RKTM ini membahas rencana pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan untuk meningkatkan pelayanan informasi publik. Tujuannya adalah meningkatkan akses informasi pertanian bagi masyarakat secara cepat, tepat waktu, dan murah melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi. Kegiatannya mencakup pengumpulan, pengolahan, dan

1. RENCANA KEGIATAN TIM MANAJEMEN (RKTM)
PENGELOLAAN PPID
PENANGGUNG JAWAB : drh. AULIA EVIE SUSANTI, MS,c
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2018

2. 2
LEMBAR PENGESAHAN
1. Judul RKTM : Pengelolaan PPID
2. Unit Kerja : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera
Selatan
3. Alamat Unit Kerja : Jl. Kol. H. Barlian Km. 6 No. 83 Palembang, Sumatera
Selatan
4. Sumber Dana : DIPA BPTP Sumsel T.A 2018
5. Status (L/B) : Baru
6. Penanggung Jawab
a. Nama : Drh. Aulia Evie Susanti,MS.c
b. Pangkat/golongan
c. Jabatan
:
:
Penata Tingkat I/ III.c
Peneliti Muda
7. Lokasi : Sumatera Selatan
8. Agroekosistem : -
9. Tahun Mulai : 2018
10. Tahun Selesai : 2018
11. Output Tahunan : Tersedianya informasi inovasi teknologi pertanian dari
BPTP Sumsel dan lingkup Badan Litbang Pertanian
12. Output Akhir : PPID BPTP Sumsel lebih informatif sebagai media
diseminasi inovasi teknologi pertanian yang dihasilkan
Badan Litbang Pertanian

3. 3
Mengetahui
Koordinator Program
Budi Raharjo, STP, MSi
NIP. 19710828 200003 1001
Penanggung Jawab
RDHP,
drh. Aulia Evi, MSc
NIP. 19830402 200801 2016
Mengetahui,
Kepala Balai Besar Pengkajian dan
Pengembangan Teknologi Pertanian
Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA
NIP.19680415 199203 1 001
Menyetujui,
Kepala Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian Sumatera Selatan,
Dr. Ir. Priatna Sasmita,MSi
NIP. 19641104 199203 1 001
RINGKASAN
Indonesia setelah memasuki masa reformasi dituntut untuk memperbaiki kinerja pemerintahannya menuju Indonesia yang lebi baik. Salah
satu hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan itu adalah berjalannya system pemerintahan yang menyangkut mekanisme dan tata
kelola sebagai suatu kesatuan menuju pemerintahan yang baik (good governance). Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam
setiap penentuan kebijakan serta modernisasi teknologi informasi komunikasi merupakan syarat tercapainya good governance. Untuk mencapainya,
pemerintah mengamanatkan tentang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan realisasi dari Undand – Undang Dasar Pasal 28 F yang

4. 4
berbunyi”Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak
untuk mencari, memperoleh ,memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis salurang yang
tersedia”.
Untuk mendorong pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian tersebut dalam rangka melayani dan menyampaikan informasi kepada masyarakat
Kementerian Pertanian juga telah menetapkan Pejabat Pegelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup
Kementarian Pertanian dalam Keputusan Menteri Pertanian no 252/Kpts/OT.050/5/2016
Begitu pula masing-masing unit kerja hingga tingkat Eselon III,termasuk BPTP Balitbangtan Sumsel telah menerbitkan Surat keputusan Pimpinan
Badan Publik untuk menetapkan petugas yang bertanggungjawab dalam pelayanan informasi Publik Kementerian Pertanian.

5. 5
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Peranan PPID yang semakin hari semakin dibutuhkan dalam sebuah badan public,menuntut sumber daya manusia lebih sigap untuk menjawab dan
melayani permohonan informasi yang diminta public serta untuk menyampaikan secara proaktif pesan yang ingin disampaikan Kementerian Pertanian
sebagai lembaga publik kepada masyarakat sehingga dapat menjembatani kesenjangan komunikasi antara pembuat kebijakan di tingkat pusat
dengan para pengelola dan pelaksana program di lapangan.
Sebagai Badan publik, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan wajib untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang memberikan akses
yang lebih mudah kepada masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan informasi publik maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/permentan/OT.140/5/2011, yang didalam batang
tubuhnya ditambahkan dengan penguatan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik.
Pada dasarnya penggunaan TIK di PPID Kementerian Pertanian telah dilakukan sejak tahun 2014, dengan dituangkannya dalam peraturan Menteri
pertanian tersebut, diharapkan pemanfaatan TIK melalui portal PPID, maka BPTP Balitangtan Sumsel berusaha semaksimal mungkin agar portal
tersebut benar – benar bermanfaat bagi masyarakat.
1.2 Dasar Pertimbangan
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Selatan sebagai salah satu lembaga publik memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses
informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban tersebut sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintah yang dituangkan dengan

