilu
yang Jurdil

Arena Pertarungan :
Media internal (online dan tv)
New media (fb, twitter,
netlog, blog, dll)
Media arus utama
Media online
Media tradisional

Publik
Trust

BY GEBRIL DAULAI

Suprastruktur Demokrasi :
1. Dewan Perwakilan Rakyat
2. Dewan Perwakilan Daerah
3. Lembaga Kepresidenan

Demokrasi
yang
Transparan
dan Akuntabel

Legitimasi

PERAN STRATEGIS
HUMAS DALAM
PEMILU 2014

Infrastruktur Demokrasi :
1. Partai Politik
2. Interest Group
3. Preasure Group
4. Political figure
5. Media komunikasi
politik

Jejaring dan
Kompetensi
STRATEGI PELAYANAN INFORMASI
MASALAH
1. Humas tidak
membuat agenda
setting
2. Humas kurang
intens melakukan
pemantauan lalu
lintas informasi
3. Humas tidak
didukung dengan
suplai informasi
dari bagian lain

KUNCI SUKSES
1. Kewenangan
2. Akses
3. Kordinasi
4. SDM
5. Sarana dan
prasarana

HASIL AKHIR

1. Pemenuhan Hak
Tahu Publik
2. Menampung,
mengolah dan
merespons
aspirasi publik
3. Meningkatkan
legitimasi publik
4. Mendorong
partisipasi publik
5. Membangun citra
di mata publik

HUMAS

Penggunaan Media:
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

New Media
Cetak, online dan penyiaran
Tatap mula
Pertunjukan Rakyat
Luar ruang

5.
BY GEBRIL DAULAI

Jumlah berita
Kualitas berita
Luasan penyebaran berita
Intensitas penyebaran
berita
Interaksi dengan audiens
TATA KELOLA KEHUMASAN
LAPORAN
1.
2.
3.
4.
5.

Laporan monitoring media
Laporan media center daerah
Laporan lembaga mitra
Laporan masyarakat
Laporan Khusus

Klasifikasi

Isu Strategis

Perumusan Agenda Setting & Penyiapan Materi Publikasi

Evaluasi

Jaringan Diseminasi Informasi Publik

Bakohumas

Media Massa

Media Publik

New Media

Media Center

Publik - Masyarakat
BY GEBRIL DAULAI

Kemitraan

A
G
E
N
D
A
S
E
T
T
I
N
G
D
I
S
E
M
I
N
A
S
I
Jejaring Komunikasi
Media Massa (cetak,
radio, televisi, online,
lokal dan nasional)

Media Center KPU
(33 Provinsi dan
497 Kab/Kot)

New Media (fb,
twitter, netlog,
blog, dlsb)

Jejaring
Komunikasi
Media publik (TVRI, RRI,
media kementerian/lembaga,
pemerintah daerah dan
media luar ruang)

Media mitra (ormas,
perguruan tinggi, LSM,
OKP, dunia usaha, dunia
profesi, asosiasi, dlsb(
BY GEBRIL DAULAI
BY GEBRIL DAULAI
BY GEBRIL DAULAI
BY GEBRIL DAULAI
BY GEBRIL DAULAI
BY GEBRIL DAULAI
BY GEBRIL DAULAI
BY GEBRIL DAULAI
BY GEBRIL DAULAI
BY GEBRIL DAULAI
BY GEBRIL DAULAI
BY GEBRIL DAULAI
Twitter : Medium ini terkenal sebagai medium percakapan
(conversation). Hampir seluruh kegiatan di media sosial
dipercakapkan di Twitter.
Twitter merupakan ocehan, kicauan, atau dikenal sebagai
microblogging. Lewat Twitter, publik bisa mem-follow tokoh
idola mereka dan menyimak catatan (log) singkat mereka.
Twitter muncul tahun 2006, namun mulai ramai di Januari
2009. Orang Indonesia berkicau sekitar 1,6 juta tweets per
hari. Kedua teraktif di dunia setelah Amerika.

