Local Community Development Model

Nama : Dadang Solihin
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
Email : dadangsol@yahoo.com
Websites :
 www.dadangsolihin.com
 www.flickr.com/photos/dadangsolihin
 www.slideshare.net/dadangsolihin
 www.docstoc.com/profile/DadangSolihin

Materi
• Pembangunan Daerah
• Pemberdayaan Masyarakat
• Pengembangan Ekonomi Lokal
• PNPM Mandiri
• Building and Reinventing Governance
Reform (BRIDGE)
• Permasalahan dan Isu-Isu Strategis
Comdev
3
www.dadangsolihin.com

Pembangunan Daerah (1/2)
 Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana
untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga
tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam:
• memberikan pelayanan kepada masyarakat,
• mengelola sumber daya ekonomi daerah.
 Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk
memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga:
• tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat
untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
• memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi
peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.
5

Pembangunan Daerah (2/2)
• Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi
daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada
terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance).
• Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat
dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu:
pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.
• Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran
yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum
yang kondusif bagi unsur-unsur lain.
• Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan
lapangan kerja dan pendapatan.
• Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi
dan politik.
6

Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
Government Governance
 Memberikan hak ekslusif bagi
negara untuk mengatur hal-hal
publik,
 Aktor di luarnya hanya dapat
disertakan sejauh negara
mengijinkannya.
 Persoalan-persoalan publik
adalah urusan bersama
pemerintah, civil society dan
dunia usaha sebagai tiga aktor
utama.
7

Pelaku Pembangunan: Paradigma
Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Dunia Usaha
Swasta
Pemerintah Masyarakat
Nilai
Pertumbuhan
Redistibusi
Melalui Pelayanan
Pasar
Kontrol Kontrol
Tenaga Kerja
8

Pelaku Pembangunan: Stakeholders
Executive
Judiciary
Legislature
Public service
Military
Police
organized into:
Community-based organizations
Non-governmental organizations
Professional Associations
Religious groups
Women’s groups
Media
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange
BUSINESS
STATE CITIZENS
9

Troika
10

Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
VISI
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara
Pemerintah
Masyarakat
Dunia Usaha
Good Governance
11

Model Governance
GOVERNANCE
Perusahaan
transnasional
Organisasi
Antar Pemerintah
LSM
Internasional
Perusahaan
Lokal
Pemerintah
Lokal
LSM Lokal
Perusahaan
Nasional
Ormas/LSM
Nasional
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga
Tingkat
Supranasional
Tingkat
Nasional
Tingkat
Subnasional
(Kamarack and Nye Jr., 2002)
12

www.dadangsolihin.com 14
Mengapa Pemberdayaan?
Konsep Pertumbuhan
• Pembangunan dipandang sebagai proses yang
berkesinambungan dari peningkatan pendapatan riil per kapita
melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya.
Konsep Pemberdayaan Masyarakat
• Konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.
• Konsep ini mencerminkan paradigma pembangunan yang bersifat
"people-centered, participatory, empowering, and sustainable"
(Chambers, 1995).

Upaya Memberdayakan Masyarakat
1. Enabling
Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi
masyarakat berkembang.
2. Empowering
Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat.
3. Protecting
Mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta
eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

16
Pemberdayaan Masyarakat (Community
Empowerment)
Perluasan Kesempatan (Promoting
Opportunity)
Pengembangan Perlindungan Sosial
(Enhancing Social Security)
Strategi Utama
Pemberdayaan Masyarakat
1.
2.
3.

Pemberdayaan Masyarakat
(Community Empowerment)
meliputi:
a. Pembentukan iklim demokrasi dan partisipasi secara umum di
tingkat nasional sampai desa
 sampai menjadi nilai yang inheren pada setiap tindakan
dalam program pemberdayaan masyarakat;
 demokrasi memungkinkan pelebaran makna permasalahan
dari lapisan bawah kepada elite masyarakat;
b. Desentralisasi dan kemandirian dalam pengambilan keputusan
 agar masalah dan penyelesaiannya memiliki akar empiris
yang kuat;
 hal ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam upaya
pemecahan masalah pembangunan;
1.