6. 6
disyahkannya Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Penetapan UU tersebut bertujuan untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governence) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas,
transparansi dan suupremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Untuk dapat menjalankan
pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana maka setiap lembaga publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentai
(PPID). PPID bertanggung jawab pada penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi dari lembaga publik. PPID dapat
ditunjuk dari SDM lembaga publik yang dinilai berkompenten dan ditetapkan oleh Kepala lembaga publik setempat. Tugas dan tanggung jawab PPID
dijabarkan dalam PP No. 61 tahun 2010.
PPID perlu dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat. Ketrampilan dan pengetahuan ini dapat diperoleh
melalui kursus, pelatihan maupun magang. Kursus, pelatihan maupun magang akan memberikan bekal bagi PPID sehingga menjadi lebih terampil
dan baik dalam mengelola teknologi, Informasi dan mampu berkomunikasi dengan masyarakat. Selain itu perencanaan yang baik dan evaluasi yang
rutin dilakukan akan memberikan tampilan yang optimal.
1.3 Tujuan
a. Tujuan jangka pendek
Menigkatkan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna informasi Publik dengan cepat, tepat waktu biaya ringan, dan dengan
cara yang sederhana.
b. Tujuan jangka panjang
• Mendorong terwujudnya implementasi UU KIP secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat
terpenuhi .
• Memberikan standart bagi pejabat PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi publik

7. 7
• Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan organisasi / Lembaga publik untuk menghasilkan layanan Informasi publik
yang berkualitas
1.4 Keluaran Yang Diharapkan
Terwujudnya pengelolaan PPID dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi public
1.5 Perkiraan Manfaat dan Dampak
1.5.1 Perkiraan Manfaat
Meningkatnya pelayanan terutama dari segi informasi yang dibutuhkan setiap pengguna informasi public yang bersifat terbuka,
akurat,diakses dengan cepat dan tepat waktu.
1.5.2 Perkiraan Dampak
Meningkatnya pelayanan informasi public dan menghasilkan layanan informasi yang berkualitas .

8. 8
II. TINJAUAN PUSTAKA
PPID merupakan salah satu strategi (strategi 6) Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, yaitu melaksanakan
pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistic dan terukur. Terdapat 11 (sebelas) parameter (kecepatan/speed, homepage,
isi/contents, konteks, ukuran kualitas interaksi/usability, kemudahan dibaca/readability, mobilitas data, ketepatan/accuracy, layanan public, dan hits
penggunaan (platform) (Departemen Komunikasi dan Informasi, 2010). Adapun keberadaan PPID di Kementerian Pertanian telah ditetapkan
berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian no 252 tahun 2016 tentang pengangkatan PPID utama dan PPID Pelaksana Eselon I. Menurut Komisi
informasi dalam pasal Perki 2 perki no. 1/2010 dijelaskan bahwa tujuan dibuatnya PPID adalah :
1. Memberikan standar bagi badan public dalam melaksanakan pelayanan informasi public
2. Meningkatkan pelayanan informasi public di lingkungan badan public untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
3. Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi public
4. Menjamin terwujudnya penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diautr dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi public.
Menurut Jimly Asshidiqie, dalam konsep Negara hukum yang demokratis atau Negara demokrasi yang berdasarkan hukum, salah satu ciri pokoknya
adalah adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini mengandung makna hak atas kebebasan memperoleh informasi public
mutlak dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia (Jimly Asshidiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi (Jakarta : Konstitusi Press,
2005), hal.298-299).
Adapun informasi yang wajib diumumkan secara berkala berdasrkan UU KIP adalah meliputi :
a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik
b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait.
c. Informasi mengenai laporan keuangan ; dan / atau
d. informasi lain yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan.

