Biro Administrasi Pimpinan Agile Provinsi NTT membutuhkan reformasi untuk meningkatkan kinerja dan citra positif pemerintah daerah. Rencana strategis yang diusulkan meliputi empat sasaran utama yaitu mengembangkan informasi publik yang berkualitas, meningkatkan komunikasi dengan publik, meningkatkan kolaborasi antar instansi, dan meningkatkan kapasitas SDM. Strategi yang diusulkan antara lain meningkatkan sistem informasi digital dan memaksimalkan pel

1. Biro Administrasi Pimpinan Agile
untuk Citra Positif Pemerintah
Provinsi NTT
Disajikan oleh:
Drs. Alexander B. Koroh, MPM
Kupang, 19 November 2021

2. I. Latar Belakang
Pada era revolusi komunikasi dan informasi ini Pemprov NTT perlu
mengisi ruang publik secara memadai, jika tidak maka akan diisi oleh
begitu banyak informasi yang merugikan posisi Pemprov NTT.
Pemprov NTT melalui Biro Adpim harus agile dalam menghadapi
realitas ini dengan secepatnya menyediakan informasi dan berita bagi
publik melalui mass media baik konvensional maupun elektronik dan
media sosial pada kesempatan pertama.
Kinerja Biro Adpim Setda Provinsi NTT belum optimal. Kredibilitas
biro ini masih dipertanyakan, kemampuannya untuk memenuhi the
public’s right to know (Article 19) hak untuk tahu dari publik masih
harus ditingkatkan secara serius.

3. Masalah
“Mengapa Biro Adpim belum dapat mengisi ruang publik secara
maksimal sehingga dapat memenangi opini publik dan menguasai
agenda publik?”
Jika Biro Adpim dapat memecahkan masalah di atas maka citra postif
Pemprov NTT akan terwujud, dan masyarakat provinsi ini akan
memiliki trust kepada Pemprov NTT .
Hal ini akan mempermudah dalam menjalankan berbagai program
dan kegiatan pembangunan dengan dukungan optimal dalam bentuk
partisipasi aktif dari pemangku kepentingan dan publik.

4. II. Diagnostic Reading
• hal-hal penting yang perlu diperbaiki secara internal.
1. Belum optimalnya publikasi kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur
serta kegiatan pemerintahan lainnya;
2. Belum optimalnya pendokumentasian kegiatan Gubernur dan Wakil
Gubernur serta kegiatan pemerintahan lainnya;
3. Belum optimalnya pelayanan keprotokolan bagi Gubernur dan Wakil
Gubernur;
4. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ASN.
(Renstra P, 2021).

5. 6 Isu Strategis
1. Belum optimalnya fungsi penyebarluasan Biro Humas dan Protokol
Sekretariat Daerah sebagai Juru Bicara Pemerintah Daerah;
2. Belum efektifnya pemanfaatan aplikasi informasi dan website dalam
mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah dalam
penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);
3. Masih minimnya kapasitas dan inovasi SDM dalam tata kelola
dokumentasi dan pengelola aplikasi Pemerintah;
4. Belum optimalnya penempatan pegawai berdasarkan analisis formasi
jabatan pegawai;
5. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas pustakawan maupun teknisi
perpustakaan.
6. Belum optimalnya pemanfaatan Radio Streaming dan Televisi Streaming
pada Biro Humas dan Protokol (Renstra P. 2021).

6. Outputs dan Outcomes
• Outputs yang ingin dicapai ole Biro Adpim pada tahun 2021 hingga tahun 2023
adalah :
1. Ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran;
2. Tersediannya Materi dan Komunikasi Pimpinan;
3. Tersedianya Materi Pimpinan;
4. Terfasilitasinya Komunikasi Pimpinan;
5. Terlaksananya Pengelolaaan Dokumentasi Pimpinan;
6. Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan;
7. Terlaksananya Pelaksanaan Acara;
8. Terfasilitasinya Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Terlaksananya Kegiatan Keprotokolan. (Renstra P, 2021).

7. Outcomes yang ingin dicapai biro Adpim ialah
1. Terciptanya tata kelola layanan administrasi pimpinan yang efektif
dan efisien;
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan keprotokolan;
3. Meningkatnya layanan administrasi perencanaan, pelaporan,
kepegawaian dan tata usaha yang transparan dan akuntabel.
• Outcomes dan outputs di atas terlihat jelas hanya mengarah pada
pemenuhan kebutuhan Pemprov NTT saja.
• Capain yang sifatnya menjangkau kebutuhan public’s right to know
masih sangat kecil.

8. III. Landasan Pembahasan
Landasan Yuridis
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Pedoman peraksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementrian
Dalam Negeri dan pemerintah Daerah;
• Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang pedoman umum
Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Intansi pemerintah;
• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

9.  Landasan Teori
• Public bodies have an obligation to disclose information and every
member of the public has a corresponding right to receive
information. The right should be available to all persons and informal
and formal organisations, regardless of citizenship or residence
(Article 19, 2016).
• Enabled by digital technology, everyone is beginning to be a creator of
content and as they surf the web more and more, they are
encountering content that is not created by the big media companies,
but created by people like them. The blog is perhaps the prime
example (Watson, 2007).
• Through social media, government agencies, citizens, and business
organizations are connected in producer-consumer or prosumer
arrangements (Khan, 2017).