BY GEBRIL DAULAI
BY GEBRIL DAULAI
BY GEBRIL DAULAI
Twitter Di Ponsel
Komparasi pengguna Twitter via ponsel dan komputer

Source: SalingSilang Index

BY GEBRIL DAULAI
Aktivitas Twitter Indonesia

Aktivitas Twit saat weekend

BY GEBRIL DAULAI
Sebagai perbandingan secara kasar, pertumbuhan aktivitas twitter di
2012 meningkat. Kejadian tingkat nasional jelas menjadi pemicu
percakapan di twitter.

Rata-rata aktivitas Twitter di
Indonesia per harinya adalah
2.000.000 tweets.
Dengan peak tertinggi adalah
3.500.000 tweets.

Source: raw data Provetic Consultant

BY GEBRIL DAULAI
Kota Teraktif Twitter Indonesia

Kota-kota yang masuk 10 besar ini adalah kota dengan tingkat
pengaruh (influence) yang dominan di media massa

BY GEBRIL DAULAI

More Related Content

Similar to Partisipasi humas dalam mendorong demokrasi

Keterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluKeterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi Pemilu
Ahsanul Minan
 
Taufiq-AGaniSlide KKA-#7.pptx
Taufiq-AGaniSlide KKA-#7.pptxTaufiq-AGaniSlide KKA-#7.pptx
Taufiq-AGaniSlide KKA-#7.pptx
TaufiqAbdulGani
 
4ilham summary publik digital
4ilham summary  publik digital4ilham summary  publik digital
4ilham summary publik digital
temanna #LABEDDU
 
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentOptimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Dadang Solihin
 
Penyelenggaraan pemilu yang jurdil
Penyelenggaraan pemilu yang jurdilPenyelenggaraan pemilu yang jurdil
Penyelenggaraan pemilu yang jurdilElection Commision
 
Strategi-Komunikasi-Aptika.pptx
Strategi-Komunikasi-Aptika.pptxStrategi-Komunikasi-Aptika.pptx
Strategi-Komunikasi-Aptika.pptx
mediapuslitbangdikla
 
Pengelolaan Website & Media Sosial Lembaga Pemerintah.pdf
Pengelolaan Website & Media Sosial Lembaga Pemerintah.pdfPengelolaan Website & Media Sosial Lembaga Pemerintah.pdf
Pengelolaan Website & Media Sosial Lembaga Pemerintah.pdf
yogasdesign
 
Final Competition Public Relations 2014
Final Competition Public Relations 2014Final Competition Public Relations 2014
Final Competition Public Relations 2014
Novri
 
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas PublikKonsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
Pemilu 2014 dan masa depan demokrasi
Pemilu 2014 dan masa depan demokrasiPemilu 2014 dan masa depan demokrasi
Pemilu 2014 dan masa depan demokrasiElection Commision
 
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open GovernmentMembangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
Tri Widodo W. UTOMO
 
Makalah ilmu politik pa kamburi
Makalah ilmu politik pa kamburiMakalah ilmu politik pa kamburi
Makalah ilmu politik pa kamburi
Septian Muna Barakati
 
BAPPEDA-STRATEGI KOM Pembangunan Pentahelix
BAPPEDA-STRATEGI KOM Pembangunan PentahelixBAPPEDA-STRATEGI KOM Pembangunan Pentahelix
BAPPEDA-STRATEGI KOM Pembangunan Pentahelix
ssuser565d9a
 
Rakor 12 Juni 2023 (Sosialisasi).pptx
Rakor 12 Juni 2023 (Sosialisasi).pptxRakor 12 Juni 2023 (Sosialisasi).pptx
Rakor 12 Juni 2023 (Sosialisasi).pptx
nnugraharahmatt
 
E-Government
E-GovernmentE-Government
E-Government
utari rahmadiani
 
Proposal sid demit
Proposal sid demitProposal sid demit
Proposal sid demit
TheDeMIT Mandalahurip
 

Similar to Partisipasi humas dalam mendorong demokrasi (20)

Keterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluKeterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi Pemilu
 
Taufiq-AGaniSlide KKA-#7.pptx
Taufiq-AGaniSlide KKA-#7.pptxTaufiq-AGaniSlide KKA-#7.pptx
Taufiq-AGaniSlide KKA-#7.pptx
 
4ilham summary publik digital
4ilham summary  publik digital4ilham summary  publik digital
4ilham summary publik digital
 
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentOptimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
 
