Audit Organisasi dan Tata Kerja, Jakarta, 10 September 2018

1. BAHAN FGD AUDIT ORGANISASI DAN TATA KERJABAHAN FGD AUDIT ORGANISASI DAN TATA KERJA
Jakarta, 10 September 2018
Dr. H. Dadang Solihin, S.E., M.A.
Kerangka Kelembagaan
Kemendagri dengan K/L Lainnya
Kerangka Kelembagaan
Kemendagri dengan K/L Lainnya

2. dadang-solihin.blogspot.co.id 2

3. Dadang Solihin
Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University
of Colorado at Denver, USA ini adalah Rektor Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta
Masa Bakti 2015 - 2019.
Selama 30 tahun berkarir di Bappenas sejak awal 1988, Dadang Solihin pernah menjadi
Direktur selama 7 tahun lebih. Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah
menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan
Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.
Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun
2010 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan
Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia
dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.
Sejak 2015 ia dipercayai menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional
Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI), dan sejak 2016 ia menduduki posisi sebagai
salah satu Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia
(IARMI).
Personal Contact
@dadangsol
DadangSolihin
0812-9322-202
dadangsol@gmail.com
dadang-solihin.blogspot.co.id
Slideshare: DadangSolihin
dadang-solihin.blogspot.co.id 3

4. What is Coordination?
Langkah Strategis Kemendagri untuk
Mewujudkan Postur Strategis
Kerangka Kelembagaan
M A T E R I
dadang-solihin.blogspot.co.id 4
Simulasi Pertahanan Negara
Pembangunan Daerah
5

5. WHAT IS COORDINATION?
dadang-solihin.blogspot.co.id 5
Jarum Jam
Matahari Kembar

6. dadang-solihin.blogspot.co.id 6
WHAT IS COORDINATION?
COORDINATION
1. the organization of the different elements of a complex body or activity so as to
enable them to work together effectively.
2. the ability to use different parts of the body together smoothly and
efficiently.
Source: Google.com

7. WHAT EQ UIP MENT ARE NEEDED FO R CO O RDINATIO N?
dadang-solihin.blogspot.co.id 7

8. Pembangunan Daerah
dadang-solihin.blogspot.co.id 8

9. dadang-solihin.blogspot.co.id 9
PEMBANGUNAN DAERAH
Upaya terencana untuk
meningkatkan kapasitas
Pemerintahan Daerah
PEMBANGUNAN DI DAERAH
 Memberikan pelayanan kepada
masyarakat,
 Mengelola sumber daya
ekonomi daerah.
Upaya untuk memberdayakan
masyarakat di seluruh daerah
Sehingga tercipta suatu
kemampuan yang andal dan
profesional dalam:
Sehingga tercipta suatu
lingkungan yang memungkinkan
masyarakat untuk:
 Menikmati kualitas kehidupan
yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
 Peningkatan harkat, martabat,
dan harga diri.

10. 10
PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH
dadang-solihin.blogspot.co.id

11. dadang-solihin.blogspot.co.id 11
PEMBANGUNAN DAERAH
Penguatan Otonomi
Daerah
Pengelolaan
Sumberdaya
Good Governance
Keseimbangan Peran Tiga Pilar
Menjalankan dan
menciptakan lingkungan
politik dan hukum yang
kondusif bagi unsur-
unsur lain.
Mewujudkan penciptaan
lapangan kerja dan
pendapatan.
Penciptaan interaksi
sosial, ekonomi dan
politik.
Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat
Dilaksanakan Melalui:

12. Langkah Strategis Kemendagri
untuk Mewujudkan Postur Strategis
dadang-solihin.blogspot.co.id 12

13. Balanced
Score Cards
Logic Model
Analisis
Beban Kerja
Environmental
Scanning SWOT
Tugas dan
Fungsi
Struktur
Organisasi
Strategy Map
Sasaran
Strategis
Program Kegiatan
Strategi
??
Tujuan
Organisasi
Tatalaksana
Peraturan
Per-UU-an
SDM
Aparatur
Pengawasan
Akuntabilitas
Pelayanan
Publik
Mindset &
Cultural Set
Aparatur
Role
Indikator
Kinerja Utama
Program/
Kegiatan
Outcome/
Output
Indikator
Baseline
2014
Target Kinerja
2015-2019
Mental Model Nilai Norma
Tujuan
Indikator
Kinerja Utama
Arah Kebijakan
Renstra Kemendagri
Arah Kebijakan
RPJMN 2015-2019