Lanjutan…
c. Peningkatan kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam
melayani kebutuhan penduduk miskin dan marjinal;
d. Keberlanjutan program atau kegiatan dengan memfasilitasi gerakan
masyarakat dalam memelihara maupun meningkatkan hasil
program dan proyek tersebut;
e. Penyediaan fasilitator untuk menggerakkan kehidupan kelompok
dan masyarakat lokal, serta memberi pengetahuan manajerial;
 fasilitator juga berfungsi sebagai mediator untuk memungkinkan
komunikasi yang setara dari penduduk miskin dan marjinal
kepada pihak lainnya sehingga akses kepada penduduk miskin
terbuka lebar;
1.

Perluasan Kesempatan
(Promoting Opportunity)
meliputi:
a. Penyusunan kebijakan publik dalam bidang ekonomi, politik,
sosial, dan budaya dialokasikan kepada lapisan miskin dan
marjinal;
b. Pembangunan prasarana dan sarana fisik di bidang transportasi,
komunikasi, perumahan, kesehatan, terutama untuk daerah-
daerah tertinggal; pembangunan fisik diarahkan untuk
meningkatkan dan mempercepat perolehan impak kepada
perkembangan ekonomi wilayah;
c. Pemberian akses kepada lembaga pendidikan, lembaga
ekonomi, lembaga sosial, lembaga politik, lembaga budaya,
terutama kepada keluarga miskin dan golongan perempuan;
dengan demikian lapisan bawah dan kelompok marjinal memiliki
modal untuk bersaing dalam kehidupan modern.
2.

Pengembangan Perlindungan Sosial
(Enhancing Social Security)
meliputi:
a. Pemberian legalitas kepada properti penduduk miskin agar bisa
digunakan sebagai modal kerja dan perolehan kredit mikro/kecil;
b. Pembentukan atau penguatan kelompok atau organisasi secara
modern agar penduduk miskin dapat memanfaatkan akses
ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi peningkatan ketahanan
sosial dan kesejahteraan masyarakat;
c. Pembangunan jaringan kerjasama antara individu, lembaga/
kelompok swadaya masyarakat, lembaga pemerintahan, dan
lembaga ekonomi;
 jaringan berguna untuk memperluas batas kemampuan
individu atau kelompok, serta sebagai pertahanan dari krisis
yang mungkin menghadang secara mendadak.
3.

Peranan Pemerintahan Daerah (1/2)
1. Memahami aspirasi masyarakat dan harus peka terhadap masalah
yang dihadapi oleh masyarakat .
2. Membangun partisipasi masyarakat .
 Berilah sebanyak-banyaknya kepercayaan pada masyarakat
untuk memperbaiki dirinya sendiri.
 Aparat pemerintah membantu memecahkan masalah yang tidak
dapat diatasi oleh masyarakat sendiri.
3. Menyiapkan masyarakat dengan sebaiknya, baik pengetahuannya
maupun cara bekerjanya, agar upaya pemberdayaan masyarakat
dapat efektif.
 Ini merupakan bagian dari upaya pendidikan sosial untuk
memungkinkan masyarakat membangun dengan kemandirian.

Peranan Pemerintahan Daerah (2/2)
4. Membuka dialog dengan masyarakat.
 Keterbukaan dan konsultasi ini amat perlu untuk meningkatkan
kesadaran (awareness) masyarakat,
 agar aparat dapat segera membantu jika ada masalah yang
tidak dapat diselesaikan sendiri oleh rakyat.
4. Membuka jalur informasi dan akses yang diperlukan oleh
masyarakat yang tidak dapat diperolehnya sendiri.
5. Menciptakan instrumen peraturan dan pengaturan mekanisme
pasar yang memihak golongan masyarakat yang lemah.

