Modul Pelayanan Publik Digital membahas konsep dan implementasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas pelayanan publik dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat. Beberapa tantangan dalam implementasi pelayanan publik digital adalah infrastruktur telekomunikasi, sumber daya pemerintah, dan perubahan paradigma.

1. SUMMARY
Oleh : Drs. ACHMAD ILHAM , M.Si
PROGRAM PELATIHAN : Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
AGENDA PEMBELAJARAN : Kepemimpinan Pengendalian Pekerjaan
MATA PELATIHAN : Pelayanan Publik Digital
KOMPONEN DESKRIPSI / URAIAN
Deskripsi Mata Pelatihan : Modul Pelayanan Publik Digital membekali peserta dengan
kemampuan memahami dan menguasai konsep dan praktik
pelayanan publik digital di Instansinya. Mata Pelatihan disajikan
secara interaktif melalui metoda ceramah, diskusi, studi kasus,
simulasi, menonton film pendek, demonstrasi dan kerja kelompok.
Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan peserta dalam
memahami konsep dan penerapan digitalisasi dalam pelayanan
publik.
Tujuan / Hasil Belajar : Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu
memahami Pelayanan Publik Digital dan subtansi hadirnya system
digitalisasi dalam memberi layanan ke Publik berbasis teknologi
informasi dan komunikasi, serta mampu mengembangkannya
berdasarkan kebutuhan layanan di isntansinya, agar dalam kerangka
pemberian layanan ke publik, masyarakat dapat mengakses
pelayanan secara tepat dan cepat.
Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran, peserta dapat:
1. Menjelaskan konsep dan kebijakan pelayanan publik digital;
2. Mengidentifikasi jenis-jenis pelayanan publik berbasis teknologi
informasi dan komunikasi;
3. Menjelaskan komponen utama pengembangan pelayanan publik
berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
4. Menjelaskan tantangan implementasi pelayanan public digital.
Materi Pokok I : Konsep Dan Kebijakan E-Government
Dalam Pelayanan Publik
A.Efektifitas Pelayanan Publik
 Upaya pencapaian efektifitas dalam pelayanan publik, dapat
ditempuh dengan penyelenggaraan sistem pelayanan
terpadu.
 Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan proses
pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan

2. yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat baik
secara fisik maupun yang dilakukan dengan memadukan
pelayanan secara elektronik. Sejalan dengan asas
penyelenggaraan publik,
 Tujuan dari penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu
adalah:
1. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada
masyarakat
2. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
3. Memperpendek proses pelayanan
4. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah,
murah, transparan, pasti dan terjangkau
5. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat
untuk memperoleh pelayanan
B. E-Government sebagai Langkah untuk Mencapai efektifitas
Pelayanan Publik
 Digitalisasi tata kelola pemerintahan menjadi langkah nyata
reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang
adaptif terhadap perkembangan dan kebutuhan
stakeholdernya.
 Upaya adaptasi pelayanan publik ke bentuk digital dan virtual
maka proses dan tata kelola pemerintah menjadi lebih
strategis dalam mencapai good governance
 Keberhasilan meningkatkan efektifitas pelayanan umum
dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi
 E-government didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi yang mempunyai kemampuan
untuk mentransformasi hubungan dengan warga negara,
para pebisnis dan Lembaga pemerintah yang lain.
 Secara umum e-Government didefinisikan sebagai
pemerintahan elektronik (juga disebut digital government,
online government atau transformational government)
 Keuntungan yang paling di harapkan paling diharapkan dari
e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan
serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik
Manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-
Government bagi suatu negara, antara lain:
1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para
pemangku kepentingannya. Terutama dalam hal kinerja
efektifitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan
bernegara;

