3. Dadang Solihin
Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari
University of Colorado at Denver, USA ini adalah Rektor Universitas Darma Persada
(Unsada) Jakarta Masa Bakti 2015 - 2018.
Selama 30 tahun berkarir di Bappenas sejak awal 1988, Dadang Solihin pernah
menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini
sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah,
Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.
Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan
XXIX tahun 2010 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan peserta terbaik
Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan
Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi
Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.
Sejak 2015 ia dipercayai menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan
Nasional Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI), sejak 2016 ia menduduki posisi
sebagai salah satu Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Alumni Resimen
Mahasiswa Indonesia (IARMI), dan pada awal 2019 diangkat oleh Gubernur DKI
sebagai anggota Dewan Riset Daerah DKI periode 2018-2022.
Personal Contact
@dadangsol
Dadang Solihin
0812-9322-202
dadangsol@gmail.com
dadang-solihin.blogspot.co.id
Slideshare: Dadang Solihin
3dadang-solihin.blogspot.co.id
4. M A T E R I
• Visi-Misi Anies-Sandi
• Kegiatan Strategis Daerah
• Anggota DRD DKI 2018-2022
• Maksud, Tujuan, dan Tupoksi
• Peran DRD
• Organisasi DRD
• Struktur Organisasi DRD
• Keanggotaan
• Mekanisme Kerja
• 5 Langkah Optimalisasi DRD DKI
dadang-solihin.blogspot.co.id
Sumber:
• SK Gubernur DKI No. 143/2019 tentang Anggota DRD Periode 2018-2022
• Keputusan Gubernur DKI No. 1042/2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah
• Peraturan Gubernur DKI No. 131/2014 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah
• Agenda Riset Nasional 2016-2019 Dewan Riset Nasional
• Panduan Pembentukan Penyelenggaraan DRD, Kementerian Negara Riset dan Teknologi & Dewan Riset Nasional Tahun 2007 4
5. VISI ANIES-SANDI
Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya
yang warganya terlibat dalam mewujudkan
keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan
bagi semua.
dadang-solihin.blogspot.co.id 5
6. MISI ANIES-SANDI
Menjadikan Jakarta
kota aman, sehat,
cerdas, berbudaya,
dengan memperkuat
nilai-nilai keluarga
dan memberikan
ruang kreativitas
melalui
kepemimpinan yang
melibatkan,
menggerakan dan
memanusiakan.
Menjadikan Jakarta kota
memajukan
kesejahteraan umum
melalui terciptanya
lapangan kerja,
kestabilan dan
keterjangkauan
kebutuhan pokok,
meningkatnya keadilan
sosial, percepatan
pembangunan
infrastruktur, kemudahan
investasi dan berbisnis,
serta perbaikan
pengelolaan tata ruang.
Menjadikan Jakarta
tempat wahana
aparatur negara yang
berkarya, mengabdi
dan melayani, serta
menyelesaikan
berbagai
permasalahan kota
dan warga, secara
efektif, meritokratis,
dan berintergritas.
Menjadikan Jakarta
kota yang lestari,
dengan
pembangunan dan
tata kehidupan yang
memperkuat daya
dukung lingkungan
dan sosial.
Menjadikan Jakarta
Ibu Kota yang
dinamis sebagai
simpul kemajuan
Indonesia yang
bercirikan keadilan,
kebangsaan dan
kebhinekaan.
dadang-solihin.blogspot.co.id
6
12. ANGGOTA DRD DKI 2018-2022
dadang-solihin.blogspot.co.id
1. Hem Susetyo, S.H., L.L.M.,
M.Si., Ph.D.
2. Drs. Eman Sulaeman
Nasim, M.H.
3. Prof. Dr. Nurul Taufiqu
Rochman, B.Eng., M.Eng,
Ph.D.
4. H. Faransyah Agung Jaya,
S.E., M.S.F.