Peranan LSM
1. LSM dapat berperan sebagai:
 pelaksana program pemerintah (mewakili pemerintah),
 dapat menjadi konsultan pemerintah, dan
 dapat juga menjadi konsultan masyarakat dalam program
pemerintah.
2. LSM dapat pula mengembangkan programnya sendiri dan
bersinergi dengan program pemerintah.
3. LSM diposisikan sebagai mitra pemerintah dalam upaya
pemberdayaan masyarakat.

Peranan Koperasi
1. Koperasi merupakan wadah ekonomi rakyat yang secara
khusus dinyatakan dalam konstitusi sebagai bangun usaha
yang paling sesuai untuk demokrasi ekonomi Indonesia.
2. Koperasi dapat merupakan wahana yang efektif bagi upaya
pemberdayaan masyarakat, dengan membangun manusia
modern namun dengan dasar-dasar kekeluargaan dan
kegotongroyongan yang menjadi ciri demokrasi Indonesia.
3. Koperasi harus menjadi sasaran bagi pengembangan kelompok
masyarakat yang sudah dapat melampaui tahap awal
kerjasama dan kerja bersama dalam kelompok.
4. Kelompok dan anggotaanggotanya harus benar-benar
dipersiapkan, agar bentuk koperasi dapat sungguh-sungguh
menunjang upaya meningkatkan kegiatan usaha para anggota
yang dilakukan secara bersama.

Peranan Pendamping (1/2)
1. Masyarakat pada umumnya mempunyai keterbatasan dalam
mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, diperlukan pendamping
untuk membimbing dalam upaya memperbaiki kesejahteraannya.
2. Pendamping bertugas menyertai proses pembentukan dan
penyelenggaraan kelompok masyarakat sebagai fasilitator,
komunikator, ataupun dinamisator.
3. Lingkup pembinaan yang dilakukan para pendamping meliputi
upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yakni kualitas
para anggota dan pengurus kelompok serta peningkatan
kemampuan usaha anggota. Untuk maksud tersebut, pendamping
perlu mengenal dan mengadakan komunikasi yang intensif dengan
kelompok.

Peranan Pendamping (2/2)
4. Pendamping yang paling efektif adalah dari anggota masyarakat
itu sendiri, yaitu anggota masyarakat yang telah lebih sejahtera
dan telah berhasil dalam kehidupan dan kegiatan ekonominya.
5. Selain itu, pendamping dapat diambil dari petugas lapangan pada
tingkat kecamatan dan desa dari berbagai departemen dan
lembaga kemasyarakatan.
6. Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, pendamping
harus siap bekerja setiap waktu, menghadiri pertemuan kelompok,
mengorganisasikan program latihan, serta membantu kelompok
dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang
dibutuhkan.

Meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah
Kemampuan EKonomi Kemampuan Mengakses
Manfaat Kesejahteraan
Kemampuan Kultural dan
Politis
 Evaluasi positif terhadap
kontribusi ekonomi dirinya
 Keinginan Memiliki
kesempatan ekonomi
yang setara
 Keinginan memiliki
kesamaan hak terhadap
sumber yang ada pada
rumah tangga dan
masyarakat
Kepercayaan diri dan
kebahagiaan
Keinginan memiliki
kesejahteraan yang setara
Keinginan membuat
membuat keputusan
mengenai diri dan orang
lain
Keinginan untuk
mengontrol jumlah anak
 Assetiveness dan otonomi
 Keinginan untuk
menghadapi subordinasi
gender termasuk tradisi
budaya, diskriminasi
hukum dan pengucilan
politik
 Keinginan terlibat dalam
proses-proses budya,
hukum dan poliyik
Edi Suharto, 2005
Indikator Pemberdayaan Masyarakat
27