Penyelenggaraan pemilu yang jurdil
Penyelenggaraan pemilu yang jurdilPenyelenggaraan pemilu yang jurdil
Penyelenggaraan pemilu yang jurdil
 
Strategi-Komunikasi-Aptika.pptx
Strategi-Komunikasi-Aptika.pptxStrategi-Komunikasi-Aptika.pptx
Strategi-Komunikasi-Aptika.pptx
 
Pengelolaan Website & Media Sosial Lembaga Pemerintah.pdf
Pengelolaan Website & Media Sosial Lembaga Pemerintah.pdfPengelolaan Website & Media Sosial Lembaga Pemerintah.pdf
Pengelolaan Website & Media Sosial Lembaga Pemerintah.pdf
 
Final Competition Public Relations 2014
Final Competition Public Relations 2014Final Competition Public Relations 2014
Final Competition Public Relations 2014
 
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas PublikKonsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
 
Pemilu 2014 dan masa depan demokrasi
Pemilu 2014 dan masa depan demokrasiPemilu 2014 dan masa depan demokrasi
Pemilu 2014 dan masa depan demokrasi
 
Makalah ilmu politik pa kamburi
Makalah ilmu politik pa kamburiMakalah ilmu politik pa kamburi
Makalah ilmu politik pa kamburi
 
Makalah ilmu politik pa kamburi (2)
Makalah ilmu politik pa kamburi (2)Makalah ilmu politik pa kamburi (2)
Makalah ilmu politik pa kamburi (2)
 
Makalah ilmu politik pa kamburi
Makalah ilmu politik pa kamburiMakalah ilmu politik pa kamburi
Makalah ilmu politik pa kamburi
 
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open GovernmentMembangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
 
Makalah ilmu politik pa kamburi
Makalah ilmu politik pa kamburiMakalah ilmu politik pa kamburi
Makalah ilmu politik pa kamburi
 
BAPPEDA-STRATEGI KOM Pembangunan Pentahelix
BAPPEDA-STRATEGI KOM Pembangunan PentahelixBAPPEDA-STRATEGI KOM Pembangunan Pentahelix
BAPPEDA-STRATEGI KOM Pembangunan Pentahelix
 
Rakor 12 Juni 2023 (Sosialisasi).pptx
Rakor 12 Juni 2023 (Sosialisasi).pptxRakor 12 Juni 2023 (Sosialisasi).pptx
Rakor 12 Juni 2023 (Sosialisasi).pptx
 
E-Government
E-GovernmentE-Government
E-Government
 
Proposal sid
Proposal sidProposal sid
Proposal sid
 
Proposal sid demit
Proposal sid demitProposal sid demit
Proposal sid demit
 

More from Election Commision

Cara Kerja Metode Kuota dan Divisor Mengkonversi Suara ke Kursi
Cara Kerja Metode Kuota dan Divisor Mengkonversi Suara ke KursiCara Kerja Metode Kuota dan Divisor Mengkonversi Suara ke Kursi
Cara Kerja Metode Kuota dan Divisor Mengkonversi Suara ke Kursi
Election Commision
 
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
Election Commision
 
Tungsura dan Rekap Pilkada 2015
Tungsura dan Rekap Pilkada 2015Tungsura dan Rekap Pilkada 2015
Tungsura dan Rekap Pilkada 2015
Election Commision
 
Pilkada Calon Tunggal
Pilkada Calon TunggalPilkada Calon Tunggal
Pilkada Calon Tunggal
Election Commision
 
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
Election Commision
 
Peluang dan Tantangan Pilkada Serentak 2015
Peluang dan Tantangan Pilkada Serentak 2015Peluang dan Tantangan Pilkada Serentak 2015
Peluang dan Tantangan Pilkada Serentak 2015
Election Commision
 
Pilkada serentak dan penguatan demokrasi
Pilkada serentak dan penguatan demokrasiPilkada serentak dan penguatan demokrasi
Pilkada serentak dan penguatan demokrasi
Election Commision
 
Strategi kpu menangani masalah pilkada serentak 2015
Strategi kpu menangani masalah pilkada serentak 2015Strategi kpu menangani masalah pilkada serentak 2015
Strategi kpu menangani masalah pilkada serentak 2015
Election Commision
 
