Disampaikan pada Bimtek “Sistem Manajemen Open Government Melalui Peningkatan Etika Pemerintahan dan Akuntabilitas Publik”, oleh Pusdiklat Dagri
Sahid Gunawangsa Hotel, Surabaya, 20 Juni 2014
Sebagai inisiatif global yang dibentuk pada September 2011, Open Government Public (OGP) telah menjadi sebuah platform bagi negara-negara yang berpartisipasi di dalamnya untuk mengembangkan tata pemerintahan yang mempromosikan keterbukaan, pelibatan masyarakat, akuntabilitas dan penggunaan teknologi untuk memperkuat pemerintahan. Prinsip ini diterjemahkan menjadi keterbukaan, akuntabel, partisipatif, dan inovatif
Disampaikan dalam Kuliah Umum Magister Administrasi Publik
Universitas 17 Agustus Surabaya, 1 Desember 2018
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara
LAN-RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat
http://inovasi.lan.go.id
Tata Kelola Pemerintahan yang baik sudah pasti menjadi tanggungjawab yang mesti dilaksanakan oleh pemerintah. Akan tetapi selama ini ada beberapa hal yang penting terlupakan dari siapa saja yang mesti ikut serta dalam usaha menciptakan pemerintahan yang baik tersebut.
Melalui materi tentang Good Governance dalam seri mata kuliah Ekologi Pemerintahan, penting kiranya kita memahami bersama konsep, karakteristik dan bagaimana penerapan dari good governance tersebut.
Sebagai inisiatif global yang dibentuk pada September 2011, Open Government Public (OGP) telah menjadi sebuah platform bagi negara-negara yang berpartisipasi di dalamnya untuk mengembangkan tata pemerintahan yang mempromosikan keterbukaan, pelibatan masyarakat, akuntabilitas dan penggunaan teknologi untuk memperkuat pemerintahan. Prinsip ini diterjemahkan menjadi keterbukaan, akuntabel, partisipatif, dan inovatif
Disampaikan dalam Kuliah Umum Magister Administrasi Publik
Universitas 17 Agustus Surabaya, 1 Desember 2018
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara
LAN-RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat
http://inovasi.lan.go.id
Tata Kelola Pemerintahan yang baik sudah pasti menjadi tanggungjawab yang mesti dilaksanakan oleh pemerintah. Akan tetapi selama ini ada beberapa hal yang penting terlupakan dari siapa saja yang mesti ikut serta dalam usaha menciptakan pemerintahan yang baik tersebut.
Melalui materi tentang Good Governance dalam seri mata kuliah Ekologi Pemerintahan, penting kiranya kita memahami bersama konsep, karakteristik dan bagaimana penerapan dari good governance tersebut.
Studi Perbandingan merupakan sebuah studi untuk membandingkan sistem pemerintahan. Dalam Studi Perbandingan beberapa ruang lingkup dan indikator yang dijadikan parameter dalam membandingkan sistem pemerintahan.
Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar kebijakan publik, yang mencakup makna dan ruang lingkup kebijakan publik, sistem kebijakan, pendekatan, proses kebijakan, dan lingkungan kebijakan.
Smart City atau Kota Pintar adalah perpaduan elemen-elemen suatu kota mulai dari SDM, lingkungan, sampai ke penggunaan teknologinya untuk menciptakan kehidupan kota yang produktif. Bagaimana mewujudkannya? NETSINDO selaku Perusahaan IT ternama di Indonesia, siap bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk bersama-sama membangun Smart City.
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open GovernmentTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Bimtek “Open Government Dalam Rangka Peningkatan Integritas Pelayanan Akuntabilitas Publik”, oleh Pusdiklat Dagri
Horison Hotel, Bandung, 19 Juli 2014
Studi Perbandingan merupakan sebuah studi untuk membandingkan sistem pemerintahan. Dalam Studi Perbandingan beberapa ruang lingkup dan indikator yang dijadikan parameter dalam membandingkan sistem pemerintahan.
Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar kebijakan publik, yang mencakup makna dan ruang lingkup kebijakan publik, sistem kebijakan, pendekatan, proses kebijakan, dan lingkungan kebijakan.
Smart City atau Kota Pintar adalah perpaduan elemen-elemen suatu kota mulai dari SDM, lingkungan, sampai ke penggunaan teknologinya untuk menciptakan kehidupan kota yang produktif. Bagaimana mewujudkannya? NETSINDO selaku Perusahaan IT ternama di Indonesia, siap bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk bersama-sama membangun Smart City.
