Peranan Hubungan MAsyarakat

1. Peranan Humas Pemerintah dalam
Implementasi UU KIP
Oleh: Dr. Gushevinalti

2. Pengertian
Public Relations practice is
delibrate, planed and
sustain effort to establish
and maintain mutual
understanding between an
organization and its public.
Praktik PR adalah
memikirkan, merencanakan
dan mencurahkan daya
untuk membangun dan
menjaga saling pengertian
antara organisasi dan
publiknya
Public Relations activity
is management of
communications
between an
organization and its
publics.
Aktivitas PR adalah
mengelola komunikasi
antar organisasi dan
publiknya

3. Pengertian
IPRA (International Public Relations Associaton)
humas adalah fungsi manajemen dari ciri yang terencana dan
berkelanjutan melalui organisasi dan lembaga swasta atau publik
untuk memperoleh pengertian, simpati, dan dukungan dari
mereka yang terkait atau mungkin ada hubungannya dengan
penelitian opini public di antara mereka.
• Humas adalah seni menciptakan pengertian
publik yang lebih baik sehingga dapat
memperdalam kepercayaan publik terhadap
suatu individu atau organisasi

4. Revitalisasi Humas Pemerintah
• Humas kelembagaan pemerintah saat ini menghadapi
tantangan berat dalam pelaksanaan tugas-tugasnya
sehingga dituntut untuk selalu melakukan
pembenahan baik menyangkut hal-hal yang sifatnya
profesionalisme diri ataupun terus menyempurnakan
konstelasi/kedudukan kelembagaannya.
• Jadi peranan humas pemerintahan harus diperbaiki
dan di bentuk kembali atau direvitalisasi sehingga
fungsi humas di pemerintah menjadi efektif kembali
dan maksimal. Maka di butuhkan upaya-upaya untuk
memaksimalkan fungsi humper

5. PENTINGNYA HUMAS DI INSTANSI & LEMBAGA PEMERINTAH:
• memberi penerangan (informasi) kepada masyarakat ttg tujuan2,
aktivitas, maksud peraturan pemerintah
• menanamkan kepercayaan/meyakinkan masyarakat akan
kecakapan, kejujuran & pengabdian aparatur dinas pemerintahan
sbg pelaksana public service
• memberikan inf ttg keinginan, aspirasi dari masyarakat agar
pemerintah dpt mengambil keputusan yg tepat & berguna
• menyampaikan SOP agar peraturan yg dibuat berdasarkan
kenyataan & dpt diterima masyarakat
• Mengajak masyarakat agar mau berOPINI / mengajukan pendapat
kpd pemerintah

6. Memahami Publik Humas
internal
eksternal
SANGAT DINAMIS

7. Era keberlimpahan informasi
Hubungan
dengan
media
Informasi
sebagai
komoditas
Profesional
humas

8. HUMAS PEMERINTAH DAN UU KIP
APLIKASI
OLEH
BADAN
PUBLIK
SOSIALISASI
HAK &
KEWAJIBAN
PEMAHAMAN
PRINSIP

9. Apa Undang-Undangnya?
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik atau
sering disebut UU KIP
Mulai dilaksanakan 30 April 2010

10. Apa Prinsipnya?
1. Setiap Orang Berhak Memperoleh Informasi.
2. Penyelenggaraan Pemerintahan perlu
diawasi/diketahui oleh masyarakat, karena
penyelenggaraan pemerintahan memang untuk
kepentingan masyarakat/hajat hidup orang banyak.
3. Dalam era transparansi, badan publik wajib
menyediakan informasi diminta atau tidak kecuali
informasi tertentu, secara cepat, tepat waktu,
sederhana dengan biaya ringan.
4. Informasi yang tidak boleh dibuka pada prinsipnya juga
untuk melindungi kepentingan publik, bersifat ketat
dan terbatas.

11. Perubahan kondisi yang ingin
dicapai
Pengecualian bersifat ketat,
terbatas, dan tidak mutlak
1. MALE
2. Akses yg murah,
cepat, utuh, dan
akurat
3. Proaktif
4. Penyelesaian
sengketa yg cepat
kompeten,
independen
5. Sanksi bagi
penghambat

12. 1.MALE: Maximum Access, Limited Exemption;
1.Informasi terbuka seluas-luasnya.
2.Pengecualian informasi bersifat ketat, terbatas, dan
tidak mutlak melalui uji konsekuensi dan kepentingan
publik, masa retensi, penghitaman dan pengaburan.
2.Informasi harus dapat diperoleh cepat, tepat
waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
3.Penyelesaian sengketa yang cepat, kompeten,
dan independen;
4.Sanksi bagi penghambat keterbukaan informasi
publik.
Prinsip-prinsip
Keterbukaan Informasi

