Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Batang Tubuh RDTR
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Batang Tubuh RDTR
Tatanan organisasi pemerintahan negaraendahmustika
Materi ini mempelajari mengenai tatanan organisasi pemerintahan negara yang meliputi tatanan organisasi kenegaraan, tatanan organisasi pemerintahan beserta dengan prinsip-prinsipnya.
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
LATAR BELAKANG
• Penolakan warga atas pengukuran tanah dan relokasi menimbulkan ketegangan dan menjadi konflik di Rempang.
• Ketegangan dan konflik tersebut menjadi perhatian media massa dan publik secara umum. Pemberitaan tentang Rempang ramai di media nasional dan local.
• Perbincangan tentang Rempang, juga terus diangkat publik. Selama berhari-hari, tagar terkait Rempang seperti “Rempang”, “Pulau Rempang”, “SaveRempang”, “TolakPenggusuranRempang”, “Rempang Eco City”, ramai di lini massa Twitter.
• Ketegangan di Rempang juga menarik berbagai tokoh nasional, ormas besar, aktivis, juga publik secara umum untuk menyampaikan sikap.
Tatanan organisasi pemerintahan negaraendahmustika
Materi ini mempelajari mengenai tatanan organisasi pemerintahan negara yang meliputi tatanan organisasi kenegaraan, tatanan organisasi pemerintahan beserta dengan prinsip-prinsipnya.
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
LATAR BELAKANG
• Penolakan warga atas pengukuran tanah dan relokasi menimbulkan ketegangan dan menjadi konflik di Rempang.
• Ketegangan dan konflik tersebut menjadi perhatian media massa dan publik secara umum. Pemberitaan tentang Rempang ramai di media nasional dan local.
• Perbincangan tentang Rempang, juga terus diangkat publik. Selama berhari-hari, tagar terkait Rempang seperti “Rempang”, “Pulau Rempang”, “SaveRempang”, “TolakPenggusuranRempang”, “Rempang Eco City”, ramai di lini massa Twitter.
• Ketegangan di Rempang juga menarik berbagai tokoh nasional, ormas besar, aktivis, juga publik secara umum untuk menyampaikan sikap.
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfDadang Solihin
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Dadang Solihin
Sejarah dan kajian empiris membuktikan bahwa dinamika geoekonomi dan geopolitik global berpengaruh kuat terhadap kondisi ekonomi dan politik suatu negara. Ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok di Laut Cina Selatan serta perang dagang antara kedua negara, konflik berkelanjutan di Timur Tengah, ketegangan politik Amerika Serikat dan Rusi a, isu climate change, sampai dengan merebaknya Covid-19 di berbagai belahan dunia dan ketidakberimbangan distribusi vaksin, merupakan contoh berbagai dinamika geoekonomi dan geopolitik. Bank Indonesia menyadari bahwa berbagai dinamika tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, berpengaruh terhadap perekonomian dan politik di domestik. Untuk itu, pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai dinamika geoekonomi dan geopolitik global sangat dibutuhkan, khususnya bagi para pengambil kebijakan publik, termasuk di bank sentral.
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Dadang Solihin
This extensively revised edition of the authors' successful textbook Governance, Administration and Development updates its framework and analysis in light of the changed context of the twenty-first century. It continues to provide a comprehensive introduction to public policy and management in developing countries and transitional economies while also taking account of changes in the theory and practice of development management since the first edition. The authors emphasize the role of the state within development, paying careful attention to contemporary approaches and to changing attitudes towards the state. This involves examining the nature of the policy process, civil service reform, planning and decentralization, as well as showing the changing nature of the state's involvement in promoting economic development and its engagement with civil society.
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Dadang Solihin
Ahmad Wahib meninggal dalam usia yang masih muda. Sebuah sepeda motor dengan kecepatan tinggi telah menabraknya dipersimpangan jalan Senen Raya-Kalilio. Peristiwa itu terjadi tanggal 31 Maret malam tahun 1973. Ketika itu Wahib baru saja keluar dari kantor Majalah Tempo, tempat ia bekerja sebagai calon reporter.