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open GovernmentTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Bimtek “Open Government Dalam Rangka Peningkatan Integritas Pelayanan Akuntabilitas Publik”, oleh Pusdiklat Dagri
Horison Hotel, Bandung, 19 Juli 2014
Tantangan dan Peluang Regional - Regional Challenges and OpportunitiesMuhammadZidaneYustis
Materi ini Menjelaskan tentang Tantangan dan Peluang Regional yang menjelaskan tentang :
- Klasifikasi hubungan bentuk baru dari gabungan teknologi informasi dan komunikasi
- manfaat e-government
- peluang dan tantangan dalam pengembangan e-government
- implementasi e-government di kota surabaya dan bandung.
- e-government sebagai bagian dari smart government untuk mendukung perwujudan smart city
Refleksi pelaksanaan pemerintahan terbuka di indonesiaDamar Juniarto
Disampaikan saat FGD Pemerintahan Digital: Menuju Tata Kelola Pengambilan Kebijakan yang Terbuka dan Partisipatoris. FGD ini dijalankan oleh Konsorsium Riset UGM, UI, dan UNHAS untuk memahami implementasi pemerintahan digital dan tata kelola pengambilan kebijakan yang difasilitasi oleh teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.
Damar Juniarto mempresentasikan refleksi atas pelaksanaan Pemerintahan Terbuka di Indonesia selama ini dan apa yang menjadi hambatan dan memberikan sejumlah rekomendasi yang diperlukan.
Pengertian E-Government
Fungsi E-Government
Tujuan E-Government
Manfaat E-Government
Jenis-Jenis E-Government
Penerapan E-Government di Indonesia
Langkah-Langkah pengembangan E-Government
E-Government Adalah – Pengertian, Makalah, Manfaat Dan Contohnya – Untuk kesempatan kali kami akan mengulas mengenai e-government, yang dalam hal ini seperti pengertian, fungsi, tujuan, manfaat dan jenis. Untuk lebih jelasnya simak saja uraian berikut ini.
E-Government-Adalah
Pengertian E-Government
E-Government ialah pemakian ataupun penggunaan teknologi informasi yang akan meningkatkan hubungan diantara pemerintah dengan pihak-pihak yang lainnya. Ataupun pengertian dari e-government yang lainnya ialah sebuah kependekan dari elektronik pemerintah atau yang dapat dikenal dengan e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau juga pemerintah transformasi.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Kebijakan Publik Series #4, Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI)
Jakarta, 16 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada Lokakarya Persiapan IKK 2024 dan Penganugerahan Hasil Pengukuran IKK Kemenkes Tahun 2023
Jakarta, 30 April 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada “Evaluasi Dampak Diklat”, diselenggarakan
oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Surabaya, 7 Maret 2024
Disampaikan pada “Rapat Koordinasi BPSDM se Kalimantan Utara
Tarakan, 29 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Materi Drum-up Kelas Inovasi, diperuntukkan bagi Tim Adhiganapraya LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Kementerian Hukum dan HAM dengan tema “Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kemenkumham yang Berdampak”
Jakarta, 22 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keynote Speech Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jakarta, 15 November 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Temu Inovator (Innovation Summit) Kabupaten Bogor
30 Januari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Seri 2 ASN Belajar BPSDM Jawa Timur
18 Januari 2024
Belajar Bersama Widyaiswara LAN
Diselenggarakan oleh Pusbangkom TSK LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
5. TRANSPARENCY. In a well-functioning, democratic society
citizens need to know what their government is doing. To do
that, they must be able freely to access government data
and information and to share that information with other
citizens.
RELEASING SOCIAL AND COMMERCIAL VALUE. In a digital
age, data is a key resource for social and commercial
activities. By opening up data, government can help drive
the creation of innovative business and services that deliver
social and commercial value.
PARTICIPATORY GOVERNANCE. By opening up data, citizens
are enabled to be much more directly informed and involved
in decision-making.
Mengapa OG?
6. Mengapa OG?
Gap antara pengguna E-government dengan pengguna Sosial Media di
Inggris Media online saja belum cukup.
only 28%
use e-gov
services
93%
use social
media
Contoh UK
10. Mengapa OG?
Manfaat OGD (Opem Government Data)
0
0.291666667
0.333333333
0.416666667
0.541666667
0.583333333
0.625
0.666666667
0.666666667
0.708333333
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
F. CREATE ECONOMIC VALUE FOR THE PUBLIC SECTOR
I. FACILITATE CITIZENS' PARTICIPATION IN PUBLIC DEBATE
J. ENABLE CITIZENS' ENGAGEMENT IN DECISION-MAKING
PROCESSES
C. IMPROVE PUBLIC SECTOR PERFORMANCE BY
STRENGTHENING ACCOUNTABILITY
E. ENABLE SERVICE DELIVERY FROM PRIVATE SECTOR
THROUGH DATA RE-USE
D. IMPROVE INTERNAL OPERATIONS AND COLLABORATION
H. FACILITATE CREATION OF NEW BUSINESSES
B. INCREASE OPENNESS
G. CREATE ECONOMIC VALUE FOR THE PRIVATE SECTOR
A. INCREASE TRANSPARENCY
11. Mengapa OG?
Higher quality
and more
efficient public
services
Better
government
accountability
& decisions Private sector
innovation &
economic
growth
Acceleration of
bureaucracy
reform
Improvement in
public
satisfaction and
trust towards
government
More
comprehensive
input for policy
making
Manfaat Untuk Indonesia (UKP4, 2014)
12. SBY sbg Pelopor OG
2,7 juta pengikut di Facebook;
5 juta pengikut di Twitter;
Punya SMS hotline, sampai saat ini sudah
menerima 3,5 juta SMS;
Memiliki akun / channel sendiri diYoutube.