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan PilkadaPotensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Election Commision
 
Pemberitaan dan Penyiaran kampanye pilkada serentak 2015
Pemberitaan dan Penyiaran kampanye pilkada serentak 2015Pemberitaan dan Penyiaran kampanye pilkada serentak 2015
Pemberitaan dan Penyiaran kampanye pilkada serentak 2015
Election Commision
 
Dinamika Regulasi Pilkada Serentak 2015
Dinamika Regulasi Pilkada Serentak 2015Dinamika Regulasi Pilkada Serentak 2015
Dinamika Regulasi Pilkada Serentak 2015
Election Commision
 
Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015
Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015
Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015Election Commision
 
Perbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesiaPerbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesia
Election Commision
 
Kesiapan penyelenggaraan pemilu 2014
Kesiapan penyelenggaraan pemilu 2014Kesiapan penyelenggaraan pemilu 2014
Kesiapan penyelenggaraan pemilu 2014Election Commision
 
Masalah aktual penyelenggaraan pemilu 2014
Masalah aktual penyelenggaraan pemilu 2014Masalah aktual penyelenggaraan pemilu 2014
Masalah aktual penyelenggaraan pemilu 2014Election Commision
 
Slide rekapitulasi hasil pemilu
Slide rekapitulasi hasil pemiluSlide rekapitulasi hasil pemilu
Slide rekapitulasi hasil pemiluElection Commision
 
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemiluKredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemiluElection Commision
 
Tata kelola penyelenggaraan pemilu yang baik
Tata kelola penyelenggaraan pemilu yang baikTata kelola penyelenggaraan pemilu yang baik
Tata kelola penyelenggaraan pemilu yang baikElection Commision
 
Langkah strategi membangun demokrasi berkualitas
Langkah strategi membangun demokrasi berkualitasLangkah strategi membangun demokrasi berkualitas
Langkah strategi membangun demokrasi berkualitasElection Commision
 
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014Election Commision
 

More from Election Commision (20)

Cara Kerja Metode Kuota dan Divisor Mengkonversi Suara ke Kursi
Cara Kerja Metode Kuota dan Divisor Mengkonversi Suara ke KursiCara Kerja Metode Kuota dan Divisor Mengkonversi Suara ke Kursi
Cara Kerja Metode Kuota dan Divisor Mengkonversi Suara ke Kursi
 
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
Potensi Kerawanan Pada Tahapan Pilkada 2014
 
Tungsura dan Rekap Pilkada 2015
Tungsura dan Rekap Pilkada 2015Tungsura dan Rekap Pilkada 2015
Tungsura dan Rekap Pilkada 2015
 
Pilkada Calon Tunggal
Pilkada Calon TunggalPilkada Calon Tunggal
Pilkada Calon Tunggal
 
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
 
Peluang dan Tantangan Pilkada Serentak 2015
Peluang dan Tantangan Pilkada Serentak 2015Peluang dan Tantangan Pilkada Serentak 2015
Peluang dan Tantangan Pilkada Serentak 2015
 
Pilkada serentak dan penguatan demokrasi
Pilkada serentak dan penguatan demokrasiPilkada serentak dan penguatan demokrasi
Pilkada serentak dan penguatan demokrasi
 
Strategi kpu menangani masalah pilkada serentak 2015
Strategi kpu menangani masalah pilkada serentak 2015Strategi kpu menangani masalah pilkada serentak 2015
Strategi kpu menangani masalah pilkada serentak 2015
 
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan PilkadaPotensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
 
Pemberitaan dan Penyiaran kampanye pilkada serentak 2015
Pemberitaan dan Penyiaran kampanye pilkada serentak 2015Pemberitaan dan Penyiaran kampanye pilkada serentak 2015
Pemberitaan dan Penyiaran kampanye pilkada serentak 2015
 
Dinamika Regulasi Pilkada Serentak 2015
Dinamika Regulasi Pilkada Serentak 2015Dinamika Regulasi Pilkada Serentak 2015
Dinamika Regulasi Pilkada Serentak 2015
 
Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015
Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015
Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015
 
Perbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesiaPerbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesia
 
Kesiapan penyelenggaraan pemilu 2014
Kesiapan penyelenggaraan pemilu 2014Kesiapan penyelenggaraan pemilu 2014
Kesiapan penyelenggaraan pemilu 2014
 