14. 1. LANGKAH PERTAMA: Analisa 8 area perubahan RB:
1) Organisasi Kemendagri yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
2) Tatalaksana, yaitu sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas,
efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance;
3) Peraturan Perundang-undangan berupa regulasi yang lebih tertib,
tidak tumpang tindih dan kondusif;
4) SDM Aparatur Kemendagri yang berintegritas, netral, kompeten,
capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;
5) Pengawasan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan
yang bebas KKN;
6) Akuntabilitas berupa meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja
birokrasi;
7) Pelayanan publik berupa pelayanan prima sesuai kebutuhan dan
harapan masyarakat; dan
8) Mindset dan Cultural Set Aparatur berupa birokrasi dengan
integritas dan kinerja yang tinggi.
14dadang-solihin.blogspot.com

15. 2. LANGKAH KEDUA: Merumuskan program dan kegiatan strategis
Kemendagri sesuai arah kebijakan yang tercantum dalam
15
• Renstra Kemendagri 2015-2019
• Berdasarkan RPJMN 2015-2019
dadang-solihin.blogspot.com
Visi: “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam
Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”
1.Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri:
Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa
Kementerian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana
yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan
secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan Pemerintah di bidang
penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
2.Meningkatkan Pelayanan Publik:
Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui
pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh
Pemerintah Daerah.
3.Menegakkan Demokrasi:
Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada di tengah masyakarat,
para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakkan
demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.
4.Menjaga Integrasi Bangsa:
Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan
kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri
memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

16. 16
Threats
(Ancaman)
Weaknesses
(Kelemahan)
Strengths
(Kekuatan)
Strategi ST
Gunakan kekuatan
untuk menghindari
atau mengatasi
ancaman
Strategi WT
Minimalkan kelemahan
dan hindari ancaman
Strategi WO
Atasi kelemahan
dengan memanfaatkan
peluang
Strategi SO
Gunakan kekuatan
untuk memanfaatkan
peluang
Opportunities
(Peluang)
INTERNAL
EKSTERNAL
3. LANGKAH KETIGA: Melakukan environmental scanning dengan
analisa SWOT, yaitu suatu proses merinci keadaan lingkungan internal
dan eksternal guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan organisasi ke dalam kategori Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats, sebagai dasar untuk menentukan tujuan dan
sasaran, serta strategi mencapainya
dadang-solihin.blogspot.com

17. 4. LANGKAH KEEMPAT: Menyusun Mental Model
Kementerian Dalam Negeri
17
Inovatif dan Kompeten
Peran Strategis Kemendagri dalam
Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat,
Mandiri dan Berkepribadian
berlandaskan Gotong Royong
dadang-solihin.blogspot.com
Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik
Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik,
Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa

18. Financial
Perspectives
Learning &
Growth
Internal
Business
Process
Customers
Prespectives
Stakeholders
Prespectives
Kerangka
Pendanaan yang
Optimal
Koordinasi
perumusan
kebijakan
Pemda
Administrasi
pemerintahan
dan
pelayanan
Pelayanan
publik dan
pembangunan
partisipatif.
Pemerintahan
yang modern
Birokrasi yang
professional dan
akuntabel
Sumber daya
aparatur,
keuangan,
VISI:
Masyarakat
yang
Berkualitas dan
Berdaya saing
Profesionalisme
pemerintahan
dan aparatur
yang kompeten
Tugas lain yang
diberikan oleh
Presiden sesuai
Tusi
18
5. LANGKAH KELIMA: Membuat peta strategis (Strategic Map)
Setda Jabar dengan Balanced Scorecard (BSC)
Perekonomian
yang Kokoh
dan
Berkeadilan
Kinerja Pemerintahan,
Profesionalisme
Aparatur, dan
Partisipasi Publik

19. •Tidak ada
perubahan
strategi/
kebijakan
•Stabilitas politik
•Kerangka kerja
institusi yang
sesuai
•Stabilitas
peraturan
•Cukup
menguntungkan
untuk menarik
minat investor
Asumsi
Impact
Outcomes
Outputs
Activities
Inputs Alokasi APBN Rp
Problems /
Needs
19
6. LANGKAH KEENAM: Penyusunan Logic Model Kemendagri
dadang-solihin.blogspot.com