9. 9
Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta adalah suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban
umum. Kewajiban menyebarluaskan informasi public ini disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang
mudah dipahami.
Menurut jenis nya informasi Publik dibagi menjadi 3 yaitu ;
a. Informasi Ilmiah, yaitu rekaman informasi yang dirancang secara khusus atau yang bisa dimanfaatan untuk kepentingan ilmiah dan penelitan
untuk pengembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu Pengtahuna dan teknologi membutuhkan informasi sekaligus menghasilkan
informasi. Sebagai konsekuensi dari adanya perkembangan iptek yang sangat cepat dewasa ini, maka informasi pun menjadi berkembang sangat
cepat sehingga orang sering mengatakan adanya ledakan pengetahuan menimbulkan ledakan informasi.
b. Infromasi sekunder adalah informasi yang bertujuan untuk membuka informasi primer. Ia bukan dihasilkan dari sumber pertama yang
menerbitkannya namun hanya sebagai alat untk menelusuri lebih lanjut tentang keberadaan informasi priiimer tadi.
c. Informasi tersier yaitu keterangan atau tulisandari sumber tertentu yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menelusuri sumber-sumber
informasi sekunder (Pawit M. Yusuf dan Priyo Subekti, Teori dan praktik Penelusuran Informasi (Peranada Media, Jakarta : 200)hal 5-9)

10. 10
III. METODOLOGI
3.1 Pendekatan
a. Pengumpulan data/materi. Menyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan serta menyampaikan bahan dan produk informasi tentang kegiatan
– kegiatan yang ada secara akurat, cepat, sederhana dan tidak menyesatkan.
b. Pengolahan data. Pengolahan data dilakukan berdasarkan kelompok pengkajian dan umum.
c. Pengembangan SDM pengelola PID. Dengan mengikuti Pelatihan atau pertemuan untuk pengelola PID yang diadakan oleh Badan Litbang
Pertanian.
3.2 Ruang Lingkup Kegiatan
Ruang lingkup kegiatan ini terdiri dari beberapa tahap kegiatan yaitu 1) pengelolaan informasi dan dokumentasi, 2)Pelayanan informasi, 3)
Pengolahan data, 4)Pengembangan SDM, 5)Pengambilan Materi, 6) Penyusunan laporan.
3.3 Bahan dan Metode Pelaksanaan Kegiatan
Bahan dan alat yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ATK dan komputer supplies, voice recorder, kamera, juknis, materi pelatihan, temu lapang
dan workshop, buku dan laporan.
Metode pelaksanaan kegiatan tercakup dalam beberapa tahap kegiatan, yaitu:
1. Pengumpulan informasi dan dokumentasi

11. 11
Pengumpulan informasi dan dokumentasi dilakukan untuk menambah informasi sebagai bahan berita/artikel/informasi yang akan dismapaikan
kepada pengguna layanan public.. Informasi yang dikumpulkan berasal dari unit kerja masing-masing satker, pelatihan, temu lapang,workshop dan
laporan. Masing – masing satker memberikan informasi mengenai satker yang dikelola secara umum dan pengkajian. Materi dalam pelatihan, temu
lapang dan workshop dapat digunakan sebagai bahan koleksi perpustakaan atau sebagai bahan berita/artikel untuk ditayangkan dalam website.
Laporan merupakan tulisan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian/pengkajian yang sifatnya melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan
penelitian/pengkajian.
2. Pelayanan informasi
Pelayanan informasi public dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari pelayanan prima. Informasi disediakan melalui media cetak dan media
elektronik. Informasi public disajikan secara berkala melalui media cetak. Untuk leaflet, brosur diterbitkan sekali dalam setahun. Sementara
informasi yang di update secara terus menerus adalah melaui website. Sedangkan untuk laporan disesuaikan dengan jenis kegatan baik itu
bulanan, semester, tahuan maupun setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
3. Pengolahan data
Pengolahan data dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan kategori sehingga akan mempermudah dalam penelusuran. Pengolahan
data merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan pengumpulan data. Data yang telah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan kategori. Kategori
ini dapat berdasarkan jenis kegiatan. Berdasarkan jenis kegiatan misalnya seperti: kegiatan pengkajian dan kegiatan administrasi.
4. Pengembangan SDM
Pengembangan SDM dilakukan dengan mengikutsertakan pengelola PID dalam pelatihan atau magang di bidang pengelolaan website yang
diadakan oleh Badan Litbang Pertanian maupun undangan pihak luar. Pengembangan SDM ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
pengelola PID dalam pengelolaan PID.
5. Pengambilan materi