13. KATEGORI INFORMASI
1. Informasi yang Dapat Diakses oleh Publik:
a. Wajib Disediakan dan Diumumkan:
◦ Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara
berkala
◦ Informasi Yang harus diumumkan secara serta merta
◦ Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat
b. Disediakan atas dasar permintaan.
• 2. Informasi yang dikecualikan/dirahasiakan

14. Eksekutif, Legislatif, Yudikatif;
Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara
yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari APBN/APBD;
Organisasi non pemerintah yang menerima
dana dari APBN/APBD, Sumbangan
Masyarakat, atau Luar Negeri;
Partai Politik;
BUMN dan/atau BUMD.
Ruang Lingkup Badan Publik

15. Apa Kewajiban Badan Publik?
1. Menyediakan Informasi Berkala
2. Menyediakan Informasi Serta Merta
3. Menyediakan Informasi Setiap Saat
4. Menyediakan Informasi Bila Diminta

16. Hak dan Kewajiban Badan Publik
Hak Badan Publik Kewajiban Badan Publik
 Menolak memberikan informasi
yang dikecualikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan; (penolakan atas dasar
substansi)
 Menolak memberikan informasi
apabila tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan; (penolakan atas dasar
prosedural)
 Mengecualikan informasi publik
untuk diakses secara ketat dan
terbatas berdasarkan prinsip
consequential harm test,
balancing public interest test dan
non-permanence.
 Menyediakan, memberikan, dan/atau
menerbitkan/mengumumkan informasi publik
yang berada di bawah kewenangannya;
 Menyediakan informasi yang akurat, benar, dan
tidak menyesatkan;
 Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) dalam rangka pelayanan
informasi publik;
 Menunjuk pejabat fungsional dan/atau petugas
informasi yang akan membantu pelaksanaan
tugas PPID.
 Membangun dan mengembangkan sistem
informasi dan dokumentasi untuk mengelola
informasi publik secara baik dan efisien sehingga
dapat diakses dengan mudah;
 Membuat pertimbangan tertulis dari setiap
kebijakan yang diambil dalam rangka pelayanan
informasi publik;
 Melaporkan pelaksanaan UU KIP setiap tahunnya
(Pasal 11 (1) h dan Pasal 12).

17. Siapa Yang berhak Memperoleh
Informasi?
 Orang
 Kelompok Orang
 Badan Hukum
 Badan Publik Lainnya
 Wartawan
 LSM

18. Hak Dan Kewajiban Masyarakat
Hak Publik Kewajiban Publik
 Memperoleh informasi:
 Melihat & mengetahui
informasi;
 Menghadiri pertemuan badan
publik yang sifatnya terbuka;
 Mendapat salinan informasi;
 Menyebarluaskan informasi.
 Mengajukan permintaan
informasi .
 Mengajukan gugatan ke
pengadilan jika memperoleh
hambatan dalam
memperoleh informasi.
 Menggunakan
informasi sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan;
 Mencantumkan
sumber darimana ia
memperoleh informasi
publik.

19. Bagaimana Prosedurnya?
S.O.P
1. Permintaan tertulis, kecuali bagi yang buta huruf, Badan
Publik menerima secara lisan, dan membantu menulisnya.
2. Beri Nomor Pendaftaran.
3. Beri Tanda Bukti Terima.
4. Dalam waktu 10 hari kerja sejak permintaan diterima,
jawab/tindaklanjuti beserta berapa besar biayanya jika
perlu, dapat diperpanjang 7 hari dengan menyebut alasan
perpanjangannya.
5. Lebih Lanjut Tunggu Juknis dari Komisi Informasi.

20. Informasi yang Wajib Disediakan
dan Diumumkan secara berkala
 Disediakan/diumumkan secara rutin, teratur, dan dalam
jangka waktu tertentu setidaknya setiap 6 bulan sekali;
 Penyebarluasan informasi disampaikan dengan cara yang
mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang
mudah dipahami;
 Mencakup:
 informasi berkaitan dengan Badan Publik (profil,
kedudukan, kepengurusan, maksud & tujuan
didirikannya badan publik);
 informasi kegiatan dan kinerja Badan Publik;
 informasi ttg laporan keuangan;
 informasi lain yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

21. Informasi Yang harus diumumkan
secara serta merta
•Wajib diumumkan tanpa penundaan;
•Menyangkut ancaman terhadap hajat hidup
orang banyak dan ketertiban umum;
•Informasi aktif. Artinya informasi yang wajib
diumumkan seketika terjadinya keadaan yang
dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan
ketertiban umum;
•Misal: informasi tentang bencana, kerusuhan
massal, dll.