5. Mohamad Soleh
Nurzaman, S.E., MIDEc.,
Ph.D.
6. dr. Eddi Junaidi, Sp.O.G.,
S.H., M.Kes.
7. Sunarsip, Ak., M.E.
8. Prof. Kemas Ridwan
Kurniawan, S.T., M.Sc.,
Ph.D.
9. Dr. Djoni Hartono
10. Joko Adianto, S.T.,M.Ars.,
Ph.D.
11. Ir. Emir Riza Avialda,
M.B.A.
12. Dr. H. Dadang Solihin,
S.E., M.A.
13. Adhamaski Pangeran, S.T.
14. Khoirunurrofik, Ph.D.
15. Prof.dr.Pratiwi Pujilestari
Sudarmono, Ph.D.,
Sp.M.K.(K)
16. Roestiandi Tsamanov
17. Sukma Widyanti, M.Si.
18. Anang Kelanajaya
Umaedi, S.E., Ak., M.B.A.
19. Suwardi Hagani, S.S.
20. Gilang Satriya Adhi
Utama, S.Si., M.B.A.
21. Arie Mufti, S.T.
22. Dr. Ir. Ady Rizalsyah
Thahir, M.A.
23. Ubaidillah, S.P., M.S.E.
24. Ibnu Tadji H. Nurwendo
25. Erick Yusuf
26. Berly Martawardaya, S.E.,
M.Sc.
27. Dr. Chotib, M.Si.
28. Drs. Isroil Samihardjo,
M.Def.Stud.
29. Andi Rahmah, S.T.; M.T.
30. Iwan Setiawan
31. Dr. Ir. Aisa Dokmauly
Toblng, M.Sc., M.CP.
32. Ir. Muhammad Fausal
Kahar
33. Teddy Rionald Bachtiar,
S.T.
34. Dr. Ir. Jaizuluddin
Mahmud, M.T
35. Dr. Ing. Widodo Setiyo
Pranowo, S.T., lVI.Si.
36. Ir. Priyadi Priyautarna
Ignatius, M.Si.
37. Dr. Ir. Susy Yunia R. Sanie
Herman, M.Si.
12
13. Maksud, Tujuan, dan Tupoksi
FungsiTugas
Pokok
TujuanMaksud
• Memberdayakan Lembaga
Kelitbangan dan kegiatan
Iptek serta kebijakan
penelitian dan
pengembangan yang ada
di daerah, serta
• Memperkuat penguasaan
Iptek dan merumuskan
masukan bagi penyusunan
kebijakan dan prioritas
pembangunan daerah
sebagai instrumen untuk
meningkatkan daya saing.
• Menstimulasi,
memfasilitasi serta
mensinergikan unsur
kelembagaan dan
kegiatan, sumber
daya dan jaringan
Iptek di daerah
• Dalam rangka
merumuskan
masukan bagi
penyusunan
kebijakan dan
prioritas
pembangunan
daerah.
• Memberdayakan kegiatan
riset dan Iptek dalam
rangka mendukung
kegiatan pembangunan di
daerah.
• Memberikan masukan
kepada Pemerintah
Daerah dalam menyusun
arah, prioritas, serta
kerangka kebijakan
pembangunan daerah,
serta
• Mendukung Pemerintah
Daerah dalam melakukan
koordinasi pembangunan
dengan daerah lain, baik
diminta ataupun tidak
secara berkala.
Memberikan masukan kepada
Pemerintah Provinsi berupa:
• Pemetaan kebutuhan iptek dan
kabutuhan pembangunan
strategis;
• Mencari, memenuhi,
merumuskan kebijakan dan arah
pembangunan iptek dan bidang
strategis sesuai dengan potensi
keunggulan yang dimiliki;
• Menentukan prioritas utama dan
peringkat kepentingan
permasalahan riset, iptek dan
pembangunan strategis; dan
• Pemantauan, penilaian, evaluasi
terhadap arah kebijakan iptek
dan pembangunan strategis.
dadang-solihin.blogspot.co.id 13
14. Peran DRD
Researcher
Memberdayakan kegiatan riset
dalam rangka mendukung kegiatan
pembangunan:
• Mempromosikan kegiatan riset;
• Membimbing;
• Membina;
• Memberikan apresiasi;
• Membangkitkan minat;
• Menciptakan iklim yang
kondusif;
• Menstimulasi.
