SlideShare a Scribd company logo
Apa itu Akuntabilitas?
√
Apa itu Akuntabilitas?
√
Keterkaitan OG & Akuntabilitas
TRANSPARENCY. In a well-functioning, democratic society
citizens need to know what their government is doing. To do
that, they must be able freely to access government data
and information and to share that information with other
citizens.
RELEASING SOCIAL AND COMMERCIAL VALUE. In a digital
age, data is a key resource for social and commercial
activities. By opening up data, government can help drive
the creation of innovative business and services that deliver
social and commercial value.
PARTICIPATORY GOVERNANCE. By opening up data, citizens
are enabled to be much more directly informed and involved
in decision-making.
Mengapa OG?
Mengapa OG?
Gap antara pengguna E-government dengan pengguna Sosial Media di
Inggris Media online saja belum cukup.
only 28%
use e-gov
services
93%
use social
media
Contoh UK
Mengapa OG?
Persentase penduduk berdasar kepemilikan HP & akses internet melalui HP
Mengapa OG?
Jumlah pengguna Internet, Twitter, dan Facebook di Indonesia (UKP4, 2014)
Mengapa OG?
Manfaat penggunaan Sosial Media oleh instansi pemerintah (survey di 11
negara OECD, 2013)
Mengapa OG?
Manfaat OGD (Opem Government Data)
0
0.291666667
0.333333333
0.416666667
0.541666667
0.583333333
0.625
0.666666667
0.666666667
0.708333333
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
F. CREATE ECONOMIC VALUE FOR THE PUBLIC SECTOR
I. FACILITATE CITIZENS' PARTICIPATION IN PUBLIC DEBATE
J. ENABLE CITIZENS' ENGAGEMENT IN DECISION-MAKING
PROCESSES
C. IMPROVE PUBLIC SECTOR PERFORMANCE BY
STRENGTHENING ACCOUNTABILITY
E. ENABLE SERVICE DELIVERY FROM PRIVATE SECTOR
THROUGH DATA RE-USE
D. IMPROVE INTERNAL OPERATIONS AND COLLABORATION
H. FACILITATE CREATION OF NEW BUSINESSES
B. INCREASE OPENNESS
G. CREATE ECONOMIC VALUE FOR THE PRIVATE SECTOR
A. INCREASE TRANSPARENCY
Mengapa OG?
Higher quality
and more
efficient public
services
Better
government
accountability
& decisions Private sector
innovation &
economic
growth
Acceleration of
bureaucracy
reform
Improvement in
public
satisfaction and
trust towards
government
More
comprehensive
input for policy
making
Manfaat Untuk Indonesia (UKP4, 2014)
SBY sbg Pelopor OG
2,7 juta pengikut di Facebook;
5 juta pengikut di Twitter;
Punya SMS hotline, sampai saat ini sudah
menerima 3,5 juta SMS;
Memiliki akun / channel sendiri diYoutube.
Banyak diikuti oleh Kepala Daerah,
salah satunya Ridwan Kamil
UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
UU No. 37/2008 tentang Ombudsman RI;
UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik;
Permendagri No. 35/2010 tentang Pedoman
Pengelolaan Informasi di Kemendagri dan
Pemda;
PP No. 61/2010 tentang Pelaksanaan UU
No. 14/2008.
Dasar Hukum OG
Kerangka OG di Negara OECD
Principles Policy
Instruments Catalysers
Inter-
mediate
results
Final results
Transparency Budgetary
transparency
Innovation
ICTs use
Change
management
Implementation
Quality of
public
services
Social
wellbeing
Improved
democracy
Trust in
governance
Economic
growth
Accountability Independent
institutions
Participation Consultation
mechanisms
Integrity Anticorruption
Penerapan OG di Indonesia
Salah satu komponen yg mendukung pelaksanaan open