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Dadang Solihin
Man of Contradictions, the first English-language biography of Jokowi, argues that the president embodies the fundamental contradictions of modern Indonesia. He is caught between democracy and authoritarianism, openness and protectionism, Islam and pluralism. Jokowi’s incredible story shows what is possible in Indonesia – and it also shows the limits.
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Dadang Solihin
Jakarta, 10 Desember 2018
Kronologis suatu proses pertumbuhan Perguruan Tinggi Swasta Universitas Darma Persada yang dalam jangka pendek ternyata bisa dipacu untuk melejit mengangkasa, namun dalam perjalanannya justru dihalang-halangi untuk maju dan mendapat hambatan yang keras dari yayasan sebagai badan penyelenggaranya, sehingga dikhawatirkan akan jatuh tersungkur berkeping-keping.
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2018
Pada hari yang penuh kegembiraan ini, Unsada menggelar Wisuda ke-28 di Balai Sudirman Jl. Dr. Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Untuk Wisuda kali ini, Unsada meluluskan 598 Wisudawan yang terdiri dari Sastra Jepang S1 sebanyak 164 Wisudawan, Sastra Cina S1 sebanyak 30 Wisudawan, Sastra Inggris S1 sebanyak 57 Wisudawan, Bahasa Jepang D3 sebanyak 14 Wisudawan, Bahasa Inggris D3 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Elektro S1 sebanyak 11 Wisudawan, Teknik Industri S1 sebanyak 15 Wisudawan, Teknik Informatika S1 sebanyak 52 Wisudawan, Sistem Informasi S1 sebanyak 32 Wisudawan, Teknik Mesin S1 sebanyak 35 Wisudawan, Teknik Perkapalan S1 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Sistem Perkapalan S1 sebanyak 4 Wisudawan, Manajemen S1 sebanyak 96 Wisudawan, Akuntansi S1 sebanyak 65 Wisudawan, dan Energi Terbarukan S2 sebanyak 7 Wisudawan.
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurDadang Solihin
Jakarta, 28 September 2018
Untuk mengingatkan kita semua bahwa status tanah kampus Unsada sampai saat ini masih dimiliki oleh pihak lain, yaitu PT. Danayasa Arthatama Tbk (PTDA). Oleh karena itu, seluruh jajaran kampus Unsada supaya memiliki pemahaman yang sama tentang masalah yang tidak boleh dianggap enteng ini yang kelak di kemudian hari tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan mala petaka.
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2017
Belum genap dua tahun menjabat sebagai Rektor Unsada, pada tanggal 31 Mei 2017 Yayasan Melati Sakura sudah mengeluarkan review/evaluasi kinerja Rektor yang dikenal sebagai Review Tim Tiga. Bahkan sudah disiapkan calon pengganti Rektor, yaitu Sdr. Agus Salim Dasuki.
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWDadang Solihin
SBY: Saya ikut tertarik untuk bicara soal “cawe-cawenya Pak Jokowi” dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024. Nampaknya masyarakat kita terbelah memaknai istilah cawe-cawe.
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDDadang Solihin
Capacity Building DPRD Provinsi Lampung di Holiday Inn Gajah Mada-Jakarta, 27 Februari 2024
- Apa Itu RPJPD dan RPJMD?
- Apa Itu Pembangunan?
- Visi Indonesia Emas 2045
- 5 Sasaran Visi Indonesia 2025-2045
- 8 Misi Pembangunan
- 17 Arah Pembangunan
- 45 Indikator Utama Pembangunan
- Penyusunan RPJPD 2025-2045
- Evaluasi Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
4. Materi
• Tujuan dan Permasalahan
Pembangunan Daerah
• Kebijakan Desentralisasi dan
Otonomi Daerah
• Aspek-Aspek yang Dievaluasi oleh
DPRD dari LKPJ
dadang-solihin.blogspot.com 4
6. Apa Itu Pembangunan?
6
Pembangunan adalah:
proses perubahan ke
arah kondisi yang lebih
baik
melalui upaya yang
dilakukan secara
terencana.
Tujuan Pembangunan:
1. Peningkatan standar hidup (levels
of living) setiap orang, baik
pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan, pelayanan
kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang
memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000
dadang-solihin.blogspot.com
7. How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
antar daerah
antar sub daerah
antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).