Ilmuwan
• Penjajagan untuk menguji
pelaksanaan kebijakan iptek dan
kebijakan pembangunan; dan
• Pendukung moral untuk
mendukung kebijakan dan
pelaksanaannya yang
mengedepankan permasalahan
strategis dan penguasaan iptek
yang perlu diprioritaskan.
Kelompok
Pakar
• Mencarikan alternatif
pemecahan terhadap
permasalahan dan isu strategis
yang dihadapi daerah; dan
• Secara proaktif memberikan
saran/gagasan pengembangan
potensi daerah yang
berpeluang untuk
meningkatkan pendapatan
daerah, kesejahteraan dan
pelayanan masyarakat.
Sebagai
dadang-solihin.blogspot.co.id 14
15. Organisasi DRD
dadang-solihin.blogspot.co.id
Ketua DRD
• Membina, mengawasi dan mengendalikan anggota dan badan kelengkapan DRD dalam
melaksanakan tugasnya, menetapkan prosedur yang berkaitan dengan tata kerja dan tata
tertib DRD, menetapkan rencana dan program kerja, menetapkan pedoman pelaksanaan
kegiatan, memimpin rapat pleno DRD, memimpin rapat kerja DRD;
• Memetakan kebutuhan iptek dan pembangunan strategis serta menyusun rencana kerja;
• Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan;
• Memimpin rapat pleno DRD, rapat badan pekerja DRD;
• Menjalih serta menyelenggarakan kerja sama DRD dengan mitra kerjanya; dan
• Mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program DRD.
Staf Senior
• Membantu pelaksanaan tugas dari
unsur pimpinan DRD, serta
• Membantu kelancaran tugas
kesekretariatan dan tata kelola DRD
yang transparan dan akuntabel.
Sekretaris
• Menyiapkan agenda dan
pelaksanaan sidang DRD;
• Menyusun laporan pelaksanaan
kegiatan DRD; dan
• Melaksanakan tugas lain yang
ditetapkan oleh ketua DRD.
Wakil Ketua
• Membantu ketua dalam
mengoordinasikan kegiatan DRD;
• Mewakili ketua bila yang bersangkutan
berhalangan hadir; dan
• Melaksanakan tugas lain yang
ditetapkan oleh ketua DRD.
15
16. Organisasi DRD
dadang-solihin.blogspot.co.id
Badan
Pekerja
• Menyusun tata tertib DRD;
• Menyusun rencana dan prograrn
kerja DRD;
• Menyiapkan bahan dan
menindaklanjuti hasil rapat pleno;
• Menyusun agenda riset daerah; dan
• Membentuk Panitia Ad hoc.
Komisi Teknis
• Pemetaan kebutuhan iptek dan pembangunan
strategis ;
• Merumuskan kebijakan dan arah pembangunan
iptek dan arah pembangunan strategis sesuai
dengan potensi unggulan yang dimiliki;
• Menentukan prioritas utama dan peringkat
kepentingan permasalahan riset, iptek dan
pembangunan strategis;
• Pemantauan dan evaluasi terhadap
implementasi kebijakan iptek dan kebijakan
pembangunan strategis;
• Pemecahan permasalahan yang dihadapi
daerah;
• Memberi saran/gagasan pengembangan
potensi daerah yang berpeluang untuk
meningkatkan pendapatan daerah; dan
• Mendukung pelaksan kebijakan yang
mengedepankan penguasaan iptek.
Sekretariat
• Memberikan dukungan teknis dan
pelayanan keadministrasian.
