Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara Berkembang

Penerapan Prinsip-Prinsip
Prinsip-
Good Governance
di N
Negara-
Negara-negara B k
Berkembang
b

Drs. H. Dadang Solihin MA
Drs H Solihin,

Diklat Eksekutif Good Governance
Dirjen Perhubungan L t
Di j P h b Laut
Wisma Primkokarmar-Puncak, 20 Maret 2006
Primkokarmar-

dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 2

Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree (
g g (Economics), University of
) y
Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research
Data and Information at DPD Secretariat General as well as
Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land
Use Management at Indonesian National Development
Planning Agency (Bappenas).
 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia- Asia
Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as
Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
 He got various training around the globe included Advanced International
globe,
Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad
City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management,
Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala
Managers,
Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver,
Canada (2002); Local Government Administration Training Course,
Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training
os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g
Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books
regarding local autonomous.
 You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his
mobile at +62812 932 2202 dadang-

Good Governance

 Suatu konsepsi tentang
penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih, demokratis, dan efektif.
, ,
 Suatu gagasan dan nilai untuk
mengatur pola hubungan antara
pemerintah, dunia usaha swasta, dan
masyarakat.

dadang-

The Actors

STATE CITIZENS
Executive organized into:
g
Judiciary Community-based organizations
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
R li i
Military Women’s groups
Police Media

BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange

dadang-

Troika:
Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
, y

Masyarakat
Masyarakat,
y ,
Bangsa, dan Negara Pemerintah
VISI
Dunia Usaha

dadang-

Visi Indonesia 2025:
“Indonesia yang Maju, Mandiri dan Adil”
 Maju:
Secara ekonomi, sosial, tingkat pendidikan, derajat kesehatan,
pertumbuhan penduduk, angka harapan hidup, kualitas pelayanan
penduduk hidup
sosial, produktivitas yang lebih baik, serta memiliki sistem dan
kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap.
 Mandiri:
Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap
bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa
yang terbaik bagi dirinya.
 Adil:
Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam
meningkatkan taraf hidupnya dan memperoleh lapangan pekerjaan,
mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan,
d tk l i l didik d k h t
mengemukakan pendapat dan melaksanakan hak politiknya,
mengamankan dan mempertahankan negara, serta perlindungan
dan kesamaan di depan hukum.
p

dadang-

Misi
1. Mewujudkan daya saing bangsa. Sasaran

Pokok
2. Mewujudkan masyarakat demokratis
berlandaskan hukum.
3.
3 Mewujudkan Indonesia aman, damai
aman
Tersusunnya jaringan
dan bersatu.
infrastruktur
4. Mewujudkan Pemerataan
j p
perhubungan yang
g y g
Pembangunan dan Berkeadilan. handal dan terintegrasi
satu sama lain.
5. Mewujudkan Indonesia Asri dan
Lestari.
Lestari
6. Mewujudkan Masyarakat Bermoral,
Beretika dan Berbudaya.
y
7. Mewujudkan Indonesia Berperan
Penting dalam Pergaulan Dunia
Internasional.
Internasional
dadang-

Manfaat Good Governance
1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi
yang antara lain ditunjukkan hal-hal berikut ini:
hal-
 Tidak d
Tid k adanya manipulasi pajak;
i l i j k
 Tidak adanya pungutan liar;
 Tidak adanya manipulasi tanah;
 Tidak adanya manipulasi kredit ;
 Tidak adanya penggelapan uang negara;
 Tidak adanya pemalsuan dokumen;
 Tidak adanya pembayaran fiktif;
 Proses pelelangan (tender) berjalan dengan fair;
 Tidak adanya penggelembungan nilai kontrak (mark-up);
mark-
 Tidak adanya uang komisi;
 Tidak adanya penundaan pembayaran kepada rekanan;
 Tidak adanya kelebihan pembayaran;
 Tidak adanya ketekoran biaya.
dadang-

Manfaat Good Governance . . .

2. Terciptanya sistem kelembagaan dan
ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih,
bersih
efisien, efektif, transparan, profesional dan
akuntabel.
akuntabel.
 Sistem kelembagaan lebih efektif, ramping,
fleksibel;
 Kualitas tata laksana dan hubungan kerja
antarlembaga di pusat dan antara pemerintah
pusat, provinsi dan kabupaten/kota lebih baik;
 Sistem administrasi pendukung dan kearsipan
lebih efektif dan efisien;
 Dok men/a sip negara dapat diselamatkan,
Dokumen/arsip nega a diselamatkan
dilestarikan, dan terpelihara.