3. 2. Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan
konsep Good Corporate Governance;
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi
dan interaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun
pemangku kepentingannya untuk keperluan sehari-hari;
4. Memberi peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan
sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya
dengan pihak-pihak yang berkepentingan;
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat
secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan
yang dihadapisejalandenganberbagaiperubahanglobaldan
trend yang ada; dan
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai
mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai
kebijakan publik secara merata dan demokratis.
A. Kebijakan terkait Pelayanan Publik Digital
Beberapa kebijakan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam
merealisasikan pelayanan publik berbasis digital:
1. Undang Undangn Dasar 1945 Pada pasal 28F disebutkan bahwa
setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi
2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003
Strategi Nasional Pengembangan e-governmentsebagai upaya
untuk mendukung penerapan e-government dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan
menciptakan good governance.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk
pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem
pelayanan terpadu dengan memadukan beberapa jenis
pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat
fisik maupun virtual secara elektronik.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(PSTE).
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik
Nasional
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh instansi pemerintah wajib
menerapkan SPBE atau yang lebih dikenal dengan e-government.

4. Penerapan SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang
efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Materi Pokok II Jenis-Jenis Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Dan
Komunikasi
A. Publikasi
Jenis publikasi ini yang terjadi adalah sebuah komunikasi satu
arah, dimana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan
informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan
bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang
berkepentingan melalui internet
B. Interaksi
Adanya komunikasi dua arah antara pemerintah dengan pihak
yang berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang biasa
dipergunakan. Yang pertama adalah bentuk portal dimana situs
terkait memberikan fasilitas mencari bagi mereka yang ingin
mencari data atau informasi secara spesifik (padakelas publikasi,
pengguna hanya dapat mengikuti link saja). Yang kedua adalah
pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat
melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang
berkepentingan, baik secara langsung (seperti chatting, tele-
conference, web-TV, dan lain sebagainya) maupun tidak
langsung (melalui email, frequent ask questions, newsletter,
mailing list dan lainnya)
C. Transaksi
Pelayanan dengan model transaksi ini adalah adanya interaksi
dua arah.seperti pada jenis interaksi, hanya saja terjadi sebuah
transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu
pihak ke pihak lainnya (tidak gratis, masyarakat harus membayar
jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra
kerjanya). Aplikasi memiliki sistem keamanan yang baik agar
perpindahan uang dapat dilakukan secara aman dan hak-hak
privacy berbagaipihak yang bertransaksiterlindungi denganbaik.
Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut: urusan KTP ,
Pembayaran pajak, aplikasi e-Procurement, rangkaian proses
tender proyek-proyek pemerintah .
Materi Pokok III Komponen Utama Pengembangan Pelayanan Publik Berbasis
Teknologi Informasi Dan Komunikasi
A. Faktor-Faktor Pendorong
1. Eksternal Pressure
Tuntutan yang kuat dari para stakehoder agar pemerintah
memperbaiki pelayanannya

5. 2. Internal Political Desire
Adanya dorongan atau inisiatif dari dalam pemerintah untuk
melakukan reformasi serta mendukung pengembangan e-
Government didalam organisasinya
3. Overall Vision and Strategy
Perencanaan yang holistik dan secara detil untuk
mengembangkan e-Government, mampu menentukan
bagaimana harus memulai dan kemana arah tujuan dari
sebuah proyek e-Government, “.
4. Effective Project Management
Adanya tanggung jawab yang jelas, perencanaan yang baik,
pertimbangan terhadap resiko, kontrol dan monitoring,
manajemen sumber daya yang baik, dan pengelolaan yang
baik atas hubungan kerjasama antara pihak pemerintah dan
kalangan swasta.
5. Effective Change Management
Dibutuhkan seorang model pemimpin yang memiliki visi dan
profesionalitas tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai
pelayan masyarakat, sehingga dapat membentuk sebuah
lingkungan kerja yang kondusif mengembangkan e-
Government
6. Requisite Competencies
Dalam setiap pengembangan e-Government, dibutuhkan
keahlian dan penguasaan ilmu pengetahuan
7. Adequate Technological Infrastructure
Teknologi Informasi yang digunakan dalam pengembangan
e-Government disesuakan dengan kebutuhan dan
kemampuan instansi.
A. Elemen Sukses dalam Penerapan Konsep Digitalisasi pada
Sektor Publik
Ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan :
1. Support
Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh
pemerintah adalah keinginan (intent) dari berbagai kalangan
pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan
konsep e-Government.
2. Capacity
Adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah
setempat dalam mewujudkan “impian” e-Government terkait
menjadi kenyataan.
3.Value
Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang
dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (supply
side). Berbagai inisiatife-Governmenttidak akan ada gunanya
jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya

6. implementasi konsep tersebut dan dalam hal ini, yang
menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan
adanya e-Governmentbukanlah kalangan pemerintah sendiri,
melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan
(demand side).
Materi Pokok IV Tantangan Implementasi Pelayanan Publik Digital
Kesiapan untuk mulai menerapkan konsep digitalisasi pada
pelayanan publik sangat bergantung pada dua hal utama yakni :
1. Kebutuhan seperti apa yang saat ini menjadi prioritas utama dari
masyarakat di suatu negara atau daerah terkait; dan
2. Ketersediaan sumber daya yang terdapat pada dominan
masyarakat dan pemerintah tersebut
Beberapa tantangan yang dihadapi dalam E gavernment
1. Kepemimpinan
Hasil riset memperlihatkan bahwa di balik kesuksesan beragam
proyek e‐govermnet, terdapat seorang leader di belakangnya
2. Kebijakan
Adanya kesiapan ke arah penerapan e-government adalah
hadirnya kebijakan yang menggambarkan arah pengembangan
e-government secara keseluruhan. Saat ini, melalui Peraturan
Presiden Nomor 95 tahun 2018 menunjukkan komitmen
pemerintah.
3. Infrastruktur Telekomunikasi
Dalam level pelaksanaannya, perangkatkeras seperti komputer,
jaringan, dan infrastruktur akan menjadi faktor teramat sangat
penting dalam penerapan e‐government
4. Tingkat Konektivitas dan Penggunaan IT oleh Pemerintah
Dengan mengamati sejauh mana pemerintah saat ini telah
memanfaatkan beraneka ragam teknologi informasi, akan
memperlihatkan sejauh mana kesiapan mereka untuk
menerapkan konsep e‐government.
5. Kesiapan Sumber Daya di Pemerintah
Yang akan menjadi subyek di dalam inisiatif e‐governmentpada
dasarnya adalah manusia yang bekerja di lembaga
pemerintahan, sehingga tingkatkompetensi dan keahlian mereka
akan sangat mempengaruhi performa penerapan e‐government.
6. Ketersediaan Dana dan Anggaran
Ketersediaandanayang dibutuhkan tidak sekedaruntuk investasi
belaka, namun perlu pula dianggarkan untuk biaya operasional,
pemeliharaan, dan pengembangan di kemudian hari
7. Perangkat Hukum
Pemerintah harus memiliki perangkat hukum yang dapat
menjamin terciptanya mekanisme e‐government yang kondusif.