• Mengoordinasikan administrasi operasional
dan pembiayaan;
• Melaksanakan pembinaan dan pengawasan
pengelolaan administrasi; dan
• Mernbantu penyelenggaraan kerja sama
DRD dengan mitra kerjanya.
• Kepala Sekretariat DRD adalah unsur
Bappeda yang dilengkapi dengan beberapa
Staf Sekretariat yang bukan Anggota DRD.
Panitia Ad hoc
• Melaksanakan rapat-rapat teknis
sesuai kebutuhan;
• Menganalisis dan merumuskan solusi
terhadap masalah-masalah aktual di
daerah;
• Menyusun pedoman, prosedur dan
mekanisme kerja DRD; dan
• Melaksanakan tugas lain yang
ditetapkan oleh badan pekerja DRD.
Sidang dan Rapat
• Sidang dan Rapat bersifat tertutup dan
terbuka.
• Rapat Pleno merupakan sidang tertinggi;
• Rapat Komisi;
• Rapat Pimpinan;
• Rapat Pimpinan yang diperluas; dan
• Rapat Panitia Ad hoc. 16
18. Keanggotaan
Masa Bakti
• Jumlah Anggota DRD ditetapkan oleh sidang pleno stakeholder sesuai
dengan kebutuhan dan kondisi daerah didasarkan pada keterwakilan
dari unsur Pemerintah Provinsi, Kelembagaan Iptek Daerah,
Masyarakat.
• Masa Bakti Anggota DRD adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih atau
diangkat kembali sesuai kebutuhan.
• Keanggotaan DRD dapat berakhir apabila Anggota DRD tersebut
berakhir masa jabatan, meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak
melaksanakan tugasnya, dinyatakan bersalah telah melakukan tindak
pidana berdasar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap.
• Anggota DRD harus menandatangani surat pernyataan kesediaan
menjadi Anggota DRD.
• Kepala Bidang Penelitian dan Statistik (atau sebutan lainnya) Bappeda
menjadi anggota DRD ex officio.
• Secara ex officio Ketua DRD merupakan Anggota Dewan Risel
Nasional.
Kriteria
• Anggota DRD diangkat dengan Keputusan Gubernur melalui
proses seleksi.
• Anggota DRD adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi
kriteria sebagai berikut :
1. Memiliki intelektualitas, reputasi keilmuan dan integritas
yang tinggi;
2. Memiliki dedikasi dan konsistensi dalam memajukan iptek
untuk pembangunan;
3. Memiliki komitmen terhadap visi dan misi serta pemecahan
permasalahan pembangunan di daerah; dan
4. Mewakili stakeholder dari unsur-unsur pemerintah daerah
dan kelembagaan iptek daerah yaitu perguruan tinggi,
lembaga litbang, badan usaha, Lembaga Penunjang dan
Masyarakat.
dadang-solihin.blogspot.co.id 18
19. Mekanisme Kerja
Pedoman
Prosedur
• Pedoman prosedur
DRD merupakan
dokumen yang
dijadikan acuan
untuk pembuatan
Pedoman Kerja
DRD yang berisi
petunjuk teknis
secara rinci
mengenai tata cara
pelaksanaan suatu
pekerjaan.
• Ketentuan lebih
lanjut mengenai
pedoman dan
prosedur akan
diatur olen DRD.
Pelaporan
• Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
DRD dapat mengadakan hubungan kerja
secara fungsional dengan instansi lain.
• DRD berkewajiban menyampaikan
laporan pelaksanaan kegiatan, laporan
tahunan, serta laporan
pertanggungjawaban akhir masa tugas
kepada Gubernur paling lambat 1 (satu)
bulan sebelum masa tugas berakhir.
• DRD dapat pula menyampaikan laporan
pelaksanaan kegiatan secara triwulanan
dan dalam hal-hal tertentu dapat
dimintakan hasil riset, kegiatan, analisis
serta kebutuhan pemecahan masalah
mendesak dengan menggunakan
justifikasi profesi (professional judgement).