7dadang-solihin.blogspot.com
8. Tantangan dalam Pembangunan Daerah
8
Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders
Sarana dan
Prasarana yang
memadai dan
berkualitas
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas
Dunia usaha yg
kondusif
Peningkatan kapasitas
SDM
• Mengurangi
ketimpangan
• Memberdayakan
masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
• Menjaga kelestarian
SDA
dadang-solihin.blogspot.com
9. 9
PEMBANGUNAN DAERAH
Upaya terencana untuk
meningkatkan kapasitas
Pemerintahan Daerah
PEMBANGUNAN DI DAERAH
Memberikan pelayanan kepada
masyarakat,
Mengelola sumber daya
ekonomi daerah.
Upaya untuk memberdayakan
masyarakat di seluruh daerah
Sehingga tercipta suatu
kemampuan yang andal dan
profesional dalam:
Sehingga tercipta suatu
lingkungan yang memungkinkan
masyarakat untuk:
Menikmati kualitas kehidupan
yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
Peningkatan harkat, martabat,
dan harga diri.
dadang-solihin.blogspot.com
10. 10
PEMBANGUNAN DAERAH
Penguatan Otonomi
Daerah
Pengelolaan
Sumberdaya
Good Governance
Keseimbangan Peran Tiga Pilar
Menjalankan dan
menciptakan lingkungan
politik dan hukum yang
kondusif bagi unsur-
unsur lain.
Mewujudkan penciptaan
lapangan kerja dan
pendapatan.
Penciptaan interaksi
sosial, ekonomi dan
politik.
Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat
Dilaksanakan Melalui:
dadang-solihin.blogspot.com
11. Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
Government Governance
Memberikan hak ekslusif bagi
negara untuk mengatur hal-hal
publik,
Aktor di luarnya hanya dapat
disertakan sejauh negara
mengijinkannya.
Persoalan-persoalan publik
adalah urusan bersama
pemerintah, civil society dan
dunia usaha sebagai tiga aktor
utama.
11dadang-solihin.blogspot.com
12. Pelaku Pembangunan:
Paradigma Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Dunia Usaha
Swasta
Pemerintah Masyarakat
Nilai
Pertumbuhan
Redistibusi
Melalui Pelayanan
Pasar
Kontrol Kontrol
Tenaga Kerja
12dadang-solihin.blogspot.com
13. Pelaku Pembangunan: Stakeholders
Executive
Judiciary
Legislature
Public service
Military
Police
organized into:
Community-based organizations
Non-governmental organizations
Professional Associations
Religious groups
Women’s groups
Media
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange
BUSINESS
STATE CITIZENS
13dadang-solihin.blogspot.com
15. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
VISI
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara
Pemerintah
Masyarakat
Dunia UsahaGood Governance
15dadang-solihin.blogspot.com
18. Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penMalutan Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
18dadang-solihin.blogspot.com
20. Kebijakan Otonomi Daerah
dadang-solihin.blogspot.com 20
Kebijakan Desentralisasi dan Otda:
• UU 22/1999 UU 32/2004 UU 23/2014 tentang
Pemerintahan Daerah
• UU 25/1999 UU 33/2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Menyuburkan reformasi pada tingkat lokal dan memberi
ruang gerak pada bidang politik, pengelolaan keuangan
daerah dan pemanfaatan sumber-sumber daya daerah
untuk kepentingan masyarakat lokal.
21. Hak dan Kewajiban dalam
Menjalankan Otonomi Daerah
• Hak menjalankan Otonomi Daerah diwujudkan dalam:
– Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dijabarkan dalam bentuk
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah yang dikelola dalam
Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah.
• Kewajiban Kepala Daerah untuk memberikan laporan:
1. Administratif: Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada
Pemerintah.
2. Politik: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
3. Sosial: Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
kepada masyarakat.
dadang-solihin.blogspot.com 21
22. LKPJ Kepala Daerah
• UU 32/2004 yang kemudian diganti dengan UU 23/2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan PP 3/2007 mewajibkan Kepala Daerah
menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
• LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan
yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
• Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan :
a. Urusan Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam sistem NKRI.
b. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah
dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kab/kota dan/atau desa serta
dari pemerintah kab/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
c. Tugas Umum Pemerintahan. merupakan tugas yang dilakukan di luar
pelaksanaan asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan.
dadang-solihin.blogspot.com 22
23. LKPJ Kepala Daerah
• LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran
tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah.