government di Kota Yogyakarta.
Aplikasi berbasis web yg memungkinkan Pemkot mengelola
(menerima-mendistribusikan-merespon-memroses data)
keluhan dan permintaan informasi dari masyarakat.
Murah & mudah Memungkinkan masyarakat ‘terhubung’
dengan pemerintah dengan menggunakan berbagai macam
media komunikasi: dari tatap muka hingga pemanfaatan
teknologi SMS yg paling populer dipakai.
Menghubungkan 57 unit kerja, termasuk seluruh kecamatan
di Kota Yogyakarta.
Anggota masyarakat dapat mengecek status dan respon
dengan menggunakan internet.
Unit Pelayanan Informasi & Keluhan
Statistik Jenis Pesan UPIK
Type of
Messages
Year
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
COMPLAINT 924 1148 762 512 788 624 639 767 1269 1366 389
QUESTION 337 490 930 633 908 740 856 937 810 1320 447
INFOMATION 644 1234 543 860 1084 1008 1507 1212 640 935 270
SUGGESTION 280 381 334 380 521 394 412 502 508 761 275
TOTAL 2185 3253 2569 2385 3301 2766 3414 3418 3227 4382 1381
Menolong pemerintah untuk memetakan
permasalahan dan membentuk beberapa program
dan kebijakan publik yang dapat mengatasi
permasalahan-permasalahan dalam masyarakat.
Mengembangkan ide baru dan solusi dari
masyarakat yg pada akhirnya akan menciptakan
dukungan dalam implementasi program karena
berasal dari masyarakat.
Mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat
dan juga membangun kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah.
Mengapa UPIK & Mengapa OG?
Utilisasi internet menjadi kebutuhan di era digital saat
ini untuk memberi pelayanan publik yg semakin baik;
Penggunaan internet dalam manajemen
pemerintahan juga merupakan ruang lebar untuk
inovasi (contoh: Km 0 Pro-poor Jabar);
Internet bukanlah satu-satunya media. Pemerintah
tetap perlu menjalin komunikasi & kolaborasi,
misalnya melalui Forum Stakeholder, menginap di
kampung, “blusukan”, dll.
Era digital mensyaratkan perubahan mindset aparat
(bersih, melayani, inklusif, kompetitif, dst).
Penutup
Meningkatkan akuntabilitas;
Mengurangi kemungkinan tindakan yang tidak
etis (mal-administrasi);
Mengurangi kemungkinan penyalahgunaan
wewenang (detournement de puvoir atau abus de
droit);
Mengembalikan birokrasi sebagai pelayan / abdi
masyarakat.
Penutup:
Keterkaitan OG dengan RUU AKPN, EPN, AP
Doris Becker, 2014, “Reflections About Open and Responsive Government”, 1st Asian
Public Governance Forum on Public Innovation, Jakarta: National Institute of
Public Administration (LAN), 11-12 June.
Haryadi Suyuti, 2014, “UPIK: Praktek Pemerintah Terbuka di Kota Yogyakarta”, 1st Asian
Public Governance Forum on Public Innovation, Jakarta: National Institute of
Public Administration (LAN), 11-12 June.
Ubaldi, B., 2013, “Open Government Data: Towards Empirical Analysis of Open
Government Data Initiatives”, OECD Working Papers on Public Governance,
No. 22, OECD Publishing.
Ubaldi, B., 2014, “Increasing Public Value through Open Government and Open Data”,
1st Asian Public Governance Forum on Public Innovation, Jakarta: National
Institute of Public Administration (LAN), 11-12 June.
UKP4, 2014, “OGP dan Inovasi Dalam Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat”,
Simposium Inovasi Pelayanan Publik Indonesia, Jakarta: Kementerian PAN
dan RB, 16-17 Juni 2014.
Referensi