20. 7. LANGKAH KETUJUH: Melakukan Analisis Beban Kerja
untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat efektivitas dan
efisiensi kerja Kemendagri secara sistematis
• Memperjelas dan
mempertegas
penyusunan format
kelembagaan yang akan
dibentuk secara lebih
proporsional maupun
tata hubungan sistem
yang ingin dibangun
• Tercapai kesesuaian
antara kewenangan dan
tujuan organisasi
dengan besaran
organisasinya.
• Memperoleh gambaran
mengenai kondisi riil
SDM Aparatur baik
kuantitatif maupun
kualitatif dan
kompetensinya pada
unit kerja sebagai bahan
perumusan formasi dan
rasio kebutuhan
pegawai untuk
keperluan penataan
kelembagaan;
• Mengidentifikasi
efisiensi dan
efektifitas beban
kerja yang
menggambarkan
prinsip rasional,
efektif, efisien,
realistis dan
operasional secara
nyata;
2 1 3
20dadang-solihin.blogspot.com

21. 8. LANGKAH KEDELAPAN: Menyusun IKU
Kemendagri 2015-2019
• IKU Kemendagri disusun dengan indikator yang tepat (specific),
terukur (measurable), dapat dicapai (achievable), sesuai dengan
kondisi yang ada (relevant), dan dapat dilaksanakan dalam waktu
yang tersedia (timely).
• IKU yang SMART secara otomatis akan menghasilkan Renstra dan
LAKIP yang sinergis, harmonis dan komprehensif.
• Dengan nilai LAKIP yang tinggi hasilnya secara langsung adalah
Remunerasi Kemendagri akan memperoleh nilai yang optimal.
• Aparatur Kemendagri akan memiliki semangat dan motivasi kerja
yang tinggi dan tidak akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang
melanggar hukum.
21dadang-solihin.blogspot.com

22. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Kemendagri
No.
Program/
Kegiatan
Sasaran Indikator
Target Kinerja Sasaran Program
dan Kegiatan
Unit Kerja
Eselon II
Pelaksana2014 2015 2106 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. PROGRAM
TEKNIS
Program A
• Kegiatan 1
• Kegiatan 2
• Kegiatan 3
2. PROGRAM
GENERIK
Program B
• Kegiatan 1
• Kegiatan 2
• Kegiatan 3
22dadang-solihin.blogspot.com

23. Kerangka Kelembagaan
dadang-solihin.blogspot.co.id 23

24. Pengertian dan Ruang Lingkup
• Kelembagaan merujuk kepada
organisasi, pengaturan hubungan inter
dan antar organisasi, serta SDM
aparatur.
• Organisasi mencakup rumusan tugas,
fungsi, kewenangan, peran, dan struktur.
• Pengaturan hubungan inter dan antar-
organisasi mencakup aturan main dan/
atau tata hubungan kerja inter dan antar-
organisasi/ lembaga pemerintah.
• SDM aparatur negara mencakup para
pejabat negara dan aparatur sipil negara
yang menjalankan organisasi tersebut.
dadang-solihin.blogspot.com 24
• Keberhasilan pelaksanaan
pembangunan memerlukan
kerangka kelembagaan
pemerintah yang efektif dan
akuntabel sebagai pelaksana
dari program pembangunan
yang telah ditetapkan.

25. Organisasi/Lembaga Pemerintah
1. Lembaga-lembaga negara, yang terdiri dari MPR, DPR, DPD, Presiden,
MA, MK, KY, dan BPK sebagaimana diatur dalam UUD-NRI1945 dan
peraturan-perundangan terkait;
2. Kementerian negara dan lembaga pemerintah non kementerian
sebagaimana diatur di dalam UU 39/2008 tentang Kementerian Negara;
3. Lembaga Non Struktural yang dibentuk atas perintah undang-undang,
seperti KPK, Ombudsman RI, Komnas HAM, Komisi Aparatur Sipil Negara,
dan lain-lain;
4. Pemerintah Daerah beserta satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk
sesuai dengan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan
perundangan lainnya.
dadang-solihin.blogspot.com 25
Di luar lembaga-lembaga tersebut, dalam rangka memperkuat dan memperlancar
pelaksanaan pembangunan, Pemerintah dapat membentuk lembaga-lembaga yang
memiliki fungsi koordinasi seperti: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K), Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), Badan Koordinasi
Penataan Ruang Nasional (BKPRN), dan lain-lain.