dadang-

3. Terhapusnya peraturan perUU-an dan
perUU-
tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap
warga negara, kelompok, atau golongan
negara kelompok
masyarakat.
 Kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia
usaha swasta meningkat;
 SDM, prasarana dan fasilitas pelayanan menjadi
SDM,
lebih baik;
 Berkurangnya hambatan terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik;
 Prosedur dan mekanisme serta biaya yang
diperlukan dalam pelayanan publik lebih baku dan
jelas;
 Penerapan sistem merit dalam pelayanan;
 Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
dalam pelayanan publik;
 P
Penanganan pengaduan masyarakat l bih intensif.
d k t lebih i t if
dadang-


4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
pengambilan kebijakan publik.
publik.
 berjalannya mekanisme dialog dan
musyawarah terbuka dengan masyarakat
y g y
dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik (seperti forum konsultasi
publik).

dadang-

5.
5 Terjaminnya konsistensi dan kepastian
hukum seluruh peraturan perundang-
perundang-
undangan, baik di tingkat pusat maupun
g , g p p
daerah.
 Hukum menjadi landasan bertindak bagi
j g
aparatur pemerintahan dan masyarakat untuk
h d k k
mewujudkan pelayanan publik yang baik.
 Kalangan dunia usaha swasta akan merasa lebih
aman dan terjamin ketika menanamkan modal
dan menjalankan usahanya karena ada aturan
main (rule of the game) yang tegas, jelas, dan
tegas jelas
mudah dipahami oleh masyarakat.
 Tidak akan ada kebingungan di kalangan
pemerintah daerah dalam melaksanakan
tugasnya serta berkurangnya konflik
antarpemerintah daerah serta antara
pemerintah p sat
peme intah pusat dan peme intah daerah.
pemerintah dae ah
dadang-

Pengalaman Negara-negara Lain
Negara-

Malaysia
 The Anti-Corruption Agency (ACA, founded in 1967)
Anti- (ACA
 Reducing the levels of corruption is depend on:
– the political will;
– a Malaysian requirement that public servants may not run
their own businesses;
– a requirement that public servants should declare their
assets;
– a check to ensure that public servants do not live in a style
beyond their means;
– a rule that those too heavily in debt may not be promoted.

dadang-

Pengalaman Negara-negara Lain . . .
Negara-

Thailand
 a traditional Thai value system in which merit is
derived from power, which forms a basis for
patron-
patron-client relationships in Thai political society;
 this pattern linked with a tradition of presenting
gifts to high officials;
 problems arising from low salaries for officials,
p g ,
limitations on legal provisions and procedures for
policing corruption, and the weakness of public
opposition.
pp
 Problem solving include raise salaries, decentralize,
impose punishments.

dadang-

Negara-

Hong Kong
 The Independent Commission Against
Corruption (ICAC, established in 1974)
need for:
df
– a strong political will;
– a strong framework of laws;
– a coherent strategy covering investigation,
prevention and education;
– active community involvement; and adequate
funding.”
dadang-

Negara-

South Korea
 OPEN: ‘O
OPEN: ‘Online Procedures Enhancement for Civil
Enhancement
applications’.
li i ’
 Preventive,
Preventive, with less regulation and abolition of ‘zone
jurisdiction’ (allowing the public to do business at any
government office not tying people to one local office);
office,
 Punitive,
Punitive, with a system of ‘report cards’ to the mayor used
by the public when finding corruption by an official, on the
basis of which all corrupt acts are punished;
 Transparent,
Transparent, telling people what to expect and when,
especially through provision of information through a website
so that people can discover who is processing their application
p p p g pp
(eg for a licence) at any moment;
 Partnership - a Public-Private-Partnership that brings citizens
Public-Private-
into anti-corruption inspection teams.
anti-
dadang-

Negara-

Singapore
 Singapore’s Corrupt Practices Investigation
Bureau (the CPIB)
 The CPIB was formed in 1952 when
“corruption was a way of life” in Singapore
p y g p
 The aim is to reduce incentives for corrupt
practice by increasing salaries, as well as
salaries
reducing opportunities.

dadang-

Istilah-istilah Korupsi
Istilah
I til h-i til h K i
Italy
 TAGENTOPOLI = BRIBES-TOWN
BRIBES-
– the scandal that started in Milan

France
France
 LES AFFAIRES = THE BUSINESS
– a hint of something illegal (in English an
“affair” is a romance outside marriage)

USA
S
 19.99 = CASH LIMIT
– for a free lunch!
dadang-

Asia
A i

China
 CHAR CHIEN = TEA MONEY, in Mandarin

 KOPI LUI = COFFEE MONEY, in Hokkien
,

Malaysia
 TUMBUK RUSUK = RIB PUNCHING
Colloquial usage for rasuah
C ll i l f h
(corruption in Bahasa Malaysia)
dadang-

Asia
A i

Japan
 BLACK MIST,
rottenness of long-term rule by one party
long-

Papua New Guinea
 WONTOKISM = ONE-TALK-ISM;
ONE-TALK-
favoring people of same language or group

dadang-

Thailand
Th il d

Corrupt acts in ascending order of seriousness
based on public opinion survey - translated
 GIFT OF GOOD WILL

