Dokumen tersebut merangkum sejarah perekonomian Indonesia mulai dari masa prakemerdekaan hingga masa reformasi. Terdapat 4 masa perekonomian yaitu masa sebelum kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru, dan masa reformasi. Selain itu, dibahas pula masalah-masalah utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia seperti pengangguran dan inflasi.

1. SEJARAH PEREKONOMIAN
INDONESIA
F I N D I R I FA I ( 1 2 1 4 0 11 5 )
5 P - A K

2. I. SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA
Indonesia adalah negara yang memiliki letak geografis yang sangat strategis,
karena berada di antara dua benua (Asia dan Eropa) serta dua samudra
(Pasifik dan Hindia), sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran
perdagangan antar benua. Perdagangan saat itu mengenal sebutan jalur sutra
laut, yaitu jarur dari Tiongkok dan Indonesia yang melalui Selat Malaka
menuju ke India.
Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad
pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-
daerah di Barat (Kekaisaran Romawi). Perdagangan di masa kerajaan-
kerajaan tradisional disebut oleh Van Leur mempunyai sifat kapitalisme
politik, dimana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar.
Misalnya di masa Sriwijaya, saat perdagangan internasional dari Asia Timur
ke Asia Barat dan Eropa, mencapai zaman keemasannya. Raja-raja dan para
bangsawan mendapatkan kekayaannya dari berbagai upeti dan pajak. Tak ada
proteksi terhadap jenis produk tertentu, karena mereka justru diuntungkan
oleh banyaknya kapal yang lewat di daerah mereka.

3. SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA DAPAT
DIKELOMPOKKAN MENJADI 4 MASA, YAITU:
1. Masa Sebelum Kemerdekaan
Daya tarik Indonesia akan sumber daya alam dan rempah-rempah membuat
bangsa-bangsa Eropa berbondong-bondong datang untuk menguasai
Indonesia. Sebelum merdeka setidaknya ada 4 negara yang pernah menjajah
Indonesia, diantaranya adalah Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang.
Pada masa penjajahan Portugis, perekonomian Indonesia tidak banyak
mengalami perubahan dikarenakan waktu Portugis menjajah tidaklah lama
disebabkan kekalahannya oleh Belanda untuk menguasai Indonesia, sehingga
belum banyak yang dapat diberlakukan kebijakan.
Dalam masa penjajahan Belanda selama 350 tahun Belanda melakukan
berbagai perubahan kebijakan dalam hal ekonomi, salah satunya dengan
dibentuknya Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Belanda memberikan
wewenang untuk mengatur Hindia Belanda dengan tujuan menghindari
persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi
perusahaan imperialis lain seperti EIC milik Inggris.

4. Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain
meliputi:
a. Hak mencetak uang
b. Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
c. Hak menyatakan perang dan damai
d. Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
e. Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja

5. Hak-hak itu seakan melegalkan keberadaan VOC sebagai
“penguasa” Hindia Belanda. Namun walau demikian, tidak
berarti bahwa seluruh ekonomi Nusantara telah dikuasai VOC.
Kenyataannya, sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai
komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa,
yaitu rempah-rempah.
Namun pada tahun 1795, VOC dibubarkan karena dianggap gagal
dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu
nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara lain disebabkan
oleh :
a. Peperangan yang terus-menerus dilakukan oleh VOCdan memakan biaya
besar
b.Penggunaan tentara sewaan membutuhkan biaya besar
c.Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendiri
d.Pembagian dividen kepada para pemegang saham, walaupun kas defisit

6. 2. Masa Orde Lama
a) Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk karena inflasi
yang disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada
Oktober 1946 pemerintah RI mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai
pengganti uang Jepang. Namun adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup
pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan kas negara.

7. Dalam menghadapi krisis ekonomi-keuangan, pemerintah menempuh
berbagai kegiatan, diantaranya :
Pinjaman Nasional, menteri keuangan Ir. Soerachman dengan persetujuan Badan
Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengadakan pinjaman
nasional yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun.
Hubungan dengan Amerika, Banking and Trade Coorporation (BTC) berhasil
mendatangkan Kapal Martin Behrman di pelabuhan Ciberon yang mengangkut
kebutuhan rakyat, namun semua muatan dirampas oleh angkatan laut Belanda.
Konferensi Ekonomi, Konferensi yang membahas mengenai peningkatan hasil
produksi pangan, distribusi bahan makanan, sandang, serta status dan
administrasi perkebunan asing.
Rencana Lima Tahunan (Kasimo Plan), memberikan anjuran memperbanyak kebun
bibit dan padi ungul, mencegah penyembelihan hewan-hewan yang membantu
dalam pertanian, menanami tanah terlantar di Sumatra, dan mengadakan
transmigrasi.
Keikutsertaan Swasta dalam Pengembangan Ekonomi Nasional, mengaktifkan dan
mengajak partisipasi swasta dalam upaya menegakkan ekonomi pada awal
kemerdekaan.
Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Negara Indonesia,
Sistem Ekonomi Gerakan Benteng (Benteng Group)
Sistem Ekonomi Ali-Baba