Masalah aktual penyelenggaraan pemilu 2014
Masalah aktual penyelenggaraan pemilu 2014Masalah aktual penyelenggaraan pemilu 2014
Masalah aktual penyelenggaraan pemilu 2014
 
Slide rekapitulasi hasil pemilu
Slide rekapitulasi hasil pemiluSlide rekapitulasi hasil pemilu
Slide rekapitulasi hasil pemilu
 
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemiluKredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu
 
Tata kelola penyelenggaraan pemilu yang baik
Tata kelola penyelenggaraan pemilu yang baikTata kelola penyelenggaraan pemilu yang baik
Tata kelola penyelenggaraan pemilu yang baik
 
Langkah strategi membangun demokrasi berkualitas
Langkah strategi membangun demokrasi berkualitasLangkah strategi membangun demokrasi berkualitas
Langkah strategi membangun demokrasi berkualitas
 
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
 

Partisipasi humas dalam mendorong demokrasi

  • 1. Partisipasi Humas dalam Mendorong Implementasi Demokrasi yang Transparan dan Akuntabel BY GEBRIL DAULAI
  • 2. Pokok Pikiran • Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya • Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia • Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik • Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik • Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi BY GEBRIL DAULAI
  • 3. Ciri-Ciri Keterbukaan • • • • • Menurut David Beetham dan Kevin Boyle : Pemerintah menyediakan berbagai informasi faktual terkait dengan kebijakan yang akan dan sudah diambil Ada peluang bagi publik dan pers untuk mendapatkan atau mengakses berbagai dokumen pemerintah Terbukanya rapat-rapat pemerintah bagi publik dan pers Adanya konsultasi publik yang dilakukan secara sistematik oleh pemerintah Prinsip mengenai keterbukaan bukan berarti semua informasi mengenai penyelenggaraan boleh diakses oleh publik BY GEBRIL DAULAI
  • 4. Keterbukaan dan Akuntabilitas di Era Demokrasi • Keterbukaan dan akuntabilitas menjadi bukti bahwa pemerintahan dapat bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukannya kepada rakyat • Keterbukaan dan akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan, dukungan dan partisipasi masyarakat • Keterbukaan dan akuntabilitas dapat mencegah pemerintahan melakukan penyimpangan • Keterbukaan dan akuntabilitas dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan persatuan antara rakyat dengan pemerintah • Keterbukaan dan akuntabilitas mempermudah terjalinnya hubungan kerja sama dengan lembaga lain • Kebebasan pers dalam menyebarkan berita merupakan salah satu bentuk keterbukaan BY GEBRIL DAULAI
  • 5. Konsep Keterbukaan dan Akuntabilitas dalam Sistem Demokrasi Konsepsi Akuntabilitas : • Akuntabilitas mengharuskan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku • Akuntabilitas berarti dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditelusuri, dapat dijelaskan, dapat menjawab pertanyaan mengenai account atau penjelasan dari sesuatu yang terjadi • Akuntabilitas ditandai adanya akses yang mudah terhadap informasi, adanya standar profesional dan integritas personal yang tinggi dari badan publik dan adanya umpan balik dari masyarakat • Akuntabilitas bertujuan untuk menjamin agar prosedur, aktivitas dan luaran dari kebijakan pemerintahan dapat memenuhi tujuan dan standar yang telah disepakati BY GEBRIL DAULAI
  • 6. Konsep Keterbukaan dan Akuntabilitas dalam Sistem Demokrasi Konsepsi Transparansi/Keterbukaan • Transparansi ditandai dengan keinginan untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara • Transparansi adalah keadaan dimana setiap orang dapat mengetahui proses pembuatan dan pengambilan keputusan di pemerintahan umum • Transparansi ditandai dengan ketersediaan informasi secara bebas dan dapat diakses secara langsung kepada pihak-pihak yang terkena dampak secara langsung oleh keputusan tersebut • Transparansi ditandai dengan adanya jaminan kepada masyarakat untuk mengetahui siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya BY GEBRIL DAULAI
