Pancasila dari masa ke masa

1. PANCASILA PADA MASA ORDE BARU
ANGGOTA KELOMPOK :
Rival Viana Kohar (10516043)
Mochammad Iqbal Iskandar (10516042)
Kresna Dwiyana (105160)
Fuadz Rinaldy (10516018)
Budi Wahyudi (10516009)
M. Rubbi Gustira (10516008)
Wihelmus Eggi (10516022)
M. Habibi Putra (10516003)
Rio Rezky (10516006)

2. Latar Belakang
Orde baru merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara
kekuasaan masa Sukarno (Orde Lama) dengan masa Suharto. Sebagai masa yang
menandai sebuah masa baru setelah pemberontakan Gerakan 30 September tahun
1965. Orde baru lahir sebagai upaya untuk : mengoreksi total penyimpangan yang
dilakukan pada masa Orde Lama, penataan kembali seluruh aspek kehidupan
rakyat, bangsa, dan negara Indonesia,melaksanakan Pancasila dan UUD1945
secara murni dan konsekuen dan menyusun kembali kekuatan bangsa untuk
menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.

3. Latar Belakang Lahirnya Masa
Pemerintahan Orde Baru
■ Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965.
■ Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa Gerakan
30 September 1965 ditambah adanya konflik di angkatan darat yang sudah
berlangsung lama.
■ Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600%
sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga
bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat.
■ Reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwa
pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh PKI. Rakyat melakukan
demonstrasi menuntut agar PKI berserta Organisasi Masanya dibubarkan serta
tokoh-tokohnya diadili.

4. ■ Kesatuan aksi (KAMI,KAPI,KAPPI,KASI,dsb) yang ada di masyarakat bergabung
membentuk Kesatuan Aksi berupa “Front Pancasila” yang selanjutnya lebih dikenal
dengan “Angkatan 66” untuk menghacurkan tokoh yang terlibat dalam Gerakan 30
September 1965.
■ Kesatuan Aksi “Front Pancasila” pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR
mengajukan tuntutan”TRITURA”(Tri Tuntutan Rakyat) yang berisi :
- Pembubaran PKI berserta Organisasi Massanya
- Pembersihan Kabinet Dwikora
- Penurunan Harga-harga barang.
■ Upaya reshuffle kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966 dan Pembentukan Kabinet
Seratus Menteri tidak juga memuaskan rakyat sebab rakyat menganggap di kabinet
tersebut duduk tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965.
■ Wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno semakin menurun setelah upaya untuk
mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 tidak
berhasil dilakukan meskipun telah dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa(Mahmilub).
■ Sidang Paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang
bergejolak tak juga berhasil. Maka Presiden mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret
1966 (SUPERSEMAR) yang ditujukan bagi Letjen Suharto guna mengambil langkah
yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit

5. SEJARAH ORDE BARU

6. 1. Masa Transisi (1966-1967)
Dalam masa 1966-1967 terdapat dualisme dalam kepemimpinan Nasional, yaitu di satu
pihak Presiden Sukarno yang masih aktif dan di pihak lain adanya tokoh Jendral
Soeharto yang semakin populer. Ia populer berkat prestasinya menumpas
pemberontakan G-30 S/PKI dalam waktu yang singkat, serta melaksanakan dengan
pasti usaha-usaha stabilisasi politik dan ekonomi berdasarkan Surat Perintah 11 Maret
1966.
Pada akhirnya kekuasaan diserahkan kepada pengemban ketetapan MPRS No.
IX/MPRS/1966 Jendral Soeharto di Jakarta, 20 Februari 1967. Dan setelah itu memasuki
masa konsolidasi sejak tahun 1968. Saat itu pemerintah bersama DPR-GR
menyelesaikan berbagai macam undang-undang yang berkaitan dengan pemerintah.
Dan juga menyelesaikan masalah korupsi dan perselisihan antara kaum pribumi dan
non-pribumi.

7. 2. Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi
Pada awal jaman orde baru program pemerintah semata-mata diarahkan kepada
usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama berupa usaha memberantas
inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat.
Kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi sekitar
650% setahun tidak memungkinkan pembangunan dengan segera, tetapi harus
melakukan stabilisasi dan rehabilitsi ekonomi terlebih dahulu. Stabilisasi berarti
pengendalian inflasi, agar supaya harga-harga tidak melonjak terus secara cepat.
Sedangkan rehabilitasi adalah reahbilitasi secara fisik daripada prasarana,
rehabilitasi ekspor, rehabilitasi alat-alat produksi yang banyak mengalami
kerusakan. Dan juga memperbarui landasan ekonomi dalam ketetapan
No.XXIII/MPRS/1966.

8. 3. Perkembangan sosial budaya
Pendidikan, dalam era ini pendidikan sangat diperhatikan demi kemajuan bangsa dan
menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas. khususnya pendidikan tinggi
diarahkan pada sasaran pembinaan mahasiswa yang mampu menjawab tantangan
modernisasi. Relevansinya dengan situasi riil dalam kehidupan bermasyarakat.
Perkembangan pers dan media elektronika, titik tolak dari pembinaan pers nasional
adalah ketetapan sidang umum MPRS IV tahun 1966. Dalam ketetapan ini disebutkan
“kebebasan pers Indonesia adalah kebebasan untuk menyatakan serta menegakkan
kebenaran dan keadilan, dan bukanlah kebebasan dalam penegertian liberalisme”.
Disebutkan juga bahwa kebebasan pers berhubungan erat dengan keharusan adanya
pertanggung jawaban, atau singkatnya pers yang bertanggung jawab. Dan sahkan UU
No.11 Tahun 1966 tentang ketentuan pokok-pokok pers dan disempurnakan dengan
UU No.4 Tahun 1967.