12. 12
Pengambilan materi dilakukan di masing-masing satker ruang lingkup BPTP Balitbangtan Sumsel. Selain itu pengambilan materi dilakukan juga pada
saat ada pelatihan, temu lapang dan workshop dari kegiatan penelitian/pengkajian BPTP Sumatera Selatan.
6. Pembuatan laporan
Laporan dibuat untuk melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan pengelolaan PPID melalui website. Laporan ini berisi tentang pelaksanaan dan hasil
pengumpulan data, update website, pengolahan data, pengembangan SDM dan pengambilan materi.
IV. ANALISIS RESIKO
4.1 DAFTAR RISIKO
NO RISIKO PENYEBAB DAMPAK
1. Pelayanan informasi lambat Pengelolaan PID yang
kurang baik
Terlambatnya informasi ke
pengguna
4.2 DAFTAR PENANGANAN RISIKO
NO RISIKO PENYEBAB PENANGANAN RISIKO
1. Pelayanan informasi lambat Pengelolaan PID yang
kurang baik
Meningkatkan pengelolaan
PID

13. 13
V. TENAGA DAN ORGANISASI PELAKSANAAN
5.1. Tenaga dan Organisasi Pelaksanaan
NO. NAMA/NIP
JABATAN DALAM
KEGIATAN
URAIAN TUGAS
ALOKASI
WAKTU
(JAM/MG)
1. Drh. Aulia Evi Susanti, Msc
NIP. 19830402 200801 2 016
Penanggung Jawab Mengkoordinir
kegiatan mulai
perencanaan
sampai pelaporan
6
2. Annisa,SP
NIP. 19781118 201101 2 005
Anggota Melaksanakan
kegiatan
4
3 Maya Dhania Sari, SP
NIP. 19830629 200912 2 005
Anggota Melaksanakan
kegiatan
4
4 Yuana Juwita, SP
NIP. 19830911 200912 2 004
Anggota Melaksanakan
kegiatan
4
5. Vinna Septina, Amd Anggota Melaksanakan
kegiatan
4
6. Herwenita,SP,M.Sc Anggota Melaksanakan
kegiatan
4
7 Yayan Suryana,STP Anggota Melaksanakan
kegiatan
4
7. Siti Khusniyati
NIP. 19710424 200501 2 001
Administrasi Menyelesaikan
adminsitrasi
keuangan
4

14. 14
5.2. Jangka Waktu Kegiatan
Kegiatan direncanakan dalam satu anggaran yaitu tahun 2018, dimulai Januari sampai dengan Desember 2018.
5.3 Rencana Operasional
No
URAIAN
KEGIATAN
OUTPUT LOKASI PELAKSANA
KEBUTUHAN BIAYA BULAN (Rp. 000)
JENIS
BELANJA
VOLUME
HARGA
SATUAN
JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Perjalanan ke
pusat dalam
rangka
pelaksanaan
kegiatan
Update
berita dan
informasi di
PPID
Bogor Tim
Kegiatan
Belanja
Perjalanan
Biasa
1 KALI 4.000 4.000 -
-
-
-
-
-
-
-
4.000
-
-
-
- -
-
- -
-
-
-
-
-
2. Belanja Barang
Persediaan
Barang dan
konsumsi
Update
berita dan
informasi di
PPID
Sumsel Tim
Kegiatan
Belanja bahan
(ATK dan
komputer
supplies)
1 kali 1.000 1.000 - - - - 1.000 - - - - - - -
5.000 - - - 5.000
No
URAIAN
KEGIATAN
OUTPUT LOKASI PELAKSANA
KEBUTUHAN BIAYA BULAN (Rp. 000)
JENIS
BELANJA
VOLUME
HARGA
SATUAN
JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Belanja Barang
Persediaan
Barang dan
konsumsi
Update
berita dan
informasi di
PPID
Sumsel Tim
Kegiatan
Belanja
barang (bahan
pendukung
kegiatan)
2 400 800
-
-
- -
-
-
-
-
-
800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15. 15
2. - - - - - - - - - - -
800 - - - 800 - - - - - -

16. 16
DAFTAR PUSTAKA
Jimly Asshidiqie.2005. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi.hal;298-
299.Jakarta:Konstitusi Press.
Biro Hukum dan Informasi Publik. 2015. Peraturan Perundang-undangan Bidang
Informasi Publik. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian Sumber Daya Manusia
Pertanian.2014.Laporan Pengelolaan Keterbukaan Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Semester1. Di akses
https://bbppketindan.bppsdmp.pertanian.go.id
Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Sekretariat
Kabinet. Di akses http://setkab.go.id/lip//files/pedoman-pid.pdf.
Portal PPID Kementerian Pertanian Republik Indonesia.2018. di Akses
http://ppid.pertanian.go.id