Akuntabilitas
• Keputusan tertinggi DRD berada pada rapat pleno DRD.
• Ketua DRD bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala
Bappeda.
• Wakil Ketua bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua
DRD.
• Sekretaris bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua
DRD.
• Kepala Sekretariat bertanggung jawab secara fungsional kepada
Ketua DRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada
Kepala Bappeda.
• Staf Senior bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua
DRD.
• Ketua Komisi Teknis bertanggung jawab secara fungsional
kepada Ketua DRD.
• Ketua Badan Pekerja bertanggung jawab secara fungsional
kepada Ketua DRD.
• Ketua Panitia Ad hoc bertanggung jawab secara fungsional
kepada Ketua Badan Pekerja.
dadang-solihin.blogspot.co.id 19
20. 5 LANGKAH OPTIMALISASI DRD DKI
Penyusunan Pedoman
Prosedur DRD DKI
Prosedur Tata Kerja DRD
1.Prosedur Pembuatan
Produk DRD
2.Prosedur Proses Adopsi
3.Prosedur Pemecahan
Permasalahan Aktual
Daerah
4.Prosedur Mekanisme
Hubungan Kerja DRD
dengan Instansi Terkait
Daerah
Prosedur Tata Tertib DRD
1.Prosedur Organisasi DRD
2.Prosedur Keanggotaan DRD
3.Prosedur Pengambilan
Keputusan DRD
4.Prosedur Keuangan dan
Administrasi
Perumusan Key Performance
Indicators DRD DKI
1. Program/Kegiatan
2. Output
3. Outcome
4. Baseline 2018
5. Target Kinerja 2018-2022
1
2
dadang-solihin.blogspot.co.id 20
21. Perumusan
Produk DRD DKI
Produk DRD
1. Tata Kerja DRD DKI
2. Tata Tertib DRD DKI
3. Analisis Kebutuhan Stakeholders
4. Kebijakan Strategis IPTEK DKI
5. Agenda Riset DKI
6. Pemetaan Kegiatan Riset DKI
Pelaporan & Publikasi
Produk DRD DKI
Publikasi
1.Hard Copy
2.Soft Copy (on-line)
3
4
Pemanfaatan
Produk DRD DKI
5
2. Dapat diakses oleh pihak-pihak yang diberikan
kewenangan untuk itu sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
3. Dapat diadopsi menjadi Keputusan atau Kebijakan
Pemerintah Daerah.
4. Dapat didiseminasikan dan disosialisasikan kepada
pihak-pihak terkait melalui berbagai forum dan media,
baik elektronik maupun non elektronik.
1. Produk DRD yang
berupa dokumen perencanaan, merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen
Perencanan Pembangunan Daerah.
Pelaporan
1.Gubernur DKI
2.Kepala Bappeda
dadang-solihin.blogspot.co.id 16
22. I.A. PEDOMAN PROSEDUR TATA KERJA DRD DKI
• Prosedur mekanisme hubungan kerja antara DRD dengan instansi pusat maupun daerah (termasuk dengan Perguruan Tinggi dan
dunia usaha) memuat posisi dan peran DRD dalam pembangunan IPTEK daerah.
• Dengan posisi dan peran DRD yang jelas, maka penyelenggaraan kegiatan DRD akan memberikan kontribusi yang optimal dalam
pelaksanaan pembangunan IPTEK daerah.
01
Pedoman Prosedur Pembuatan Produk DRD
• Proses pembuatan produk DRD dilakukan berdasarkan Metode Kerja dan Pelaksanaan Pekerjaan tertentu.
• Penyusunan Metode Kerja dapat dilakukan berdasarkan pendekatan yang dikembangkan sesuai dengan lingkup perma-salahan
yang dihadapi dalam pelaksanaan Tupoksi DRD.
• Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan mengikuti prosedur, pendekatan dan metode kerja yang telah ditetapkan.
02
Pedoman Prosedur Proses Adopsi
• Proses adopsi terhadap produk DRD diawali dengan proses pelaporan Panitia Ad Hoc kepada Badan Pekerja DRD.
• Selanjutnya dilakukan proses verifikasi dan persetujuan (sanctioning) untuk menguji ketepatan laporan tersebut dalam Rapat
Badan Pekerja DRD dan Rapat Paripurna DRD.
• Dalam Rapat Paripurna diputuskan untuk menerima atau menolak mengadopsi laporan tersebut menjadi produk DRD.
03
Pedoman Prosedur Pemecahan Permasalahan Aktual Daerah
• Prosedur ini sama dengan Prosedur Pembuatan Produk DRD sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang diawali dengan
pembentukan Panitia Ad Hoc oleh Badan Pekerja DRD.
04
Pedoman Prosedur Mekanisme Hubungan Kerja DRD dengan Instansi Pusat/Daerah
dadang-solihin.blogspot.co.id
22
23. I.B. PEDOMAN PROSEDUR TATA TERTIB DRD DKI
• Pedoman ini memuat tata cara pengajuan dan pertangggungjawaban biaya yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan
DRD mengingat sumber pendanaan DRD dapat berasal dari APBD maupun non APBD.
• Penggunaan/alokasi dana APBD bagi penyelenggaraan kegiatan DRD sebagai organisasi non struktural di lingkungan Pemerintah
Daerah perlu ditetapkan agar penggunaan dana APBD tersebut akuntabel dan transparan sehingga dapat
dipertanggungjawabkan ke publik.
01
Pedoman Prosedur Organisasi DRD
• Prosedur ini memuat kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, hubungan kerja, serta hak dan kewajiban masing-masing organware
organisasi DRD, yakni Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Badan Pekerja, Komisi Teknis dan Panitia Ad Hoc.
02
Pedoman Prosedur Keanggotaan DRD
• Prosedur ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan keanggotaan DRD, antara lain kriteria anggota, rekruitmen anggota,
pengembangan kompetensi anggota, masa bakti keanggotaan, pemberhentian dan penggantian keanggotaan, perwakilan
anggota DRD dalam keanggotaan DRN.
03
Pedoman Prosedur Pengambilan Keputusan DRD
• Prosedur ini memuat tata cara pengambilan keputusan DRD melalui sidang/rapat pada Komisi Teknis, Panitia Ad Hoc, Badan
Pekerja dan Rapat Paripurna DRD.
• Prosedur ini juga memuat tata cara pembuatan dan penetapan keputusan pimpinan DRD menjadi produk hukum yang berlaku di
lingkungan DRD.
04
Pedoman Prosedur Keuangan dan Administrasi
dadang-solihin.blogspot.co.id
18
24. II. KEY PERFORMANCE INDICATORS DRD DKI
No
Program/
Kegiatan
Output Outcome Baseline 2018
Target Kinerja
2018-2022
1. Penyusunan
Tata Kerja
DRD
Dokumen:
1. Pedoman Prosedur Pembuatan Produk
DRD
2. Pedoman Prosedur Proses Adopsi
3. Pedoman Prosedur Pemecahan
Permasalahan Aktual Daerah
4. Pedoman Prosedur Mekanisme
Hubungan Kerja DRD dengan Instansi
Pusat/Daerah.
Tata Kerja DRD
terkelola dengan
baik.
4 buah dokumen
Tata Kerja DRD
dipublikasi dan
dimanfaatkan.
Setiap tahun
output dievaluasi
dan
disempurnakan
(continuous
improvement,
kaizen).