26. Tata Hubungan Kerja antar
Lembaga Pemerintah (1)
1. Diatur di dalam peraturan-perundangan tertentu. Misalnya:
a. Tata hubungan kerja antara KPK, Polri, dan Kejaksaan dalam
penanganan tindak pidana korupsi diatur di dalam UU 31/1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
b. Tata hubungan kerja antara Kementerian Keuangan,
Kementerian PPN, dan K/L dalam perencanaan dan
penganggaran diatur di dalam UU 17/2003 tentang Keuangan
Negara dan UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, beserta peraturan turunannya;
dadang-solihin.blogspot.com 26

27. Tata Hubungan Kerja antar
Lembaga Pemerintah (2)
2. Diatur dalam bentuk pembentukan Tim Koordinasi,
– seperti misalnya tata hubungan kerja pengelolaan reformasi
birokrasi nasional antara:
• Kantor Wakil Presiden,
• Kementerian PAN dan RB,
• Kementerian Keuangan,
• Kementerian Dalam Negeri,
• Kementerian PPN,
• Sekretariat Negara,
• Sekretariat Kabinet, dan lain-lain
– dilakukan dengan pembentukan Komite Pengarah Reformasi
Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi
Nasional (TRBN);
dadang-solihin.blogspot.com 27

28. Tata Hubungan Kerja antar
Lembaga Pemerintah (3)
3. Diatur dalam bentuk penetapan Nota Kesepahaman Bersama
(MoU) di antara beberapa lembaga pemerintah yang saling terkait
untuk saling mendukung dalam melaksanakan program/kegiatan
yang memiliki saling keterkaitan yang sangat erat.
– Hal ini misalnya dilakukan oleh
• Kementerian Perindustrian,
• Kementerian Perdagangan, dan
• Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
– dalam mendorong penguatan Gerakan Nasional Gemar Produk
Indonesia.
dadang-solihin.blogspot.com 28
Aspek sumber daya manusia aparatur di dalam isu kerangka
kelembagaan mencakup jumlah dan kualitas, yang meliputi
pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan sikap (attitude).

29. Sasaran
• Penguatan kerangka kelembagaan
pemerintah dimaksudkan untuk
mewujudkan kelembagaan
pemerintah yang
– efektif,
– efisien,
– akuntabel, dan
– sinergis
• agar mampu melaksanakan program-
program pembangunan dengan
efektif dan efisien.
dadang-solihin.blogspot.com 29

30. Arah Kebijakan dan Strategi
• Pelaksanaan program
pembangunan pada umumnya akan
memanfaatkan kelembagaan
pemerintah yang sudah ada, seperti
lembaga negara, kementerian,
lembaga pemerintah non-
kementerian, dan lembaga non-
struktural.
• Apabila diperlukan, dapat
dibentuk institusi koordinasi untuk
mengkoordinasikan pelaksanaan
program dan kegiatan
pembangunan yang bersifat lintas
sektor, lintas K/L, dan/atau lintas
daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 30

31. Upaya Penguatan
Kelembagaan Pemerintah
1. Penguatan koordinasi antar instansi yang terkait dengan fungsi penataan
kelembagaan instansi pemerintah, yang dikoordinasikan oleh kementerian
yang membidangi pendayagunaan aparatur negara;
2. Penataan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga pemerintah untuk
menghindari multi-tafsir dan duplikasi fungsi, serta benturan kewenangan;
3. Penyederhanaan struktur baik secara horizontal maupun vertikal untuk
mengurangi fragmentasi organisasi dan meningkatkan efektivitas dan
efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
4. Penyempurnaan bisnis proses inter maupun antar lembaga agar tercipta
tata laksana pemerintahan dan pembangunan yang lebih transparan,
sinergis, harmonis, efektif, dan efisien;
5. Penyediaan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan
berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi lembaganya
dengan baik;
6. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan
program prioritas pembangunan
dadang-solihin.blogspot.com 31

32. Penguatan kelembagaan pemerintah juga
dilakukan dengan memperhatikan tiga hal:
1. Kebijakan pembangunan, yang meliputi sasaran, arah kebijakan, strategi,
program dan kegiatan pembangunan, untuk memastikan bahwa
kelembagaan pemerintah yang diperkuat dan/atau dibentuk sejalan dan
mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan
akuntabel;
2. Peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan
tentang desentralisasi dan otonomi daerah, untuk memastikan keserasian
antara tugas, fungsi, dan kewenangan setiap lembaga dengan peraturan
perundangan yang berlaku dan kebijakan desentralisasi dan otonomi
daerah; dan
3. Transparan, efektif, dan efisien, untuk memastikan bahwa hasil penataan
kelembagaan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan
dengan biaya yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, analisis biaya dan
manfaat dalam penataan kelembagaan perlu dilakukan dengan cermat.
dadang-solihin.blogspot.com 32