Meningkatkan kemampuan individu untuk berubah dan Meningkatkan
kesempatan untuk memperoleh akses
Politis
 Akses terhadap pelayanan
keuangan mikro
 Akses terhadap
pendapatan
 Akses terhadap aset-aset
produktif dan kepemilikan
rumah tangga
 Akses terhadap pasar
 Penurunan beban dalam
pekerjaan domestik,
termasuk perawatan anak
Keterampilan, termasuk
melek huruf.
Status kesehatan dan gizi
Kesadaran mengenai dan
akses terhadap pelayanan
kesehatan reproduksi.
Ketersediaan pelayanan
kesejahteraan publik
 Mobilitas dan akses
terhadap dunia diluar
rumah
 Pengetahuan mengenai
proses hukum, politik dan
kebudayaan
 Kemampuan
menghilangkan hambatan
formal yang merintangi
akses terhadap proses
hukum, politik dan
kebudayaan
28

Perubahan pada hambatan pada tingkat rumah tangga dan
masyarakat
Politis
 Kontrol atas penggunaan
pinjaman dan tabungan
serta keuntungan yang
dihasilkannya.
 Kontrol atas pendapatan
aktivitas produktif keluarga
yang lainnya.
 Kontrol atas lokasi tenaga
kerja keluarga.
 Tindakan individu
menghadapi diskriminasi
atas akses terhadap
sumber dan pasar
Kontrol atas ukuran
konsumsi keluarga dan
aspek bernilai lainnya dari
pembuatan keputusan
keluarga termasuk
keputusan keluarga
berencana
Aksi individu untuk
mempertahankan diri dari
kekerasan keluarga dan
masyarakat
 Aksi individu dalam
menghadapi dan
mengubah persepsi
budaya kapasitas dan hak
wanita pada tingkat
keluarga dan masyarakat.
 Keterlibatan individu dan
pengambilan peran dalam
proses budaya, hukum
dan politik
29

Meningkatnya solidaritas pada tingkat rumah tangga dan
masyarakat
Politis
 Bertindak sebagai model
peranan bagi orang lain
terutama dalam pekerjaan
publik dan modern.
 Mampu memberi gaji
terhadap orang lain
 Tindakan bersama
menghadapi diskriminasi
pada akses terhadap
sumber (termasuk hak atas
tanah), pasar dan
diskriminasi gender pada
kontek makro.
Penghargaan tinggi
terhadap dan
peningkatan pengeluaran
untuk anggota keluarga.
Tindakan bersama untuk
meningkatkan
kesejahteraan publik
 Peningkatan jaringan untuk
memperolah dukungan pada
saat kritis.
 Tindakan bersama untuk
membela orang lain
menghadapi perlakukan
salah dalam keluarga dan
masyarakat.
 Partisipasi dalam gerakan-
gerakan menghadapi
subordinasi gender yang
bersifat kultural, politis,
hukum pada tingkat
masyarakat dan makro.
30

Indikator Lain Program Berbasis masyarakat
Impact
- Peningkatan kualitas hidup (terpenuhi kebutuhan dasar)
- Keberdayaan masyarakat (aktualisasi diri dan koaktualisasi
eksistensi komunitas)
- Ketahanan masyarakat
Outcomes
- Apresiasi (kesadaran, tanggung jawab & peran aktif)
- Pemanfaatan sumber sosial berkelanjutan
- Mekanisme penanganan & pencegahan oleh masyarakat
Outputs
- Pengendalian (bobot dan pertumbuhan) masalah sosial
- Peningkatan cakupan pelayanan (coverage rate)
- Derajat penggunaan potensi dan sumber masyarakat
- Peran aktif masyarakat
1
2
3
31

Proses Pemberdayaan
Harry Hikmat (2009)
32

Pengembangan Ekonomi Lokal
• Usaha untuk penguatan daya saing
ekonomi lokal untuk pengembangan
ekonomi daerah.
• Proses di mana pemerintah lokal dan
organisasi berbasis masyarakat terlibat
dalam mendorong, merangsang, atau
memelihara aktivitas usaha dan atau
penciptaan lapangan kerja.
• Sebagai solusi dalam pemulihan dan
pengembangan perekonomian nasional,
terutama dalam pendayagunaan potensi
ekonomi di masing-masing daerah dengan
berbasis pada sumberdaya yang dimiliki
oleh masyarakatnya masing-masing.