More Related Content

What's hot

Ruang Lingkup Perbandingan Sistem Pemerintahan
Ruang Lingkup Perbandingan Sistem PemerintahanRuang Lingkup Perbandingan Sistem Pemerintahan
Ruang Lingkup Perbandingan Sistem Pemerintahan
Pancasakti University of Tegal, Departement Govermental Studies
 
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen PemerintahanOrganisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Kebijakan Publik
Kebijakan PublikKebijakan Publik
Kebijakan Publik
StRahmawatiAPabittei
 
Ppt teori organisasi
Ppt teori organisasiPpt teori organisasi
Ppt teori organisasi
Wellyatul Adawiyah
 
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu PemerintahanSRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
Sri Suwanti
 
Digital Leadership: Kepemimpinan Sektor Publik di Era Digital
Digital Leadership: Kepemimpinan Sektor Publik di Era Digital Digital Leadership: Kepemimpinan Sektor Publik di Era Digital
Digital Leadership: Kepemimpinan Sektor Publik di Era Digital
Tri Widodo W. UTOMO
 
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah DaerahPengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Indriyatno Banyumurti
 
2 Model Formulasi Kebijakan
2 Model Formulasi Kebijakan2 Model Formulasi Kebijakan
2 Model Formulasi Kebijakan
Muh Firyal Akbar
 
PPT Collaborative Governace.pptx
PPT Collaborative Governace.pptxPPT Collaborative Governace.pptx
PPT Collaborative Governace.pptx
RinaldoAlbertusTripr
 
1 2 pengantar pembangunan sosial dan paradigma pembangunan
1 2 pengantar pembangunan sosial dan paradigma pembangunan1 2 pengantar pembangunan sosial dan paradigma pembangunan
1 2 pengantar pembangunan sosial dan paradigma pembangunanHIMA KS FISIP UNPAD
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
Tri Widodo W. UTOMO
 
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
Siti Sahati
 
Pengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi PublikPengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi Publik
yuniawatiantitirani
 
TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21
TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21
TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21
Ginandjar Kartasasmita
 
Kelompok kepentingan
Kelompok kepentinganKelompok kepentingan
Kelompok kepentinganmaneicon22
 
Siklus & lingkungan kebijakan publik
Siklus & lingkungan kebijakan publikSiklus & lingkungan kebijakan publik
Siklus & lingkungan kebijakan publik
Siti Sahati
 
Good governance and sound governance in indonesia1
Good governance and sound governance in indonesia1Good governance and sound governance in indonesia1
Good governance and sound governance in indonesia1Shahril Budiman Png
 
Presentasi Smart City
Presentasi Smart CityPresentasi Smart City
Presentasi Smart City
PT. Jawara Data Nusantara
 
Metodologi ilmu pemerintahan prof tjahya
Metodologi  ilmu  pemerintahan prof tjahyaMetodologi  ilmu  pemerintahan prof tjahya
Metodologi ilmu pemerintahan prof tjahyapumdatin
 

What's hot (20)

Ruang Lingkup Perbandingan Sistem Pemerintahan
Ruang Lingkup Perbandingan Sistem PemerintahanRuang Lingkup Perbandingan Sistem Pemerintahan
Ruang Lingkup Perbandingan Sistem Pemerintahan
 
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen PemerintahanOrganisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
 
Kebijakan Publik
Kebijakan PublikKebijakan Publik
Kebijakan Publik
 
Ppt teori organisasi
Ppt teori organisasiPpt teori organisasi
Ppt teori organisasi
 
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu PemerintahanSRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
 
Digital Leadership: Kepemimpinan Sektor Publik di Era Digital
Digital Leadership: Kepemimpinan Sektor Publik di Era Digital Digital Leadership: Kepemimpinan Sektor Publik di Era Digital
Digital Leadership: Kepemimpinan Sektor Publik di Era Digital
 
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah DaerahPengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
 
2 Model Formulasi Kebijakan
2 Model Formulasi Kebijakan2 Model Formulasi Kebijakan
2 Model Formulasi Kebijakan
 
PPT Collaborative Governace.pptx
PPT Collaborative Governace.pptxPPT Collaborative Governace.pptx
PPT Collaborative Governace.pptx
 