2. Penyusunan
Tata Tertib
DRD
Dokumen:
1. Pedoman Prosedur Organisasi DRD
2. Pedoman Prosedur Keanggotaan DRD
3. Pedoman Prosedur Pengambilan
Keputusan DRD
4. Pedoman Prosedur Keuangan dan
Administrasi
Tata Tertib DRD
terkelola dengan
baik.
4 buah dokumen
Tata Tertib DRD
dipublikasi dan
dimanfaatkan.
Setiap tahun
output dievaluasi
dan
disempurnakan
(continuous
improvement,
kaizen).
dadang-solihin.blogspot.co.id
19
25. II. KEY PERFORMANCE INDICATORS DRD DKI
No
Program/
Kegiatan
Output Outcome Baseline 2018
Target Kinerja
2018-2022
3. Analisis
Kebutuhan
Stakeholders
Dokumen yang berisi:
1. Solusi permasalahan yang dihadapi
Pemda dalam pembangunan daerah.
2. Kebijakan litbang dan prioritasnya
sesuai dengan kebutuhan industri.
3. Pemanfaatan IPTEK yang secara
signifikan meningkatkan kesejahteraan.
Percepatan
inovasi daerah
terdukung.
Dokumen Analisis
Kebutuhan
Stakeholders
dipublikasi dan
dimanfaatkan.
Setiap tahun
output dievaluasi
dan
disempurnakan
(continuous
improvement,
kaizen).
4. Perumusan
Kebijakan
Strategis
IPTEK Daerah
Dokumen Kebijakan Strategis IPTEK
Daerah yang berisi rumusan yang
mengacu pada Kebijakan Strategis
Pembangunan Nasional IPTEK
Kebutuhan
kebijakan
strategis IPTEK
daerah
terpenuhi.
Dokumen
Kebijakan
Strategis IPTEK
Daerah
dipublikasi dan
dimanfaatkan.
Setiap tahun
output dievaluasi
dan
disempurnakan
(continuous
improvement,
kaizen).
dadang-solihin.blogspot.co.id
20
26. II. KEY PERFORMANCE INDICATORS DRD DKI
No
Program/
Kegiatan
Output Outcome Baseline 2018
Target Kinerja
2018-2022
5. Perumusan
Agenda Riset
Daerah 2018-
2022
Dokumen yang berisi rumusan prioritas
penelitian, pengembangan, dan rekayasa
IPTEK daerah.
1. Kebutuhan
dukungan
IPTEK dalam
pembangunan
daerah
terpenuhi.
2. Peningkatan
jumlah HAKI
DKI (Paten,
Desain
Industri,
Merek).
1.Dokumen
Agenda Riset
Daerah 2018-
2022 dipublikasi
dan
dimanfaatkan
2.Data HAKI DKI
2018.
Setiap tahun
output dievaluasi
dan
disempurnakan
(continuous
improvement,
kaizen).
dadang-solihin.blogspot.co.id 21
27. II. KEY PERFORMANCE INDICATORS DRD DKI
No
Program/
Kegiatan
Output Outcome Baseline 2018
Target Kinerja
2018-2022
6. Pemetaan
Kegiatan
Riset Daerah
Dokumen yang berisi:
1. Hasil analisis kemampuan IPTEK serta
pertumbuhan kapasitas sarana IPTEK
dibandingkan dengan kondisi pada
skala nasional dan internasional.
2. Gambaran dinamika IPTEK daerah sesuai
dengan perkembangan yang terjadi,
baik dalam lingkup nasional maupun
internasional.
Kebutuhan
positioning
kegiatan riset
daerah dalam
lingkup nasional
maupun
internasional
terpenuhi.
Dokumen
Pemetaan
Kegiatan Riset
Daerah
dipublikasi dan
dimanfaatkan.
Setiap tahun
output dievaluasi
dan
disempurnakan
(continuous
improvement,
kaizen).
dadang-solihin.blogspot.co.id 22
28. III. PERUMUSAN PRODUK DRD DKI
Tata Tertib dan Tata Kerja DRD
Produk ini digunakan sebagai acuan kerja
DRD.
