Keterbukaan informasi dalam pemilu diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas proses dan integritas hasil pemilu. Apa saja jenis informasi publik dalam pemilu dan bagaimana masyarakat akan memanfaatkannya?
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentDadang Solihin
10 November 2021 Kuliah Tamu Pemerintahan Cerdas (PEMDAS) Program Studi Magister Teknologi Informasi (MTI) Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Jakarta
Pengelolaan Website & Media Sosial Lembaga Pemerintah.pdfyogasdesign
Media Digital Sebagai Sarana Komunikasi Lembaga Pemerintahan Daerah kini memegang peranan penting dalam mensoislisasikan program-program pembangunan sekaligus sebagai penghubung dengan masyarakat. Pengelolaan website resmi dan media sosial adalah yang paling sering menjadi perhatian.
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas PublikTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Bimtek “Sistem Manajemen Open Government Melalui Peningkatan Etika Pemerintahan dan Akuntabilitas Publik”, oleh Pusdiklat Dagri
Sahid Gunawangsa Hotel, Surabaya, 20 Juni 2014
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open GovernmentTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Bimtek “Open Government Dalam Rangka Peningkatan Integritas Pelayanan Akuntabilitas Publik”, oleh Pusdiklat Dagri
Horison Hotel, Bandung, 19 Juli 2014
Cara Kerja Metode Kuota dan Divisor Mengkonversi Suara ke KursiElection Commision
Simulasi penerapan berbagai metode kuota dan divisor dalam mengkonversi suara peserta pemilu menjadi kursi dengan menggunakan data hasil pemilu DPR Tahun 2014 Dapil Papua
Keterbukaan informasi dalam pemilu diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas proses dan integritas hasil pemilu. Apa saja jenis informasi publik dalam pemilu dan bagaimana masyarakat akan memanfaatkannya?
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentDadang Solihin
10 November 2021 Kuliah Tamu Pemerintahan Cerdas (PEMDAS) Program Studi Magister Teknologi Informasi (MTI) Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Jakarta
Pengelolaan Website & Media Sosial Lembaga Pemerintah.pdfyogasdesign
Media Digital Sebagai Sarana Komunikasi Lembaga Pemerintahan Daerah kini memegang peranan penting dalam mensoislisasikan program-program pembangunan sekaligus sebagai penghubung dengan masyarakat. Pengelolaan website resmi dan media sosial adalah yang paling sering menjadi perhatian.
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas PublikTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Bimtek “Sistem Manajemen Open Government Melalui Peningkatan Etika Pemerintahan dan Akuntabilitas Publik”, oleh Pusdiklat Dagri
Sahid Gunawangsa Hotel, Surabaya, 20 Juni 2014
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open GovernmentTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Bimtek “Open Government Dalam Rangka Peningkatan Integritas Pelayanan Akuntabilitas Publik”, oleh Pusdiklat Dagri
Horison Hotel, Bandung, 19 Juli 2014
Cara Kerja Metode Kuota dan Divisor Mengkonversi Suara ke KursiElection Commision
Simulasi penerapan berbagai metode kuota dan divisor dalam mengkonversi suara peserta pemilu menjadi kursi dengan menggunakan data hasil pemilu DPR Tahun 2014 Dapil Papua
Untuk pertama kalinya dalam sejarah pilkada di di Indonesia terdapat calon tunggal. Materi ini akan memaparkan kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya calon tunggal
Slide ini memberikan informasi singkat tentang dinamika regulasi pilkada serentak 2015, inovasi KPU dalam penyelenggaraan tahapan pilkada dan isu2 strategis pada setiap tahapan
Arah dan strategi kebijakan penanganan kampanye 2014