33. SIMULASI PERTAHANAN NEGARA
dadang-solihin.blogspot.co.id 33
5

34. POTENSI PERTAHANAN:
A. SISHANKAMRATA
Tujuan Nasional (Pembukaan UUD 1945) :
 Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
indonesia,
 Memajukan kesejahteraan umum,
 Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
 Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pertahanan negara
dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan
rakyat semesta (SISHANKAMRATA):
 Menempatkan TNI sebagai kekuatan utama,
 Rakyat sebagai komponen cadangan dan pendukung,
 Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk ikut
serta dalam usaha pertahanan negara.
dadang-solihin.blogspot.co.id 34

35. B. PERTAHANAN NEGARA
Diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan
berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara,
keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa
dari segala ancaman.
UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara menegaskan
bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang
bersifat semesta (SISHANTA):
Melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan
sumber daya nasional lainnya,
Dipersiapkan secara dini oleh pemerintah,
dadang-solihin.blogspot.co.id 35

36. C . P E N G E L O L A A N P O T E N S I
P E R TA H A N A N
Dalam rangka mendukung sistem pertahanan semesta,
pengelolaan potensi pertahanan merupakan sebuah
keharusan.
Tanpa adanya pengelolaan potensi pertahanan, maka niscaya
upaya untuk mewujudkan sistem pertahanan
semesta akan mengalami kendala dan hambatan.
Pengelolaan potensi pertahanan dirancang secara dini untuk
menyiapkan rakyat sebagai komponen cadangan dan
komponen pendukung pertahanan negara sehingga
dapat mendukung komponen utama pertahanan negara.
dadang-solihin.blogspot.co.id 36

37. D. P O T E N S I S U M B E R DAYA N A S I O N A L
• Segala sumber daya nasional dapat didayagunakan
untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara,
yang berupa:
– Sumber daya manusia,
– Sumber daya alam dan buatan,
– Nilai-nilai,
– Teknologi,
– Sarana prasarana
– Dana
• Potensi sumber daya nasional adalah segala sumber
daya yang dapat didayagunakan melalui proses
transformasi menjadi potensi kekuatan pertahanan
negara yang pada saatnya diperlukan dapat digunakan
untuk meningkatkan kekuatan pertahanan negara.
dadang-solihin.blogspot.co.id 37

38. T R A N S F O R M A S I S U M B E R DAYA N A S I O N A L
Transformasi
SDM
Transformasi
SDA/Buatan
Transformasi
SarPras Nasional
Transformasi
IPTEK Nasional
menjadi warga
negara yang siap
melaksanakan bela
negara secara fisik
dan kekuatan
pendukung upaya
pertahanan negara
sesuai profesinya.
berupa sumber
daya flora, fauna,
bahan tambang,
sumber energi dan
dll yang bernilai
strategis, baik di
darat, laut dan
udara, menjadi
cadangan material
strategis untuk
mendukung
logistik tempur.
transportasi,
telekomunikasi,
industri,
pendidikan dan
latihan, depo
logistik, migas dan
distribusinya,
kesehatan,
ketenagalistrikan
dan perbengkelan/
otomatif.
Kemampuan iptek
nasional dan
industri strategis
untuk
memproduksi
barang dan jasa,
penelitian dan
pengembangan
dalam rangka
mendukung
kebutuhan
pertahanan/alat
utama sistem
senjata.
Transformasi SDM
untuk membangun komponen
cadangan & pendukung,
memperkuat & memperbesar
komponen utama pertahanan
negara, melalui kebijakan sbb:
menata
wilayah
negara
menjadi
bentuk tata
ruang yang
mampu
mendukung
terselenggara
nya upaya
pertahanan
negara secara
efektif dan
efesien.
Transformasi
Wilayah Negara
dadang-solihin.blogspot.co.id 38

39. Dr. H. Dadang Solihin, S.E., M.A.
T E R I M A K A S I HT E R I M A K A S I H