  • 7. Praktik Keterbukaan dan Akuntabilitas dalam Tahapan Pemilu 2014 • Tahap Pendaftaran dan Verifikasi Parpol 1. Pemisahan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual 2. Pemisahan tim penerima berkas dengan tim pemeriksa berkas 3. Penggunaan sistem informasi partai politik (sipol) sebagai alat bantu konsolidasi dan pengolahan data 4. Penyerahan hasil verifikasi administrasi ke parpol secara lengkap 5. Pleno terbuka secara berjenjang dalam penetapan partai politik peserta Pemilu BY GEBRIL DAULAI
  • 8. Praktik Pemilu 2014 • Tahap Penetapan Jumlah Kursi dan Penyusunan Dapil 1. Membuka ruang konsultasi dengan publik 2. Memaparkan desain dapil yang sudah dirancang untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat 3. Membuka secara detail peta setiap dapil untuk dapat dibaca secara bersama-sama dengan masyarakat 4. Memastikan bahwa desain dapil tidak hanya memenuhi unsur kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, coterminous tetapi aspek kohesivitas dan integritas wilayah menjadi sangat penting 5. Memastikan pembentukan dapil tidak memicu konflik di tengah-tengah masyarakat BY GEBRIL DAULAI
  • 9. Praktik Pemilu 2014 • Tahap Pencalonan 1. Penggunaan sistem informasi pencalonan (silon) untuk entri data calon 2. Pemeriksaan berkas dihadapan penghubung parpol dan penandatanganan berita acara secara bersama antar KPU dengan utusan parpol 3. Hasil pemeriksaan berkas diumumkan secara luas melalui website KPU 4. DCS, DCSHP dan DCT beserta riwayat hidupnya diumumkan secara luas melalui website KPU dan media massa BY GEBRIL DAULAI
  • 10. Praktik Pemilu 2014 • Tahap Pemutakhiran Data Pemilih 1. Penggunaan sistem informasi data pemilih (sidalih) dalam hal konsolidasi, distribusi dan publikasi data 2. Pengumuman DPS, DPSHP dan DPT secara online 3. Penyandingan DPSHP dengan DP4 4. Pencermatan ulang terhadap DPT yang sudah ditetapkan 5. Tim teknis KPU Pusat turun membantu daerah-daerah yang bermasalah dalam hal pengumpulan dan pengolahan data pemilih BY GEBRIL DAULAI
  • 11. Praktek Pemilu 2014 • Tahap kampanye 1. Larangan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD yang menjadi calon anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi pemeran iklan layanan masyarakat pada institusinya 2. Pengaturan pemasangan baliho, billboard dan spanduk untuk setiap parpol dan caleg 3. Pelaporan dana kampanye parpol secara berkala ke KPU yang di dalamnya terdapat laporan dana kampanye caleg 4. Penetapan zona dan media pemasangan alat peraga kampanye bekerja sama dengan Pemerintah Daerah 5. Pengaturan jadwal kampanye untuk setiap parpol BY GEBRIL DAULAI
  • 12. Praktek Pemilu 2014 • Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara 1. Penandaan khusus untuk formulir C1 dan C1 plano untuk menjaga keaslian perolehan suara setiap parpol dan caleg 2. Penandaan khusus surat suara untuk menghindari penggandaan surat suara 3. Pengawasan yang ketat oleh saksi parpol, pengawas pemilu dan masyarakat dalam kegiatan penghitungan dan rekapitulasi hasil Pemilu secara berjenjang 4. Jika dalam penghitungan suara menggunakan alat bantu teknologi maka harus dipastikan teknologi tersebut akurat dan aman 5. Melakukan pengawasan internal yang ketat terhadap proses entri data 6. Memastikan keaslian dokumen sertifikat hasil penghitungan suara yang dientri BY GEBRIL DAULAI