9. Perkembangan Pancasila pada Orde
Baru
Orde baru muncul dengan tekad untuk melaksanakan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen semangat tersebut muncul berdasarkan pengalaman sejarah dari pemerintahan
sebelumnya yang telah menyimpang dari pancasila serta UUD 1945. Demi kepentingan
kekuasaan akan tetapi, yang terjadi sebenarnya adalah tidak jauh berbeda dengan apa yang
terjadi pada masa orde lama, yaitu pancasila tetap pada posisinya sebagai alat pembenar, rezim,
otoritarian di bawah Soeharto.
Seperti rezim otoriter pada umumnya lainnya, ideologi sangat diperlukan orde baru sebagai alat
untuk membenarkan dan memperkuat otoritarianisme Negara. Sehingga pancasila oleh rezim
orde baru ditafsirkan sedemikian rupa sehingga membenarkan dan memperkuat otoritarianisme
Negara. Makadari itu pancasila perlu disosialisasikan sebagai doktrin komperehensif dalam diri
masyarakat Indonesia guna memberikan legitimasi atas ;segala tindakan pemerintah yang
berkuasa dalam diri masyarakat Indonesia. Adapun dalam pelaksanannya upaya indoktrinisasi
tersebut dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari pengkultusan pancasila sampai dengan
penataran p4.

10. Upaya pengkultusan terhadap pancasila dilakukan pemerintah orde baru guna memperoleh kontrol
sepenuhnya atas pancasila dan UUD 1945. Pemerintah orde baru menempatkan pancasila dan
UUD 1945 sebagai sesuatu yang keramat sehingga tidak boleh diganggu gugat. Penafsiran dan
implementasi pancasila sebagai ideology terbuka, serta UUD 1945 sebagai landasan konstitusi
berada ditangan Negara. Pengkultusan pancasila juga tercermin dari penetapan dan kesaktian
pancasila setiap tanggal 1 oktober sebagai peringatan atas kegagalan G30/PKI dalam upayanya
menggantikan pancasila dengan ideologi komunis.
Kecenderungan orde baru dalam memandang pancasila sebagai doktrin yang komperehensif
terlihat pada anggapan bahwa ideology sebagai sumber nilai dan norma karena itu harus ditangani
melalui upaya indoktrinasi secara terpusat. Pada akhirnya, pandangan tersebut bermuara pada
keadaan yang disebut dengan perfeksionisme Negara. Negara perfeksionis adalah Negara yang
merasa tahu apa yang benar dan apa yang salah bagi masyarakatnya. Dan kemudian melakukan
usaha-usaha sistematis agar kebenaran dan kepahaman Negara itu dapat diberlakukan dalam
masyarakatnya. Sehingga permulasi kebenaran yang kemudian muncul adalah sesuatu yang
dianggap benar kalau hal tersebut sesuai dengan keinginan penguasa, sebaliknya sesuatu
dianggap salah kalau bertentangan dengan kehendak penguasa.

11. Kelebihan dan Kekurangan Sistem
Pemerintahan Orde Baru
■ Kelebihan Sistem Pemerintahan Orde
Baru :
1. Perkembangan GDP per kapita
Indonesia yang pada tahun 1968 hanya
AS$70 dan pada 1996 telah mencapai
lebih dari AS$1.565
2. Sukses transmigrasi
3. Sukses KB
4. Sukses memerangi buta huruf
5. Sukses swasembada pangan
6. Pengangguran minimum
7. Sukses REPELITA (Rencana
Pembangunan Lima Tahun)
8. Sukses Gerakan Wajib Belajar
9. Sukses Gerakan Nasional Orang-
Tua Asuh
10. Sukses keamanan dalam negeri
11. Investor asing mau menanamkan
modal di Indonesia
12. Sukses menumbuhkan rasa
nasionalisme dan cinta produk dalam
negeri

12. ■ Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru :
1. Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
2. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah,
sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat
3. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua
4. Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang
cukup besar pada tahun-tahun pertamanya
5. Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
6. Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa)
7. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
8. Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel
9. Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program "Penembakan Misterius«
10. Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)
11. Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal
Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu
sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah.
12. Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaaan negara dipegang oleh swasta

13. Kesimpulan
Masa awal orde baru ditandai oleh terjadinya perubahan besar dalam pegimbangan
politik di dalam Negara dan masyarakat, sebelumya pada era Orde Lama kita tahu
bahwa pusat kekuasaan ada di tangan presiden, militer dan PKI. Namun pada Orde
Baru terjadi pergeseran pusat kekuasaan dimana dibagi dalam militer, teknokrat,
dan kemudian birokrasi..

14. Saran
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan memiliki banyak potensi SDM
maupun SDA, berkaca dari pembahasan diatas supaya kedepannya bangsa ini
menjadi lebih hebat dan terutama kesadarannya masing-masing, dan tertancapnya
sila-sila Pancasila dalam sanubari.

15. 😉 SEKIAN DAN TERIMA KASIH