Kebijakan Strategis IPTEK Daerah
Perencanaan pembangunan dan penerapan IPTEK
di suatu daerah dalam pelaksanaannya mengacu
pada Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional
IPTEK yang disusun dan dirumuskan dalam
Kebijakan Strategis Pembangunan IPTEK Daerah.Analisis Kebutuhan Stakeholders
• DRD melakukan demand support transaction secara alamiah dengan stakeholders di
lingkungannya, artinya ada transaksi untuk memenuhi kebutuhan stakeholders.
• Isi dari transaksi dapat berupa:
a. Solusi pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi Pemda dalam melaksanakan pembangunan daerah. Dalam konteks ini,
Pemda dapat mengalokasikan biaya pendanaan dari anggaran daerah;
b. Kebijakan litbang dan prioritasnya sesuai dengan kebutuhan industri. Dalam konteks ini, industri menyediakan dana penelitian dan
informasi kebutuhannya;
c. Hasil kerja DRD yang secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat , misalnya melalui pemanfaatan IPTEK. Masyarakat
dapat mendukung DRD melalui DPRD dengan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dimaksud melalui APBD;
d. Berbagai hal yang bermanfaat dapat diberikan oleh angota DRD sebagai warga masyarakat yang juga dapat bertindak sebagai
stakeholders. Dalam konteks ini diperlukan pengadopsian dan pemberian legitimasi atas berbagai gagasan yang diajukan tersebut.
• Produk ini digunakan untuk mendukung percepa-tan
inovasi daerah.
dadang-solihin.blogspot.co.id 23
29. III. PERUMUSAN PRODUK DRD DKI
Agenda Riset Daerah
• Agenda Riset Daerah merupakan rumusan
prioritas penelitian, pengembangan, dan
rekayasa IPTEK daerah untuk memenuhi
kebutuhan dukungan IPTEK dalam
pembangunan daerah.
• Agenda Riset Daerah adalah dokumen produk
DRD yang berlaku untuk kurun waktu tertentu,
dan harus selalu dimutakhirkan secara terus
menerus sesuai dengan perkembangan yang
terjadi.
• Produk ini ditawarkan kepada para pelaku
IPTEK di daerah dan dijadikan panduan dalam
perencanaan kegiatan penelitian,
pengembangan serta perekayasaan IPTEK yang
dilakukan untuk keperluan pembangunan
daerah.
Pemetaan Kegiatan Riset Daerah
• Produk ini merupakan hasil analisis berbagai
aspek kemampuan IPTEK serta pertumbuhan
kapasitas sarana IPTEK dibandingkan dengan
kondisi pada skala nasional dan internasional.
• Pemetaan kegiatan IPTEK yang dilakukan secara
terus menerus akan menghasilkan gambaran
dinamika IPTEK daerah sesuai dengan
perkembangan yang terjadi, baik dalam lingkup
nasional maupun internasional.
dadang-solihin.blogspot.co.id
24
30. IV. PELAPORAN & PUBLIKASI PRODUK DRD DKI
25dadang-solihin.blogspot.co.id
31. IV. PELAPORAN & PUBLIKASI PRODUK DRD DKI
26dadang-solihin.blogspot.co.id
32. V. PEMANFAATAN PRODUK DRD DKI
Produk DRD dapat didiseminasikan dan disosialisasikan kepada pihak-
pihak terkait melalui berbagai forum dan media, baik elektronik
maupun non elektronik.
Produk DRD yang berupa dokumen perencanaan, merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah.
Produk DRD disimpan dalam pangkalan data (d-Base) sehingga dapat
diakses oleh pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk itu sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
Produk DRD, setelah dilakukan peninjauan ulang, penyesuaian, serta
penyempurnaan, dapat diadopsi menjadi Keputusan atau Kebijakan
Pemerintah Daerah.
dadang-solihin.blogspot.co.id 27