2. Apa KIM?
Kelompok Informasi Masyarakat merupakan
lembaga layanan publik yang dibentuk dan
dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat yang
berorientasi pada layanan informasi dan
pemberdayaan masyarakat sesuai dengan
kebutuhan.
3. Dasar Pembentukan
KIM
1. Undang‐Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 3887);
2. Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
(Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4252);
3. Undang‐Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);
4. Undang‐Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah
Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007
Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembar Negara RI Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
7. Permen Kominfo No. 08 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.
4. Mengapa harus
ada KIM?
• Keterbukaan untuk memperoleh informasi semakin
hari mengalami desakan yang cukup signifikan
seiring dengan tuntutan diera globalisasi saat ini;
• Transparansi menuju Clean Government dan Good
Governance.
5. Tugas KIM
• Mewujudkan masyarakat yang aktif,
peka dan memahami informasi.
• Memberdayakan masyarakat untuk
memperoleh informasi yang
dibutuhkan dan bermanfaat.
• Mewujudkan jaringan informasi
serta media komunikasi dua arah.
• Menghubungkan satu kelompok
masyarakat dengan kelompok lain.
• Memberdayakan kelompok dalam
mengumpulkan, mengelola dan
menyebarkan informasi.
6. Fungsi KIM
• Sebagai wahana informasi antar anggota
KIM secara horizontal; dari KIM ke
pemerintah secara bottom up; serta dari
pemerintah kepada masyarakat secara top
down.
• Sebagai mitra dialog dengan pemerintah,
pemerintah daerah provinsi dan pemerintah
daerah kabupaten/kota dalam merumuskan
kebijakan publik.
• Sarana peningkatan literasi di bidang
informasi, media massa, dan teknologi
komunikasi, serta sebagai media watch.
• Sebagai lembaga yang memiliki nilai
ekonomi.
7. Peran KIM
• Fasilitator informasi bagi
masyarakat
• Mitra pemerintah dalam
menyebarluaskan informasi
• Penyerap dan penyalur
aspirasi masyarakat
• Kontrol sosial dalam
pembangunan
• Pelancaran arus informasi
• Terminal informasi
8. Bentuk KIM
• Kelompok yang dibentuk sebagai KIM
• Kelompok lain, seperti kelompok tani,
UKM, yang berfungsi juga sebagai KIM.
9. Cara Pembentukan
KIM
• Menyusun ketua, wakil, dan anggota kelompok (penetapan
pengurus).
• Menetapkan visi, misi, program, sarana, dan kegiatan.
• Pengorganisasian Sumber Daya Manusia (SDM), aktivitas, sarana,
dan prasarana.
• Menyusun perencanaan pelaksanaan aktivitas KIM.
• Mengetahui ragam media yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber
informasi dan penyebaran informasi ke masyarakat
• Diskusi tentang ide-ide baru
• Diskusi diseminasi informasi
• Presentasi hasil diskusi
• Diseminasi informasi melalui tatap muka/media untuk mengetahui
dan memahami respon serta pemahaman masyarakat
• Implementasi dan simulasi kegiatan
• Monitoring informasi oleh anggota kelompok melalui media informasi
yang digunakan
• Evaluasi program/kegiatan.
11. Kedudukan
dan Sifat KIM
• Setiap kelompok sosial dapat membentuk KIM mulai
dari tingkat RT/RW, Desa, sampai organisasi –
organisasi yang ada dalam masyarakat.
• Bersifat mandiri (bebas, tidak terkait dengan
kepentingan politik apapun) dan swadaya.
• Dana oprasional dan kesejahteraan anggota KIM
diperoleh dari kegiatan usaha yang dibangunnya.
• KIM memerlukan pengakuan/pengukuhan dari
masyarakat dan lembaga pemerintah, dari tingkat
kelurahan/desa/kecamatan/kabupaten/propinsi.
• KIM dapat membentuk pusat/warung informasi sebagai
tempat dimana masyarakat dapat mengetahui dan
memperoleh informasi yang duperlukan.
• Pusat informasi harus memiliki basis data (tulisan
tangan ataupun disusun dengan teknologi informasi).
• KIM dapat mengembangkan diri sebagai komunitas
pengguna atau pengelola layanan informasi berbasis
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) antara lain
menggunakan jaringan internet.
• Untuk memberikan landasan dan arah gerak KIM perlu
memiliki AD/ART.
12. Hubungan Kelembagaan
KIM
• KIM tidak memiliki hubungan hirarki
dengan pemerintah
• KIM memiliki media kesetaraan dengan
media informasi lainnya dalam
memberikan layanan informasi kepada
masyarakat. KIM sebagai mitra kerja
pemerintah melaksanakan pembangunan
seluruh masyarakat.
13. Susunan Pengurus
KIM
Susunan pengurus disesuaikan dengan kondisi kelompok
masyarakat. Keanggotaan dapat dibagi dan dibedakan
kedalam berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan.
14. Pola
Pemberdayaan
KIM
Melibatkan berbagai elemen sosial meliputi :
1. Pemerintah
Pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota berperan
dalam menfasilitasi pengembangan dan pemberdayaan melalui
aktivitas yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan
daerah masing-masing.
2. Swasta
Peran swasta terhadap pengembangan dan pemberdayaan KIM
dapat dilakukan dengan menfasilitasi aktivitas dalam aspek-aspek
pengembangan usaha meliputi kemitraan usaha, dukungan modal,
pengembangan SDM dan pesaran hasil produksi.
3. Media Masa
Sesuai dengan aktivitas yang salah satunya adalah mengakses
informasi dari berbagai sumber informasi termasuk media masa,
maka kualitas informasi yang disajikan media masa akan
mempengaruhi kualitas akses informasi. Peran media masa adalah
dalam memproduksi isi informasi yang disesuaikan dengan
kebutuhan dan karakteristik masyarakatnya.
16. Sudah Terbentuk Tapi
Tidak Aktif
58%
(15 Kecamatan)
Belum Terbentuk
42%
(11 Kecamatan)
KIM Kecamatan
Di Kabupaten Sumedang
Sudah Terbentuk Tapi
Tidak Aktif
Belum Terbentuk
20. Mari Wujudkan
• Kategori Cukup Informatif menuju
Informatif
• Sumedang Happy Digital Region
• World Class Government
• Tahun 2022 Sumedang MELESAT
(Melayani Lebih Berkualitas dan Cepat)
21. DO !!!
• Bentuk KIM di setiap Kecamatan,
Desa/Kelurahan dengan inovasi
dan kolaborasi :
• Revitalisasi kelompok-kelompok
yang sudah terbangun
dimasyarakat sebagai embrio
untuk pembentukan KIM;
• Optimalisasi pemanfaatan media
internal dan eksternal guna
mempercepat pemahaman
masyarakat terhadap pentingnya
kehadiran KIM.