8. b) Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Perekonomian diserahkan sepenuhnya pada pasar, padahal pengusaha pribumi masih
belum mampu bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Pada akhirnya hanya
memperburuk kondisi perekonomian Indonesia.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasinya antara lain:
 Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang untuk mengurangi jumlah uang yang beredar
agar tingkat harga turun
 Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu menumbuhkan wiraswasta pribumi agar bisa
berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional
 Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

9. c) Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem
demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme
(segalanya diatur pemerintah). Namun lagi-lagi sistem ini belum mampu memperbaiki
keadaan ekonomi Indonesia. Akibatnya adalah :
Devaluasi menurunkan nilai uang dan semua simpanan di bank diatas 25.000 dibekukan
Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis
Indonesia dengan cara terpimpin
Kegagalan dalam berbagai tindakan moneter

10. 3. Masa Orde Baru
Pada awal orde baru, stabilitas ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Program
pemerintah berorintasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan
pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana
dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan
pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka
dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi
pancasila. Ini merupakan praktek dari salah satu teori Keynes tentang campur tangan
pemerintah dalam perekonomian secara terbatas.

11. 4. Masa Orde Reformasi
Orde reformasi dimulai saat kepemimpinan presiden
BJ.Habibie, namun belum terjadi peningkatan
ekonomi yang cukup signifikan dikarenakan masih
adanya persoalan-persoalan fundamental yang
ditinggalkan pada masa orde baru. Kebijakan yang
menjadi perhatian adalah cara mengendalikan
stabilitas politik. Sampai pada masa kepemimipinan
presiden Abdurrahman Wahit, Megawati
Soekarnoputri, hingga sekarang masa
kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono
pun masalah-masalah yang diwariskan dari masa
orde baru masih belum dapat diselesaikan secara
sepenuhnya. Bisa dilihat dengan masih adanya KKN,
inflasi, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, dan
melemahnya nilai tukar rupiah yang menjadi
masalah polemik bagi perekonomian Indonesia.

12. Masa Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalalah pemulihan ekonomi dan penegakan
hukum. Kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi persoalan ekonomi antara lain :
a. Meminta penundaan utang sebesar US$ 5,8 Milyar pada pertemuan paris
Club ke-3 dan mengalokasikan pemabayaran utang luar negri sebesar
116,3 Trilliun.
b. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi yaitu menjual perusahaan
negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan
negara dari intervensi kekuatan- kekuatan politik dan mengurangi beban negara.
Penjaualan tersebut berhasil menaikan partumbuhan ekonomi Indonesia
menajadi 4,1%. Namun kebijakan ini menibulkan kontroversi yaitu
BUMN yang di privatisasikan dijual pada perusahaan asing.

13. Masa kepemimpinan Bapak Susilo
Bambang Yudhoyono
Kebijakan kontroversial pertama Presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi
BBM, yang dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM
dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang
mendukung peningkatan kesejahteraan masyrakat.
Kemudian muncul pula kebijakan kontroversial yang kedua yakni BLT bantuan
langsung tunai bagi masyarakat miskin. Namun kebanyakan BLT tidak sampai ke
tangan yang berhak, dan pembagaiannya juga banyak menimbulkan masalah sosial.
Kebijkan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah
mengandalkan pembangunan infrastruktur summit pada bulan 2006 lalu, yang
mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Dengan semakin banyak
investasi asing di Indonesia, diharapakan jumlah kesempatan kerja juga akan
bertambah. Pada pertengahan bulan oktober 2006 Indonesia melunasi seluruh sisa
hutang pada IMF sebesar 3,2 Miliar dolar AS. Harapan kedepannya adalah Indonesia
tidak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri.

14. MASALAH POKOK DALAM
PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN
INDONESIA :
A. Pengangguran
1. Pengertian Pengangguran
Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja
sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama
seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang
layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau
para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada
yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah
dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan
pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan
timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

15. 2. Jenis & Macam Pengangguran
Ø Berdasarkan Jam Kerja
Berdasarkan jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam:
Pengangguran Terselubung (Disguised Unemployment) adalah tenaga kerja yang
tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.
Setengah Menganggur (Under Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak
bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga
kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang
dari 35 jam selama seminggu.
Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) adalah tenaga kerja yang sungguh-
sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengganguran jenis ini cukup banyak
karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara
maksimal.

16. B. Inflasi
1. Pengertian Inflasi
Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga
secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang
dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang
meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan
spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.
Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata
uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya
tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan
inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi
jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-
memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan
persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga.