1. Potret Birokrasi & Pelayanan;
2. Esensi / Urgensi Perlu Open Government;
3. Penerapan Open Government di Indonesia
Untu...
1. Potret Birokrasi &
Pelayanan
27,8 % 50 % 22,2 %
2. Esensi / Urgensi Perlu
Open Government;
TRANSPARENCY. In a well-functioning, democratic society
citizens need to know what their government is doing. To do
that, ...
Gap antara pengguna E-government dengan pengguna
Sosial Media di Inggris Media online saja belum cukup.
only 28%
use e-gov...
% penduduk berdasar kepemilikan HP/akses internet via HP
Manfaat penggunaan Sosial Media oleh instansi
pemerintah (survey di 11 negara OECD, 2013)
0
0.291666667
0.333333333
0.416666667
0.541666667
0.583333333
0.625
0.666666667
0.666666667
0.708333333
0% 10% 20% 30% 40%...
Principles Policy
Instruments Catalysers
Inter-
mediate
results
Final results
Transparency Budgetary
transparency
Innovati...
3. Penerapan OG di
Indonesia Untuk Penguatan
Akuntabilitas Pelayanan
Publik
UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;
UU No. 37/2008 tentang Ombudsman RI;
UU No. 25/2009 tentang Pelayanan...
Jumlah pengguna Internet, Twitter, dan
Facebook di Indonesia (UKP4, 2014)
TERBESAR KE-5
DI DUNIA
1. AS
2. Brazil
3. Jepang...
Manfaat untuk Indonesia (UKP4, 2014)
Higher quality
and more
efficient public
services
Better
government
accountability
& ...
2,7 juta pengikut di Facebook;
5 juta pengikut di Twitter;
Punya SMS hotline, sampai saat ini sudah
menerima 3,5 juta SMS;...
Studi Kasus UPIK Kota Yogyakarta
Salah satu komponen yg mendukung pelaksanaan open
government di Kota Yogyakarta.
Aplikasi berbasis web yg memungkinkan Pem...
Statistik Jenis Pesan UPIK
Type of
Messages
Year
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14*
COMPLAINT 924 1148 762 512 788 624 639 ...
Menolong pemerintah untuk memetakan
permasalahan dan membentuk beberapa program
dan kebijakan publik yang dapat mengatasi
...
4. Penutup
Utilisasi internet menjadi kebutuhan di era digital saat
ini untuk memberi pelayanan publik yg semakin baik;
Penggunaan in...
Doris Becker, 2014, “Reflections About Open and Responsive Government”,
1st Asian Public Governance Forum on Public Innova...
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government

1,799 views

Published on

Disampaikan pada Bimtek “Open Government Dalam Rangka Peningkatan Integritas Pelayanan Akuntabilitas Publik”, oleh Pusdiklat Dagri

Horison Hotel, Bandung, 19 Juli 2014

2 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,799
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
745
Actions
Shares
0
Downloads
102
Comments
2
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government

  1. 1. 1. Potret Birokrasi & Pelayanan; 2. Esensi / Urgensi Perlu Open Government; 3. Penerapan Open Government di Indonesia Untuk Penguatan Akuntabilitas Pelayanan Publik; 4. Penutup.
  2. 2. 1. Potret Birokrasi & Pelayanan
  3. 3. 27,8 % 50 % 22,2 %
  4. 4. 2. Esensi / Urgensi Perlu Open Government;
  5. 5. TRANSPARENCY. In a well-functioning, democratic society citizens need to know what their government is doing. To do that, they must be able freely to access government data and information and to share that information with other citizens. RELEASING SOCIAL AND COMMERCIAL VALUE. In a digital age, data is a key resource for social and commercial activities. By opening up data, government can help drive the creation of innovative business and services that deliver social and commercial value. PARTICIPATORY GOVERNANCE. By opening up data, citizens are enabled to be much more directly informed and involved in decision-making.
  6. 6. Gap antara pengguna E-government dengan pengguna Sosial Media di Inggris Media online saja belum cukup. only 28% use e-gov services 93% use social media Contoh UK
  7. 7. % penduduk berdasar kepemilikan HP/akses internet via HP
  8. 8. Manfaat penggunaan Sosial Media oleh instansi pemerintah (survey di 11 negara OECD, 2013)
  9. 9. 0 0.291666667 0.333333333 0.416666667 0.541666667 0.583333333 0.625 0.666666667 0.666666667 0.708333333 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% F. CREATE ECONOMIC VALUE FOR THE PUBLIC SECTOR I. FACILITATE CITIZENS' PARTICIPATION IN PUBLIC DEBATE J. ENABLE CITIZENS' ENGAGEMENT IN DECISION-MAKING PROCESSES C. IMPROVE PUBLIC SECTOR PERFORMANCE BY STRENGTHENING ACCOUNTABILITY E. ENABLE SERVICE DELIVERY FROM PRIVATE SECTOR THROUGH DATA RE-USE D. IMPROVE INTERNAL OPERATIONS AND COLLABORATION H. FACILITATE CREATION OF NEW BUSINESSES B. INCREASE OPENNESS G. CREATE ECONOMIC VALUE FOR THE PRIVATE SECTOR A. INCREASE TRANSPARENCY Manfaat OGD (Open Government Data)
  10. 10. Principles Policy Instruments Catalysers Inter- mediate results Final results Transparency Budgetary transparency Innovation ICTs use Change management Implementation QUALITY OF PUBLIC SERVICES SOCIAL WELLBEING IMPROVED DEMOCRACY TRUST IN GOVERNANCE ECONOMIC GROWTH Accountability Independent institutions Participation Consultation mechanisms Integrity Anticorruption
  11. 11. 3. Penerapan OG di Indonesia Untuk Penguatan Akuntabilitas Pelayanan Publik
  12. 12. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 37/2008 tentang Ombudsman RI; UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik; Permendagri No. 35/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi di Kemendagri dan Pemda; PP No. 61/2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14/2008.
  13. 13. Jumlah pengguna Internet, Twitter, dan Facebook di Indonesia (UKP4, 2014) TERBESAR KE-5 DI DUNIA 1. AS 2. Brazil 3. Jepang 4. Inggris 5. Indonesia 107.700.000 33.300.000 29.900.000 23.800.000 19.500.000 TERBESAR KE-4 DI DUNIA 1. Thailand 2. Brazil 3. Turki 4. Indonesia 5. Mexico 168.642.820 61.813.580 60.600.520 49.884.160 39.583.000 2013 2012 2011 2010 2009 71.190.000 63.000.000 55.000.000 42.000.000 32.000.000 MENINGKAT SETIAP TAHUN
  14. 14. Manfaat untuk Indonesia (UKP4, 2014) Higher quality and more efficient public services Better government accountability & decisions Private sector innovation & economic growth Acceleration of bureaucracy reform Improvement in public satisfaction and trust towards government More comprehensive input for policy making
  15. 15. 2,7 juta pengikut di Facebook; 5 juta pengikut di Twitter; Punya SMS hotline, sampai saat ini sudah menerima 3,5 juta SMS; Memiliki akun / channel sendiri di Youtube. Banyak diikuti oleh Kepala Daerah, salah satunya Ridwan Kamil (Walikota Bandung)
  16. 16. Studi Kasus UPIK Kota Yogyakarta
  17. 17. Salah satu komponen yg mendukung pelaksanaan open government di Kota Yogyakarta. Aplikasi berbasis web yg memungkinkan Pemkot mengelola (menerima-mendistribusikan-merespon-memroses data) keluhan dan permintaan informasi dari masyarakat. Murah & mudah Memungkinkan masyarakat ‘terhubung’ dengan pemerintah dengan menggunakan berbagai macam media komunikasi: dari tatap muka hingga pemanfaatan teknologi SMS yg paling populer dipakai (08122780001). Menghubungkan 57 unit kerja, termasuk seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta. Anggota masyarakat dapat mengecek status dan respon dengan menggunakan internet. Studi Kasus UPIK Kota Yogyakarta
  18. 18. Statistik Jenis Pesan UPIK Type of Messages Year 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14* COMPLAINT 924 1148 762 512 788 624 639 767 1269 1366 389 QUESTION 337 490 930 633 908 740 856 937 810 1320 447 INFOMATION 644 1234 543 860 1084 1008 1507 1212 640 935 270 SUGGESTION 280 381 334 380 521 394 412 502 508 761 275 TOTAL 2185 3253 2569 2385 3301 2766 3414 3418 3227 4382 1381 s/d 16 Mei 2014
  19. 19. Menolong pemerintah untuk memetakan permasalahan dan membentuk beberapa program dan kebijakan publik yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan dalam masyarakat. Mengembangkan ide baru dan solusi dari masyarakat yg pada akhirnya akan menciptakan dukungan dalam implementasi program karena berasal dari masyarakat. Mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dan juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
  20. 20. 4. Penutup
  21. 21. Utilisasi internet menjadi kebutuhan di era digital saat ini untuk memberi pelayanan publik yg semakin baik; Penggunaan internet dalam manajemen pemerintahan juga merupakan ruang lebar untuk inovasi (contoh: UPIK); Internet bukanlah satu-satunya media. Pemerintah tetap perlu menjalin komunikasi & kolaborasi, misalnya melalui Forum Stakeholder, menginap di kampung, “blusukan”, dll. Era digital mensyaratkan perubahan mindset aparat (bersih/anti korupsi, melayani, inklusif, kompetitif, dst).
  22. 22. Doris Becker, 2014, “Reflections About Open and Responsive Government”, 1st Asian Public Governance Forum on Public Innovation, Jakarta: National Institute of Public Administration (LAN), 11-12 June. Haryadi Suyuti, 2014, “UPIK: Praktek Pemerintah Terbuka di Kota Yogyakarta”, 1st Asian Public Governance Forum on Public Innovation, Jakarta: National Institute of Public Administration (LAN), 11-12 June. Ubaldi, B., 2013, “Open Government Data: Towards Empirical Analysis of Open Government Data Initiatives”, OECD Working Papers on Public Governance, No. 22, OECD Publishing. Ubaldi, B., 2014, “Increasing Public Value through Open Government and Open Data”, 1st Asian Public Governance Forum on Public Innovation, Jakarta: National Institute of Public Administration (LAN), 11-12 June. UKP4, 2014, “OGP dan Inovasi Dalam Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat”, Simposium Inovasi Pelayanan Publik Indonesia, Jakarta: Kementerian PAN dan RB, 16-17 Juni 2014.

×