Pertemuan ke 9 - instrumen & proses kebijakan
Pertemuan ke 9 - instrumen & proses kebijakanPertemuan ke 9 - instrumen & proses kebijakan
Pertemuan ke 9 - instrumen & proses kebijakan
 
1 2 pengantar pembangunan sosial dan paradigma pembangunan
1 2 pengantar pembangunan sosial dan paradigma pembangunan1 2 pengantar pembangunan sosial dan paradigma pembangunan
1 2 pengantar pembangunan sosial dan paradigma pembangunan
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
 
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
 
Pengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi PublikPengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi Publik
 
TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21
TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21
TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21
 
Kelompok kepentingan
Kelompok kepentinganKelompok kepentingan
Kelompok kepentingan
 
Siklus & lingkungan kebijakan publik
Siklus & lingkungan kebijakan publikSiklus & lingkungan kebijakan publik
Siklus & lingkungan kebijakan publik
 
Good governance and sound governance in indonesia1
Good governance and sound governance in indonesia1Good governance and sound governance in indonesia1
Good governance and sound governance in indonesia1
 
Presentasi Smart City
Presentasi Smart CityPresentasi Smart City
Presentasi Smart City
 
Metodologi ilmu pemerintahan prof tjahya
Metodologi  ilmu  pemerintahan prof tjahyaMetodologi  ilmu  pemerintahan prof tjahya
Metodologi ilmu pemerintahan prof tjahya
 

Similar to Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik

Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open GovernmentMembangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
Tri Widodo W. UTOMO
 
4ilham summary publik digital
4ilham summary  publik digital4ilham summary  publik digital
4ilham summary publik digital
temanna #LABEDDU
 
E-Government
E-GovernmentE-Government
E-Government
Christian Liow
 
E government
E governmentE government
E government
Christian Liow
 
E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!
E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!
E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!
YessicaClaudian
 
E goverment
E govermentE goverment
E goverment
fitra mokodompit
 
Tantangan dan Peluang Regional - Regional Challenges and Opportunities
Tantangan dan Peluang Regional - Regional  Challenges and OpportunitiesTantangan dan Peluang Regional - Regional  Challenges and Opportunities
Tantangan dan Peluang Regional - Regional Challenges and Opportunities
MuhammadZidaneYustis
 
E-Government
E-GovernmentE-Government
E-Government
utari rahmadiani
 
Peraturan perundangan-e government
Peraturan perundangan-e governmentPeraturan perundangan-e government
Peraturan perundangan-e government
Sofyan Sanjoyo
 
Bab i pendahuluan k
Bab i pendahuluan kBab i pendahuluan k
Bab i pendahuluan k
ChintiaRahmi
 
Tugas kelompok 2 Government Digital
Tugas kelompok 2 Government Digital Tugas kelompok 2 Government Digital
Tugas kelompok 2 Government Digital
AlberthaBano
 
Pengaruh implementasi e government terhadap perubahan manajemen publik di ind...
Pengaruh implementasi e government terhadap perubahan manajemen publik di ind...Pengaruh implementasi e government terhadap perubahan manajemen publik di ind...
Pengaruh implementasi e government terhadap perubahan manajemen publik di ind...Rafiansa Zawani
 
Makalah komputer pemerintahan
Makalah komputer pemerintahanMakalah komputer pemerintahan
Makalah komputer pemerintahan
viqrialfi
 
Refleksi pelaksanaan pemerintahan terbuka di indonesia
Refleksi pelaksanaan pemerintahan terbuka di indonesiaRefleksi pelaksanaan pemerintahan terbuka di indonesia
Refleksi pelaksanaan pemerintahan terbuka di indonesia
Damar Juniarto
 