 TEA MONEY

 IMPROPER BEHAVIOUR

 BRIBERY, EXTORTION

 DISHONESTY IN DUTY

 CORRUPTION
dadang-

Africa
Nigeria
 419 = number in the Nigerian legal code
o section o b dd g d a e ee aud
of se o forbidding “Advance Fee Fraud”
– people tempted to pay advance fees from bank accounts

Uganda
U d
 AIR SUPPLY = 100% commission
– payments for goods or services that don’t exist
don t

General
 GHOST WORKERS
– dead or retired public servants still on payroll

dadang-

PRINSIP-
PRINSIP-PRINSIP TATA
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Wawasan ke Depan (Visionary)
2. Keterbukaan & Transparansi (O
K t b k T i Openness
&Transparency)
3. Partisipasi Masyarakat (P ti i ti )
P ti i iM k t Participation
4. Tanggung Gugat (Accountability)
5. Supremasi Hukum (Rule of Law)
6. Demokrasi (Democracy)
7. Profesionalisme & Kompetensi
(Profesionalism & Competency)
dadang-

PRINSIP-
PRINSIP-PRINSIP TATA
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

8. Daya Tanggap (Responsiveness)
9. Keefisienan & Keefektifan (Efficiency &
Effectiveness)
Eff ti
10. Desentralisasi (Decentralization)
11.
11 Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan
Masyarakat (Private Sector & Civil Society
Partnership)
12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan
(Commitment to Reduce Inequality)
13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to
p g g p
Environmental Protection)
14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to
Fair Market )
dadang-

1. Wawasan ke Depan
(Visionary)
INDIKATOR MINIMAL:
 Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan
menjaga kepastian hukum;
 Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program;
 Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi.
visi

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:
 Peraturan/kebijakan yang memberikan kekuatan hukum pada
visi dan strategi;
 Proses penentuan visi dan strategi secara partisipatif.
partisipatif

dadang-

2. Keterbukaan & Transparansi
(Openness &Transparency)
INDIKATOR MINIMAL:
 Tersedianya informasi y
y yang memadai pada setiap proses
g p pp
penyusunan dan implementasi kebijakan publik;
 Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau,
bebas diperoleh, dan tepat waktu.

 Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi;
 Pusat/balai informasi;
 Website (e-government, e-procurement, dsb);
 Iklan layanan masyarakat;
 Media cetak;
 Papan pengumuman.

dadang-

3. Partisipasi Masyarakat (Participation)

INDIKATOR MINIMAL:
 Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang
proses/metode partisipatif;
 Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas
konsensus bersama
bersama.

 Pedoman pelaksanaan proses partisipatif;
 Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum
stakeholders;
 Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana
penyaluran aspirasi masyarakat;
 Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan
yang b
beragam.
dadang-

4. Tanggung Gugat (Accountability)

INDIKATOR MINIMAL:
 Adanya kesesuaian antara p
y pelaksanaan dengan standar
g
prosedur pelaksanaan;
 Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian
dalam pelaksanaan kegiatan.

 Mekanisme pertanggungjawaban;
 Laporan tahunan;
 Laporan pertanggungjawaban;
p p gg gj ;
 Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara;
 Sistem pengawasan;
 Mekanisme reward and punishment.

dadang-

5. Supremasi Hukum (Rule of Law)

INDIKATOR MINIMAL:
 Adanya kepastian dan penegakan hukum;
 Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum;
 Adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan
terhadap hukum dan peraturan.
peraturan
 Peraturan perundang-undangan;
perundang-
 Sistem yuridis yang terpadu/terintegrasi (kepolisian,
kejaksaan, pengadilan);
 Reward and punishment yang jelas bagi aparat penegak
hukum (kepolisian,kehakiman, kejaksaan);
 Sistem pemantauan lembaga peradilan yang obyektif,
independen, dan mudah diakses publik (ombudsman)
i d d d d h di k blik b d );
 Sosialisasi mengenai kesadaran hukum.
dadang-

Demokrasi (D
6. D k i Democracy)

INDIKATOR MINIMAL:
 Adanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan
berorganisasi;
 Adanya kesempatan yang sama bagi anggota masyarakat
untuk memilih dan membangun konsensus dalam
k lh d b k d l
pengambilan keputusan kebijakan publik.

 Peraturan yang menjamin adanya hak dan kewajiban yang
sama bagi anggota masyarakat untuk turut serta dalam
pengambilan keputusan kebijakan publik.

dadang-

7. Profesionalisme & Kompetensi
(Profesionalism & Competency)

INDIKATOR MINIMAL:
 Berkinerja tinggi;
j gg
 Taat asas;
 Kreatif dan inovatif;
 Memiliki kualifikasi di bidangnya.