  • 13. Analisis Situasi (1) • Dunia mengalami revolusi komunikasi ditandai dengan ledakan (eksplosi) teknologi komunikasi, dimana terjadi peningkatan penggunaan satelit, mikro-prosesor, komputer, pelayanan radio, dan perubahan yang terjadi sebagai konsekuensi yang ditempa oleh bidang sosial, ekonomi, politik, kultural, dan gaya hidup manusia • Media mengalami konvergensi sebagai salah satu bentuk revolusi di bidang komunikasi, dimana terjadi integrasi dari media massa, komputer dan telekomunikasi menjadi sebuah kesatuan secara teknologis dan institusi mendasar dalam bentuk digitalisasi • Konvergensi media mampu mengubah gaya hidup dan isu-isu sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat • Penyebaran informasi tidak lagi bersifat cepat, aktual, massif dan global tetapi juga lebih interaktif • Pemerintah dituntut untuk membangun sistem dan metode berkomunikasi secara interaktif dengan warganya BY GEBRIL DAULAI
  • 14. Analisis Situasi (2) • Revolusi di bidang komunikasi membuat publik menjadi konsumen berita (news getter) sekaligus produsen berita (news maker) • Ruang diskusi publik berubah dari psycal space (ruang fisik) menjadi virtual space (ruang maya) • Diskusi, pertukaran informasi, ide dan upaya saling mempengaruhi berlangsung tanpa terhambat batas-batas negara • Revolusi komunikasi telah mendorong percepatan revolusi politik di sejumlah negara seperti yang terjadi di Mesir • Negara tidak lagi memungkinkan melakukan kontrol terhadap lalu lintas informasi dan ide di ruang maya • Negara demokrasi penting menyiapkan sumberdaya yang handal untuk masuk dalam ruang-ruang diskusi di dunia maya dan mempengaruhi opini publik baik dalam kontek nasional, regional dan global BY GEBRIL DAULAI
  • 15. Analisis Situasi (3) • Konglomerasi media menjadi salah satu ancaman bagi keberlangsungan demokrasi • Konglomerasi media dapat mengubah orientasi media dari layanan informasi untuk kepentingan rakyat menjadi kepentingan bisnis dan politik pemilik modal semata • Konglomerasi media mengakibatkan kemerdekaan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum dapat terabaikan • Sebagian besar media arus utama di Indonesia memiliki afiliasi politik dengan partai politik tertentu • Media arus utama belum sepenuhnya berperan dalam mendorong demokrasi yang transparan dan akuntabel • Media arus utama belum mendorong sepenuhnya terwujudnya demokrasi substantif • Orientasi pemberitaan media lebih dominan pada institusi penyelenggara Pemilu daripada pada institusi demokrasi BY GEBRIL DAULAI
  • 16. Analisis Situasi (4) • Media belum sepenuhnya mampu menjadi instrumen representasi kepentingan publik • Media belum sepenuhnya menjadi arena interaksi dan konstruksi kesadaran tentang Keindonesian • Media belum sepenuhnya menjadi arena kontestasi politik dan pembentukan opini publik yang sehat • Media belum sepenuhnya menjadi arena interaksi gagasan antar elemen masyarakat sipil di tingkat lokal dan nasional • Media belum sepenuhnya berperan dalam menjaga tatanan budaya Indonesia yang berlandaskan Pancasila yang bersumber dari nilainilai agama, moral dan kebudayaan Indonesia • Media belum memberikan ruang apresiasi terhadap capaiancapaian pembangunan yang dilakukan para penyelenggara negara baik di tingkat pusat maupun daerah BY GEBRIL DAULAI
  • 17. Peran Strategis Humas • Sinergi informasi publik di internal organisasi dan lembaga-lembaga mitra • Mempengaruhi opini publik melalui agenda setting dengan memanfaatkan semua jenis media baik media arus utama, tradisional, online maupun new media • Mengoptimalkan jaringan komunikasi dan informasi yang dimiliki baik di internal maupun dengan mitra • Membentuk tim pemantau lalu lintas informasi untuk setiap jenis media • Membentuk tim analisis informasi, counter berita dan news maker untuk setiap jenis media BY GEBRIL DAULAI