Banyak diikuti oleh Kepala Daerah,
salah satunya Ridwan Kamil
13. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
UU No. 37/2008 tentang Ombudsman RI;
UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik;
Permendagri No. 35/2010 tentang Pedoman
Pengelolaan Informasi di Kemendagri dan
Pemda;
PP No. 61/2010 tentang Pelaksanaan UU
No. 14/2008.
Dasar Hukum OG
14. Kerangka OG di Negara OECD
Principles Policy
Instruments Catalysers
Inter-
mediate
results
Final results
Transparency Budgetary
transparency
Innovation
ICTs use
Change
management
Implementation
Quality of
public
services
Social
wellbeing
Improved
democracy
Trust in
governance
Economic
growth
Accountability Independent
institutions
Participation Consultation
mechanisms
Integrity Anticorruption
16. Salah satu komponen yg mendukung pelaksanaan open
government di Kota Yogyakarta.
Aplikasi berbasis web yg memungkinkan Pemkot mengelola
(menerima-mendistribusikan-merespon-memroses data)
keluhan dan permintaan informasi dari masyarakat.
Murah & mudah Memungkinkan masyarakat ‘terhubung’
dengan pemerintah dengan menggunakan berbagai macam
media komunikasi: dari tatap muka hingga pemanfaatan
teknologi SMS yg paling populer dipakai.
Menghubungkan 57 unit kerja, termasuk seluruh kecamatan
di Kota Yogyakarta.
Anggota masyarakat dapat mengecek status dan respon
dengan menggunakan internet.
Unit Pelayanan Informasi & Keluhan
18. Menolong pemerintah untuk memetakan
permasalahan dan membentuk beberapa program
dan kebijakan publik yang dapat mengatasi
permasalahan-permasalahan dalam masyarakat.
Mengembangkan ide baru dan solusi dari
masyarakat yg pada akhirnya akan menciptakan
dukungan dalam implementasi program karena
berasal dari masyarakat.
Mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat
dan juga membangun kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah.
Mengapa UPIK & Mengapa OG?
19. Utilisasi internet menjadi kebutuhan di era digital saat
ini untuk memberi pelayanan publik yg semakin baik;
Penggunaan internet dalam manajemen
pemerintahan juga merupakan ruang lebar untuk
inovasi (contoh: Km 0 Pro-poor Jabar);
Internet bukanlah satu-satunya media. Pemerintah
tetap perlu menjalin komunikasi & kolaborasi,
misalnya melalui Forum Stakeholder, menginap di
kampung, “blusukan”, dll.
Era digital mensyaratkan perubahan mindset aparat
(bersih, melayani, inklusif, kompetitif, dst).
Penutup
20. Meningkatkan akuntabilitas;
Mengurangi kemungkinan tindakan yang tidak
etis (mal-administrasi);
Mengurangi kemungkinan penyalahgunaan
wewenang (detournement de puvoir atau abus de
droit);
Mengembalikan birokrasi sebagai pelayan / abdi
masyarakat.
Penutup:
Keterkaitan OG dengan RUU AKPN, EPN, AP
21.
22. Doris Becker, 2014, “Reflections About Open and Responsive Government”, 1st Asian
Public Governance Forum on Public Innovation, Jakarta: National Institute of
Public Administration (LAN), 11-12 June.
Haryadi Suyuti, 2014, “UPIK: Praktek Pemerintah Terbuka di Kota Yogyakarta”, 1st Asian
Public Governance Forum on Public Innovation, Jakarta: National Institute of
Public Administration (LAN), 11-12 June.
Ubaldi, B., 2013, “Open Government Data: Towards Empirical Analysis of Open
Government Data Initiatives”, OECD Working Papers on Public Governance,
No. 22, OECD Publishing.
Ubaldi, B., 2014, “Increasing Public Value through Open Government and Open Data”,
1st Asian Public Governance Forum on Public Innovation, Jakarta: National
Institute of Public Administration (LAN), 11-12 June.
UKP4, 2014, “OGP dan Inovasi Dalam Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat”,
Simposium Inovasi Pelayanan Publik Indonesia, Jakarta: Kementerian PAN
dan RB, 16-17 Juni 2014.
Referensi