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasi
1. Partisipasi Humas dalam Mendorong
Implementasi Demokrasi yang Transparan
dan Akuntabel
BY GEBRIL DAULAI
2. Pokok Pikiran
• Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi
pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya
• Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia
• Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri
penting negara demokratis yang menjunjung tinggi
kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan
negara yang baik
• Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam
mengoptimalkan
pengawasan
publik
terhadap
penyelenggaraan negara dan Badan Publik
• Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya
untuk mengembangkan masyarakat informasi
BY GEBRIL DAULAI
3. Ciri-Ciri Keterbukaan
•
•
•
•
•
Menurut David Beetham dan Kevin Boyle :
Pemerintah menyediakan berbagai informasi faktual
terkait dengan kebijakan yang akan dan sudah diambil
Ada peluang bagi publik dan pers untuk mendapatkan
atau mengakses berbagai dokumen pemerintah
Terbukanya rapat-rapat pemerintah bagi publik dan
pers
Adanya konsultasi publik yang dilakukan secara
sistematik oleh pemerintah
Prinsip mengenai keterbukaan bukan berarti semua
informasi mengenai penyelenggaraan boleh diakses
oleh publik
BY GEBRIL DAULAI
4. Keterbukaan dan Akuntabilitas
di Era Demokrasi
• Keterbukaan dan akuntabilitas menjadi bukti bahwa pemerintahan
dapat bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukannya
kepada rakyat
• Keterbukaan dan akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan,
dukungan dan partisipasi masyarakat
• Keterbukaan dan akuntabilitas dapat mencegah pemerintahan
melakukan penyimpangan
• Keterbukaan dan akuntabilitas dapat meningkatkan rasa
kebersamaan dan persatuan antara rakyat dengan pemerintah
• Keterbukaan dan akuntabilitas mempermudah terjalinnya
hubungan kerja sama dengan lembaga lain
• Kebebasan pers dalam menyebarkan berita merupakan salah satu
bentuk keterbukaan
BY GEBRIL DAULAI
5. Konsep Keterbukaan dan Akuntabilitas
dalam Sistem Demokrasi
Konsepsi Akuntabilitas :
• Akuntabilitas mengharuskan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
Penyelenggara Negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
• Akuntabilitas berarti dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditelusuri,
dapat dijelaskan, dapat menjawab pertanyaan mengenai account atau
penjelasan dari sesuatu yang terjadi
• Akuntabilitas ditandai adanya akses yang mudah terhadap informasi,
adanya standar profesional dan integritas personal yang tinggi dari badan
publik dan adanya umpan balik dari masyarakat
• Akuntabilitas bertujuan untuk menjamin agar prosedur, aktivitas dan
luaran dari kebijakan pemerintahan dapat memenuhi tujuan dan standar
yang telah disepakati
BY GEBRIL DAULAI
6. Konsep Keterbukaan dan Akuntabilitas
dalam Sistem Demokrasi
Konsepsi Transparansi/Keterbukaan
• Transparansi ditandai dengan keinginan untuk membuka diri terhadap hak
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak
diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia
negara
• Transparansi adalah keadaan dimana setiap orang dapat mengetahui
proses pembuatan dan pengambilan keputusan di pemerintahan umum
• Transparansi ditandai dengan ketersediaan informasi secara bebas dan
dapat diakses secara langsung kepada pihak-pihak yang terkena dampak
secara langsung oleh keputusan tersebut
• Transparansi ditandai dengan adanya jaminan kepada masyarakat untuk
mengetahui siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya
BY GEBRIL DAULAI
7. Praktik Keterbukaan dan Akuntabilitas
dalam Tahapan Pemilu 2014
• Tahap Pendaftaran dan Verifikasi Parpol
