2. I. SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA
Indonesia adalah negara yang memiliki letak geografis yang sangat
strategis, karena berada di antara dua benua (Asia dan Eropa) serta dua
samudra (Pasifik dan Hindia), sebuah posisi yang strategis dalam jalur
pelayaran perdagangan antar benua. Perdagangan saat itu mengenal sebutan
jalur sutra laut, yaitu jarur dari Tiongkok dan Indonesia yang melalui Selat
Malaka menuju ke India.
Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad
pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-
daerah di Barat (Kekaisaran Romawi). Perdagangan di masa kerajaan-
kerajaan tradisional disebut oleh Van Leur mempunyai sifat kapitalisme
politik, dimana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar.
Misalnya di masa Sriwijaya, saat perdagangan internasional dari Asia Timur
ke Asia Barat dan Eropa, mencapai zaman keemasannya. Raja-raja dan para
bangsawan mendapatkan kekayaannya dari berbagai upeti dan pajak. Tak
ada proteksi terhadap jenis produk tertentu, karena mereka justru
diuntungkan oleh banyaknya kapal yang lewat di daerah mereka.
3. Sejarah Perekonomian Indonesia dapat
dikelompokkan menjadi 4 masa, yaitu:
1. Masa Sebelum Kemerdekaan
Daya tarik Indonesia akan sumber daya alam dan rempah-rempah
membuat bangsa-bangsa Eropa berbondong-bondong datang untuk
menguasai Indonesia. Sebelum merdeka setidaknya ada 4 negara yang
pernah menjajah Indonesia, diantaranya adalah Portugis, Belanda, Inggris,
dan Jepang.
Pada masa penjajahan Portugis, perekonomian Indonesia tidak banyak
mengalami perubahan dikarenakan waktu Portugis menjajah tidaklah
lama disebabkan kekalahannya oleh Belanda untuk menguasai Indonesia,
sehingga belum banyak yang dapat diberlakukan kebijakan.
Dalam masa penjajahan Belanda selama 350 tahun Belanda melakukan
berbagai perubahan kebijakan dalam hal ekonomi, salah satunya dengan
dibentuknya Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Belanda
memberikan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda dengan tujuan
menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk
menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC milik Inggris.
4. Untuk mempermudah aksinya di Hindia
Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara
lain meliputi:
a. Hak mencetak uang
b. Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
c. Hak menyatakan perang dan damai
d. Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
e. Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja
5. • Hak-hak itu seakan melegalkan keberadaan VOC sebagai “penguasa”
Hindia Belanda. Namun walau demikian, tidak berarti bahwa seluruh
ekonomi Nusantara telah dikuasai VOC.
Kenyataannya, sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-
komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-
rempah.
• Namun pada tahun 1795, VOC dibubarkan karena dianggap gagal
dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu
nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara lain disebabkan oleh :
a. Peperangan yang terus-menerus dilakukan oleh VOCdan memakan biaya besar
b.Penggunaan tentara sewaan membutuhkan biaya besar
c.Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendiri
d.Pembagian dividen kepada para pemegang saham, walaupun kas defisit
6. 2. Masa Orde Lama
a) Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal
kemerdekaan amat buruk karena inflasi yang
disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata
uang secara tidak terkendali. Pada Oktober 1946
pemerintah RI mengeluarkan ORI (Oeang
Republik Indonesia) sebagai pengganti uang
Jepang. Namun adanya blokade ekonomi oleh
Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar
negeri mengakibatkan kekosongan kas negara.
7. Dalam menghadapi krisis ekonomi-keuangan, pemerintah menempuh
berbagai kegiatan, diantaranya :
• Pinjaman Nasional, menteri keuangan Ir. Soerachman dengan persetujuan
Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengadakan
pinjaman nasional yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun.
• Hubungan dengan Amerika, Banking and Trade Coorporation (BTC) berhasil
mendatangkan Kapal Martin Behrman di pelabuhan Ciberon yang mengangkut
kebutuhan rakyat, namun semua muatan dirampas oleh angkatan laut Belanda.
• Konferensi Ekonomi, Konferensi yang membahas mengenai peningkatan hasil
produksi pangan, distribusi bahan makanan, sandang, serta status dan
administrasi perkebunan asing.
• Rencana Lima Tahunan (Kasimo Plan), memberikan anjuran memperbanyak
kebun bibit dan padi ungul, mencegah penyembelihan hewan-hewan yang
membantu dalam pertanian, menanami tanah terlantar di Sumatra, dan
mengadakan transmigrasi.
• Keikutsertaan Swasta dalam Pengembangan Ekonomi Nasional, mengaktifkan
dan mengajak partisipasi swasta dalam upaya menegakkan ekonomi pada awal
kemerdekaan.
• Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Negara Indonesia,
• Sistem Ekonomi Gerakan Benteng (Benteng Group)
• Sistem Ekonomi Ali-Baba
8. b) Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Perekonomian diserahkan sepenuhnya pada pasar, padahal
pengusaha pribumi masih belum mampu bersaing dengan pengusaha
non-pribumi. Pada akhirnya hanya memperburuk kondisi
perekonomian Indonesia.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasinya antara lain:
– Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang untuk mengurangi
jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun
– Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu menumbuhkan wiraswasta
pribumi agar bisa berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional
– Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni
Indonesia-Belanda.
9. c) Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia
menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur
ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme
(segalanya diatur pemerintah). Namun lagi-lagi sistem ini
belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.
Akibatnya adalah :
• Devaluasi menurunkan nilai uang dan semua simpanan di
bank diatas 25.000 dibekukan
• Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai
tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin
• Kegagalan dalam berbagai tindakan moneter
10. 3. Masa Orde Baru
Pada awal orde baru, stabilitas ekonomi dan politik
menjadi prioritas utama. Program pemerintah
berorintasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan
keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok
rakyat. Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana
dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha
pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi
dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka
dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka
sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan
praktek dari salah satu teori Keynes tentang campur
tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas.
11. 4. Masa Orde Reformasi
Orde reformasi dimulai saat kepemimpinan presiden
BJ.Habibie, namun belum terjadi peningkatan ekonomi
yang cukup signifikan dikarenakan masih adanya
persoalan-persoalan fundamental yang ditinggalkan pada
masa orde baru. Kebijakan yang menjadi perhatian
adalah cara mengendalikan stabilitas politik. Sampai
pada masa kepemimipinan presiden Abdurrahman
Wahit, Megawati Soekarnoputri, hingga sekarang masa
kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun
masalah-masalah yang diwariskan dari masa orde baru
masih belum dapat diselesaikan secara sepenuhnya. Bisa
dilihat dengan masih adanya KKN, inflasi, pemulihan
ekonomi, kinerja BUMN, dan melemahnya nilai tukar
rupiah yang menjadi masalah polemik bagi
perekonomian Indonesia.
12. • Masa Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalalah pemulihan
ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan yang dilakukan untuk
mengatasi persoalan ekonomi antara lain :
a. Meminta penundaan utang sebesar US$ 5,8 Milyar pada
pertemuan paris Club ke-3 dan mengalokasikan pemabayaran
utang luar negri sebesar 116,3 Trilliun.
b. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi yaitu menjual
perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan
melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-
kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Penjaualan
tersebut berhasil menaikan partumbuhan ekonomi
Indonesia menajadi 4,1%. Namun kebijakan ini menibulkan
kontroversi yaitu
BUMN yang di privatisasikan dijual pada perusahaan asing.
13. • Masa kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan kontroversial pertama Presiden Yudhoyono adalah
mengurangi subsidi BBM, yang dilatarbelakangi oleh naiknya harga
minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor
pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung
peningkatan kesejahteraan masyrakat.
Kemudian muncul pula kebijakan kontroversial yang kedua yakni
BLT bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin. Namun
kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan
pembagaiannya juga banyak menimbulkan masalah sosial.
Kebijkan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita
adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur summit pada
bulan 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-
kepala daerah. Dengan semakin banyak investasi asing di Indonesia,
diharapakan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah. Pada
pertengahan bulan oktober 2006 Indonesia melunasi seluruh sisa
hutang pada IMF sebesar 3,2 Miliar dolar AS. Harapan kedepannya
adalah Indonesia tidak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam
menentukan kebijakan dalam negeri.
14. Masalah Pokok dalam Pembangunan
Perekonomian Indonesia :
A. Pengangguran
1. Pengertian Pengangguran
Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang
tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari
dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha
mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya
disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja
tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang
mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah
dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran,
produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga
dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-
masalah sosial lainnya.
15. 2. Jenis & Macam Pengangguran
Ø Berdasarkan Jam Kerja
• Berdasarkan jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3
macam:
• Pengangguran Terselubung (Disguised Unemployment) adalah
tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan
tertentu.
• Setengah Menganggur (Under Unemployment) adalah tenaga kerja
yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan
pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini
merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama
seminggu.
• Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) adalah tenaga kerja
yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengganguran
jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan
padahal telah berusaha secara maksimal.
16. B. Inflasi
1. Pengertian Inflasi
Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya
harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan
mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain,
konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang
memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat
adanya ketidaklancaran distribusi barang.
Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya
nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa,
bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap
tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk
melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga
berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi.
Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan
persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya
harga.