 Standar kompetensi yang sesuai dengan fungsinya;
 Kode etik profesi;
 Sistem reward and punishment yang jelas;
p y gj ;
 Sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM);
 Standar dan indikator kinerja.

dadang-

8. Daya Tanggap (Responsiveness)

INDIKATOR MINIMAL:
 Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang
mudah dipahami oleh masyarakat;
 Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan.

 Standar pelayanan publik;
 Prosedur dan layanan pengaduan, hotline;
 Fasilitas komunikasi.

dadang-

9 Keefisienan & Keefektifan (Efficiency
9.
& Effectiveness)

INDIKATOR MINIMAL:
 Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang
berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan
sumberdaya yang optimal;
 Adanya perbaikan berkelanjutan;
 Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi
organisasi/unit kerja.

 Standar dan indikator kinerja untuk menilai efisiensi dan
efektivitas pelayanan;
f kti it l
 Survei-survei kepuasan stakeholders.
Survei-

dadang-

10. Desentralisasi (Decentralization)
10.

INDIKATOR MINIMAL:
 Adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam
berbagai tingkatan jabatan.

Peraturan perundangan mengenai:
 Struktur organisasi yang tepat dan jelas;

 Job desc iption ( aian tugas) yang jelas.
description (uraian t gas) ang jelas

dadang-

11.
11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan
Masyarakat (Private Sector & Civil Society
Partnership)
INDIKATOR MINIMAL:
 Adanya pemahaman aparat pemerintah tentang pola-pola
pola-
kemitraan;
 Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang
mampu (powerless) untuk berkarya;
 Terbukanya kesempatan bagi masyarakat/dunia usaha
swasta untuk turut berperan dalam penyediaan pelayanan
umum;
 Adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal/Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah.

 Peraturan-
Peraturan-peraturan dan pedoman yang mendorong
kemitraan pemerintah-dunia usaha swasta-masyarakat;
pemerintah- swasta-
 Peraturan-
Peraturan-peraturan yang berpihak pada masyarakat kurang
mampu;
 Program-
Program-program pemberdayaan.
P b d
dadang-

12.
12. Komitmen pada Pengurangan
Kesenjangan (Commitment to
Reduce Inequality)
INDIKATOR MINIMAL:
 Adanya langkah-langkah atau kebijakan yang berorientasi
langkah-
p
pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang
p g y y g
kurang mampu (subsidi silang, affirmative action, dsb);
 Tersedianya layanan-layanan/fasilitas-fasilitas khusus bagi
layanan-layanan/fasilitas-
masyarakat tidak mampu;
 Adanya kesataraan dan keadilan gender;
 Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal.

 Peraturan-
Peraturan-peraturan yang berpihak pada pemberdayaan
gender, masyarakat kurang mampu, dan kawasan
tertinggal;
 Program-
Program-program pemberdayaan gender, masyarakat
gender
kurang mampu, dan dadang-solihin.blogspot.com
kawasan tertinggal.
dadang- 37

13.
13. Komitmen pada Lingkungan Hidup
(Commitment to Environmental Protection)

INDIKATOR MINIMAL:
 Adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam
y g p y
dan perlindungan/konservasinya;
 Penegakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
prinsip-
 Rendahnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan;
g g g
 Rendahnya tingkat pelanggaran perusakan lingkungan.

 Peraturan dan kebijakan yang menjamin perlindungan dan
pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 Forum kegiatan peduli lingkungan;
 Reward and punishment dalam pemanfaatan sumber daya
alam dan perlindungan lingkungan hidup.

dadang-

14. Komitmen pada Pasar yang Fair
14.
(Commitment to Fair Market )

INDIKATOR MINIMAL:
 Tidak ada monopoli;

 Berkembangnya ekonomi masyarakat;

 Terjaminnya iklim kompetisi yang sehat.
j g

 Peraturan-peraturan mengenai persaingan usaha yang
Peraturan-
menjamin iklim kompetisi yang sehat.

dadang-

Bagaimana Mewujudkan
Kepemerintahan yang Baik?

 Membutuhkan komitmen kuat, daya tahan
dan waktu yang tidak singkat, diperlukan
singkat
pembelajaran,pemahaman, serta
implementasi nilai-nilai kepemerintahan
nilai-
yang b ik pada seluruh stakeholder.
baik d l h t k h ld
 Perlu adanya kesepakatan bersama serta
rasa optimistik yang tinggi dari seluruh
komponen bangsa bahwa kepemerintahan
y g
yang baik dapat diwujudkan demi mencapai
p j p
masa depan bangsa dan negara yang lebih
baik.
dadang-

TERIMA KASIH

dadang-

Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara Berkembang

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (7)

Similar to Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara Berkembang

Similar to Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara Berkembang (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Negara-negara Berkembang