Definisi PEL (1/3)
Blakely and Bradshaw
• PEL adalah proses di mana pemerintah lokal dan organsisasi
masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara,
aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan
A. H. J. Helming
• PEL adalah suatu proses di mana kemitraan yang mapan antara
pemerintah daerah, kelompok berbasis masyarakat, dan dunia
usaha mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan
lapangan pekerjaan dan merangsang (pertumbuhan) ekonomi pada
suatu wilayah tertentu.
45

Definisi PEL (2/3)
World Bank
• PEL sebagai proses yang dilakukan secara bersama oleh
pemerintah, usahawan, dan organisasi non pemerintah untuk
menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi
dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal.
International Labour Organization (ILO)
• PEL adalah proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara
dunia usaha dan pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu,
yang memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan
pelaksanaan strategi pembangunan secara umum, dengan
menggunakan sumber daya lokal dan keuntungan kompetitif dalam
konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan
pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi.
46

Definisi PEL (3/3)
 PEL adalah usaha mengoptimalkan
sumber daya lokal yang melibatkan
pemerintah, dunia usaha,
masyarakat lokal dan organisasi
masyarakat untuk
mengembangkan ekonomi pada
suatu wilayah.
47
P E L

Fokus PEL
 Peningkatan kandungan lokal;
 Pelibatan stakeholders secara substansial dalam suatu kemitraan
strategis;
 Peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi;
 Pembangunan berkelanjutan;
 Pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat
lokal;
 Pengembangan usaha kecil dan menengah;
 Pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara inklusif;
 Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas SDM;
 Pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat, antar
sektor dan antar daerah;
 Pengurangan dampak negatif dari kegiatan ekonomi terhadap
lingkungan.
48

Batasan PEL
 Pengertian lokal yang terdapat dalam definisi PEL tidak merujuk
pada batasan wilayah administratif tetapi lebih pada peningkatan
kandungan komponen lokal maupun optimalisasi pemanfaatan
sumberdaya lokal.
 PEL sebagai inisiatif daerah yang dilakukan secara partisipatif.
 PEL menekankan pada pendekatan pengembangan bisnis, bukan
pada pendekatan bantuan sosial yang bersifat karikatif.
 PEL bukan merupakan upaya penanggulangan kemiskinan secara
langsung.
 PEL diarahkan untuk mengisi dan mengoptimalkan kegiatan
ekonomi yang dilakukan berdasarkan pengembangan wilayah,
pewilayahan komoditas, tata ruang, atau regionalisasi ekonomi.
49

50
Kelompok Sasaran/ Target Groups
Lokasi/ Location Factors
Kesinergian/ Policy Focus and
Synergy
Pembangunan Berkelanjutan/
Sustainable Development
Tata Pemerintahan/ Governance
Manajemen Proses/ Process
Management
Komponen PEL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Need
Empowerment...!

Pelaku Usaha Lokal
Kelompok Sasaran
51
Peraturan ttg kemudahan
investasi, informasi prospek
bisnis, kapasitas berusaha dan
hukum, keamanan, advertensi,
pusat pelayanan investasi
Modal, promosi, peningkatan
teknologi, manajemen &
kelembagaan
Pelatihan kewirausahaan,
pendampingan & monitoring,
insentif, kecepatan ijin
1.
Pelaku Usaha Baru
Investor Luar

Faktor Lokasi
52
2.
Akses ke dan dari lokasi, akses
ke pelabuhan laut dan udara,
sarana transportasi, infrastruktur
komunikasi, infrastruktur energi,
ketersediaan air bersih, tenaga
kerja trampil,Jml Lembaga
Keuangan lokal
Peluang kerjasama, Lembaga
Penelitian
Kualitas: pemukiman, lingkungan,
fasilitas pendidikan dan pelatihan,
pelayanan kesehatan, fasos & fasum,
etos kerja SDM
Faktor Lokasi
Terukur
Faktor Lokasi
Tidak Terukur
Pelaku Usaha
Faktor Lokasi
Tidak Terukur
Individual