7. 8. Perubahan Paradigma
Pada hakekatnya, penerapan e‐government adalah merupakan
suatu proyek change management yang membutuhkan adanya
keinginan untuk merubah paradigma dan cara berpikir
Keterkaitan Mata Pelatihan
dalam Agenda
a. Keterkaitan dengan mata pelatihan Pelayanan Publik Digital
dengan mata pelatihan Teknik komunkasi Publik
Komunikasi publik pada hakikatnya adalah proses penyampaian
pesan atau informasi yang ditujukan kepada banyak orang.
Dengan digitalisasisystempelayananpublic makaakan semakin
diperlukan Teknik komukasi yang lebih baik agar public dapat
dengan mudah memahami kebutuhan kebutuhan akan
pelayanan termasuk apa yang dipersyaratkan pada suatu jenis
layanan dapat diperoleh melalui digitalisasi dengan Teknik
komunikasi yang baik. Perkembangan teknologi informasi
mengubah business process di segala bidang dan menjadikan
kegiatan yang semula dilakukan secara manual dapat dilakukan
melalui teknologi informasi. Dalam dunia bisnis, pelaku usaha
tidak perlu memiliki modal yang berwujud untuk dapat memulai
sebuah bisnis sedangkandarikonsumensegalatransaksidapat
dilakukan melalui online
b. Keterkaitan dengan mata pelatihan Pelayanan Publik Digital
dengan mata pelatihan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Publik
Perencanaan Kegiatan Pelayanan Publik adalah proses yang
dimulai dari penetapan tujuan organisasi, yaitu menetukan strategi
untuk pencapaian tujuan tersebut secara menyeluruh serta
merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk
mengintegrasikan dan mengkoordinasi seluruh pekerjaan
organisasi, hingga tercapainya tujuan organisasi. Salah satu hal
yang mendasar dalam pencapaian tujuan dalam suatu organisasi
adalah berkaitan dengan mmutu dan kualitas dari hasil dicapai
sehingga dengan demikian dalam perencanaan sebua kegiatan
public harus menentukan target dan tingkat kualitas atau mutu dari
capaian sebuah kegiatan.
Untuk menetapkan target-target operasi PR yang nantinya akan
menjadi tolok ukur atas segenap hasil yang diperolehUntuk
memperhitungkan jumlah jam kerja dan berbagai biaya yang
diperlukanUntuk memilih prioritas-prioritas yang paling penting
guna menentukan: jumlah program dan waktu yang diperlukan
guna melaksanakan segenap programPRyang telah diprioritaskan
tersebut.Untuk menentukan kesiapan atau kelayakan pelaksanaan
berbagai upaya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu
sesuai jumlah dan kualitas: personel yang ada, daya dukung dari
berbagai peralatan fisik seperti alat-alat kantor mesin cetak,
kamera, kendaraan serta anggaran dana yang tersedia.

8. c. Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja program dan kegiatan SKPD dan K/L serta
rencana pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
Pada bagian rencana kerja berisikan informasi mengenai visi, misi,
tujuan, kebijakan, program, hasil yang diharapkan, kegiatan, serta
output yang diharapkan. Sedangkan pada bagian anggaran
berisikan informasi mengenai biaya untuk masing-masing program
dan kegiatan untuk tahun yang direncanakan yang dirinci menurut
jenis belanja, prakiraan maju untuk tahun berikutnya, serta sumber
dan sasaran pendapatan SKPD. Kaitannya dengan Pelayanan
Publik digital adalah bahwa dalam proses penyusunan Rencana
Kegiatan anggaran berkaitan dengan pelayanan public harus
mempertimbangkan bentuk pelaksanaan pelayanan public yang
berbais digitalisasi
d. Manajemen Pengawasan
Pengawasan dalam Manajemen suatu organisasi/ perusahaan
memiliki peranan penting baik pengawasan internal maupun
eksternal. Melalui aktivitas pengawasan diharapkan dapat segera
diketahui apabila terjadi penyimpangan dalam manajemen
organisasi yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah
ditentukan. Termasuk didalamnya adalah bagaimana melakukan
pengawasan teerhadap mutu dari produk layanan dimulai dari
perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi terhadap hasil
dari layanan yang diberikan kepada public.
Kedepan guna menjawab tantangan dunia menghadapi revolusi
industri 4.0 ini, penerapan e-governmentdalam maka pelaksanaan
pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan public sudah
seharusnya dalm bentuk digitalisasi Maka salah satu upaya dalam
meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap layanan
kepada public adalah melalui system digitalisasi. Dengan
perkembangan teknologi dan informasi maka program dan
kegiatan diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Hasil laporan
pengawasan tidak lagi disimpan secara manual namun semuanya
sudah bentuk digitalisasi sehingga memudahkan untuk
menemukan bila diperlukan
e. Pengendalian pelaksanaan Kegiatan
Pengendalian pelaksanaan kegiatan diera sekarang sudah dituntu
untuk mengembangkan model digitalisasi dengan melakukan
pemantauan mulai dari perencanaan sampai pada evaluasi
kegiatan pelayanan publik.
Dengan penerapan digilisasi dalam pengendalian maka dengan
mudah dan cepat pejabat yang berwenang untuk mengambil
langkah dalam upayameluruskan pelaksanaan kegiatanpelayanan
publik.