  • 18. Posisi Masyarakat : 1. Tahu 2. Paham 3. Sadar 4. Bertindak 1. Sosialisasi Politik 2. Pendidikan Politik 3. Kesadaran Politik Penggodokan, Pengelolaan dan penyediaan informasi oleh Humas 1.Cerdas 2. Kritis 3. Rasional 4. Mandiri Partisipasi Politik Meningkat 1. 2. 3. 4. 5. 1.Penyelenggara 2. Peserta 3. Pemilih 4. Pemerintah Pemilu yang Jurdil Arena Pertarungan : Media internal (online dan tv) New media (fb, twitter, netlog, blog, dll) Media arus utama Media online Media tradisional Publik Trust BY GEBRIL DAULAI Suprastruktur Demokrasi : 1. Dewan Perwakilan Rakyat 2. Dewan Perwakilan Daerah 3. Lembaga Kepresidenan Demokrasi yang Transparan dan Akuntabel Legitimasi PERAN STRATEGIS HUMAS DALAM PEMILU 2014 Infrastruktur Demokrasi : 1. Partai Politik 2. Interest Group 3. Preasure Group 4. Political figure 5. Media komunikasi politik Jejaring dan Kompetensi
  • 19. STRATEGI PELAYANAN INFORMASI MASALAH 1. Humas tidak membuat agenda setting 2. Humas kurang intens melakukan pemantauan lalu lintas informasi 3. Humas tidak didukung dengan suplai informasi dari bagian lain KUNCI SUKSES 1. Kewenangan 2. Akses 3. Kordinasi 4. SDM 5. Sarana dan prasarana HASIL AKHIR 1. Pemenuhan Hak Tahu Publik 2. Menampung, mengolah dan merespons aspirasi publik 3. Meningkatkan legitimasi publik 4. Mendorong partisipasi publik 5. Membangun citra di mata publik HUMAS Penggunaan Media: 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. New Media Cetak, online dan penyiaran Tatap mula Pertunjukan Rakyat Luar ruang 5. BY GEBRIL DAULAI Jumlah berita Kualitas berita Luasan penyebaran berita Intensitas penyebaran berita Interaksi dengan audiens
  • 20. TATA KELOLA KEHUMASAN LAPORAN 1. 2. 3. 4. 5. Laporan monitoring media Laporan media center daerah Laporan lembaga mitra Laporan masyarakat Laporan Khusus Klasifikasi Isu Strategis Perumusan Agenda Setting & Penyiapan Materi Publikasi Evaluasi Jaringan Diseminasi Informasi Publik Bakohumas Media Massa Media Publik New Media Media Center Publik - Masyarakat BY GEBRIL DAULAI Kemitraan A G E N D A S E T T I N G D I S E M I N A S I
  • 21. Jejaring Komunikasi Media Massa (cetak, radio, televisi, online, lokal dan nasional) Media Center KPU (33 Provinsi dan 497 Kab/Kot) New Media (fb, twitter, netlog, blog, dlsb) Jejaring Komunikasi Media publik (TVRI, RRI, media kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan media luar ruang) Media mitra (ormas, perguruan tinggi, LSM, OKP, dunia usaha, dunia profesi, asosiasi, dlsb( BY GEBRIL DAULAI
  • 33. Twitter : Medium ini terkenal sebagai medium percakapan (conversation). Hampir seluruh kegiatan di media sosial dipercakapkan di Twitter. Twitter merupakan ocehan, kicauan, atau dikenal sebagai microblogging. Lewat Twitter, publik bisa mem-follow tokoh idola mereka dan menyimak catatan (log) singkat mereka. Twitter muncul tahun 2006, namun mulai ramai di Januari 2009. Orang Indonesia berkicau sekitar 1,6 juta tweets per hari. Kedua teraktif di dunia setelah Amerika. BY GEBRIL DAULAI
  • 36. Twitter Di Ponsel Komparasi pengguna Twitter via ponsel dan komputer Source: SalingSilang Index BY GEBRIL DAULAI
  • 37. Aktivitas Twitter Indonesia Aktivitas Twit saat weekend BY GEBRIL DAULAI
  • 38. Sebagai perbandingan secara kasar, pertumbuhan aktivitas twitter di 2012 meningkat. Kejadian tingkat nasional jelas menjadi pemicu percakapan di twitter. Rata-rata aktivitas Twitter di Indonesia per harinya adalah 2.000.000 tweets. Dengan peak tertinggi adalah 3.500.000 tweets. Source: raw data Provetic Consultant BY GEBRIL DAULAI
  • 39. Kota Teraktif Twitter Indonesia Kota-kota yang masuk 10 besar ini adalah kota dengan tingkat pengaruh (influence) yang dominan di media massa BY GEBRIL DAULAI