22. Informasi yang Wajib Tersedia
Setiap Saat
Informasi pasif. Artinya, untuk memperolehnya harus dilakukan
dengan mengajukan permintaan;
Wajib dan rutin disediakan badan publik;
Informasi yang wajib tersedia setiap saat mencakup :
•Daftar seluruh informasi dalam penguasaan badan publik;
•Keputusan badan publik dan pertimbangannya;
•Kebijakan badan publik dan dokumen pendukungnya;
•Rencana proyek dan anggaran tahunannya;
•Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
•Informasi dalam pertemuan yang bersifat terbuka untuk umum;
•Prosedur kerja yang berkaitan dengan layanan publik;
•Laporan layanan akses informasi;
•Informasi lain yang telah dinyatakan terbuka untuk diakses
publik berdasar putusan Sengketa Informasi Publik.

23. Prinsip Pengecualian Informasi
 Pengecualian informasi bersifat ketat, terbatas, dan tidak
mutlak:
◦Bersifat ketat artinya, pengecualian informasi dilakukan
dengan pengujian secara seksama dengan
mempertimbangkan berbagai aspek legal, kepatutan, dan
kepentingan umum.
◦Bersifat terbatas artinya, alasan pengecualian hanya
didasarkan pada ketentuan pasal 17 UU KIP, dan dengan
memperhatikan jangka waktu pengecualian informasi.
◦Informasi yang telah dikecualikan dapat dinyatakan
terbuka untuk melindungi kepentingan umum yang lebih
besar.
 Metode uji dalam pengecualian informasi:
◦Uji konsekuensi bahaya (consequential harm test )
◦Uji kepentingan publik (balancing public interest test)

24. APAKAH INFORMASI RAHASIA?
Pada Prinsipnya:
• Bersifat Ketat dan Terbatas
• Tidak Bersifat Permanen

25. Bagaimana dengan Informasi yang
tidak dapat diberikan/rahasia?
• Disebut dalam UU KIP dengan istilah “Informasi Yang
Dikecualikan” atau ID
• Pada umumnya bila informasi itu menganggu proses
penegakan hukum, HAKI, Persaingan usaha sehat, pertahanan
dan keamanan negara, dan lain-lain yang diatur dalam pasal
17 UU KIP
• PPID dapat menentukan sendiri apa saja informasi yang
dikategorikan ‘rahasia’ dalam institusinya, namun harus
melalui metode uji konsekuensi dan uji kepentingan

26. Apa Batasan Informasi yang
Dikecualikan?
• Undang-Undang
• Kepatutan
• Kepentingan Umum
• Uji Konsekuensi

27. Informasi yang dikecualikan
(Pasal 17)
Informasi yang apabila dibuka dapat merugikan:
Penegakan hukum;
Hak Atas Kekayaan Intelektual & persaingan usaha sehat;
Pertahanan & keamanan;
Kekayaan alam;
Ketahanan ekonomi nasional;
Kepentingan hubungan luar negeri;
Informasi perlindungan privasi, wasiat;
Memo atau surat intra dan antar badan publik yang menurut
sifat dikecualikan;
Tidak boleh diungkap berdasar undang-undang.

28. Apa yang Harus disiapkan Badan Publik
sebagaimana diamanatkan Undang-Undang KIP ?
• Mengangkat PPID ( 1 tahun setelah Peraturan Pelaksana berlaku)
• Membuat SOP pengelolaan dan pelayanan informasi
• Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan dan pelayanan
informasi publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi
• Membuat dan mengumumkan laporan tentang pengelolaan dan
pelayanan informasi serta menyampaikan salinan laporan kepada
Komisi Informasi sesuai dengan kewenangannya.
• Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi pengelolaan dan
pelayanan informasi publik
• Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan
pengelolaan dan pelayanan informasi di instansinya

29. Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID)
 Juknis mewajibkan adanya PPID pada setiap badan publik, namun tidak
mengatur secara tegas siapa yang akan menjabat sebagai PPID.
 Keputusan penunjukkan PPID sepenuhnya diberikan kepada badan publik
untuk melakukannya.
 Juknis mengatur mengenai tugas, kewajiban, dan kewenangan PPID dalam
rangka pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
 Tugas, kewajiban, dan kewenangan PPID tersebut dapat dijadikan sebagai
acuan penilaian tentang siapa yang akan menjabat sebagai PPID dalam
badan publik.
 Juknis juga mengatur mengenai kewenangan pelimpahan wewenang PPID
kepada pejabat/petugas yang dapat menjalankan kewenangan yang
dimiliki PPID dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan
pelayanan informasi publik.
 Dalam hal badan publik merupakan badan publik yang kecil, maka PPID
dapat sekalian bertindak sebagai Petugas Informasi.

30. Apa Sanksinya Bila Tidak
Dilakukan?
• Pidana Kurungan Paling Lama 1 (Satu) Tahun
dan/atau Denda Paling Banyak Rp. 5 Juta Rupiah
• Proses Peradilan Pidana Ini Dapat Berjalan
Berdasarkan Aduan/Laporan Pihak Yang Merasa
Dirugikan, dan Oleh Karenanya Harus Ada Kerugian
Yang Dapat Dibuktikan

31. TERIMA KASIH