Dokumen tersebut merangkum sejarah perekonomian Indonesia sejak masa kolonial hingga masa reformasi. Mencakup periode sebelum kemerdekaan di bawah penjajahan Belanda, Inggris, dan Jepang; masa Orde Lama dan Baru; serta masa reformasi saat ini. Terdapat upaya-upaya untuk mengatasi krisis ekonomi melalui berbagai program pemerintah pada setiap masanya.
3. Masa Sebelum Kemerdekan
4 Negara yang menjajah Indonesia :
• Portugis
• Belanda
• Inggris
• Jepang
Perkembangan Indonesia tidak
banyak mengalami perubahan
5. Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC
diberi hak Octrooi, yang antara lain meliputi :
a. Hak mencetak uang
b. Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
c. Hak menyatakan perang dan damai
d. Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
e. Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja
6. Kegagalan itu nampak pada defisitnya kas VOC, yang
antara lain disebabkan oleh :
a. Peperangan yang terus-menerus dilakukan oleh
VOC dan memakan biaya besar
b. b.Penggunaan tentara sewaan membutuhkan biaya
besar
c. Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendiri
d. Pembagian dividen kepada para pemegang saham,
walaupun kas defisit
7. • Cultuurstelstel (Sistem Tanam Paksa) pada tahun 1836 atas inisiatif
Van Den Bosch tujuannya memproduksi berbagai komoditi yang
diminta di pasar dunia. System ini sangat menguntungkan Belanda,
tetapi tidak untuk masyarakat Indonesia. Karena system ini,
masyarakat Indonesia menjadi sangat menderita, karena
masyarakat Indonesia dipaksa untuk menanam tanaman komoditas
ekspor. Walau itu sangat menyiksa, tetapi ada segi positif dari
system ini, yaitu masyarakat Indonesia dapat mengenal tata cara
menanam tanaman komoditas ekspor dan masuknya ekonomi uang
di pedesaan yang memicu meningkatnya taraf hidup.
• Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal) terjadi karena adanya
desakkan kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan
nasib warga pribumi kearah yang lebih baik dengan mendorong
pemerintah Belanda mengubah kebijakkan ekonominya. Namun
bukannya menjadi lebih baik, masyarakat Indonesia malah menjadi
semakin tersiksa, terutama bagi para kuli kontrak yang tidak
diperlakukan layak.
8. INGGRIS
• Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi
yang telah hampir dua abad diterapkan oleh
Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak
tanah). Selain itu, dengan landrent, maka
penduduk pribumi akan memiliki uang untuk
membeli barang produk Inggris atau yang
diimpor dari India. Inilah imperialisme modern
yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar
untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga
menjadi daerah pemasaran produk dari negara
penjajah
9. JEPANG
• Pemerintah militer Jepang menerapkan kebijakan
pengerahan sumber daya ekonomi untuk
mendukung gerak maju Jepang dalam Perang
Pasifik. Akibatknya terjadi perombakan besar-
besaran dalam struktur ekonomi masyarakat.
Kesejahteraan merosot tajam dan terjadi bencana
kekurangan pangan, karena produksi bahan
makanan untuk memasok pasukan militer dan
produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat
tempur menempati prioritas utama
10. Masa Orde Lama
Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
• Dalam menghadapi krisis ekonomi-keuangan, pemerintah menempuh berbagai kegiatan,
diantaranya :
• Pinjaman Nasional, menteri keuangan Ir. Soerachman dengan persetujuan Badan Pekerja
Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengadakan pinjaman nasional yang akan
dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun.
• Hubungan dengan Amerika, Banking and Trade Coorporation (BTC) berhasil mendatangkan
Kapal Martin Behrman di pelabuhan Ciberon yang mengangkut kebutuhan rakyat, namun
semua muatan dirampas oleh angkatan laut Belanda.
• Konferensi Ekonomi, Konferensi yang membahas mengenai peningkatan hasil produksi
pangan, distribusi bahan makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan asing.
• Rencana Lima Tahunan (Kasimo Plan), memberikan anjuran memperbanyak kebun bibit dan
padi ungul, mencegah penyembelihan hewan-hewan yang membantu dalam pertanian,
menanami tanah terlantar di Sumatra, dan mengadakan transmigrasi.
• Keikutsertaan Swasta dalam Pengembangan Ekonomi Nasional, mengaktifkan dan mengajak
partisipasi swasta dalam upaya menegakkan ekonomi pada awal kemerdekaan.
• Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Negara Indonesia,
• Sistem Ekonomi Gerakan Benteng (Benteng Group)
• Sistem Ekonomi Ali-Baba
11. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasinya
antara lain:
• Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang
untuk mengurangi jumlah uang yang beredar
agar tingkat harga turun
• Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu
menumbuhkan wiraswasta pribumi agar bisa
berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi
nasional
• Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB,
termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
12. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Akibatnya adalah :
• Devaluasi menurunkan nilai uang dan semua
simpanan di bank diatas 25.000 dibekukan
• Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon)
untuk mencapai tahap ekonomi sosialis
Indonesia dengan cara terpimpin
• Kegagalan dalam berbagai tindakan moneter
13. Masa Orde Baru
• Pada awal orde baru, stabilitas ekonomi dan politik menjadi prioritas utama.
Program pemerintah berorintasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan
keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Setelah melihat
pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha
pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak
memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka
sistem ekonomi demokrasi pancasila.
• Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan
angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat. Pemerintah juga
berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat
KB. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara
fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis
yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang
paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah
dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama
ekonomi.
14. MASA REFORMASI
• Dimulai saat kepemimpinan presiden BJ.Habibie,
namun belum terjadi peningkatan ekonomi yang
cukup signifikan dikarenakan masih adanya
persoalan-persoalan fundamental yang
ditinggalkan pada masa orde baru, hingga
sekarang masalah-masalah yang diwariskan dari
masa orde baru masih belum dapat diselesaikan
secara sepenuhnya. Bisa dilihat dengan masih
adanya KKN, inflasi, pemulihan ekonomi, kinerja
BUMN, dan melemahnya nilai tukar rupiah yang
menjadi masalah polemik bagi perekonomian
Indonesia.
15. Masa Kepemimpinan Megawati
Soekarno Putri
Masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalalah
pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan yang
dilakukan untuk mengatasi persoalan ekonomi antara lain :
• a. Meminta penundaan utang sebesar US$ 5,8 Milyar
pada pertemuan paris Club ke-3 dan mengalokasikan
pemabayaran utang luar negri sebesar 116,3 Trilliun.
• b. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi yaitu menjual
perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan
melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-
kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Penjaualan
tersebut berhasil menaikan partumbuhan ekonomi
Indonesia menajadi 4,1%. Namun kebijakan ini menibulkan
kontroversi yaitu BUMN yang di privatisasikan dijual pada
perusahaan asing.
16. Masa kepemimpinan Bapak Susilo
Bambang Yudhoyono
• Kebijakan kontroversial pertama Presiden Yudhoyono adalah mengurangi
subsidi BBM, yang dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia.
• Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan
kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan
kesejahteraan masyrakat. Kemudian muncul pula kebijakan kontroversial
yang kedua yakni BLT bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin.
Namun kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan
pembagaiannya juga banyak menimbulkan masalah sosial. Kebijkan yang
ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah
mengandalkan pembangunan infrastruktur summit pada bulan 2006 lalu,
yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Dengan semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapakan jumlah
kesempatan kerja juga akan bertambah. Pada pertengahan bulan oktober
2006 Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF sebesar 3,2 Miliar
dolar AS. Harapan kedepannya adalah Indonesia tidak lagi mengikuti
agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri.
