TUGAS MATA KULIAH PEREKONOMIAN INDONESIA

1. C H A R I S M A A L M A ’ A A R I J
5 V- M A
Sejarah Perekonomian
Indonesia

2. A. Masa pra kolonialisme (sebelum tahun 1600)
Dinamika perekonomian Indonesia pada masa
sebelum penjajahan dimulai dari jaman pra-sejarah
sampai dengan masuknya kolonialisme di Indonesia.
Atas dasar hal itu, maka dinamika perekonomian
Indonesia sejalan dengan perkembangan kehidupan
bangsa Indonesia yang diwujudkan melalui
keberadaan kerajaan yang ada di nusantara. Posisi
gografis dimana pusat kerajaan berada beragam dan
berakibat pada keragaman corak aktivitas
perekonomiannya

3. B. Masa penjajahan Portugis (1509-1659)
Perjalanan historis Portugis dalam menjajah
Indonesia dimulai dengan ekspedisi eksplorasi yang
dikirim dari Malaka yang baru ditaklukan dalam
tahun 1512. Bangsa Portugis merupakan bangsa
Eropa pertama yang tiba dikepulauan yang sekarang
menjadi Indonesia, dan mencoba untuk menguasai
sumber rempah-rempah yang berharga dan untuk
memperluas usaha misionaris Katolik Roma.

4. C. Masa Monopoli VOC (1602-1942)
Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1602. Hal
itu dilakukan dengan memanfaatkan perpecahan
diantara kerajaan-kerajaan kecil yang telah
menggantikan Majapahit. Satu-satunya yang tidak
terpengaruh adalah Timor Portugis, yang tetap
dikuasai Potugal hingga 1975 ketika bertintegrasi
menjadi propinsi Indonesia bernama Timor Timur.

5. Penjajahan Belanda belangsung kurang lebih selama
350 tahun, 3,5 abad. Dibentukya Vereenigde Oost-
Indische Compagnie (VOC) adalah satu kebijakan
dalam bidang ekonomi yang dilakukan Belanda.
VOC menguasai perdagangan, sehingga kewenangan
dimiliknya, seperti mencetak uang, menyatakan
perang dan damai, membuat angkatan bersenjata
sendiri, dan membuat perjanjian dengan raja-raja.
Pada tahun 1795 VOC dibubarkan karena dianggap
gagal dalam mengekspolarasi kekayaan Hindia
Belanda (Indonesia).

6. D. Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)
durasi penjajahan Jepang di Indonesia tidak berlangsung
lama, karena hanya berjalan hingga sekitar tahun 1945.
Secara besar penjahan Jepang di Indonesia diawali pasa
bulan juni 1942. Bulan Maret 1945 Jepang membentuk
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI). Pertemuan pertamanya pada bulan
Mei, Soepomo membicarakan integrasi nasional dan
melawan individualisme perorangan. Pada 9 Agustus
1945 Soekarno, Hatta dan radjiman Widioningrat
diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal
Terauchi.
Kebijakan ekonomi pada jaman penjajahan Jepang,
terdiri atas :
1. Perluasan Areal Persawahan
2. Pengawasan Pertanian Dan Perkebunan.

7. E. Masa Orde Lama ( 1945 – 1967 )
Perekonomian Indonesia pada masa orde lama perlu
dicermati karena pada masa tersebut, Indonesia
merupakan Negara yang baru saja merdeka. Dalam
masa ini, perkembangan perekonomian dibagi
dalam 3 (tiga) masa, yaitu :
1. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
2. Masa kemerdekaan (1945-1950)
3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

8. 1. Masa Kemerdekaan ( 1945 – 1950 )
Keadaan ekonomi pada masa awal kemerdekaan dapat
dibilang sangat tidak menggembirakan. Hal itu terjadi
karena adanya inflasi yang disebabkan oleh beredarnya
lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali.
Oktober 1946 Pemerintah RI mengeluarkan ORI (Oeang
Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang,
namun adanya blockade ekonomi oleh Belanda dengan
menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan
kekosongan kas Negara. Akibatnya Negara berada dalam
kondisi krisis keuangan dan kondisi itu tentu
membahayakan bagi keberlangsungan perekonomian
Indonesia pada saat itu.

9. 2. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Ciri utama masa Demokrasi Liberal adalah sering
bergantinya kabinet. Hal ini disebabkan karena
jumlah partai yang cukup banyak tetapi tidak ada
partai yang memiliki mayoritas mutlak dan hal ini
kemudian membuat pada masa ini perekonomian
diserahkan sepenuhnya kepada pasar. Dampak dari
kebijakan ini akhirnya hanya memperburuk kondisi
perekonomian Indonesia.