E government
E governmentE government
E government
putra sutimin
 
Informasi bagi masyarakat adalah sangat penting dalam memberdayakan kehidupan...
Informasi bagi masyarakat adalah sangat penting dalam memberdayakan kehidupan...Informasi bagi masyarakat adalah sangat penting dalam memberdayakan kehidupan...
Informasi bagi masyarakat adalah sangat penting dalam memberdayakan kehidupan...
ArdyChandra2
 
Komputer dalam pemerintahan
Komputer dalam pemerintahanKomputer dalam pemerintahan
Komputer dalam pemerintahankristi_12345
 
PPT ( ANDI MUHAMMAD RISKI MAULANA )
PPT ( ANDI MUHAMMAD RISKI MAULANA )PPT ( ANDI MUHAMMAD RISKI MAULANA )
PPT ( ANDI MUHAMMAD RISKI MAULANA )
AndimuhammadRiskimau
 
E_government-Pertemuan1.pdf
E_government-Pertemuan1.pdfE_government-Pertemuan1.pdf
E_government-Pertemuan1.pdf
ssuser2715681
 
E Government Di Indonesia
E Government Di IndonesiaE Government Di Indonesia
E Government Di Indonesia
Fakhri Zufar Amwani
 

Similar to Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik (20)

Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open GovernmentMembangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
 
4ilham summary publik digital
4ilham summary  publik digital4ilham summary  publik digital
4ilham summary publik digital
 
E-Government
E-GovernmentE-Government
E-Government
 
E government
E governmentE government
E government
 
E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!
E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!
E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!
 
E goverment
E govermentE goverment
E goverment
 
Tantangan dan Peluang Regional - Regional Challenges and Opportunities
Tantangan dan Peluang Regional - Regional  Challenges and OpportunitiesTantangan dan Peluang Regional - Regional  Challenges and Opportunities
Tantangan dan Peluang Regional - Regional Challenges and Opportunities
 
E-Government
E-GovernmentE-Government
E-Government
 
Peraturan perundangan-e government
Peraturan perundangan-e governmentPeraturan perundangan-e government
Peraturan perundangan-e government
 
Bab i pendahuluan k
Bab i pendahuluan kBab i pendahuluan k
Bab i pendahuluan k
 
Tugas kelompok 2 Government Digital
Tugas kelompok 2 Government Digital Tugas kelompok 2 Government Digital
Tugas kelompok 2 Government Digital
 
Pengaruh implementasi e government terhadap perubahan manajemen publik di ind...
Pengaruh implementasi e government terhadap perubahan manajemen publik di ind...Pengaruh implementasi e government terhadap perubahan manajemen publik di ind...
Pengaruh implementasi e government terhadap perubahan manajemen publik di ind...
 
Makalah komputer pemerintahan
Makalah komputer pemerintahanMakalah komputer pemerintahan
Makalah komputer pemerintahan
 
Refleksi pelaksanaan pemerintahan terbuka di indonesia
Refleksi pelaksanaan pemerintahan terbuka di indonesiaRefleksi pelaksanaan pemerintahan terbuka di indonesia
Refleksi pelaksanaan pemerintahan terbuka di indonesia
 
E government
E governmentE government
E government
 
Informasi bagi masyarakat adalah sangat penting dalam memberdayakan kehidupan...
Informasi bagi masyarakat adalah sangat penting dalam memberdayakan kehidupan...Informasi bagi masyarakat adalah sangat penting dalam memberdayakan kehidupan...
Informasi bagi masyarakat adalah sangat penting dalam memberdayakan kehidupan...
 