Kesinergian dan Fokus
Kebijakan
53
3.
Kebijakan: investasi, promosi,
persaingan usaha, peran
Perusahaan Daerah, jaringan
usaha, informasi tenaga kerja,
pengembangan keahlian
Kebijakan: Pemberdayaan
Masyarakat berbasis kemitraan
swasta, pengurangan
kemiskinan
Kebijakan: kawasan industri, pusat
pertumbuhan, pengembangan
Komunitas, kerjasama antar daerah,
tata ruang PEL, jaringan usaha antar
sentra, sistem industri berkelanjutan
Perluasan Ekonomi
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pengembangan
Komunitas
Pembangunan
Wilayah

Pembangunan Berkelanjutan
54
4.
Pengembangan Industri pendukung,
perusahaan dgn Business Plan,
perusahaan dgn inovasi
Kontribusi thd kesejahteraan,
PEL & adat/kelembagaan lokal
Penerapan amdal, daur ulang,
kebijakan Konservasi Sumber
Daya Alam
Ekonomi
Lingkungan
Sosial

Tata Kepemerintahan
55
5.
Kemitraan:
infrastruktur,promosi &
perdagangan, pembiayaan
Reformasi: sistem insentif,
restrukturisasi organisasi
pemerintahan, prosedur
pelayanan publik
Asosiasi industri:
status, peran,
manfaat
Kemitraan
Pemerintah dan
Dunia Usaha
Pengembangan
Organisasi
Reformasi Sektor
Publik

Proses Manajemen
56
6.
Analisis & Pemetaan: potensi
ekonomi, daya saing, kondisi
politis lokal, serta identifikasi
stakeholder
Diagnosis vs perencanaan,
jumlah stakeholder, sinkronisasi
(sektoral&spasial),
implementasi vs perencanaan
Keterlibatan stakeholder: indikator
& monev, frekuensi: monev &
diskusi pemecahan masalah, hasil
monev vs perencanaan yg akan
datang
Diagnosis
Partisipatif
Perencanaan dan
Implementasi
Partisipatif
Monitoring dan
Evaluasi Partisipatif

 PNPM Mandiri adalah program nasional yang
menjadi kerangka kebijakan dan acuan
pelaksanaan berbagai program
penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaan masyarakat.
PNPM Mandiri
57

• Tujuan utama:
Memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kapasitas
masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, agar
mampu merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk
penanggulangan kemiskinan.
• Tujuan lainnya:
– Meningkatkan akses kepada pelayanan dasar.
– Menciptakan lapangan kerja (tambahan, bukan pekerjaan
utama)
– Mengurangi kemiskinan.
Tujuan PNPM
58

Ruang Lingkup Kegiatan
Terbuka bagi semua kegiatan untuk menanggulangi permasalahan
kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat, meliputi:
– Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan
permukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya;
– Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan
kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat
miskin. Pemanfaat akan diprioritaskan bagi perempuan;
– Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama kegiatan
yang dapat mempercepat pencapaian target MDGs.
– Peningkatan kapasitas melalui penyadaran kritis, pelatihan
ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta
penerapan tata kepemerintahan yang baik.
59

(1) Pengembangan Masyarakat
Komponen ini dilakukan antara lain melalui upaya membangun kesadaran
kritis masyarakat, refleksi kemiskinan, pemetaan potensi, masalah, dan
kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian
masyarakat, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan, hingga pemeliharaan
hasil pembangunan  terutama elalui Komunitas Belajar tingkat masyarakat.
(2) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
Dana stimulan atau pelengkap keswadayaan masyarakat sebagai sarana
untuk mengimplementasikan kegiatan yang telah direncanakan masyarakat.
(3) Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal
Pendampingan untuk pemda dalam memfasilitasi kegiatan masyarakat
melalui kegiatan seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan secara
selektif  terutama melalui Komunitas Belajar tingkat kota/kabupaten.
(4) Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program
Kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya
dalam pengelolaan kegiatan program, pengendalian mutu, kegiatan studi dan
evaluasi, serta penyempurnaan dan pengembangan program.
Komponen Program
60