• Secara teoritis dan normatif maka LKPJ lebih berada dalam domain
pertanggungjawaban publik yang bersifat politis, bukan semata-
mata pertanggungjawaban birokratis yang bersifat administratif.
• LKPJ dimaksud disampaikan kepada DPRD sebagai representasi
kedaulatan rakyat, yang berhak untuk mengetahui sejauhmana
kinerja pemerintahan dalam usahanya untuk merealisasikan visi dan
misi kepala daerah sebagaimana telah menjadi kontrak sosial
pada saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dan telah
dituangkan di dalam RPJMD, termasuk didalamnya adalah Renstra
dadang-solihin.blogspot.com 23
24. Aspek Politik: Interaksi
Pemerintah – DPRD (Masyarakat)
• Penyusunan LKPJ sebagai wujud pengawasan DPRD dalam
peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas
penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
• Hasil pembahasan DPRD atas LKPJ Kepala Daerah ditetapkan
dalam keputusan DPRD berupa catatan-catatan yang sifatnya
strategis untuk dipedomani oleh Kepala Daerah dalam pelaksanaan
tugasnya.
• DPRD dapat menggunakan hak interpelasi/meminta keterangan
dan atau hak angket. Materi yang dibahas oleh DPRD adalah
mengenai berbagai kegiatan untuk dilihat kesesuaiannya antara
kebijakan yang telah disetujui bersama baik dalam bentuk
Renstra/RPJMD maupun yang tertuang dalam APBD, termasuk
dampak langsung yang nampak maupun dampak yang tidak segera
nampak. Materi mengenai teknis keuangan akan diaudit oleh BPK.
dadang-solihin.blogspot.com 24
25. Aspek Politik
• Pengembangan iklim demokrasi
(penyerapan aspirasi, peningkatan
partisipasi masyarakat, pemberdayaan
masyarakat)
• Trasparansi penyelenggaraan
pemerintahan daerah
• Komitmen penggunaan APBD untuk
kepentingan publik
• Sejauhmana Kebijakan, Program,
kegiatan berpihak pada kelompok &
golongan tertentu
• Penggunaan Fasilitas Pemda/publik
untuk menunjang kelompok politik
tertentu
dadang-solihin.blogspot.com 25
28. Administrasi Publik
• Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pemerintahan dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku (UUD, UU, PP, Kepres, Inpres,
Kepmen, Perda)
• Efektifitas fungsi manajemen pemerintahan; perencanaan daerah,
struktur organisasi, job deskripsi, kompetensi teknis sumberdaya
manusia, dan koordinasi serta sinkronisasi kerja horisontal dan
vertikal
• Tingkat efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas
penyelenggaraan Program Pemerintahan Daerah
• Ketepatan waktu (on schedule) dan lokasi (on site)
penyelenggaranan kegiatan pelayanan publik
dadang-solihin.blogspot.com 28
30. Kinerja Program dan Kegiatan
Pelayanan Publik/Sosial
• Fakta/bukti nyata secara fisik
maupun non fisik hasil
pelaksanaan program dan
kegiatan di lapangan
• Proporsi dan tingkat efisiensi
antara jumlah yang dikeluarkan
dengan hasil fisik di lapangan
• Manfaat dan dampak yang
diperoleh atas pelaksanaan
program dan kegiatan
dadang-solihin.blogspot.com 30
31. LKPJ dan Peningkatan Kesra
• LKPJ disusun berdasarkan format
yang telah ditentukan secara
normatif dan administratif
• Tidak sinkron dengan dokumen
perencanaan dan laporan keuangan
• Tahapan pembuatan laporan
pertanggungjwaban kepala
daerah melalui tahapan politis
• Terdapat kesalahan logical
framework dari awal Tidak ada
perbaikan kondisi sosial masyarakat
LKPJ hanya formalitas
dadang-solihin.blogspot.com 31