Komputer dalam pemerintahan
Komputer dalam pemerintahanKomputer dalam pemerintahan
Komputer dalam pemerintahan
 
PPT ( ANDI MUHAMMAD RISKI MAULANA )
PPT ( ANDI MUHAMMAD RISKI MAULANA )PPT ( ANDI MUHAMMAD RISKI MAULANA )
PPT ( ANDI MUHAMMAD RISKI MAULANA )
 
E_government-Pertemuan1.pdf
E_government-Pertemuan1.pdfE_government-Pertemuan1.pdf
E_government-Pertemuan1.pdf
 
E Government Di Indonesia
E Government Di IndonesiaE Government Di Indonesia
E Government Di Indonesia
 

More from Tri Widodo W. UTOMO

Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanBeyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Tri Widodo W. UTOMO
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Tri Widodo W. UTOMO
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Tri Widodo W. UTOMO
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Tri Widodo W. UTOMO
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Tri Widodo W. UTOMO
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Tri Widodo W. UTOMO
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang Panjang
Tri Widodo W. UTOMO
 

More from Tri Widodo W. UTOMO (20)

Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanBeyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
 
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang Panjang
 

Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik

  • 1.
  • 4. Keterkaitan OG & Akuntabilitas
  • 5. TRANSPARENCY. In a well-functioning, democratic society citizens need to know what their government is doing. To do that, they must be able freely to access government data and information and to share that information with other citizens. RELEASING SOCIAL AND COMMERCIAL VALUE. In a digital age, data is a key resource for social and commercial activities. By opening up data, government can help drive the creation of innovative business and services that deliver social and commercial value. PARTICIPATORY GOVERNANCE. By opening up data, citizens are enabled to be much more directly informed and involved in decision-making. Mengapa OG?
  • 6. Mengapa OG? Gap antara pengguna E-government dengan pengguna Sosial Media di Inggris Media online saja belum cukup. only 28% use e-gov services 93% use social media Contoh UK
  • 7. Mengapa OG? Persentase penduduk berdasar kepemilikan HP & akses internet melalui HP
  • 8. Mengapa OG? Jumlah pengguna Internet, Twitter, dan Facebook di Indonesia (UKP4, 2014)
  • 9. Mengapa OG? Manfaat penggunaan Sosial Media oleh instansi pemerintah (survey di 11 negara OECD, 2013)
  • 10. Mengapa OG? Manfaat OGD (Opem Government Data) 0 0.291666667 0.333333333 0.416666667 0.541666667 0.583333333 0.625 0.666666667 0.666666667 0.708333333 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% F. CREATE ECONOMIC VALUE FOR THE PUBLIC SECTOR I. FACILITATE CITIZENS' PARTICIPATION IN PUBLIC DEBATE J. ENABLE CITIZENS' ENGAGEMENT IN DECISION-MAKING PROCESSES C. IMPROVE PUBLIC SECTOR PERFORMANCE BY STRENGTHENING ACCOUNTABILITY E. ENABLE SERVICE DELIVERY FROM PRIVATE SECTOR THROUGH DATA RE-USE D. IMPROVE INTERNAL OPERATIONS AND COLLABORATION H. FACILITATE CREATION OF NEW BUSINESSES B. INCREASE OPENNESS G. CREATE ECONOMIC VALUE FOR THE PRIVATE SECTOR A. INCREASE TRANSPARENCY
  • 11. Mengapa OG? Higher quality and more efficient public services Better government accountability & decisions Private sector innovation & economic growth Acceleration of bureaucracy reform Improvement in public satisfaction and trust towards government More comprehensive input for policy making Manfaat Untuk Indonesia (UKP4, 2014)
  • 12. SBY sbg Pelopor OG 2,7 juta pengikut di Facebook; 5 juta pengikut di Twitter; Punya SMS hotline, sampai saat ini sudah menerima 3,5 juta SMS; Memiliki akun / channel sendiri diYoutube. Banyak diikuti oleh Kepala Daerah, salah satunya Ridwan Kamil