10. IV. Petahapan Rencana Strategis Pelamar
• Biro Adpim bergantung pada visi dan semua misi gubernur dan wakil
gubernur. Sebab Biro Adpim memainkan peran sebagai information hub
(simpang temu) demi memenuhi hak tahu publik.
• Visi dan misi dimaksud kami jabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, dan
arah kebijakan. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam 2 (dua) tahun ini
adalah Terwujudnya citra positif dan public trust pada Pemprov NTT.
• Tujuan di atas dielaborasikan dalam 4 (empat) sasaran yakni,
mengembangkan information hub program/kegiatan pembangunan yang
berkualitas; meningkatnya kualitas komunikasi efektif dengan publik
secara real time; meningkatnya kolaborasi antar biro Adpim dan
stakeholders; dan meningkatnya kinerja pegawai Setda Provinsi NTT.

11.  Sasaran : “Mengembangkan information hub
program/kegiatan pembangunan yang berkualitas”
• Selanjutnya sasaran ini dicapai dengan melakukan strategi
“Mengoptimalkan konektivitas data dan informasi pembangunan
secara digital dengan PD dan stakeholders.”
• Arah kebijakan di tahun 2022, “Mempercepat sinergitas informasi
pembangunan lintas perangkat daerah dan stakeholders.”
• 2023 arah kebijakannya adalah “Memperkuat pelembagaan aliran
informasi publik interaktif yang reliable.”

12.  Sasaran “Meningkatnya kualitas komunikasi efektif
dengan publik secara real time.
• Strategi “Menyebarluaskan infromasi capaian pembangunan kepada
publik dan merespons pendapat publik di setiap waktu melalui
media.”
• Arah kebijakan “Meningkatkan Pengembangan sistem informasi
publik berbasis elektronik,” di tahun 2022.
• 2023 sebagai “Mempercepat pemenuhan dan pemuasan the public’s
right to know.”

13. Sasaran “Meningkatnya kolaborasi antar biro Adpim dan
stakeholders
• Strategi “Menyebarluaskan infromasi capaian pembangunan kepada
publik dan merespons pendapat publik di setiap waktu melalui media
massa dan media sosial”;
• Arah kebijakan umum tahun 2022, “Mempercepat sinergitas
informasi pembangunan lintas perangkat daerah dan stakeholders”;
• Arah kebijakan umum tahun 2023, “Memantapkan kontribusi
informasi pembangunan berkualitas untuk publik”;

14. Lanj..
• Strategi: “Menciptakan saling pengertian dan saling percaya antar
semua stakeholders.”
• Arah kebijakan umum, tahun 2022, “Memfasilitasi edukasi publik
sebagai news getter dan news producer bijak.”
• Arah kebijakan umum, tahun 2023, “Mempercepat pemenuhan dan
pemuasan the public’s right to know.”

15.  Sasaran “Meningkatnya kinerja ASN Setda Prov. NTT.”
 Strategi: “Menggunakan teknologi informasi untuk
meningkatkan kualitas SDM.”
 Arah kebijakan umum, tahun 2022,
“Memaksimalkan pemanfaatan teknologi untuk
PKS.”
 Arah kebijakan umum, tahun 2023,

16. Lanj...
• Strategi: “Meningkatkan kualitas SDM Setda Prov. NTT melalui diklat
khusus dengan dukungan dana yang memadai.”
• Arah kebijakan umum, tahun 2022, “Memperluas cakupan dan
jumlah pelatihan untuk ASN Setda Prov. NTT.”
• Arah kebijakan umum, tahun 2023, “Meningkatkan jenjang dan
tingkatan pelatihan untuk ASN Setda di dalam dan luar negeri.”

17. Lanj...
• Strategi: “Meningkatkan sarana dan prasarana operasional layanan
administrasi pimpinan.”
• Arah kebijakan umum, tahun 2022, “Memfasilitasi operasionalisasi
layanan administrasi pimpinan.”
• Arah kebijakan umum, tahun 2023, “Mengkonsolidasi standar dan
kualitas layanan administrasi pimpinan.”

18. V. Kesimpulan
• Renstra yang kami tawarkan memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur,
realistik, dalam ikatan waktu yang pasti. Dengan demikian dapat
dicapai. Pencapaiannya adalah krusial karena berkontribusi langsung
bagi performa Pemprov NTT yang bercitra positif dan dipercayai
publik.
• Keberadaan biro Adpim adalah krusial dalam membentuk dan
memilihara citra positif Pemprov NTT.
• Biro Adpim harus tampil agile (lincah) dalam mengimbangi dinamika
ketersediaan informasi yang dahsyat ini, sehingga dapat membantu
Pemprov NTT untuk memiliki citra positif di mata publik.
• Keempat strategi yang ditawarkan berkinerja lebih tinggi lagi untuk
mendapatkan trust dari publik.

19. Terima kasih banyak