Refleksi kemiskinan:
• Identifikasi kemiskinan
• Merumuskan persoalan
kemiskinan yang dihadapi
• Merumuskan penyebabnya
• Identifikasi potensi untuk
menanggulanginya
Pertemuan Masyarakat:
• Tahap belajar awal
menggali kebersamaan
• Berdemokrasi
• Kesadaran akan ekistensi
diri
Sosialisasi di
Masyarakat:
• Pemetaan sosial
• Sosialisasi program
Penerima Manfaat:
• Kelompok swadaya masyarakat
dan masyarakat miskin lainnya
Penyusunan Rencana:
• Identifikasi dan Prioritisasi
• Penyusunan Rencana/Program
Penanggulangan kemiskinan
Pengorganisasian Masyarakat:
• Lembaga masyarakat dibentuk/ditetapkan,
dimiliki, dan dikelola untuk
memenuhi kebutuhan bersama
Pelaksanaan Kegiatan:
• Pembentukan/Penetapan
kelompok swadaya
masyarakat
pelaksana kegiatan
• Media bersama untuk
menyelesaikan masalah
secara mandiri
Pemetaan Swadaya:
• Merumuskan kebutuhan dan
potensi yang ada.
• Memecahkan persoalan dengan
potensi yg dimiliki
Proses Comdev – Pendekatan Pemberdayaan
61

Tahap Pembelajaran (bagi masyarakat & Pemda utk memahami pengelolaan pembangunan partisipatif)
• Meski bersifat stimulan, BLM memiliki peran besar untuk pelaksanaan kegiatan
• Awal pengintegrasian perencanaan partisipatif ke dlm sistem perencanaan pembangunan regular
• Peran pendamping (fasilitator/konsultan) sangat diperlukan terutama dalam inisiatif dan prakarsa
• Diperlukan waktu sekitar 2 tahun, tergantung kondisi wilayah & kesiapan masyarakat
Tahap Kemandirian
• Masyarakat, pemda, konsultan dan fasilitator sudah merupakan mitra sejajar
• Masyarakat & pemda dapat mengakses berbagai sumber dana yang ada (pemda, lembaga, swasta, dll)
• Perencanaan partisipatif telah ditetapkan sebagai peraturan daerah
• Peran fasilitator/konsultan difokuskan pada supervisi dan penguatan kapasitas pelopor/relawan masyarakat agar
mampu memfasilitasi kegiatan masyarakat di wilayahnya
• Diperlukan waktu sekitar 2 tahun
Tahap Keberlanjutan
•Masyarakat mampu menghasilkan keputusan yang rasional dan adil, dan mampu membangun kemitraan dg
berbagai pihak
•Kebijakan dan penganggaran Pemda lebih pro-poor
•Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan masyarakat/pemda sesuai keahlian yang dibutuhkan.
•Kemitraan masyarakat, pemda & kelompok peduli berlangsung secara sinergis sbg penggerak pembangunan
•Diperlukan waktu setidaknya satu tahun
Exit Strategy:
Terbentuk masyarakat yg mandiri dan
dapat mengakses berbagai program yg diperlukan
2007
2015
Tahap Pemberdayaan Masyarakat
62

Mekanisme Pelaksanaan PNPM Mandiri 2009-2015
Jalan
Air Minum
Perumahan
Sekolah
Rumah Sakit
KUMKM
Dana Bergulir
Ternak
Dan lain-lain
Peningkatan
kapasitas
Pemda dan
pelaku lokal
Satker PNPM
di daerah
(APBN/APBD)
Fasilitator/pendampingan
proses pemberdayaan
masyarakat
Fasilitator/pendampingan
pelaksanaan teknis kegiatan
(dpt di sediakan oleh sektor terkait)
BLM
(Bantuan Langsung Masyarakat)
BKAD
SKPD/Satker
Sektor
di daerah
(APBN/APBD)