1. Pemisahan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual
2. Pemisahan tim penerima berkas dengan tim
pemeriksa berkas
3. Penggunaan sistem informasi partai politik (sipol)
sebagai alat bantu konsolidasi dan pengolahan data
4. Penyerahan hasil verifikasi administrasi ke parpol
secara lengkap
5. Pleno terbuka secara berjenjang dalam penetapan
partai politik peserta Pemilu
BY GEBRIL DAULAI
8. Praktik Pemilu 2014
• Tahap Penetapan Jumlah Kursi dan Penyusunan Dapil
1. Membuka ruang konsultasi dengan publik
2. Memaparkan desain dapil yang sudah dirancang untuk
mendapat masukan dan tanggapan masyarakat
3. Membuka secara detail peta setiap dapil untuk dapat
dibaca secara bersama-sama dengan masyarakat
4. Memastikan bahwa desain dapil tidak hanya memenuhi
unsur
kesetaraan
nilai
suara,
proporsionalitas,
coterminous tetapi aspek kohesivitas dan integritas
wilayah menjadi sangat penting
5. Memastikan pembentukan dapil tidak memicu konflik di
tengah-tengah masyarakat
BY GEBRIL DAULAI
9. Praktik Pemilu 2014
• Tahap Pencalonan
1. Penggunaan sistem informasi pencalonan (silon)
untuk entri data calon
2. Pemeriksaan berkas dihadapan penghubung
parpol dan penandatanganan berita acara
secara bersama antar KPU dengan utusan parpol
3. Hasil pemeriksaan berkas diumumkan secara
luas melalui website KPU
4. DCS, DCSHP dan DCT beserta riwayat hidupnya
diumumkan secara luas melalui website KPU
dan media massa
BY GEBRIL DAULAI
10. Praktik Pemilu 2014
• Tahap Pemutakhiran Data Pemilih
1. Penggunaan sistem informasi data pemilih (sidalih)
dalam hal konsolidasi, distribusi dan publikasi data
2. Pengumuman DPS, DPSHP dan DPT secara online
3. Penyandingan DPSHP dengan DP4
4. Pencermatan ulang terhadap DPT yang sudah
ditetapkan
5. Tim teknis KPU Pusat turun membantu daerah-daerah
yang bermasalah dalam hal pengumpulan dan
pengolahan data pemilih
BY GEBRIL DAULAI
11. Praktek Pemilu 2014
• Tahap kampanye
1. Larangan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD
yang menjadi calon anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi
pemeran iklan layanan masyarakat pada institusinya
2. Pengaturan pemasangan baliho, billboard dan spanduk
untuk setiap parpol dan caleg
3. Pelaporan dana kampanye parpol secara berkala ke KPU
yang di dalamnya terdapat laporan dana kampanye caleg
4. Penetapan zona dan media pemasangan alat peraga
kampanye bekerja sama dengan Pemerintah Daerah
5. Pengaturan jadwal kampanye untuk setiap parpol
BY GEBRIL DAULAI
12. Praktek Pemilu 2014
• Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara
1. Penandaan khusus untuk formulir C1 dan C1 plano untuk
menjaga keaslian perolehan suara setiap parpol dan caleg
2. Penandaan khusus surat suara untuk menghindari
penggandaan surat suara
3. Pengawasan yang ketat oleh saksi parpol, pengawas pemilu
dan masyarakat dalam kegiatan penghitungan dan rekapitulasi
hasil Pemilu secara berjenjang
4. Jika dalam penghitungan suara menggunakan alat bantu
teknologi maka harus dipastikan teknologi tersebut akurat dan
aman
5. Melakukan pengawasan internal yang ketat terhadap proses
entri data
6. Memastikan keaslian dokumen sertifikat hasil penghitungan
suara yang dientri
BY GEBRIL DAULAI
13. Analisis Situasi (1)
• Dunia mengalami revolusi komunikasi ditandai dengan ledakan
(eksplosi) teknologi komunikasi, dimana terjadi peningkatan
penggunaan satelit, mikro-prosesor, komputer, pelayanan radio,
dan perubahan yang terjadi sebagai konsekuensi yang ditempa oleh
bidang sosial, ekonomi, politik, kultural, dan gaya hidup manusia
• Media mengalami konvergensi sebagai salah satu bentuk revolusi di
bidang komunikasi, dimana terjadi integrasi dari media massa,