10. 3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Demokrasi Terpimpin tidak lepas dari sosok Presiden
Soekarno, sehingga pemikiran Soekarno menjadi dasar
bagi pelaksanaan demokrasi terpimpin. Dalam pidato
beliau yang berjudul Kembali ke Rel Revolusi terbitlah
pemikiran Soekarno tentang demokrasi terpimpin.
Demokrasi Terpimpin benar-benar terjadi setelah
muncul Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Mulai saat itulah
Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin.
Akibat dari system ini berdampak pada perubahan
struktur ekonomi Indonesia yang akhirnya cenderung
berjalan melalui system etatisme, dimana dalam system
ini Negara dan aparatur ekonomi Negara bersifat
dominan serta mematikan potensi dan kreasi unit-unit
ekonomi diluar sektor Negara.

11. F. Masa Orde Baru (1967-1998)
Masa Orde Baru identik dengan masa pemerintahan
Presiden Soeharto. Dikenal beberapa tahapan
pembangunan yang menjadi agendanya. Orde Baru
mengawali rezimnya dengan menekankan pada
prioritas stabilitas ekonomi, dan politik. Program
pemerintah berorientasi pada pengendalian inflasi,
penyelamatan keuangan Negara, dan pengamanan
kebutuhan pokok rakyat. Pemerintah menerapkan
kebijakan ekonomi yang baru melalui pendekatan
demokrasi pancasila, dan secara perlahan campur
tangan pemerintah dalam perekonomian mulai
masuk.

12. G. Masa Reformasi (1998-sekarang)
Masa reformasi dianggap sebagai tonggak baru
perjalanan kehidupan bangsa Indonesia dari sisi
sosial dan politik. Muncul beberapa kebijakan yang
kemudian menjadi landasan bagi perjalanan sejarah
Bangsa Indonesia kedepan. Kebijakan yang paling
menonjol adalah adanya pergeseran pengelolaan
pemerintahan dari sentralitis menjadi desentralitis.

13. 1. Masa presiden BJ. Habibie
Salah satu tugas penting Presiden Habibie adalah
mendapatkan kembali komunitas Negara-negara
donor untuk program pemulihan ekonomi. Untuk
menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan
ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-
langkah :
1) Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi
perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit
Pengelola Aset Negara

14. 2) Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah
3) Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di
bawah Rp 10.000,00
4) Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian
masalah utang luar negeri
5) Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang
disyaratkan IMF
6) Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Shat
7) Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen

15. 2. Masa presiden Gusdur
Gus Dur memerintah dengan gaya yang agak
kontroversial. Banyak pernyataan-pernyataan yang
membuat kebingungan public sehingga berakibat
seringnya muncul perdebatan di public yang tidak
memberikan pendidikan bagi masyarakat. Gus Dur
juga gemar melakukan perjalanan ke luar negeri,
yang cenderung terkesan pemborosan. Keterbatasan
fisiknya juga mempengaruhi kinerjanya dalam
menjalankan pemerintahan.

16. 3. Masa presiden megawati soekarno putri
Mewarisi kondisi perekonomian Indonesia yang jauh
lebih buruk daripada masa pemerintahan Gus Dur
ditunjukkan dengan adanya inflasi dan rendahnya
pertumbuhan ekonomi Indonesia kurang
berkembangnya investor swasta, baik dalam negeri
maupun swasta. Selain itu, nilai tukar rupiah yang masih
fluktuatif dan indeks harga saham gabungan yang
cenderung menurun.
Salah satu masalah yang mendesak untuk dipecahkan
adalah pemulihan ekonomi. Untuk mengatasi krisis
moneter, Megawati berhasil menaikkan pendapatan per
kapita dan menurunkan kurs mata uang rupiah dibawah
Rp 10.000,00 dan untuk mengatasi korupsi dibentuklah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

17. 4. Masa presiden Susilo bambang yudhoyono
Merupakan presiden pertama yang dipilih oleh
rakyat melalui Pemilu tahun 2004 dan tahun 2009.
Pada masa jabatannya, Indonesia mengalami
sejumlah bencana alam dan menjadi tantangan
tambahan bagi Presiden yang masih bergelut dengan
upaya memulihkan kehidupan ekonomi Negara dan
kesejahteraan rakyat.

18. Kebijakan SBY yang dianggap kontroversial yaitu :
1) Kebijakan mengurangi subsidi BBM
Dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia.
Anggaran subsidi BBM dialhikan ke subsidi sector
pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang
mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2) Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan bantuan
langsung berupa uang tunai kepada masyarakat miskin
namun pada kenyataannya kebanyakan BLT tidak
sampai ke tangan yang berhak dan pembagiannya juga
banyak menimbulkan masalah sosial.