Building and Reinventing
Governance Reform (BRIDGE)
64

Tujuan BRIDGE
• Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menyampaikan aspirasi
kebutuhan mereka kepada pemerintah melalui mekanisme
perwakilan
• Mendorong pemerintah daerah agar dapat menyelenggarakan tata
pemerintahan yang baik melalui pelayanan yang efektif dan efisien
• Memperkuat pengawasan, kontrol dan pemantauan publik atas
kinerja pemerintah
• Menyediakan metode – metode peningkatan kapasitas yang efektif
dan inovatif yang disesuaikan dan diterapkan oleh lembaga –
lembaga di daerah
• Membangun jaringan dan mekanisme berbagi pengetahuan yang
dapat digunakan dalam pembuatan kebijakan
65

Strategi Program
• Membangun kebersamaan dalam rangka peningkatan pelayanan
publik melalui pembentukan kelembagaan masyarakat (working
group)
• Menyepakati strategi dan rencana aksi bersama dalam rangka
peningkatan pelayanan publik
• Mendorong adanya kebijakan yang efektif dalam peningkatan
pelayanan publik
• Mobilisasi sumber daya yang ada di daerah
66

Kondisi Sebelum dan Sesudah
Kondisi Umum Aspek BRIDGE
 Berorientasi pada
pembangunan sarana fisik
Orientasi
Program
 Pembentukan trust building
 Perubahan pola pikir dan
pola tindak
 Pemilihan masalah lebih
kompleks
Prioritas
Masalah
 memilih masalah yang
sederhana dan mampu
ditangani
 Tergantung pada dana
proyek untuk pelaksanaan
rencana aksi
Pendanaan  Pelaksanaan rencana aksi
didukung dengan
pendanaan dan sumber
daya dari daerah setempat
 Fokus pada satu
kecamatan atau lebih
besar
Fokus  Fokus pada sekolah atau
puskesmas

Permasalahan dan
Isu-Isu Strategis Comdev (1/3)
• Tidak adanya harmonisasi program-program pemberdayaan
masyarakat, dimana:
– Permasalahan komprehensif, bukan parsial atau sektor tertentu
saja.
– Pelaksanaan secara “keproyekan” tidak menjamin keberlanjutan.
– Terjadi ketimpangan pembangunan dengan penumpukan proyek
di beberapa daerah atau kelompok masyarakat sementara
daerah lainnya tidak mendapat.
– Duplikasi biaya operasional, pelatihan, supervisi, monev, dsb.
– Kelembagaan masyarakat yang beragam pada tingkat lokal.

Permasalahan dan
• Kurangnya keterlibatan semua pihak dan melaksanakan program
secara berkelanjutan melalui sinergi dan kemitraan, yang
menjadikan masyarakat:
– Masyarakat kurang peduli dan mandiri
– Kebijakan Pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat miskin.
– Kurangnya interest dari kelompok tertentu untuk
bertanggungjawab terhadap penanggulangan kemiskinan.
• Pandangan mengenai pentingnya Comdev untuk peningkatan
sejahteraan seringkali terkendala oleh mainstream pemikiran
ekonomi yang kapitalistik.
• Indikator ekonomi makro seperti GNP, investasi, dan perluasan
kesempatan kerja dijadikan parameter utama dan citra keberhasilan
pembangunan.

Permasalahan dan
• Komitmen terhadap pembangunan seringkali masih bersifat jangka
pendek.
• Dengan otonomi daerah, kini semakin banyak Pemda yang mampu
meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), namun kurang
bersemangat mengatasi “PAD” (Permasalah Asli Daerah).
• Dana Comdev untuk peningkatan kesejahteraan sebagian besar
mengandalkan dana dari pusat misalnya dana PNPM Mandiri.

Terima Kasih
71

Local Community Development Model

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Local Community Development Model

Similar to Local Community Development Model (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Local Community Development Model