komputer dan telekomunikasi menjadi sebuah kesatuan secara
teknologis dan institusi mendasar dalam bentuk digitalisasi
• Konvergensi media mampu mengubah gaya hidup dan isu-isu sosial
yang berkembang di tengah-tengah masyarakat
• Penyebaran informasi tidak lagi bersifat cepat, aktual, massif dan
global tetapi juga lebih interaktif
• Pemerintah dituntut untuk membangun sistem dan metode
berkomunikasi secara interaktif dengan warganya
BY GEBRIL DAULAI
14. Analisis Situasi (2)
• Revolusi di bidang komunikasi membuat publik menjadi konsumen
berita (news getter) sekaligus produsen berita (news maker)
• Ruang diskusi publik berubah dari psycal space (ruang fisik)
menjadi virtual space (ruang maya)
• Diskusi, pertukaran informasi, ide dan upaya saling mempengaruhi
berlangsung tanpa terhambat batas-batas negara
• Revolusi komunikasi telah mendorong percepatan revolusi politik
di sejumlah negara seperti yang terjadi di Mesir
• Negara tidak lagi memungkinkan melakukan kontrol terhadap lalu
lintas informasi dan ide di ruang maya
• Negara demokrasi penting menyiapkan sumberdaya yang handal
untuk masuk dalam ruang-ruang diskusi di dunia maya dan
mempengaruhi opini publik baik dalam kontek nasional, regional
dan global
BY GEBRIL DAULAI
15. Analisis Situasi (3)
• Konglomerasi media menjadi salah satu ancaman bagi
keberlangsungan demokrasi
• Konglomerasi media dapat mengubah orientasi media dari layanan
informasi untuk kepentingan rakyat menjadi kepentingan bisnis dan
politik pemilik modal semata
• Konglomerasi media mengakibatkan kemerdekaan pers sebagai
salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip
demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum dapat terabaikan
• Sebagian besar media arus utama di Indonesia memiliki afiliasi
politik dengan partai politik tertentu
• Media arus utama belum sepenuhnya berperan dalam mendorong
demokrasi yang transparan dan akuntabel
• Media arus utama belum mendorong sepenuhnya terwujudnya
demokrasi substantif
• Orientasi pemberitaan media lebih dominan pada institusi
penyelenggara Pemilu daripada pada institusi demokrasi
BY GEBRIL DAULAI
16. Analisis Situasi (4)
• Media belum sepenuhnya mampu menjadi instrumen representasi
kepentingan publik
• Media belum sepenuhnya menjadi arena interaksi dan konstruksi
kesadaran tentang Keindonesian
• Media belum sepenuhnya menjadi arena kontestasi politik dan
pembentukan opini publik yang sehat
• Media belum sepenuhnya menjadi arena interaksi gagasan antar
elemen masyarakat sipil di tingkat lokal dan nasional
• Media belum sepenuhnya berperan dalam menjaga tatanan budaya
Indonesia yang berlandaskan Pancasila yang bersumber dari nilainilai agama, moral dan kebudayaan Indonesia
• Media belum memberikan ruang apresiasi terhadap capaiancapaian pembangunan yang dilakukan para penyelenggara negara
baik di tingkat pusat maupun daerah
BY GEBRIL DAULAI
17. Peran Strategis Humas
• Sinergi informasi publik di internal organisasi dan
lembaga-lembaga mitra
• Mempengaruhi opini publik melalui agenda setting
dengan memanfaatkan semua jenis media baik media
arus utama, tradisional, online maupun new media
• Mengoptimalkan jaringan komunikasi dan informasi
yang dimiliki baik di internal maupun dengan mitra
• Membentuk tim pemantau lalu lintas informasi untuk
setiap jenis media
• Membentuk tim analisis informasi, counter berita dan
news maker untuk setiap jenis media
BY GEBRIL DAULAI
18. Posisi
Masyarakat :
1. Tahu
2. Paham
3. Sadar
4. Bertindak
1. Sosialisasi Politik
2. Pendidikan Politik
3. Kesadaran Politik
Penggodokan,
Pengelolaan dan
penyediaan
informasi oleh
Humas
1.Cerdas
2. Kritis
3. Rasional
4. Mandiri
Partisipasi
Politik
Meningkat
1.
2.
3.
4.
5.