  • 13. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 37/2008 tentang Ombudsman RI; UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik; Permendagri No. 35/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi di Kemendagri dan Pemda; PP No. 61/2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14/2008. Dasar Hukum OG
  • 14. Kerangka OG di Negara OECD Principles Policy Instruments Catalysers Inter- mediate results Final results Transparency Budgetary transparency Innovation ICTs use Change management Implementation Quality of public services Social wellbeing Improved democracy Trust in governance Economic growth Accountability Independent institutions Participation Consultation mechanisms Integrity Anticorruption
  • 15. Penerapan OG di Indonesia
  • 16. Salah satu komponen yg mendukung pelaksanaan open government di Kota Yogyakarta. Aplikasi berbasis web yg memungkinkan Pemkot mengelola (menerima-mendistribusikan-merespon-memroses data) keluhan dan permintaan informasi dari masyarakat. Murah & mudah Memungkinkan masyarakat ‘terhubung’ dengan pemerintah dengan menggunakan berbagai macam media komunikasi: dari tatap muka hingga pemanfaatan teknologi SMS yg paling populer dipakai. Menghubungkan 57 unit kerja, termasuk seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta. Anggota masyarakat dapat mengecek status dan respon dengan menggunakan internet. Unit Pelayanan Informasi & Keluhan
  • 17. Statistik Jenis Pesan UPIK Type of Messages Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* COMPLAINT 924 1148 762 512 788 624 639 767 1269 1366 389 QUESTION 337 490 930 633 908 740 856 937 810 1320 447 INFOMATION 644 1234 543 860 1084 1008 1507 1212 640 935 270 SUGGESTION 280 381 334 380 521 394 412 502 508 761 275 TOTAL 2185 3253 2569 2385 3301 2766 3414 3418 3227 4382 1381
  • 18. Menolong pemerintah untuk memetakan permasalahan dan membentuk beberapa program dan kebijakan publik yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan dalam masyarakat. Mengembangkan ide baru dan solusi dari masyarakat yg pada akhirnya akan menciptakan dukungan dalam implementasi program karena berasal dari masyarakat. Mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dan juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Mengapa UPIK & Mengapa OG?
  • 19. Utilisasi internet menjadi kebutuhan di era digital saat ini untuk memberi pelayanan publik yg semakin baik; Penggunaan internet dalam manajemen pemerintahan juga merupakan ruang lebar untuk inovasi (contoh: Km 0 Pro-poor Jabar); Internet bukanlah satu-satunya media. Pemerintah tetap perlu menjalin komunikasi & kolaborasi, misalnya melalui Forum Stakeholder, menginap di kampung, “blusukan”, dll. Era digital mensyaratkan perubahan mindset aparat (bersih, melayani, inklusif, kompetitif, dst). Penutup
  • 20. Meningkatkan akuntabilitas; Mengurangi kemungkinan tindakan yang tidak etis (mal-administrasi); Mengurangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang (detournement de puvoir atau abus de droit); Mengembalikan birokrasi sebagai pelayan / abdi masyarakat. Penutup: Keterkaitan OG dengan RUU AKPN, EPN, AP
  • 21.
  • 22. Doris Becker, 2014, “Reflections About Open and Responsive Government”, 1st Asian Public Governance Forum on Public Innovation, Jakarta: National Institute of Public Administration (LAN), 11-12 June. Haryadi Suyuti, 2014, “UPIK: Praktek Pemerintah Terbuka di Kota Yogyakarta”, 1st Asian Public Governance Forum on Public Innovation, Jakarta: National Institute of Public Administration (LAN), 11-12 June. Ubaldi, B., 2013, “Open Government Data: Towards Empirical Analysis of Open Government Data Initiatives”, OECD Working Papers on Public Governance, No. 22, OECD Publishing. Ubaldi, B., 2014, “Increasing Public Value through Open Government and Open Data”, 1st Asian Public Governance Forum on Public Innovation, Jakarta: National Institute of Public Administration (LAN), 11-12 June. UKP4, 2014, “OGP dan Inovasi Dalam Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat”, Simposium Inovasi Pelayanan Publik Indonesia, Jakarta: Kementerian PAN dan RB, 16-17 Juni 2014. Referensi