1.Penyelenggara
2. Peserta
3. Pemilih
4. Pemerintah
Pemilu
yang Jurdil
Arena Pertarungan :
Media internal (online dan tv)
New media (fb, twitter,
netlog, blog, dll)
Media arus utama
Media online
Media tradisional
Publik
Trust
BY GEBRIL DAULAI
Suprastruktur Demokrasi :
1. Dewan Perwakilan Rakyat
2. Dewan Perwakilan Daerah
3. Lembaga Kepresidenan
Demokrasi
yang
Transparan
dan Akuntabel
Legitimasi
PERAN STRATEGIS
HUMAS DALAM
PEMILU 2014
Infrastruktur Demokrasi :
1. Partai Politik
2. Interest Group
3. Preasure Group
4. Political figure
5. Media komunikasi
politik
Jejaring dan
Kompetensi
19. STRATEGI PELAYANAN INFORMASI
MASALAH
1. Humas tidak
membuat agenda
setting
2. Humas kurang
intens melakukan
pemantauan lalu
lintas informasi
3. Humas tidak
didukung dengan
suplai informasi
dari bagian lain
KUNCI SUKSES
1. Kewenangan
2. Akses
3. Kordinasi
4. SDM
5. Sarana dan
prasarana
HASIL AKHIR
1. Pemenuhan Hak
Tahu Publik
2. Menampung,
mengolah dan
merespons
aspirasi publik
3. Meningkatkan
legitimasi publik
4. Mendorong
partisipasi publik
5. Membangun citra
di mata publik
HUMAS
Penggunaan Media:
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
New Media
Cetak, online dan penyiaran
Tatap mula
Pertunjukan Rakyat
Luar ruang
5.
BY GEBRIL DAULAI
Jumlah berita
Kualitas berita
Luasan penyebaran berita
Intensitas penyebaran
berita
Interaksi dengan audiens
20. TATA KELOLA KEHUMASAN
LAPORAN
1.
2.
3.
4.
5.
Laporan monitoring media
Laporan media center daerah
Laporan lembaga mitra
Laporan masyarakat
Laporan Khusus
Klasifikasi
Isu Strategis
Perumusan Agenda Setting & Penyiapan Materi Publikasi
Evaluasi
Jaringan Diseminasi Informasi Publik
Bakohumas
Media Massa
Media Publik
New Media
Media Center
Publik - Masyarakat
BY GEBRIL DAULAI
Kemitraan
A
G
E
N
D
A
S
E
T
T
I
N
G
D
I
S
E
M
I
N
A
S
I
21. Jejaring Komunikasi
Media Massa (cetak,
radio, televisi, online,
lokal dan nasional)
Media Center KPU
(33 Provinsi dan
497 Kab/Kot)
New Media (fb,
twitter, netlog,
blog, dlsb)
Jejaring
Komunikasi
Media publik (TVRI, RRI,
media kementerian/lembaga,
pemerintah daerah dan
media luar ruang)
Media mitra (ormas,
perguruan tinggi, LSM,
OKP, dunia usaha, dunia
profesi, asosiasi, dlsb(
BY GEBRIL DAULAI
33. Twitter : Medium ini terkenal sebagai medium percakapan
(conversation). Hampir seluruh kegiatan di media sosial
dipercakapkan di Twitter.
Twitter merupakan ocehan, kicauan, atau dikenal sebagai
microblogging. Lewat Twitter, publik bisa mem-follow tokoh
idola mereka dan menyimak catatan (log) singkat mereka.
Twitter muncul tahun 2006, namun mulai ramai di Januari
2009. Orang Indonesia berkicau sekitar 1,6 juta tweets per
hari. Kedua teraktif di dunia setelah Amerika.
BY GEBRIL DAULAI
38. Sebagai perbandingan secara kasar, pertumbuhan aktivitas twitter di
2012 meningkat. Kejadian tingkat nasional jelas menjadi pemicu
percakapan di twitter.
Rata-rata aktivitas Twitter di
Indonesia per harinya adalah
2.000.000 tweets.
Dengan peak tertinggi adalah
3.500.000 tweets.
Source: raw data Provetic Consultant
BY GEBRIL DAULAI
39. Kota Teraktif Twitter Indonesia
Kota-kota yang masuk 10 besar ini adalah kota dengan tingkat
pengaruh (influence) yang dominan di media massa
BY GEBRIL DAULAI